SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
Download to read offline
KETENAGAKERJAAN
Tenaga Kerja 
• Buruh/pekerja adalah orang yang bekerja pada majikan atau perusahaan apapun 
jenis pekerjaan yang dilakukan. Orang itu disebut buruh apabila dia telah 
melakukan hubungan kerja dengan majikan. Kalau tidak melakukan hubungan 
kerja maka dia hanya tenaga kerja, belum termasuk buruh. 
• Tenaga kerja adalah ”Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di 
dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat” (Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan)
Sejarah Hukum Ketenagakerjaan Di Dunia 
• Secara historis lahirnya hukum ketenagakerjaan terkait erat dengan Revolusi 
Industri yang terjadi di Eropa, khususnya di Inggris pada abad ke-19. Revolusi 
Industri menandai munculnya zaman mekanisasi yang tidak dikenal 
sebelumnya. Ciri utama mekanisasi ini adalah: hilangnya industri kecil, jumlah 
buruh yang bekerja di pabrik meningkat, anak-anak dan perempuan ikut 
diterjunkan ke pabrik dalam jumlah massal, kondisi kerja yang berbahaya dan 
tidak sehat, jam kerja panjang, upah yang sangat rendah, dan perumahan 
yang sangat buruk. 
• Undang-undang perburuhan pertama muncul di Inggris tahun 1802, 
kemudian menyusul di Jerman dan Perancis tahun 1840, sedangkan di 
Belanda sesudah tahun 1870. 
• Substansi undang-undang pertama ini adalah jaminan perlindungan terhadap 
kesehatan kerja (health) dan keselamatan kerja (safety). Undang-undang 
perlindungan inilah yang menandai berawalnya hukum perburuhan.
• Upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan pada kesehatan dan 
keselamatan kerja melalui hukum tidak berjalan dengan mulus. Karena saat 
berlangsung Revolusi Industri, teori sosial yang dominan adalah faham 
liberalisme dengan doktrin laissez-faire. Dalam doktrin ini negara tidak boleh 
melakukan intervensi ke dalam bidang ekonomi kecuali untuk menjaga 
keamanan dan ketertiban. Konsep negara yang dominan waktu itu adalah 
Negara Penjaga Malam (the night-watchman-state). Karena itulah upaya 
pemerintah untuk melindungi buruh mendapat perlawanan keras dari 
kelompok pengusaha dan para intelektual pendukung laissez-faire. Mereka 
menuduh intervensi pemerintah melanggar kebebasan individual dalam 
melakukan aktifitas ekonomi dan kebebasan menjalin kontrak.
• Pada saat yang sama, serikat-serikat buruh belum berkembang. Di sisi lain 
pengusaha juga masih bersikap anti serikat, tambah lagi, sistem hukum yang ada 
belum memungkinkan lahirnya serikat buruh. Sebagai contoh, hingga tahun 1825 
di Inggris masih berlaku Undang-Undang Penggabungan (Combination Acts) yang 
menganggap ilegal semua aksi kolektif (collective action) untuk tujuan apapun. 
• Di Belanda, larangan untuk berorganisasi/berserikat (coalitie verbod) baru dihapus 
pada tahun 1872. Sejak penghapusan inilah buruh dapat melakukan konsolidasi 
dalam serikat-serikat buruh. 
• Oleh karena itu dapat dipahami bahwa hukum perburuhan yang melindungi buruh 
adalah hasil desakan para pembaharu di dalam maupun di luar parlemen. Secara 
perlahan, munculnya hukum perlindungan buruh merupakan bukti bahwa secara 
sosial doktrin laissez-faire mulai ditinggalkan atau setidaknya tidak lagi dapat 
diterapkan secara mutlak. Mulai muncul kesadaran bahwa negara harus intervensi 
dalam hubungan buruh-majikan. Kesadaran baru ini ditandai dengan munculnya 
teori sosial yang ingin mengimbangi gagasan di balik doktrin laissez-faire.
• Misalnya, M. G. Rood berpendapat bahwa undang-undang perlindungan 
buruh merupakan contoh yang memperlihatkan ciri utama hukum sosial yang 
didasarkan pada teori ketidakseimbangan kompensasi. Teori ini bertitik-tolak 
pada pemikiran bahwa antara pemberi kerja dan penerima kerja ada 
ketidaksamaan kedudukan secara sosial-ekonomis. Penerima kerja sangat 
tergantung pada pemberi kerja. Maka hukum perburuhan memberi hak lebih 
banyak kepada pihak yang lemah daripada pihak yang kuat. Hukum bertindak 
“tidak sama” kepada masing masing pihak dengan maksud agar terjadi suatu 
keseimbangan yang sesuai. Hal ini dipandang sebagai jawaban yang tepat 
terhadap rasa keadilan umum.
Sejarah Hukum Dan Ketenagakerjaan 
Di Indonesia 
• Asal mula adanya Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia terdiri dari beberapa 
fase jika kita lihat pada abad 120 SM, Ketika bangsa Indonesia ini mulai ada 
sudah dikenal adanya system gotong royong , antara anggota masyarakat . 
• Gotong royong yang dimaksud disini merupakan suatu sistem pengerahan 
tenaga kerja tambahan dari luar kalangan keluarga yang dimaksudkan untuk 
mengisi kekurangan tenaga, pada masa sibuk dengan tidak mengenal suatu 
balas jasa dalam bentuk materi . 
• Sifat gotong royong ini memiliki nilai luhur dan diyakini membawa 
kemaslahatan karena berintikan kebaikan , kebijakan, dan hikmah bagi semua 
orang gotong royong ini nantinya menjadi sumber terbentuknya hukum 
ketanaga kerjaan adat . 
• Hukum ketengakerjaan adat peraturannya tidak secara tertulis , namun 
hukum ketenagakerjaan adat ini merupakan identitas bangsa yang 
mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia dan merupakan penjelmaan 
dari jiwa bangsa Indonesia dari abad ke abad.
• Setelah memasuki abad masehi , ketika sudah mulai berdiri suatu kerajaan di 
Indonesia hubungan kerja berdasarkan perbudakan , seperi saat jaman 
kerajaan hindia belanda pada zaman ini terdapat suatu system pengkastaan . 
antara lain : brahmana, ksatria, waisya, sudra, dan paria , dimana kasta sudra 
merupakan kasta paling rendah golongan sudra & paria ini menjadi budak 
dari kasta brahmana , ksatria , dan waisya mereka hanya menjalankan 
kewajiban sedangkan hak-haknya dikuasai oleh para majikan 
• Pada saat masa pendudukan hindia belanda di Indonesia kasus perbudakan 
semakin meningkat perlakuan terhadap budak sangat keji & tidak 
berperikemanusiaan . Satu-satunya penyelesaiannya adalah mendudukan 
para budak pada kedudukan manusia merdeka. Baik sosiologis maupun 
yuridis dan ekonomis.
• Selain kasus Hindia Belanda mengenai perbudakan yang keji dikenal juga 
istilah rodi yang pada dasarnya sama saja . Rodi adalah kerja paksa mula-mula 
merupakan gotong royong oleh semua penduduk suatu desa-desa suku 
tertentu . Namun hal tersebut di manfaatkan oleh penjajah menjadi suatu 
kerja paksa untuk kepentingan pemerintah Hindia Belanda dan pembesar-pembesarnya. 
• Perbudakan ialah suatu peristiwa dimana seseorang yang disebut budak 
melakukan pekerjaan di bawah pimpinan orang lain. Para budak tidak 
mempunyai hak apapun termasuk hak atas kehidupannya, ia hanya memiliki 
kewajiban untuk melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh tuannya. 
• Terjadinya perbudakan pada waktu itu disebabkan karena para raja, 
pengusaha yang mempunyai ekonomi kuat membutuhkan orang yang dapat 
mengabdi kepadanya, sementara penduduk miskin yang tidak berkemampuan 
secara ekonomis saat itu cukup banyak yang disebabkan rendahnya kualitas 
sumber daya manusia, dan inilah yang mendorong perbudakan tumbuh 
subur.
• Selain perbudakan dikenal juga istilah perhambaan dan peruluran. 
Perhambaan terjadi bila seseorang penerima gadai menyerahkan dirinya 
sendiri atau orang lain yang ia kuasai, atas pemberian pinjaman sejumlah 
uang kepada seseorang pemberi gadai. 
• Pelururan adalah keterikatan seseorang untuk menanam tanaman tertentu 
pada kebun/ladang dan harus dijual hasilnya kepada Kompeni. Selama 
mengerjakan kebun/ladang tersebut ia dianggap sebagai pemiliknya, 
sedangkan bila meninggalkannya maka ia kehilangan hak atas kebun tersebut. 
• Rodi merupakan kerja paksa yang dilakukan oleh rakyat untuk kepentingan 
pihak penguasa atau pihak lain dengan tanpa pemberian upah, dilakukan 
diluar batas perikemanusiaan. Pada kerajaan-kerajaan di Jawa rodi dilakukan 
untuk kepentingan raja dan anggota keluarganya, para pembesar, serta 
kepentingan umum seperti pembuatan dan pemeliharaan jalan, jembatan 
dan sebagainya. 
• Selain itu ada juga namanya Romusha yang pernah diterapkan oleh penjajah 
Jepang selama 3 tahun 3 bulan di Indonesia.
• Gambaran di atas menunjukkan bahwa riwayat timbulnya hubungan 
perburuhan itu dimulai dari peristiwa pahit yakni penindasan dan perlakuan 
di luar batas kemanusiaan yang dilakukan oleh orang maupun penguasa pada 
saat itu. 
• Dalam hukum perburuhan dikenal adanya Pancakrida Hukum Perburuhan 
yang merupakan perjuangan yang harus dicapai yakni: 
a. Membebaskan manusia indonesia dari perbudakan, perhambaan. 
b. Pembebasan manusia Indonesia dari rodi atau kerja paksa. 
c. Pembebasan buruh/pekerja Indonesia dari poenale sanksi. 
d. Pembebasan buruh/pekerja Indonesia dari ketakutan kehilangan pekerjaan. 
e. Memberikan posisi yang seimbang antara buruh/pekerja dan pengusaha. 
• Krida kesatu sampai dengan krida ketiga secara yuridis sudah lenyap 
bersamaan dengan dicetuskannya proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 
Agustus 1945.
Periode sesudah Proklamasi Kemerdekaan 
• Untuk mencapai krida keempat yaitu membebaskan buruh/pekerja dari takut 
kehilangan pekerjaan, maupun krida kelima memberi posisi yang seimbang 
antara buruh/pekerja dan pengusaha ada beberapa hal yang perlu 
mendapatkan perhatian, yaitu: 
a. Pemberdayaan serikat buruh/pekerja khusunya ditingkat unit/perusahaan 
khususnya dengan memberikan pemahaman terhadap aturan 
perburuhan/ketenagakerjaan yang ada karena organisasi pekerja ini terletak 
digaris depan yang membuat Kesepakatan Kerja Bersama dengan pihak 
perusahaan. 
b. Pemberdayaan pekerja dan pengusaha Pekerja perlu diberdayakan sehingga 
mengetahui hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum termasuk 
penyadaran pekerja sebagai sarana memperjuangkan hak dan 
kepentingannya, karena itu tidak ada pilihan lain untuk meningkatkan 
“bergaining positionnya” kecuali dengan memperkuat organisasi burh/pekerja
c. Penegakan hukum (law enforcement) 
Penegakan hukum sangat penting dalam rangka menjamin tercapainya 
kemanfaatan (doelmatigheid) dari aturan itu, tanpa penegakan hukum yang 
tegas maka aturan normatif tersebut tidak akan berarti, lebih-lebih dalam 
bidang perburuhan/ketenagakerjaan yang didalamnya terdiri dari dua subyek 
hukum yang berbeda secara sosial ekonomi, karena itu pihak 
majikan/pengusaha cenderung tidak konsekuen melaksanakan ketentuan 
perburuhan karena dirinya berada pada pihak yang memberi 
pekerjaan/bermodal.(Lalu Husni, S.H., M.Hum, 2000:6)
Letak Dan Sumber Hukum Perburuhan 
• Hukum perburuhan ini merupakan cabang dari tata Hukum Indonesia. 
• Jika dipandang dari letak hukum perburuhan, maka kita akan membicarakan 
dasar-dasar tata Hukum Indonesia tersebut. Berdasarkan pernyataan ini, jika 
ditinjau dari aspek Hukum Tata Negara, lembaga – lembaga negara yang erat 
kaitannya dengan masalah – masalah perburuhan adalah Departemen Tenaga 
Kerja yang berfungsi sebagai Lembaga Eksekutif, DPR yang berfungsi sebagai 
Lembaga Legislatif, serta Mahkamah Agung berfungsi sebagai Lembaga 
Yudikatif. 
• Namun jika ditinjau dari sumber hukum perburuhan adalah sumber hukum 
material dan sumber hukum formil. Hukum material dari hukum perburuhan 
tersebut tak lain yaitu pancasila. Sedangkan hukum formilnya adalah Undang-undang, 
peraturan adat istiadat, dan peraturan KEPPRES (Keputusan 
Presiden), putusan panitia penyelesaian perselisihan perburuhan baik daerah 
maupun pusat, dan perjanjian hubungan kerja karyawan dan perusahaan.
Obyek Dan Sifat Hukum Ketenagakerjaan 
1. Obyek Materiil 
– Obyek Materiil Hukum Ketenagakerjaan ialah kerja manusia yang bersifat 
sosial ekonomis. 
– kerja manusia ialah merupakan bagian dari kerja manusia secara umum 
(aktualisasi unsur kejasmaniaan manusia dengan diberi bentuk dan 
terpimpin oleh unsur kejiwaannya dotolekaryakan 
(diaplikasikan/diterapkan) terhadap benda luar untuk tujuan tertentu. 
– Secara obyektif tujuannya ialah hasil kerja sedang secara ekonomis 
tujuannya ialah tambahan nilai. Tambahan nilai bagi buruh berupa upah 
sedang bagi majikan berupa keuntungan. Upah dan keuntungan bukan 
merupakan tujuan akhir kerja manusia yang bersifat sosial ekonomis, 
tujuan akhirnya ialah kelangsungan /kesempurnaan hidup manusia.
2. Obyek Formil 
– Obyek formil hukum ketenagakerjaan ialah komplek hubungan hukum 
yang berhubungan erat dengan kerja manusia yang bersifat sosial 
ekonomis. Hubungan hukum adalah hubungan yang dilindungi oleh UU. 
Hubungan hukum dalam hukum perburuhan terjadi sejak adanya 
perjanjian kerja. Dengan terjadinya perjanjian kerja berarti telah terjadi 
pula hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja. 
– Hubungan hukum bisa terjadi karena perjanjian dan UU. 
Intervensi pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan melalui peraturan 
perundang-undangan telah membawa perubahan yang mendasar yakni 
menjadikan sifat hukum perburuhan menjadi ganda. Intervensi 
pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan dimaksudkan untuk 
tercapainya keadilan di bidang ketenagakerjaan karena jika hubungan 
antara pekerja dengan pengusaha diserahkan salah satu pihak saja maka 
pengusaha sebagai pihak yang lebih kuat akan menekan pekerja sebagai 
pihak yang lemah secara sosial ekonomi. 
– Campur tangan pemerintah ini tidak hanya terbatas pada aspek hukum 
dalam hubungan kerja saja tetapi meliputi aspek hukum sebelum 
hubungan kerja (pra employment) dan sesudah hubungan kerja (post 
employment).
– Hukum ketenagakerjaan dapat bersifat: 
a. Privat/perdata 
Oleh karena Hukum Ketenagakerjaan mengatur hubungan antara orang 
perseorangan dalam hal ini antara pengusaha dengan pekerja dimana 
hubungan kerja yang dilakukan dengan membuat suatu perjanjian yaitu 
perjanjian kerja. 
– b. Publik 
1) Keharusan mendapat ijin pemerintah dalam masalah PHK 
2) Adanya campur tangan pemerintah dalam menetapkan besarnya 
standar upah (upah minimum) 
3) Adanya sanksi pidana, denda dan sanksi administratif bagi pelanggara 
ketentuan peraturan perburuhan/ketenagakerjaan.
• Dengan dikeluarkannya UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan telah 
memberikan perubahan dalam khasanah Hukum Ketenagakerjaan di 
Indonesia yakni: 
1) Menggantikan istilah buruh menjadi pekerja, majikan menjadi pengusaha 
dengan alasan istilah yang lama tersebut tidak mencerminkan kepribadian 
bangsa. Tetapi dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
sebagai pengganti UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan justru 
istilah buruh kembali dimunculkan kembali yaitu dengan menyebutkan 
pekerja atau buruh. 
2) Mengantikan istilah perjanjian perburuhan menjadi kesepakatan kerja 
bersama (KKB). 
3) Memberikan ruang telaah untuk menggantikan istilah Hukum Perburuhan 
menjadi Hukum Ketenagakerjaan.
Perjanjian Kerja 
1. PERJANJIAN KERJA SECARA LISAN 
Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (UUKK) 
membolehkan perjanjian pekerjaan secara lisan, akan tetapi pengusaha wajib 
membuat surat pengangkatan bagi pekerja bersangkutan yang berisi antara 
lain : 
1. Nama dan alamat pekerja 
2. Tanggal mulai bekerja 
3. Jenis pekerjaan 
4. Besarnya upah 
- Untuk pekerjaan-pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam waktu tertentu 
dan pengusaha bermaksud mempekerjakan karyawan untuk waktu tertentu 
(PKWT), maka perjanjian kerjanya tidak boleh dibuat secara lisan. Apabila 
perjanjian kerja dibuat secara lisan maka perjanjian kerja tersebut berubah 
menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan pekerja tersebut 
menjadi pekerja permanen di perusahaan tersebut.
2. PERJANJIAN KERJA TERTULIS 
Perjanjian kerja tertulis harus secara jelas menyebutkan apakah perjanjian 
kerja itu termasuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian 
Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). 
• Sebagaimana perjanjian pada umumnya, maka perjanjian kerja juga harus 
didasarkan pada : 
1. Kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan hubungan kerja. 2. 
Kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum. 
3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan. 
4. Pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan 
ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.
• Selain itu diwajibkan bahwa perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan 
Perjanjian Kerja Bersama (PKB). PKB adalah perjanjian yang dibuat oleh 
pengusaha dan pekerja/serikat pekerja yang disahkan oleh pemerintah 
(instansi ketenagakerjaan). Bila bertentangan dengan PKB maka perjanjian 
kerja tersebut dengan sendirinya batal. 
• Dalam setiap perjanjian kerja memuat : 
1. Nama dan alamat perusahaan, serta jenis usahanya. 
2. Nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan alamat pekerja. 
3. Jabatan atau jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja. 
4. Tempat pekerjaan. 
5. Besarnya upah dan cara pembayarannya. 
6. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan 
pekerja. 
7. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja. 
8. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat.
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Hukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar MenukarHukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar MenukarEvi Rohmatul Aini
 
Hukum dan politik agraria kolonial
Hukum dan politik agraria kolonialHukum dan politik agraria kolonial
Hukum dan politik agraria kolonialindra wijaya
 
Contoh surat gugatan hukum acara perdata
Contoh surat gugatan hukum acara perdataContoh surat gugatan hukum acara perdata
Contoh surat gugatan hukum acara perdatasuiggetsu
 
6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja
6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja
6. pengerahan dan penempatan tenaga kerjaGindha Wayka
 
Hukum Ketenagakerjaan - Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Idik Saeful Bahri)
Hukum Ketenagakerjaan - Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Idik Saeful Bahri)Hukum Ketenagakerjaan - Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Idik Saeful Bahri)
Hukum Ketenagakerjaan - Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Matakuliah ketenagakerjaan
Matakuliah ketenagakerjaanMatakuliah ketenagakerjaan
Matakuliah ketenagakerjaanBagoes Prasetya
 
Lingkup Dan Pengaturan Operasional Hukum Ketenagakerjaan
Lingkup Dan Pengaturan Operasional Hukum KetenagakerjaanLingkup Dan Pengaturan Operasional Hukum Ketenagakerjaan
Lingkup Dan Pengaturan Operasional Hukum KetenagakerjaanRizki Gumilar
 
Pengertian sumber hukum kepegawaian
Pengertian sumber hukum kepegawaianPengertian sumber hukum kepegawaian
Pengertian sumber hukum kepegawaianHendri Tovan
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...Idik Saeful Bahri
 
Perjanjian Sewa Menyewa
Perjanjian Sewa MenyewaPerjanjian Sewa Menyewa
Perjanjian Sewa MenyewaLeks&Co
 
Obyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi  NegaraObyek Hukum Administrasi  Negara
Obyek Hukum Administrasi NegaraMuslimin B. Putra
 
Tinjauan Umum Perjanjian, Polis dan Sifat Perjanjian Asuransi
Tinjauan Umum Perjanjian, Polis dan Sifat Perjanjian Asuransi Tinjauan Umum Perjanjian, Polis dan Sifat Perjanjian Asuransi
Tinjauan Umum Perjanjian, Polis dan Sifat Perjanjian Asuransi Fenti Anita Sari
 

What's hot (20)

Perancangan kontrak
Perancangan kontrakPerancangan kontrak
Perancangan kontrak
 
Hukum perburuhan dan ketenagakerjaan
Hukum perburuhan dan ketenagakerjaanHukum perburuhan dan ketenagakerjaan
Hukum perburuhan dan ketenagakerjaan
 
Hukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar MenukarHukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar Menukar
 
Hukum dan politik agraria kolonial
Hukum dan politik agraria kolonialHukum dan politik agraria kolonial
Hukum dan politik agraria kolonial
 
Keputusan Tata Usaha Negara
Keputusan Tata Usaha NegaraKeputusan Tata Usaha Negara
Keputusan Tata Usaha Negara
 
Hukum perburuhan
Hukum perburuhanHukum perburuhan
Hukum perburuhan
 
Contoh surat gugatan hukum acara perdata
Contoh surat gugatan hukum acara perdataContoh surat gugatan hukum acara perdata
Contoh surat gugatan hukum acara perdata
 
6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja
6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja
6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja
 
Hukum Ketenagakerjaan - Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Idik Saeful Bahri)
Hukum Ketenagakerjaan - Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Idik Saeful Bahri)Hukum Ketenagakerjaan - Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Idik Saeful Bahri)
Hukum Ketenagakerjaan - Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Idik Saeful Bahri)
 
Matakuliah ketenagakerjaan
Matakuliah ketenagakerjaanMatakuliah ketenagakerjaan
Matakuliah ketenagakerjaan
 
Hukum pajak slide
Hukum pajak slideHukum pajak slide
Hukum pajak slide
 
Lingkup Dan Pengaturan Operasional Hukum Ketenagakerjaan
Lingkup Dan Pengaturan Operasional Hukum KetenagakerjaanLingkup Dan Pengaturan Operasional Hukum Ketenagakerjaan
Lingkup Dan Pengaturan Operasional Hukum Ketenagakerjaan
 
Pengertian sumber hukum kepegawaian
Pengertian sumber hukum kepegawaianPengertian sumber hukum kepegawaian
Pengertian sumber hukum kepegawaian
 
Hukum agraria
Hukum agraria   Hukum agraria
Hukum agraria
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
 
Perjanjian Sewa Menyewa
Perjanjian Sewa MenyewaPerjanjian Sewa Menyewa
Perjanjian Sewa Menyewa
 
Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2
 
Obyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi  NegaraObyek Hukum Administrasi  Negara
Obyek Hukum Administrasi Negara
 
Sistem hukum
Sistem hukumSistem hukum
Sistem hukum
 
Tinjauan Umum Perjanjian, Polis dan Sifat Perjanjian Asuransi
Tinjauan Umum Perjanjian, Polis dan Sifat Perjanjian Asuransi Tinjauan Umum Perjanjian, Polis dan Sifat Perjanjian Asuransi
Tinjauan Umum Perjanjian, Polis dan Sifat Perjanjian Asuransi
 

Similar to Ketenagakerjaan

3. sejarah ketenagakerjaan
3. sejarah ketenagakerjaan3. sejarah ketenagakerjaan
3. sejarah ketenagakerjaanGindha Wayka
 
Kerjasama antar umat beragama dalam al qur’an
Kerjasama antar umat beragama dalam al qur’anKerjasama antar umat beragama dalam al qur’an
Kerjasama antar umat beragama dalam al qur’anmiftahul Ghofur
 
Materi 5. Hak dan Kewajiban WN
Materi 5. Hak dan Kewajiban WNMateri 5. Hak dan Kewajiban WN
Materi 5. Hak dan Kewajiban WNMira Veranita
 
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga NegaraHak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga NegaraMira Veranita
 
SEJARAH_HUKUM_KETENAGAKERJAAN_INDONESIA.pdf
SEJARAH_HUKUM_KETENAGAKERJAAN_INDONESIA.pdfSEJARAH_HUKUM_KETENAGAKERJAAN_INDONESIA.pdf
SEJARAH_HUKUM_KETENAGAKERJAAN_INDONESIA.pdfssuserd30037
 
Pengaruh barat dari aspek politik
Pengaruh barat dari aspek politikPengaruh barat dari aspek politik
Pengaruh barat dari aspek politikMohammad Yaqin
 
Sejarah Indonesia (Rangkuman Jawaban)
Sejarah Indonesia (Rangkuman Jawaban)Sejarah Indonesia (Rangkuman Jawaban)
Sejarah Indonesia (Rangkuman Jawaban)Alimah Hanan
 
Rangkuman Jawaban Dari Beberapa Pertanyaan SMAN 5 Yogyakarta
Rangkuman Jawaban Dari Beberapa Pertanyaan SMAN 5 YogyakartaRangkuman Jawaban Dari Beberapa Pertanyaan SMAN 5 Yogyakarta
Rangkuman Jawaban Dari Beberapa Pertanyaan SMAN 5 YogyakartaResma Puspitasari
 
TUGAS1_PKn_HENDRO GUNAWAN_NIM 200401072103_ KELAS IT 301_KELOMPOK 3.pdf
TUGAS1_PKn_HENDRO GUNAWAN_NIM 200401072103_ KELAS IT 301_KELOMPOK 3.pdfTUGAS1_PKn_HENDRO GUNAWAN_NIM 200401072103_ KELAS IT 301_KELOMPOK 3.pdf
TUGAS1_PKn_HENDRO GUNAWAN_NIM 200401072103_ KELAS IT 301_KELOMPOK 3.pdfHendroGunawan8
 
HBL 7, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, HUKUM PERBURUHAN, UNIVERSITAS MERCU ...
HBL 7, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, HUKUM PERBURUHAN, UNIVERSITAS MERCU ...HBL 7, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, HUKUM PERBURUHAN, UNIVERSITAS MERCU ...
HBL 7, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, HUKUM PERBURUHAN, UNIVERSITAS MERCU ...sucimeidianapratiwi
 
Bab v kewajiban dan hak hasil
Bab v kewajiban dan hak hasilBab v kewajiban dan hak hasil
Bab v kewajiban dan hak hasilEdi Ison
 
Sejarah Koperasi di Indonesia
Sejarah Koperasi di IndonesiaSejarah Koperasi di Indonesia
Sejarah Koperasi di Indonesiaanditaeka
 
Bab v harmoni kewajiban dan hak negara ddan warga negara
Bab v harmoni kewajiban dan hak negara ddan warga negaraBab v harmoni kewajiban dan hak negara ddan warga negara
Bab v harmoni kewajiban dan hak negara ddan warga negaraSyaiful Ahdan
 

Similar to Ketenagakerjaan (20)

Sila ke 5
Sila ke 5Sila ke 5
Sila ke 5
 
3. sejarah ketenagakerjaan
3. sejarah ketenagakerjaan3. sejarah ketenagakerjaan
3. sejarah ketenagakerjaan
 
Kerjasama antar umat beragama dalam al qur’an
Kerjasama antar umat beragama dalam al qur’anKerjasama antar umat beragama dalam al qur’an
Kerjasama antar umat beragama dalam al qur’an
 
Materi 5. Hak dan Kewajiban WN
Materi 5. Hak dan Kewajiban WNMateri 5. Hak dan Kewajiban WN
Materi 5. Hak dan Kewajiban WN
 
1. sejarah ekonomi indonesia
1. sejarah ekonomi indonesia1. sejarah ekonomi indonesia
1. sejarah ekonomi indonesia
 
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga NegaraHak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga Negara
 
Hukum
HukumHukum
Hukum
 
SEJARAH_HUKUM_KETENAGAKERJAAN_INDONESIA.pdf
SEJARAH_HUKUM_KETENAGAKERJAAN_INDONESIA.pdfSEJARAH_HUKUM_KETENAGAKERJAAN_INDONESIA.pdf
SEJARAH_HUKUM_KETENAGAKERJAAN_INDONESIA.pdf
 
Pengaruh barat dari aspek politik
Pengaruh barat dari aspek politikPengaruh barat dari aspek politik
Pengaruh barat dari aspek politik
 
Sejarah Indonesia (Rangkuman Jawaban)
Sejarah Indonesia (Rangkuman Jawaban)Sejarah Indonesia (Rangkuman Jawaban)
Sejarah Indonesia (Rangkuman Jawaban)
 
Rangkuman Jawaban Dari Beberapa Pertanyaan SMAN 5 Yogyakarta
Rangkuman Jawaban Dari Beberapa Pertanyaan SMAN 5 YogyakartaRangkuman Jawaban Dari Beberapa Pertanyaan SMAN 5 Yogyakarta
Rangkuman Jawaban Dari Beberapa Pertanyaan SMAN 5 Yogyakarta
 
NiiaCVXG FDG BJ
NiiaCVXG FDG BJNiiaCVXG FDG BJ
NiiaCVXG FDG BJ
 
Buku sejarah pemuda muslimin
Buku sejarah pemuda musliminBuku sejarah pemuda muslimin
Buku sejarah pemuda muslimin
 
TUGAS1_PKn_HENDRO GUNAWAN_NIM 200401072103_ KELAS IT 301_KELOMPOK 3.pdf
TUGAS1_PKn_HENDRO GUNAWAN_NIM 200401072103_ KELAS IT 301_KELOMPOK 3.pdfTUGAS1_PKn_HENDRO GUNAWAN_NIM 200401072103_ KELAS IT 301_KELOMPOK 3.pdf
TUGAS1_PKn_HENDRO GUNAWAN_NIM 200401072103_ KELAS IT 301_KELOMPOK 3.pdf
 
HBL 7, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, HUKUM PERBURUHAN, UNIVERSITAS MERCU ...
HBL 7, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, HUKUM PERBURUHAN, UNIVERSITAS MERCU ...HBL 7, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, HUKUM PERBURUHAN, UNIVERSITAS MERCU ...
HBL 7, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, HUKUM PERBURUHAN, UNIVERSITAS MERCU ...
 
Bab v kewajiban dan hak hasil
Bab v kewajiban dan hak hasilBab v kewajiban dan hak hasil
Bab v kewajiban dan hak hasil
 
Sejarah Koperasi di Indonesia
Sejarah Koperasi di IndonesiaSejarah Koperasi di Indonesia
Sejarah Koperasi di Indonesia
 
Makalah hak asasi manusia
Makalah hak asasi manusiaMakalah hak asasi manusia
Makalah hak asasi manusia
 
Bab v harmoni kewajiban dan hak negara ddan warga negara
Bab v harmoni kewajiban dan hak negara ddan warga negaraBab v harmoni kewajiban dan hak negara ddan warga negara
Bab v harmoni kewajiban dan hak negara ddan warga negara
 
eropa pertemuan 10.pptx
eropa pertemuan 10.pptxeropa pertemuan 10.pptx
eropa pertemuan 10.pptx
 

Ketenagakerjaan

  • 2. Tenaga Kerja • Buruh/pekerja adalah orang yang bekerja pada majikan atau perusahaan apapun jenis pekerjaan yang dilakukan. Orang itu disebut buruh apabila dia telah melakukan hubungan kerja dengan majikan. Kalau tidak melakukan hubungan kerja maka dia hanya tenaga kerja, belum termasuk buruh. • Tenaga kerja adalah ”Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat” (Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)
  • 3. Sejarah Hukum Ketenagakerjaan Di Dunia • Secara historis lahirnya hukum ketenagakerjaan terkait erat dengan Revolusi Industri yang terjadi di Eropa, khususnya di Inggris pada abad ke-19. Revolusi Industri menandai munculnya zaman mekanisasi yang tidak dikenal sebelumnya. Ciri utama mekanisasi ini adalah: hilangnya industri kecil, jumlah buruh yang bekerja di pabrik meningkat, anak-anak dan perempuan ikut diterjunkan ke pabrik dalam jumlah massal, kondisi kerja yang berbahaya dan tidak sehat, jam kerja panjang, upah yang sangat rendah, dan perumahan yang sangat buruk. • Undang-undang perburuhan pertama muncul di Inggris tahun 1802, kemudian menyusul di Jerman dan Perancis tahun 1840, sedangkan di Belanda sesudah tahun 1870. • Substansi undang-undang pertama ini adalah jaminan perlindungan terhadap kesehatan kerja (health) dan keselamatan kerja (safety). Undang-undang perlindungan inilah yang menandai berawalnya hukum perburuhan.
  • 4. • Upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan pada kesehatan dan keselamatan kerja melalui hukum tidak berjalan dengan mulus. Karena saat berlangsung Revolusi Industri, teori sosial yang dominan adalah faham liberalisme dengan doktrin laissez-faire. Dalam doktrin ini negara tidak boleh melakukan intervensi ke dalam bidang ekonomi kecuali untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Konsep negara yang dominan waktu itu adalah Negara Penjaga Malam (the night-watchman-state). Karena itulah upaya pemerintah untuk melindungi buruh mendapat perlawanan keras dari kelompok pengusaha dan para intelektual pendukung laissez-faire. Mereka menuduh intervensi pemerintah melanggar kebebasan individual dalam melakukan aktifitas ekonomi dan kebebasan menjalin kontrak.
  • 5. • Pada saat yang sama, serikat-serikat buruh belum berkembang. Di sisi lain pengusaha juga masih bersikap anti serikat, tambah lagi, sistem hukum yang ada belum memungkinkan lahirnya serikat buruh. Sebagai contoh, hingga tahun 1825 di Inggris masih berlaku Undang-Undang Penggabungan (Combination Acts) yang menganggap ilegal semua aksi kolektif (collective action) untuk tujuan apapun. • Di Belanda, larangan untuk berorganisasi/berserikat (coalitie verbod) baru dihapus pada tahun 1872. Sejak penghapusan inilah buruh dapat melakukan konsolidasi dalam serikat-serikat buruh. • Oleh karena itu dapat dipahami bahwa hukum perburuhan yang melindungi buruh adalah hasil desakan para pembaharu di dalam maupun di luar parlemen. Secara perlahan, munculnya hukum perlindungan buruh merupakan bukti bahwa secara sosial doktrin laissez-faire mulai ditinggalkan atau setidaknya tidak lagi dapat diterapkan secara mutlak. Mulai muncul kesadaran bahwa negara harus intervensi dalam hubungan buruh-majikan. Kesadaran baru ini ditandai dengan munculnya teori sosial yang ingin mengimbangi gagasan di balik doktrin laissez-faire.
  • 6. • Misalnya, M. G. Rood berpendapat bahwa undang-undang perlindungan buruh merupakan contoh yang memperlihatkan ciri utama hukum sosial yang didasarkan pada teori ketidakseimbangan kompensasi. Teori ini bertitik-tolak pada pemikiran bahwa antara pemberi kerja dan penerima kerja ada ketidaksamaan kedudukan secara sosial-ekonomis. Penerima kerja sangat tergantung pada pemberi kerja. Maka hukum perburuhan memberi hak lebih banyak kepada pihak yang lemah daripada pihak yang kuat. Hukum bertindak “tidak sama” kepada masing masing pihak dengan maksud agar terjadi suatu keseimbangan yang sesuai. Hal ini dipandang sebagai jawaban yang tepat terhadap rasa keadilan umum.
  • 7. Sejarah Hukum Dan Ketenagakerjaan Di Indonesia • Asal mula adanya Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia terdiri dari beberapa fase jika kita lihat pada abad 120 SM, Ketika bangsa Indonesia ini mulai ada sudah dikenal adanya system gotong royong , antara anggota masyarakat . • Gotong royong yang dimaksud disini merupakan suatu sistem pengerahan tenaga kerja tambahan dari luar kalangan keluarga yang dimaksudkan untuk mengisi kekurangan tenaga, pada masa sibuk dengan tidak mengenal suatu balas jasa dalam bentuk materi . • Sifat gotong royong ini memiliki nilai luhur dan diyakini membawa kemaslahatan karena berintikan kebaikan , kebijakan, dan hikmah bagi semua orang gotong royong ini nantinya menjadi sumber terbentuknya hukum ketanaga kerjaan adat . • Hukum ketengakerjaan adat peraturannya tidak secara tertulis , namun hukum ketenagakerjaan adat ini merupakan identitas bangsa yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia dan merupakan penjelmaan dari jiwa bangsa Indonesia dari abad ke abad.
  • 8. • Setelah memasuki abad masehi , ketika sudah mulai berdiri suatu kerajaan di Indonesia hubungan kerja berdasarkan perbudakan , seperi saat jaman kerajaan hindia belanda pada zaman ini terdapat suatu system pengkastaan . antara lain : brahmana, ksatria, waisya, sudra, dan paria , dimana kasta sudra merupakan kasta paling rendah golongan sudra & paria ini menjadi budak dari kasta brahmana , ksatria , dan waisya mereka hanya menjalankan kewajiban sedangkan hak-haknya dikuasai oleh para majikan • Pada saat masa pendudukan hindia belanda di Indonesia kasus perbudakan semakin meningkat perlakuan terhadap budak sangat keji & tidak berperikemanusiaan . Satu-satunya penyelesaiannya adalah mendudukan para budak pada kedudukan manusia merdeka. Baik sosiologis maupun yuridis dan ekonomis.
  • 9. • Selain kasus Hindia Belanda mengenai perbudakan yang keji dikenal juga istilah rodi yang pada dasarnya sama saja . Rodi adalah kerja paksa mula-mula merupakan gotong royong oleh semua penduduk suatu desa-desa suku tertentu . Namun hal tersebut di manfaatkan oleh penjajah menjadi suatu kerja paksa untuk kepentingan pemerintah Hindia Belanda dan pembesar-pembesarnya. • Perbudakan ialah suatu peristiwa dimana seseorang yang disebut budak melakukan pekerjaan di bawah pimpinan orang lain. Para budak tidak mempunyai hak apapun termasuk hak atas kehidupannya, ia hanya memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh tuannya. • Terjadinya perbudakan pada waktu itu disebabkan karena para raja, pengusaha yang mempunyai ekonomi kuat membutuhkan orang yang dapat mengabdi kepadanya, sementara penduduk miskin yang tidak berkemampuan secara ekonomis saat itu cukup banyak yang disebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan inilah yang mendorong perbudakan tumbuh subur.
  • 10. • Selain perbudakan dikenal juga istilah perhambaan dan peruluran. Perhambaan terjadi bila seseorang penerima gadai menyerahkan dirinya sendiri atau orang lain yang ia kuasai, atas pemberian pinjaman sejumlah uang kepada seseorang pemberi gadai. • Pelururan adalah keterikatan seseorang untuk menanam tanaman tertentu pada kebun/ladang dan harus dijual hasilnya kepada Kompeni. Selama mengerjakan kebun/ladang tersebut ia dianggap sebagai pemiliknya, sedangkan bila meninggalkannya maka ia kehilangan hak atas kebun tersebut. • Rodi merupakan kerja paksa yang dilakukan oleh rakyat untuk kepentingan pihak penguasa atau pihak lain dengan tanpa pemberian upah, dilakukan diluar batas perikemanusiaan. Pada kerajaan-kerajaan di Jawa rodi dilakukan untuk kepentingan raja dan anggota keluarganya, para pembesar, serta kepentingan umum seperti pembuatan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan sebagainya. • Selain itu ada juga namanya Romusha yang pernah diterapkan oleh penjajah Jepang selama 3 tahun 3 bulan di Indonesia.
  • 11. • Gambaran di atas menunjukkan bahwa riwayat timbulnya hubungan perburuhan itu dimulai dari peristiwa pahit yakni penindasan dan perlakuan di luar batas kemanusiaan yang dilakukan oleh orang maupun penguasa pada saat itu. • Dalam hukum perburuhan dikenal adanya Pancakrida Hukum Perburuhan yang merupakan perjuangan yang harus dicapai yakni: a. Membebaskan manusia indonesia dari perbudakan, perhambaan. b. Pembebasan manusia Indonesia dari rodi atau kerja paksa. c. Pembebasan buruh/pekerja Indonesia dari poenale sanksi. d. Pembebasan buruh/pekerja Indonesia dari ketakutan kehilangan pekerjaan. e. Memberikan posisi yang seimbang antara buruh/pekerja dan pengusaha. • Krida kesatu sampai dengan krida ketiga secara yuridis sudah lenyap bersamaan dengan dicetuskannya proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.
  • 12. Periode sesudah Proklamasi Kemerdekaan • Untuk mencapai krida keempat yaitu membebaskan buruh/pekerja dari takut kehilangan pekerjaan, maupun krida kelima memberi posisi yang seimbang antara buruh/pekerja dan pengusaha ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu: a. Pemberdayaan serikat buruh/pekerja khusunya ditingkat unit/perusahaan khususnya dengan memberikan pemahaman terhadap aturan perburuhan/ketenagakerjaan yang ada karena organisasi pekerja ini terletak digaris depan yang membuat Kesepakatan Kerja Bersama dengan pihak perusahaan. b. Pemberdayaan pekerja dan pengusaha Pekerja perlu diberdayakan sehingga mengetahui hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum termasuk penyadaran pekerja sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingannya, karena itu tidak ada pilihan lain untuk meningkatkan “bergaining positionnya” kecuali dengan memperkuat organisasi burh/pekerja
  • 13. c. Penegakan hukum (law enforcement) Penegakan hukum sangat penting dalam rangka menjamin tercapainya kemanfaatan (doelmatigheid) dari aturan itu, tanpa penegakan hukum yang tegas maka aturan normatif tersebut tidak akan berarti, lebih-lebih dalam bidang perburuhan/ketenagakerjaan yang didalamnya terdiri dari dua subyek hukum yang berbeda secara sosial ekonomi, karena itu pihak majikan/pengusaha cenderung tidak konsekuen melaksanakan ketentuan perburuhan karena dirinya berada pada pihak yang memberi pekerjaan/bermodal.(Lalu Husni, S.H., M.Hum, 2000:6)
  • 14. Letak Dan Sumber Hukum Perburuhan • Hukum perburuhan ini merupakan cabang dari tata Hukum Indonesia. • Jika dipandang dari letak hukum perburuhan, maka kita akan membicarakan dasar-dasar tata Hukum Indonesia tersebut. Berdasarkan pernyataan ini, jika ditinjau dari aspek Hukum Tata Negara, lembaga – lembaga negara yang erat kaitannya dengan masalah – masalah perburuhan adalah Departemen Tenaga Kerja yang berfungsi sebagai Lembaga Eksekutif, DPR yang berfungsi sebagai Lembaga Legislatif, serta Mahkamah Agung berfungsi sebagai Lembaga Yudikatif. • Namun jika ditinjau dari sumber hukum perburuhan adalah sumber hukum material dan sumber hukum formil. Hukum material dari hukum perburuhan tersebut tak lain yaitu pancasila. Sedangkan hukum formilnya adalah Undang-undang, peraturan adat istiadat, dan peraturan KEPPRES (Keputusan Presiden), putusan panitia penyelesaian perselisihan perburuhan baik daerah maupun pusat, dan perjanjian hubungan kerja karyawan dan perusahaan.
  • 15. Obyek Dan Sifat Hukum Ketenagakerjaan 1. Obyek Materiil – Obyek Materiil Hukum Ketenagakerjaan ialah kerja manusia yang bersifat sosial ekonomis. – kerja manusia ialah merupakan bagian dari kerja manusia secara umum (aktualisasi unsur kejasmaniaan manusia dengan diberi bentuk dan terpimpin oleh unsur kejiwaannya dotolekaryakan (diaplikasikan/diterapkan) terhadap benda luar untuk tujuan tertentu. – Secara obyektif tujuannya ialah hasil kerja sedang secara ekonomis tujuannya ialah tambahan nilai. Tambahan nilai bagi buruh berupa upah sedang bagi majikan berupa keuntungan. Upah dan keuntungan bukan merupakan tujuan akhir kerja manusia yang bersifat sosial ekonomis, tujuan akhirnya ialah kelangsungan /kesempurnaan hidup manusia.
  • 16. 2. Obyek Formil – Obyek formil hukum ketenagakerjaan ialah komplek hubungan hukum yang berhubungan erat dengan kerja manusia yang bersifat sosial ekonomis. Hubungan hukum adalah hubungan yang dilindungi oleh UU. Hubungan hukum dalam hukum perburuhan terjadi sejak adanya perjanjian kerja. Dengan terjadinya perjanjian kerja berarti telah terjadi pula hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja. – Hubungan hukum bisa terjadi karena perjanjian dan UU. Intervensi pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan melalui peraturan perundang-undangan telah membawa perubahan yang mendasar yakni menjadikan sifat hukum perburuhan menjadi ganda. Intervensi pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan dimaksudkan untuk tercapainya keadilan di bidang ketenagakerjaan karena jika hubungan antara pekerja dengan pengusaha diserahkan salah satu pihak saja maka pengusaha sebagai pihak yang lebih kuat akan menekan pekerja sebagai pihak yang lemah secara sosial ekonomi. – Campur tangan pemerintah ini tidak hanya terbatas pada aspek hukum dalam hubungan kerja saja tetapi meliputi aspek hukum sebelum hubungan kerja (pra employment) dan sesudah hubungan kerja (post employment).
  • 17. – Hukum ketenagakerjaan dapat bersifat: a. Privat/perdata Oleh karena Hukum Ketenagakerjaan mengatur hubungan antara orang perseorangan dalam hal ini antara pengusaha dengan pekerja dimana hubungan kerja yang dilakukan dengan membuat suatu perjanjian yaitu perjanjian kerja. – b. Publik 1) Keharusan mendapat ijin pemerintah dalam masalah PHK 2) Adanya campur tangan pemerintah dalam menetapkan besarnya standar upah (upah minimum) 3) Adanya sanksi pidana, denda dan sanksi administratif bagi pelanggara ketentuan peraturan perburuhan/ketenagakerjaan.
  • 18. • Dengan dikeluarkannya UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan telah memberikan perubahan dalam khasanah Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia yakni: 1) Menggantikan istilah buruh menjadi pekerja, majikan menjadi pengusaha dengan alasan istilah yang lama tersebut tidak mencerminkan kepribadian bangsa. Tetapi dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai pengganti UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan justru istilah buruh kembali dimunculkan kembali yaitu dengan menyebutkan pekerja atau buruh. 2) Mengantikan istilah perjanjian perburuhan menjadi kesepakatan kerja bersama (KKB). 3) Memberikan ruang telaah untuk menggantikan istilah Hukum Perburuhan menjadi Hukum Ketenagakerjaan.
  • 19. Perjanjian Kerja 1. PERJANJIAN KERJA SECARA LISAN Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (UUKK) membolehkan perjanjian pekerjaan secara lisan, akan tetapi pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja bersangkutan yang berisi antara lain : 1. Nama dan alamat pekerja 2. Tanggal mulai bekerja 3. Jenis pekerjaan 4. Besarnya upah - Untuk pekerjaan-pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam waktu tertentu dan pengusaha bermaksud mempekerjakan karyawan untuk waktu tertentu (PKWT), maka perjanjian kerjanya tidak boleh dibuat secara lisan. Apabila perjanjian kerja dibuat secara lisan maka perjanjian kerja tersebut berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan pekerja tersebut menjadi pekerja permanen di perusahaan tersebut.
  • 20. 2. PERJANJIAN KERJA TERTULIS Perjanjian kerja tertulis harus secara jelas menyebutkan apakah perjanjian kerja itu termasuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). • Sebagaimana perjanjian pada umumnya, maka perjanjian kerja juga harus didasarkan pada : 1. Kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan hubungan kerja. 2. Kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum. 3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan. 4. Pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • 21. • Selain itu diwajibkan bahwa perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). PKB adalah perjanjian yang dibuat oleh pengusaha dan pekerja/serikat pekerja yang disahkan oleh pemerintah (instansi ketenagakerjaan). Bila bertentangan dengan PKB maka perjanjian kerja tersebut dengan sendirinya batal. • Dalam setiap perjanjian kerja memuat : 1. Nama dan alamat perusahaan, serta jenis usahanya. 2. Nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan alamat pekerja. 3. Jabatan atau jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja. 4. Tempat pekerjaan. 5. Besarnya upah dan cara pembayarannya. 6. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja. 7. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja. 8. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat.