Bank

1. MANAJEMEN
BANK
KELOMPOK 1
1212100232 Edo Pratama
1212100241 Ferdi Nugraha
1212100242 Ilham Valentino
1212100266 Ahmad Rizal Jalalu
1212100331 Dheofani gillardino

2. ISTILAH DAN ISU DALAM PERBANKAN
Lembaga Penjamin
Simpanan
Know Your Customer
Good Corporate
Governance
Otoritas Jasa
Keuangan
01
03
02
04

3. Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga
independen yang didirikan oleh pemerintah di bawah
UU RI No. 24 Tahun 2004 yang berfungsi untuk
menjamin dan melindungi simpanan/tabungan
nasabah perbankan di Indonesia.
Saat terjadi konflik antar nasabah dan lembaga
keuangan, LPS berwenang menjadi penengah dan
memutuskan solusi dari konflik tersebut.
Lembaga Penjamin Simpanan
01

4. FUNGSI LPS
1. Menjamin simpanan nasabah penyimpan.
2. Menjamin polis asuransi.
3. Turut aktif dalam memelihara stabilitas
sistem perbankan sesuai dengan
kewenangannnya.
4. Melakukan resolusi bank.
5. Melakukan penyelesaian permasalahan
perusahaan asuransi dan perusahaan
asuransi syariah yang dicabut izin
usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan
(OJK).

5. TUGAS LPS
1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan
penjaminan simpanan.
2. Melaksanakan penjaminan simpanan.
3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan
program penjaminan polis.
4. Melaksanakan program penjaminan polis.
5. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan
stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya.
6. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan persiapan
tindakan resolusi bank termasuk uji tuntas pada bank serta
penjajakan kepada bank atau investor lain.

6. WEWENANG LPS
1. Menetapkan dan memungut premi penjaminan dan iuran berkala penjaminan polis.
2. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta
dan iuran awal pada saat perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah
pertama kali menjadi peserta.
3. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS, termasuk melakukan hapus
buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang serta aset lainnya.
4. Mendapatkan data simpanan nasabah penyimpan, data kesehatan bank, laporan
keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank.
5. Mendapatkan data pemegang polis, tertanggung, dan peserta asuransi, data
kesehatan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah, laporan
keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah, dan
laporan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah.

7. Know Your Customer
( KYC )
02
Adalah sebuah hukum/aturan yang diterapkan institusi jasa keuangan untuk
mengetahui identitas nasabah mereka.
Kebijakan ini berfungsi untuk memantau semua kegiatan transaksi nasabah
termasuk transaksi yang mencurigakan.
Know Your Customer ini awalnya diperuntukkan hanya untuk bank. Namun
seiring berjalannya waktu, instansi keuangan lain juga menggunakannya. Mulai
dari fintech, e-wallet, marketplace, dan sebagainya.

8. Fungsi dari program KYC yang telah diterapkan pada berbagai lembaga
keuangan:
• memungkinkan lembaga keuangan untuk lebih mengenal dan memahami para
pelanggan dan intermediari perusahaan
• memudahkan Bank Indonesia untuk mengawasi semua kegiatan yang dilakukan
lembaga keuangan
• sebagai langkah utama untuk mengurangi angka korupsi dan pencucian uang
• menyediakan sistem pengawasan internal pada seluruh kegiatan yang sedang
berlangsung di bawah naungan lembaga keuangan
• informasi yang terkumpul dari pelanggan dapat digunakan untuk keperluan
investigasi kasus yang bersangkutan dengan tindak pencucian uang

9. Dasar Hukum KYC di Indonesia
• Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan
Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non-Bank
• POJK Nomor 12-POJK.01-2017 tentang Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa
KeuanganSeluruh implementasi aturan KYC dalam undang-undang tersebut akan
dijadikan standar kebijakan internal yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan.
• Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal
Nasabah (Know Your Customer Principles). Aturan ini sudah mengalami beberapa kali
perubahan, yang terbaru yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012 tentang
Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi
Bank Umum.

10. ( GCG )
Good Corporate
Governance
03

11. (GCG) adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan
(transparency), akuntabilitaas (accountability), pertangunggjawaban
(responsibility), independensi (independency), & kewajaran (fairness) dalam
melaksanakan aktivitas bisnis.
Tujuan utama dari GCG adalah menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang
saham dan pihak-pihak terkait lainnya, sambil memastikan bahwa perusahaan
beroperasi dengan memperhatikan kepentingan semua stakeholder.

12. Lebih jelasnya maksud dan tujuan GCG adalah :
• Meningkatkan kesungguhan Manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip
keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran, dan
kehati-hatian dalam pengelolaan Bank.
• Meningkatkan kinerja Bank, efisiensi dan pelayanan kepada stakeholders
• Menarik minat dan kepercayaan investor
• Memenuhi kepentingan shareholders atas peningkatan shareholder values
• Melindungi Bank dari intervensi politik dan tuntutan hukum

13. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) membawa sejumlah
manfaat konkrit bagi perusahaan ada lima manfaat utamanya:
1. Kepercayaan Pemangku Kepentingan.
2. Akses Modal dan Investasi yang Lebih Mudah.
3. Pengurangan Risiko Hukum dan Pemeliharaan Reputasi.
4. Optimalisasi Kinerja Perusahaan.
5. Menarik dan Memelihara Bakat Karyawan

14. Otoritas Jasa Keuangan
04
( OJK )

15. OJK merupakan sebuah lembaga
independen yang memmiliki, tugas,
fungsi serta wewenang dalam
menjalani sistem pengaturan dan
juga pengawasan dalam sektor jasa
keuangan.

16. OJK adalah sebuah lembaga yang sudah berdiri sejak 16 Juli 2012 lalu.
Sejarah singkat dari berdirinya OJK berangkat dari keinginan untuk
mengadakan sebuah sistem pengaturan serta pengawasan pada kegiatan
sebuah jasa keuangan di Indonesia.
OJK dibangun untuk menggantikan peran dari
Bapepam-LK dalam pengaturan serta pengawasan
pasar modal dan juga lembaga keuangan,
menggantikan peran Bank Indonesia dalam
pengawasan dan pengaturan bank, serta melindungi
konsumen jasa keuangan.

17. Tujuan Utama dibentuknya OJK
Mengatur Berbagai
jasa Keuangan
Mewujudkan Sistem
Keuangan agar Dapat
Tumbuh Secara
Berkelanjutan
Melindungi Konsumen
dan Masyarakat

18. CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, and
includes icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik
Thanks!