hak

1. DRS ACHMAD SUHARDJO, MS.
K E W
A R G A
N E G A
R A A N

3. HAK ASASI MANUSIA
• Hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir
sebagai anugerah dari Tuhan
• Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak
kemerdekaan atau kebebasan, hak milik dan
hak-hak dasar yang melekat pada diri pribadi
manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh
orang lain.

4. .
. UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGTH
1 HAK UNTU HIDUP 2. KEMEDEKAAN DAN KEAMANAN
3 DI AKUI SEBAGAI PRIBADI 4. KESMAAN DI DEPAN HUKUM
5
MASUK DAN KELUAR
WILAYAH NEGARA
6, HAK KEBANGSAAN
7 HAK MILIK 8.KEBEBASAN BERPENDAPAT
9 HAK MEMELUK AGAMA 10. HAK BERSERIKAT
11 HAK BERKUMPUL 12. HAK JAMINAN SOSIAL
13
HAK MENDAPATKAN
PEKERJAAN
14. HAK PENDIDIKAN

5. .
.
.
.
HAK & KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Hak Warga Negara
Pekerjaan & Penghidupan layak  Ps. 27 (2) UUD
1945
Bela negara  Ps. 27 (3) UUD 1945
 Berpendapat  Ps. 28 UUD 1945
 HAM  Ps. 28A s.d 28J UUD 1945
 Kemerdekaan memeluk agama  Ps. 29 (2) UUD
1945
 Ikut usaha hankamneg  Ps. 30 (1) UUD 1945
 Pendidikan  Ps. 31 (1) UUD 1945
 Mengembangkan budaya  Ps. 32 (1) UUD 1945
 Ekonomi & kesejahteraan sosial  Ps. 33 UUD 1945
Mendapat jaminan keadilan sosial  Ps. 34 UUD 1945

6. .
.
.
.Kuwajiban Warga Negara
.
1. Taat Hukum & Pemerintahan  Ps.
27 (1) UUD 1945
2. Ikut usaha hankamneg  Ps. 30 (1)
UUD 1945
3. berkewajiban menghargai hak orang dan
pihak lain serta tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan UU
(Pasal 28J) **

7. SEJARAH PERJUANGAN UMAT MANUSIA
Perjuangan:
Pertentangan
Permusuhan
Peperangan
Hak Asasi:
Individu
Kelompok (Bangsa)
Belum ada
penghargaan/pengakuan
Kesederajatan umat manusia
(penjajahan, perbudakan, penguasaan)
DEKLARASI UNIVERSAL
HAK ASASI MANUSIA
Piagam PBB
10 DESEMBER 1948

8. HAKIKAT HAK ASASI MANUSIA
Pengertian
HAM: HAK DASAR YG MELEKAT & DIMILIKI SETIAP MANUSIA SBG
ANUGERAH TUHAN YME
HAM: HAK-HAK DASAR YG DIBAWA MANUSIA SEJAK LAHIR YG MELEKAT PD
ESENSINYA SBG ANUGERAH ALLAH SWT (MUSTHAFA KEMAL PASHA)
HAM: HAK-HAK DASAR YG DIBAWA MANUSIA SEJAK LAHIR & MELEKAT DNG
POTENSINYA SBG MAKHLUK & WAKIL TUHAN (GAZALLI)
HAM: HAK-HAK DASAR YG DIBAWA MANUSIA SEJAK IA HIDUP YG MELEKAT
PD ESENSINYA SBG ANUGERAH ALLAH SWT
2 LANDASAN PENGAKUAN THD HAM:
a. LANDASAN PERTAMA & LANGSUNG : KODRAT MANUSIA
b. LANDASAN KEDUA & LBH DALAM : TUHAN MENCIPTAKAN MANUSIA
 SAMA, KECUALI AMALNYA.

9. HAKIKAT HAK ASASI MANUSIA
Pengertian
HAM:
-Natural right (John Locke, 1632-1704)  Hak-hak alamiah manusia
(hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak milik)
- Right of man
- Human right (Eleanor Roosevelt)
Piagam PBB ttg Deklarasi Universal of Human Rights 1948
a. Hak berpikir & mengeluarkan
pendapat
b. Hak memiliki sesuatu
c. Hak mendapatkan pendidikan
& pengajaran
d. Hak menganut aliran kepercayaan
atau agama
e. Hak utk hidup
UU 39/1999 ttg HAM
a. Hak utk hidup
b. Hak berkeluarga
c. Hak mengembangkan diri
d. Hak keadilan
e. Hak kemerdekaan
f. Hak berkomunikasi
g. Hak keamanan
h. Hak kesejahteraan, dan
i. Hak perlindungan
f. Hak utk kemerdekaan hidup
g. Hak utk memperoleh nama baik
h. Hak utk memperoleh pekerjaan
i. Hak utk mendapatkan
perlindungan hukum

10. HAKIKAT HAK ASASI MANUSIA
Pengertian
HAM meliputi bidang:
a. Hak asasi pribadi (personal rights)
 Hak kemerdekaan, Hak menyatakan pendapat, Hak memeluk agama.
b. Hak asasi politik (political rights)
 Hak utk diakui sbg warga negara  Hak memilih & dipilih, Hak
berserikat, Hak berkumpul.
c. Hak asasi ekonomi (property rights)
 Hak memiliki sesuatu, Hak mengadakan perjanjian, hak bekerja,
hak mendapat hidup layak.
d. Hak asasi sosial & kebudayaan (Social & cultural rights)
 Hak mendapatkan pendidikan, Hak mendapat santunan, Hak pensiun,
Hak mengembangkan kebudayaan, Hak berekspresi.
e. Hak utk mendapat perlakuan yg sama dlm hukum & pemerintahan
(Rights of Legal Equality)
f. Hak utk mendapat perlakuan yg sama dlm tata cara peradilan &
perlindungan (Procedural rights)

11. SEJARAH PERKEMBANGAN HAM
a. Perkembangan HAM masa sejarah
- Nabi Musa (6000 SM)  bebaskan umat yahudi dr perbudakan
- Hukum Hammurabi di Babylonia (2000 SM)  jaminan keadilan bg WN
- Socrates (469-399 SM), Plato (429-347 SM), Aristoteles (384-322 SM) 
Ajaran utk mengkritik pemerintah yg tdk berdasarkan keadilan, cita-cita,
kebijaksanaan.
- Nabi Muhammad SAW (600 M)  Membebaskan bayi wanita & wanita dr
penindasan bangsa Quraisy.
b. Perkembangan HAM di Inggris
- Magna Charta – Piagam Agung (1215)  batasi kekuasaan Raja John:
bertindak sewenang2 thdp rakyat & pok bangsawan
- Petition of Rights (1628)  pertanyaan ttg hak2 rakyat & jaminannya: pajak &
pungutan hrs dng persetujuan, WN tdk boleh dipaksa terima tentara di rumah,
tentara tdk boleh gunakan hkm perang pd masa damai.
- Habeas Corpus Act (1679)  UU mengatur ttg penahanan seseorang: tahanan
sgr diperiksa dlm waktu 2 hari stlh ditahan, alasan penahanan hrs disertai bukti
sah mnrt hukum
- Bill of Right (1689)  UU yg diterima parlemen Inggris utk perlawanan thd Raja
James II: kebebasan dlm pemilihan anggt parlemen, kebebasan dlm berbicara &
mengeluarkan pendapat, pajak-uu- pembentukan tentara seijin parlemen, hak
WN memeluk agama & kepercayaan masing2, parlemen berhak mengubah
keputusan raja.

12. SEJARAH PERKEMBANGAN HAM
c. Perkembangan HAM di Amerika Serikat
- Didasari pemikiran John Locke :hak hidup (life), hak kebebasan (liberty), hak
milik (property)  Declaration of Independence of The United States
(4 Juli 1776)  Konstitusi negara.
- Perjuangan sebagai emigran Inggris.
d. Perkembangan HAM di Perancis
- Naskah awal revolusi Perancis (1789)  Declaration des Droits de L’ homme et
Du Citoyen (pernyataan ttg HAM & WN) : ketidakpuasan kaum borjuis & rakyat
thdp Raja Louis XVI  HAM adlh hak alamiah sesuai kodrat manusia & tdk dpt
dipisahkan, bersifat suci.
- Revolusi Perancis  perjuangan penegakan HAM di Eropa : Liberty, Egality,
Fraternity  Konstitusi Perancis (1791)
e. Atlantic Charter (1941)
- PD II  F.D. Roosevelt  The Four Freedom ( f of religion, f of speech &
thought, f of fear, f of want)
f. Pengakuan HAM PBB
- Deklarasi 10 Des 1948 10 Des : Hari HAM
- Pasal 1 : Sekalian orang dilahirkan merdeka & mempunyai martabat & hak2 yg
sama. Mereka dikaruniai akal & budi & dan hendaknya bergaul satu sama lain
dlm persaudaraan.
- Sidang Majelis umum PBB 1966  covenants on Human rights dlm hukum
internasional  diratifikasi negara-negara anggota PBB.

13. SEJARAH PERKEMBANGAN HAM
Covenants on Human rights :
a. The International on Civil & Political Rights (1966)
b. The International Covenant on Economic, Social & Cultural Rights
(1966)
c. Optional Protocol
d. Declaration on the Rights of Peoples to Peace (1984)
e. Declaration on the Rights to Development (1986)
f. African Charter on Human & Peoples’ Rights (1981)
g. Cairo Declaration on Human Rights in Islam (1990)
h. Bangkok Declaration (1993)
i. Deklarasi Wina (1993)
Empat Generasi HAM:
1. Gen Pertama (Eropa Barat) : Hak sipil & politik
2. Gen Kedua (Eropa Timur) : Hak Ek Sos Bud
3. Gen Ketiga (Asia-Afrika) : Hak Perdamaian & Pembangunan
4. Gen Keempat (Asia) : Hak mengkritik peranan negara
dominan dlm pembangunan

14. HAM DI INDONESIA
Pengakuan Bangsa Indonesia  HAM
a. Pembukaan UUD 1945 Alinea Pertama
“…Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa…”
b. Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat
“Kemudian daripada itu, …, Kemanusiaan yang adil dan beradab, …” 
landasan idiil pengakuan & jaminan HAM di Indonesia.
c. Batang Tubuh UUD 1945
- Pasal 28 A  Hak hidup, hak mempertahankan hidup & kehidupan
- Pasal 28 B  Hak membentuk keluarga & melanjutkan keturunan, Hak
kelangsungan hidup-tumbuh-berkembang utk anak, Hak perlindungan dr
kekerasan & diskriminasi
- Pasal 28 C  Hak mengembangkan diri, Hak mendapatkan pendidikan &
memperoleh manfaat iptek & seni budaya, Hak memajukan diri dlm
perjuangkan hak scr kolektif
- Pasal 28 D  Hak pengakuan-jaminan-perlindungan-kepastian hukum,
Hak perlakuan sama di hadapan hukum, Hak bekerja, Hak WN memperoleh
kesempatan sama dalam pemerintahan, Hak status WN
- Pasal 28 E  Hak beragama & beribadah, Hak memilih dikjar-pekerjaan-
WN-tempat tinggal, Hak kebebasan meyakini kepercayaan, Hak kebebasan
berserikat-berkumpul-mengeluarkan pendapat.
- Pasal 28 F  Hak berkomunikasi & memperoleh informasi, Hak mencari-
memperoleh-memiliki-menyimpan-mengolah-menyampaikan informasi

15. HAM DI INDONESIA
Pengakuan Bangsa Indonesia  HAM
- Pasal 28 G  Hak perlindungan, Hak rasa aman & perlindungan dr ancmn
ketakutan, Hak bebas dr penyiksaan/perlakuan merendahkan derajat
martabat manusia, Hak memperoleh suaka politik
- Pasal 28 H  Hak hidup sejahtera, Hak mendapat kemudahan & perlakuan
khusus utk peroleh kesempatan & manfaat sama capai persamaan &
keadilan, Hak jaminan sosial, Hak milik pribadi
- Pasal 28 I  Hak utk hidup, Hak tdk disiksa, Hak kemerdekaan pikiran-hati
nurani, Hak tdk dituntut atas dsr hukum yg berlaku surut, Hak bebas dr
perlakuan diskriminatif, Hak masyarakat tradisional dihormati
d. Ketetapan MPR
- Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 ttg HAM  Tlh dicabut dng Tap Nomor Tap
MPR Nomor I/MPR/2003. Macam-macam HAM dlm Tap Nomor XVII/MPR/1998:
Hak utk hidup, Hak berkeluarga & melanjutkan keturunan, Hak keadilan, Hak
kemerdekaan, Hak atas kebebasan informasi, Hak keamanan, Hak
kesejahteraan, Kewajiban, perlindungan & pemajuan.
e. UU 39/1999 ttg HAM + UU 26/2000 ttg Pengadilan HAM
- Ps 4  Hak utk hidup, Ps 10  Hak utk berkeluarga, Ps 11 s.d. 16  Hak utk
mengembangkan diri, Ps 17 s.d. 19  Hak utk memperoleh keadilan, Ps 20
s.d. 27  Hak atas kebebasan pribadi, Ps 28 s.d. 35  Hak atas rasa aman,
Ps 36 s.d. 42  Hak atas kesejahteraan, Ps 43-44  Hak turut serta dlm
pemerintahan, Ps 45 s.d. 51  Hak wanita, Ps 52 s.d. 66  Hak anak

16. HAM DI INDONESIA
Bangsa Indonesia  Penegakan HAM
a. Pembentukan Lembaga
1. Komisi Nasional HAM [Dasar: Keppres No 5/93 tgl 7 Juni 1993  UU No
39/1999 ttg HAM]
 Lembaga mandiri, kedudukan setingkat lembaga negara yg lain.
 Fungsi: pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, mediasi HAM.
 Tujuan: Mengembangkan kond yg kondusif plaks HAM suai PS,
UUD 45, Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM. Meningkatkan
perlindungan & penegakan HAM guna perkemb pribadi manusia Indonesia
seutuhnya & kemampuannya berpartisipasi dlm brbagai bid kehdupan.
2. Pengadilan HAM [Dasar: UU No 26/2000 ttg Pengadilan HAM]
 Pengadilan khusus di lingk pengadilan umum, berkedudukan di kab/kota.
 Khususbertugas & berwenangmemeriksa & memutus pelanggaran
HAM berat (termasuk di luar batas teritorial wil RI oleh WNI).
3. Pengadilan HAM Ad Hoc dibentuk atas usul DPR, dengan Keppres.
Peristiwa  Pelanggaran HAM berat sebelum terbit UU No. 26/2006
4. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dibentuk berdasarkan undang-undang
 Alternatif penyelesaian di luar Pengadilan HAM.

17. 5. Contoh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM):
– KONTRAS (Komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan)
– YLBHI (Yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia)
– ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat)
– HRW (Human Right Watch)
b. Konvensi Internasional tentang HAM  wujud nyata keperdulian
masy internasional:
– The International on Civil & Political Rights (1966)
– The International Covenant on Economic, Social & Cultural Rights
(1966)
– Optional Protocol
– Declaration on the Rights of Peoples to Peace (1984)
– Declaration on the Rights to Development (1986)
– African Charter on Human & Peoples’ Rights (1981)
– Cairo Declaration on Human Rights in Islam (1990)
– Bangkok Declaration (1993)
– Deklarasi Wina (1993)
HAM DI INDONESIA

18. c. Keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Internasional
– Ratifikasi perjanjian: pengikatan diri suatu negara utk melaksanakan
ketentuan2 dlm perjanjian, & ketentuan2 itu mnjdi hukum nasionalnya.
– Konvensi internasional ttg HAM yg diratifikasi oleh Indonesia:
a. Konvensi Jenewa 12 Agust 1949 (UU No.59 th 1958)
b. Convention on the Political Rights of Woman (UU No.68 th 1958)
c. Convention of the Elimination of Discrimination Against Women (UU
No.7 th 1984)
d. Convention of the Rights of the Child (Keppres No.36 th 1990)
e. Convention on the Prohibition of the Development, Production and
Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxic Weapons and on their
Destruction (Keppres No.58 th 1991)
f. International Convention Against Apartheid in Sports (UU No.48 th 1993)
g. Torture Convention (UU No.5 th 1998)
h. ILO Convention No.87 Concerning Freedom of Association and Protection
on the Rights to Organise (UU No.83 th 1998)
i. Convention on the Elimination of Racial Discrimination (UU No.29 th 1999)
HAM DI INDONESIA

19.  HAK ASASI MANUSIA dan DEMOKRASI
 Demokrasi: sistem politik yang dapat memberi penghargaan,
menjamin perlindungan dan penegakan atas hak-hak dasar manusia
 Unsur utama demokrasi:
o Kontrol rakyat atas proses pembuatan keputusan politis
o Kesamaan hak/kesetaraan politis dalam menjalankan kendali
 Konsep pokok demokrasi:
o Kebebasan/persamaan (freedom/equality)
o Kedaulatan rakyat (people’s sovereignty)
 Unsur pokok pemerintahan demokrasi:
o Pengakuan atas HAM
o Partisipasi rakyat dalam pemerintahan
Sehingga:
1. Keinginan negara demokrasi ratifikasi aturan HAM
2. HAM – demokrasi  persyaratan  hubungan internasional
3. Pelanggaran demokrasi – HAM  bukan urusan internal negara