Dokumen tersebut membahas pengertian Corporate Social Responsibility (CSR) menurut para ahli, fungsi CSR bagi perusahaan, masyarakat, lingkungan dan negara, aturan yang mengatur CSR di Indonesia, serta studi kasus program CSR Pertamina Foundation."
3. PENGERTIAN CSR MENURUT PARA AHLI
Menurut Kotler dan Nancy (2005) Corporate Social Responsibility (CSR)
didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk meningkatkan
kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan
mengkontribusikan sebagian sumber daya perusahaan.
Menurut CSR Forum (Wibisono, 2007) Corporate Social Responsibility (CSR)
didefinisikan sebagai bisnis yang dilakukan secara transparan dan terbuka
serta berdasarkan pada nilai-nilai moral dan menjunjung tinggi rasa hormat
kepada karyawan, komunitas dan lingkungan.
Definisi CSR menurut World Business Council on Sustainable Development
adalah komitmen dari bisnis/perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi
terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, seraya meningkatkan
kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas.
4. CSR IALAH...
Csr(corporate sosial responbility) ialah
suatu bentuk pertanggung jawaban
perusahaan atas lingkungan sekitar
5. KEUNTUNGAN CSR BAGI PERUSAHAAN
1. Meningkatkan Citra Perusahaan
2. Memperkuat “Brand” Perusahaan
3. Mengembangkan Kerja Sama dengan Para
Pemangku Kepentingan
4. Membedakan Perusahaan dengan Pesaingnya
5. Meningkatkan Harga Saham
6. Perusahaan dapat mempertahankan SDM atau
sumber daya manusia (human resourchs)
6. FUNGSI CSR UNTUK MASYARAKAT
1. Hubungan harmonis antara masyarakat dan
perusahaan
2. Membantu perekonomian masyarakat
3. Fasilitas umum yang memadai
7. FUNGSI CSR UNTUK LINGKUNGAN
Dengan dilaksanakannya CSR lingkungan
akan mendapatkan feedback yang baik
contohnya meminimalisir ekploitasi yang
berlebihan untuk menekan tingkat ekploitasi
yang tinggi, serta menekan tingkat polusi
untuk menjaga lingkungan yang lebih baik
8. FUNGSI CSR UNTUK NEGARA
Tak terkecuali juga untuk negara, dengan praktik
CSR maka negara juga akan mendapatkan
keuntungan, salah satunya ialah mencegah apa
yang di sebut “corporate misconduct”, yaitu
penyalah gunaan bisnis yang dilakukan oleh
oknum aparat negara dan oknum dari aparat
hukum seperti penggelapan dana atau yang biasa
kita sebut “korupsi”, dan adanya csr juga
berdampak baik, negara akan mendapatkan pajak
yang sewajarnya, yang tidak digelapkan oleh suatu
perusahaan.
9. ATURAN CSR
Saat ini baru terdapat 4 (empat) aturan hukum
yang mewajibkan perusahaan tertentu
melaksanakan aktivitas CSR atau
tanggungjawab sosial dan lingkungan, serta
satu panduan (guidance) internasional
mengenai tanggungjawab
berkelanjutan (sustainability responsibility)
1 2 3 4
10. 1
Bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib
melaknasakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
(PKBL) sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN:
Per-05/MBU/2007 pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa
Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil yang
selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah program
untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi
tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian
laba BUMN.
Sedangkan pada pasal 1 ayat (7) dijelaskan bahwa
Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut
Program BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial
masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari
bagian laba BUMN.
Program Bina Lingkungan, meliputi: bantuan korban
bencana alam, bantuan pendidikan atau pelatihan, bantuan
peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan prasarana
dan sarana umum, bantuan sarana ibadah, dan bantuan
11. 2
Peraturan bagi Perseroan Terbatas (PT) yang mengelola
Sumber Daya Alam (SDA) diwajibkan melaksanakan tanggung
jawab sosial dan lingkungan, karena telah diatur dalam UU
Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007. Dimana dalam pasal 74
diatur bahwa
1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di
bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib
melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana
dimaksud ayat 1 merupakan kewajiban Perseroan yang
dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan
yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan
kepatutan dan kewajaran,
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
12. 3
Bagi penanaman modal asing diatur dalam undang-undang
nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam
Pasal 15b dinyatakan bahwa “Setiap penanam modal
berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial
perusahaan”.
Sanksi-sanksi terhadap badan usaha atau perseorangan
yang melanggar peraturan, diatur dalam Pasal 34, yaitu
berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya, meliputi:
(a). Peringatan tertulis
(b). pembatasan kegiatan usaha
(c). pembekuan kegiatan usaha dan/atau
fasilitas penanaman modal atau
(d). pencabutan kegiatan usaha dan/atau
fasilitas penanaman modal
13. 4
Bagi perusahaan pengelola minyak dan gas bumi,
terikat oleh undang-undang no 22 tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi, pasal 13 ayat 3 menyebutkan
bahwa: ”Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud
dalam ayat 1wajib memuat paling sedikit ketentuan-
ketentuan pokok yaitu pengembangan masyarakat
sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat”.
Jadi berdasarkan Undang-undang tersebut, perusahaan
yang operasionalnya terkait Minyak dan Gas Bumi baik
pengelola eksplorasi maupun distribusi, wajib
melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat dan
menjamin hak-hak masyarakat adat yang berada di
sekitar perusahaan.
14. ISO 26000
ISO 26000 merupakan standar internasional dalam
bidang Corporate Social Responsibility. Di dasarkan
pada pemahaman bahwa Sosial Responsibility sangat
penting bagi keberlanjutan usaha.
Fokus ISO adalah tata kelola organisasi, Hak
Asasi manusia (HAM),ketenagakerjaan, lingkungan, fair
operating /praktek operasi yang adil, isu konsumen dan
Pengembangan masyarakat.
ISO sendiri bertujuan membantu berbagai bentuk
organisasi dalam
pelaksanaan social responsibility. Dengan cara
memberikan pedoman praktis, serta memperluas
pemahaman publik terhadap social responsibility.
15. STUDI KASUS PERTAMINA FOUNDATION
Program CSR Pertamina di bidang Lingkungan
ditujukan sebagai komitmen manajemen dalam
rangka tanggung jawab perusahaan terhadap
lingkungan hidup dan pelestarian alam.
Program CSR Bidang Lingkungan tahun 2009
mencakup sejumlah program antara lain: