Sewa guna usaha istilah yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris leasing, berasal dari kata dasar lease, artinya sewa menyewa. Dalam dunia bisnis leasing berkembang sebagai bentuk khusus sewa-menyewa, yaitu dalam bentuk pembiayaan perusahaan berupa penyediaan barang modal yang digunakan untuk menjalankan usaha dengan membayar sewa selama jangka waktu tertentu.1 Pasal 1 angka (5) Perpres No. 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan menyebutkan bahwa Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam

1. Info Terkini
seputar kredit, usaha, tips, pendidikan dan manfaat
Menu 
Pengertian leasing, contoh dan kegiatan leasing
pendidikan
Pengertian leasing
Sewa guna usaha istilah yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggrisleasing, berasal dari kata dasar lease,
artinya sewa menyewa. Dalam dunia bisnis leasing berkembang sebagai bentuk khusus sewa-menyewa, yaitu dalam
bentuk pembiayaan perusahaan berupa penyediaan barang modal yang digunakan untuk menjalankan usaha dengan
membayar sewa selama jangka waktu tertentu.1 Pasal 1 angka (5) Perpres No. 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
menyebutkan bahwa Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam
bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi2 (Finance Lease) maupun Sewa Guna
Usaha tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (Lease) selama jangka waktu
tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.(1)
Leasing merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang paling populer khususnya dalam kegiatan pembiayaan barang
dan jasa. Tanpa adanya lembaga pembiayaan seperti leasing bisa anda bayangkan segala sesuatunya harus dibeli secara
tunai.
Pihak yang terlibat dalam pembiayaan leasing
1. Pihak Lessor. Yaitu Perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing Company) yang memiliki hak kepemilikan atas barang
modal. Perusahaan ini menyediakan pembiayaan dengan cara Sewa Guna Usaha kepada pihak yang membutuhkan
dan bersifat multifinance ialah khusus bergerak dalam bidang Sewa Guna Usaha. Dalam usaha pengadaan barang
modal, biasanya perusahaan ini berhubungan langsung dengan pihak penjual (supplier) dan telah melunasi harga
atas beban biaya perusahaannya. Tujuan perusahaan ini adalah mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan
untuk membiayai penyediaan barang modal dan memperoleh keuntungan (financial lease), atau memperoleh
keuntungan dari penyediaan barang modal dan pemberian jasa pemeliharaan serta pengoperasian modal (operating
lease).
2. Pihak Lessee. Yaitu perusahaan atau pengguna barang modal yang dapat memiliki hak opsi pada akhir kontrak
Sewa Guna Usaha. Lessee mengembalikan barang modal kepada Lessor (operating lease), kecuali jika ada hak opsi
untuk membeli dengan berdasarkan nilai sisa (financial lease).
3. Pihak Supplier. Yaitu penjual barang modal yang menjadi obyek Sewa Guna Usaha. Harga barang modal itu dibayar

2. tunai oleh Lessor kepada Supplier untuk kepentingan Lessee. Supplier dapat berstatus Perusahaan Produsen
Barang Modal atau pihak penjual biasa. Ada juga Sewa Guna Usaha yang tidak melibatkan Supplier, melainkan
hubungan bilateral antara pihak Lessor dan Lesse, misalnya dalam bentuk sale and lease back. Pada financial lease,
pihak Supplier langsung menyerahkan barang modal kepada Lessee tanpa melalui Lessor sebagai pihak yang
menyediakan pembiayaan. Sebaliknya pada Operating lease, Pihak Supplier menjual barang modal langsung kepada
Lessor dengan pembayaran yang telah disepakati, secara tunai atau berkala.
Jenis leasing
Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ada tiga jenis leasing, yaitu,
pertama, Operating Leasing; merupakan leasing dimana di akhir masa leasing tidak diberikan hak pilih (opsi) bagi
Lessee untuk membeli barang leasing tersebut.
Kedua, Financial Leasing; merupakan leasing dimana di akhir masa leasing diberikan hak pilih (opsi) bagi Lessee
untuk memiliki barang modal tersebut dengan jalan membelinya dengan harga yang ditetapkan bersama. dan
ketiga, Sale and Lease Back; merupakan jenis leasing dimana barang modal berasal dari Lessee sendiri. Kemudian
barang tersebut dijual kepada Lessor (pemberi dana) dan selanjutnya Lessor menyewakan barang tersebut kepada
Lessee kembali, yang biasanya digunakan jenis financial leasing.
Sementara itu, situs smecda.com milik Kementerian Koperasi dan UKM dalam salah satu artikel singkatnya membagi
leasing ke dalam dua kategori, yaitu:
1. Finance Lease (Full-pay Out Leasing), yaitu suatu bentuk pembiayaan dengan cara kontrak antara Lessor dengan
Lessee dengan memberikan hak opsi kepada Lessee pada akhir periode lease. Selanjutnya, Finance Lease ini terbagi
dalam berbagai bentuk transaksi, sebagai berikut:
Direct Financial Lease/True Lease, yaitu transaksi dimana Lessor membeli suatu barang atas permintaan pihak
Lessee dan sekaligus menyewa guna-usahakan barang tersebut kepada Lessee yang bersangkutan
Sale and Lease Back, yaitu transaksi dimana pihak Lessee sengaja menjual barang modalnya kepada Lessor untuk
kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha atas barang tersebut dengan tujuan untuk memperoleh tambahan
dana untuk modal kerja. Jadi transaksi ini bersifat refinancing.
Leveraged Lease, adalah transaksi dimana pihak yang memberikan pembiayaan disamping Lessor juga pihak ketiga.
Biasanya dilakukan terhadap barang modal yang bernilai sangat tinggi, dimana pihak Lessor hanya mampu
membiayai antara 20% sampai 40% harga barang modal. Selebihnya dibiayai pihak ketiga dengan memakai kontrak
leasing bersangkutan sebagai jaminan hutangnya. Pihak ketiga ini disebut juga credit provider atau debt participant
Syndicated, adalah transaksi leasing yang dilakukan lebih dari satu Lessor atas suatu objek leasing.
Cross Border Lease, adalah transaksi leasing yang dilakukan di luar batas negara berbeda dengan negara Lessee.
Vendor Program, adalah suatu metode penjualan yang dilakukan oleh produsen atau dealer, dimana perusahaan
leasing memberikan atau menyediakan fasilitas leasing kepada pembeli barang
2. Operating Lease, adalah suatu bentuk pembiayaan dengan cara kontrak antara Lessor dengan Lessee tanpa pemberian
hak opsi kepada Lesse pada akhir periode lease, jumlah seluruh pembayaran berkala tidak mencakup jumlah biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh tersebut berikut dengan bunga/bagi hasilnya.
Perbedaan dasar antara Finance Lease (Full-pay Out Leasing) dengan Operating Lease, dapat dilihat pada tabel berikut:

3. Leasing dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok, ialah
1. Independent Leasing Company, yaitu jenis pembiayaan leasing dimana Lessor bebas menentukan pembelian barang
dari berbagai Supplier yang kemudian dilease kepada pemakai.
2. Captive Lessor, yaitu jenis pembiayaan dimana Lessor memiliki Supplier tersendiri yang berperan sebagai
perusahaan induk. Pihak pertama terdiri dari perusahaan induk dan anak perusahaan dan pihak keduanya Lessee
sebagai pemakai barang
3. Lessee Broker atau Packager, yaitu jenis pembiayaan leasing dimana Broker yang biasanya tidak memiliki
barang/peralatan hanya berfungsi mempertemukan calon Lessee dengan Lessor.
Dalam operasional kegiatannya, leasing mempunyai 4 tahap, yaitu:
1. Perjanjian antara pihak Lessor dan pihak Lessee.
2. Berdasarkan perjanjian Sewa Guna Usaha, Lessor mengalihkan hak penggunaan barang kepada pihak Lessee.
3. Lessee membayar kepada Lessor uang sewa atas penggunaan barang (aset).
4. Lessee mengembalikan barang tersebut pada Lessor pada akhir periode yang ditetapkan lebih dahulu dan jangka
waktunya kurang dari umur ekonomi barang tersebut.
Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing) Syariah Menurut Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: Per- 04/Bl/2007 Dan Per-
03/Bl/2007
Kegiatan leasing dapat dilakukan dengan berbasis syariah, meskipun Perpres No. 9 tahun 2009 tentang Lembaga
Pembiayaan, yang menjadi dasar hukum utama leasing tidak mengatur leasing berdasar prinsip syariah. Namun
demikian, ketua BapepamLK dengan kewenangan yang dimilikinya telah mengeluarkan regulasi yang mengatur leasing
dengan dasar syariah, yaitu Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER- 03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan
Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER- 04/BL/2007 tentang Akad-
akad yang digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah. Kedua peraturan ini
bersumber dari fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) khususnya fatwa terkait ijarah,
seperti Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah dan fatwa No. 27//DSN-MUI/III/2002 tentang al-
Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik.
Langkah yang diambil ketua Bapepam merupakan model penyerapan hukum ekonomi syariah yang tepat di Indonesia.
Majelis Ulama Indonesia melalui DSN-MUI telah meletakkan dasar-dasar akad ijarah (sewa menyewa) yang merupakan
akad dasar Sewa Guna Usaha. DSN-MUI juga merespon adanya klausul Financial Leasing; dimana di akhir masa leasing
diberikan hak pilih (opsi) bagi Lessee untuk memiliki barang modal tersebut dengan jalan membelinya dengan harga
yang ditetapkan bersama, dengan mengeluarkan fatwa No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-
Tamlik.
Menurut Pasal 1 angka 9 Keputusan Ketua BapepamLK Nomor: PER- 03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan
Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk

4. penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (Finance Lease) maupun sewa guna usaha tanpa
hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (Lessee) selama jangka waktu tertentu
berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai dengan Prinsip Syariah. Disebutkan bahwa sumber pendanaan bagi
Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib diperoleh berdasarkan
prinsip syariah,9 seperti melalui:10 (a) Pendanaan Mudhârabah Mutlaqah (unrestricted investmen);11 (b) Pendanaan
Mudhârabah Muqayyadah (restricted investment);12 (c) Pendanaan Mudhârabah Musytarakah;13 (d) Pendanaan
Musyârakah (Equity participation);14 dan (e) Pendanaan lainnya yang sesui dengan prinsip syariah.
Sewa Guna Usaha dalam kegiatan pembiayaannya menggunakan akad berdasar Ijârah, atau Ijârah Muntahiyah
Bitamlik.15 Disebutkan bahwa akad Ijârah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas
suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), antara Perusahaan Pembiayaan sebagai pemberi
sewa (mu’ajjir) dengan penyewa (musta’jir) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.16 Sedangkan Ijârah
Muntahiyah Bitamlik adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam
waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), antara Perusahaan Pembiayaan sebagai pemberi sewa (mu’ajjir)
dengan penyewa (musta’jir) disertai opsi pemindahan hak milik atas barang yang disewa kepada penyewa setelah selesai
masa sewa.
Berikut adalah proses kegiatan Sewa Guna Usaha dengan Akad Ijârah dan kegiatan Sewa Guna Usaha dengan Akad
Ijârah Muntahiyah Bitamlik.
1.Sewa Guna Usaha (Leasing) dengan Akad Ijârah
Dalam akad Ijârah, Perusahaan Pembiayaan leasing berlaku sebagai pemberi sewa dan mempunyai hak antara lain
meliputi: (a) memperoleh pembayaran sewa dan atau biaya lainnya dari penyewa (musta’jir); dan (b) mengakhiri akad
Ijârah dan menarik obyek Ijârah apabila penyewa (musta’jir) tidak mampu membayar sewa sebagaimana diperjanjikan.18
Adapun kewajiban Perusahaan Pembiayaan leasing sebagai pemberi sewa (muajjir) antara lain meliputi: (a) menyediakan
obyek Ijârah yang disewakan; (b) menanggung biaya pemeliharaan obyek Ijârah; dan (c) menjamin obyek Ijârah yang
disewakan tidak terdapat cacat dan dapat berfungsi dengan baik.
Sedangkan penyewa (musta’jir) mempunyai hak antara lain meliputi: (a) menerima obyek Ijârah dalam keadaan baik dan
siap dioperasikan; dan (b) menggunakan obyek Ijârah yang disewakan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang
diperjanjikan.20 Dan kewajiban penyewa (musta’jir) antara lain meliputi: (a) membayar sewa dan biaya-biaya lainnya
sesuai yang diperjanjikan; (b) mengembalikan obyek Ijârah apabila tidak mampu membayar sewa;(c)menjaga
menggunakan obyek Ijârah sesuai yang diperjanjikan; dan (d) tidak menyewakan kembali dan atau memindahtangankan
obyek Ijârah kepada pihak lain.
Obyek Ijârah adalah berupa barang modal yang memenuhi ketentuan antara lain:
obyek Ijârah merupakan milik dan atau dalam penguasaan Perusahaan Pembiayaan sebagai pemberi sewa (muajjir);
manfaat obyek Ijârah harus dapat dinilai;
manfaat obyek Ijârah harus dapat diserahkan Penyewa (musta’jir);
pemanfaatan obyek Ijârah harus bersifat tidak dilarang secara syariah (tidak diharamkan);
manfaat obyek Ijârah harus dapat ditentukan dengan jelas; dan
spesifikasi obyek Ijârah harus dinyatakan dengan jelas, antara lain melalui identifikasi fisik, kelaikan, dan jangka
waktu pemanfaatannya.
Obyek Ijârah dimaksud antara lain berupa: (a). alat-alat berat (Heavy Equipment); (b). alat-alat kantor (Office
Equipment); (c). alat-alat foto (Photo Equipment); (d). alat-alat medis (Medical Equipment); (e). alat-alat printer (Printing
Equipment); (f.) mesin-mesin (Machineries); (g). alat-alat pengangkutan (Vehicle); (h). gedung (Building); (i). komputer;
dan (j). peralatan telekomunikasi atau satelit.
Persyaratan penetapan harga sewa (ujrah) atas obyek Ijârah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut
besarnya harga sewa (ujrah) atas obyek Ijârah dan cara pembayaran ditetapkan menurut kesepakatan yang dibuat
dalam akad secara tertulis; dan
alat pembayaran harga sewa (ujrah) obyek Ijârah adalah berupa uang atau bentuk lain yang memiliki nilai yang sama

5. yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
Dalam surat perjanjian Ijârah paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
a. identitas Perusahaan Pembiayaan sebagai pemberi sewa (muajjir) dan penyewa (musta’jir);
b. spesifikasi obyek Ijârah meliputi nama, jenis, jumlah, ukuran, tipe dan lokasi penggunaan/penempatan obyek Ijârah;
c. spesifikasi manfaat obyek Ijârah;
d. harga perolehan, nilai pembiayaan, dan pembayaran sewa Ijârah;
e. jangka waktu sewa;
f. saat penyerahan obyek Ijârah;
g. ketentuan mengenai pengakhiran transaksi yang belum
jatuh tempo;
h. ketentuan mengenai biaya-biaya yang timbul selama masa sewa;
i. ketentuan mengenai biaya-biaya yang ditanggung oleh masing-masing pihak apabila terdapat kerusakan, kehilangan
atau tidak berfungsinya obyek Ijârah;
j. ketentuan mengenai pengalihan kepemilikan obyek Ijârah oleh Perusahaan Pembiayaan sebagai pemberi sewa
(muajjir) kepada pihak lain; dan
k. hak dan tanggung jawab masing-masing pihak
2. Ijârah Muntahiah Bit Tamlik
Dalam pelaksanaan Ijârah Muntahiah Bit Tamlik, Perusahaan Pembiayaan sebagai pemberi sewa (muajjir) wajib
membuat wa’ad, yaitu janji pemindahan kepemilikan obyek Ijârah Muntahiah Bit Tamlik pada akhir masa sewa. Wa’ad
sebagaimana dimaksud bersifat tidak mengikat bagi penyewa (musta’jir) dan apabila wa’ad dilaksanakan, maka pada
akhir masa sewa wajib dibuat akad pemindahan kepemilikan
Hak Perusahaan Pembiayaan sebagai pemberi sewa (muajjir) antara lain adalah: (a). memperoleh pembayaran sewa dari
penyewa (musta’jir); (b). Menarik obyek Ijârah Muntahiah Bit Tamlik apabila penyewa (musta’jir) tidak mampu
membayar sewa sebagaimana diperjanjikan; dan (c). Pada akhir masa sewa, mengalihkan obyek Ijârah Muntahiah Bit
Tamlik kepada penyewa lain yang mampu dalam hal penyewa (musta’jir) sama sekali tidak mampu untuk memindahkan
kepemilikan obyek Ijârah Muntahiah Bit Tamlik atau memperpanjang masa sewa atau mencari calon
penggantinya.Adapun Kewajiban Perusahaan Pembiayaan sebagai pemberi sewa (Muajjir) antara lain adalah: (a).
Menyediakan obyek Ijârah Muntahiah Bit Tamlik yang disewakan; (b). Menanggung biaya pemeliharaan obyek Ijârah
Muntahiah Bit Tamlik kecuali diperjanjikan lain; dan (c). Menjamin obyek Ijârah Muntahiah Bit Tamlik tidak terdapat
cacat dan dapat berfungsi dengan baik.
Hak penyewa (musta’jir) antara lain adalah: (a). menggunakan obyek Ijârah Muntahiah Bit Tamlik sesuai dengan
persyaratan-persyaratan yang diperjanjikan; (b). menerima obyek Ijârah Muntahiah Bit Tamlik dalam keadaan baik dan
siap dioperasikan; (c). pada akhir masa sewa, memindahkan kepemilikan obyek Ijârah Muntahiah Bit Tamlik, atau
memperpanjang masa sewa, atau mencari calon penggantinya dalam hal tidak mampu untuk memindahkan hak
kepemilikan atas obyek Ijârah Muntahiah Bit Tamlik atau memperpanjang masa sewa; dan (d). membayar sewa
sesuai dengan yang diperjanjikan.30 Adapun kewajiban penyewa (musta’jir) antara lain adalah: (a). membayar sewa
sesuai dengan yang diperjanjikan; (b). menjaga dan menggunakan obyek Ijârah Muntahiah Bit Tamlik sesuai yang
diperjanjikan; (c). tidak menyewakan kembali obyek Ijârah Muntahiah Bit Tamlik kepada pihak lain; dan (d). melakukan
pemeliharaan kecil (tidak material) terhadap obyek Ijârah Muntahiah Bit Tamlik.
Obyek Ijârah Muntahiah Bit Tamlik adalah berupa barang modal yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a.obyek Ijârah Muntahiah Bit Tamlik merupakan milik Perusahaan Pembiayaan sebagai pemberi sewa (muajjir);
b. manfaatnya harus dapat dinilai dengan uang;
c. manfaatnya dapat diserahkan kepada penyewa (musta’jir);
d. manfaatnya tidak diharamkan oleh syariah Islam;
e. manfaatnya harus ditentukan dengan jelas; dan
f. spesifikasinya harus dinyatakan dengan jelas, antara lain melalui identifikasi fisik, kelaikan, dan jangka waktu
pemanfataannya

6. Obyek Ijârah Muntahiah Bit Tamlik sebagaimana dimaksud antara lain: (a). alat-alat berat (Heavy Equipment); (b). alat-
alat kantor (Office Equipment); (c). alat-alat foto (Photo Equipment); (d). alat-alat medis (Medical Equipment); (e). alat
alat printer (Printing Equipment); (f). mesin-mesin (Machineries); (g). alat-alat pengangkutan (Vehicle); (h). gedung
(Building); (i). komputer; dan (j). peralatan telekomunikasi atau satelit.
Harga sewa (ujrah) dan cara pembayaran atas obyek Ijârah Muntahiah Bit Tamlik ditetapkan berdasarkan kesepakatan di
awal akad. Harga untuk opsi pemindahan kepemilikan obyek Ijârah Muntahiah Bit Tamlik ditetapkan setelah
berakhirnya masa sewa,35 dan dibuat secara tertulis dalam perjanjian pemindahan kepemilikan.36 Alat pembayaran atas
harga sebagaimana dimaksud adalah berupa uang atau bentuk lain yang memiliki nilai yang sama dan tidak dilarang
secara syariah.
Perjanjian dalam Ijârah Muntahiah Bit Tamlik paling kurang memuat hal- hal sebagai berikut:
a.identitas Perusahaan Pembiayaan sebagai pemberi sewa (muajjir) dan penyewa (musta’jir);
b. spesifikasi obyek Ijârah Muntahiah Bit Tamlik meliputi nama, jenis, jumlah, ukuran, tipe dan lokasi penggunaan
obyek sewa;
c. spesifikasi manfaat obyek Ijârah Muntahiah Bit Tamlik;
d. harga perolehan, nilai pembiayaan, pembayaran harga sewa (ujrah), ketentuan jaminan dan asuransi atas obyek Ijârah
Muntahiah Bit Tamlik;
e. jangka waktu sewa;
f. saat penyerahan obyek Ijârah Muntahiah Bit Tamlik;
g. ketentuan mengenai pengakhiran transaksi yang belum jatuh tempo;
h. ketentuan mengenai biaya-biaya yang timbul selama masa sewa;
i. ketentuan mengenai biaya-biaya yang ditanggung oleh masing-masing pihak apabila terdapat kerusakan, kehilangan
atau tidak berfungsinya obyek Ijârah Muntahiah Bit Tamlik;
j. ketentuan mengenai pengalihan kepemilikan obyek Ijârah Muntahiah Bit Tamlik oleh Perusahaan Pembiayaan sebagai
pemberi sewa (muajjir) kepada pihak lain; dan
k. hak dan tanggung jawab masing-masing pihak
Contoh Perusahaan Leasing
Adapun perusahaan leasing yang cukup populer di indonesia saat ini sebagai berikut:
PT. Federal International Finance (FIF)
PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk
PT. Summit Oto Finance
PT. Wahana Ottomitra Multiartha (WOM)
PT. Bussan Auti Finance (BAF)
Toyota Astra Financial Services (TA Finance)
PT. Indomobil Finance Indonesia
PT. BCA Finance
PT. Astra Credit Companies (ACC)
PT. Oto Multi Artha
Sumber: http://download.portalgaruda.org/article.php?
article=298349&val=6798&title=SEWA%20GUNA%20USAHA%20(LEASING)%20SYARI%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2
AH%20MENURUT%20PERATURAN%20KETUA%20BAPEPAM-LK%20NOMOR:%20PER-
%2004/BL/2007%20DAN%20PER-%2003/BL/2007%20DAN%20PROBLEM%20YURIDIS%20YANG%20MELINGKUPINYA

7. Bagikan
ini:
Twitter Facebook Google
Report this ad Report this ad
  
Memuat...
Terkait

8. teks terkait
Koperasi Simpan Pinjam
Pengertian Koperasi Simpan Pinjam Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di
Indonesia. Pelopor pengembangan perkoperasian di Indonesia adalah Bung Hatta, dan sampai saat ini beliau dikenal
sebagai bapak koperasi. Dalam perjalanannya koperasi yang sebenarnya sangat sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia
justru perkembangannya ti […]
Sumber sumber Dana Bank
Pengertian Sumber Sumber Dana Bank Yang dimaksud dengan dengan sumber sumber dana bank adalah usaha bank
dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Hal ini sesuai dengan fungsinya bahwa bank adalah lembaga
keuangan dimana kegiatan sehari harinya adalah dalam bidang jual beli uang. Tentu saja sebelum menjual uang
(memberikan pinjaman) bank harus lebih […]
Simpanan Tabungan
Diterbitkan oleh belajarusaha1
Lihat semua pos milik belajarusaha1
« Sebelumnya / Berikut »
Tinggalkan Balasan
Ketikkan komentar di sini...

9. Pengertian Simapan Tabungan Seperti halnya simpanan giro, simpanan tabungan juga mempunyai syarat sayarat
tertentu bagi pemegangannya dan persyaratan masing masing bank berbeda satu sama lain. Disamping persyaratan
yang berbeda, tujuan nasabah menyimpan uang direkening tabungan juga berbeda. Dengan dimikian, sasaran bank
dalam memasarkan produknya juga berbe […]
Dana Pensiun
Pemberian pensiun kepada para karyawan bukan saja hanya memberikan kepastian penghasilan dimasa depan, tetapi
juga ikut memberikan motivasi bagai karyawan untuk lebih giat bekerja. Dengan memberikan program jasa pensiun
para karyawan merasa aman, terutama bagi mereka yang mengganggap pada usia pensiun sudah tidak produktif lagi.
Sedangkan bagi sebagian ma […]
Bank Syariah
Sejarah Singkat Dalam bank konvensional penentuan harga selalu berdasarkan pada bunga, sedangakan bank syariah
didasarkan kepada konsep islam, yaitu kerja sama dalam skema bagi hasil, baik untuk maupun rugi. Sejarah, awal mula
kegiatan bank syariah yang pertama kali dilakukan adalah di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an. Kemudian di
Mesir pada tahu […]
Lembaga Keuangan Internasional
Lembaga keunagan internasioanl didirikan untuk menangani masalah – masalah yang bersifat internasional, baik
berupa bantuan pinjaman maupun bantuan lainnya. Pemberian bantuan yang dilakukan oleh lembaga keuangan
internasioanl dapt bersifat lunak artinya dengan suku bunga yang rendah dan jangka waktu pengembaliannya relatif
panjang. Kemudian bantuan internasi […]
Simpanan Giro
Undang – undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 menjelaska bahwa yang dimaksdud
dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro,
sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Sedangkan pengertian simpanan adalah dana
yang dipercayakan oleh masyarakat k […]
Simpanan Deposito
Pengertian Simpanan Deposito Simpanan deposito merupakan simpanan jenis ketiga yang dikeluarkan oleh bank.
Berbeda dengan dua jenis simpanan lainnya, simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih
panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari. Menurut undang undang No.10 Tahun 1998 yang dimaksud
dengan deposito adalah ada […]
Cari …
Cari
Top Posts & Halaman
Kompulan Contoh pidato singkat, ringkas dan mudah dihapal
kumpulan Puisi pendidikan | Pentingnya menuntut ilmu dan puisi guru
Pengertian leasing, contoh dan kegiatan leasing
Ingin kredit motor/mobil bekas di adira? ketahui berikut ini
Ingin kredit mobil tapi belum tau leasing yang murah?
Tulisan Terakhir
Pengertian anjak piutang (factoring) contoh dan kegiatan
Pengertian leasing, contoh dan kegiatan leasing

10. 12 cara menambah pemasukan melalui bisnis sampingan
Contoh Surat Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Sederhana
Tujuan Hukum (Teori Etis, Utilistis dan Campuran)
Cari …
Cari
Komentar Terbaru
Wijaya Permana di Ingin kredit motor/mobil bekas…
mrs maria gomez diSURAT PERJANJIAN SEWA – BELI S…
belajarusaha1 di Tips Dalam Menyiapakan Dana Pe…
SURAT PERJANJIAN SEW…di Ingin kredit mobil tapi belum…
SURAT PERJANJIAN SEW…di Ingin kredit motor/mobil bekas…
Arsip
Januari
2018
Desember 2017
November 2017
Oktober 2017
September 2017
Agustus 2017
Januari 2017
Desember 2016
November 2016
Oktober 2016
September 2016
Juni 2016
Mei 2016
April 2016
Januari 2016
Kategori
investasi
kredit
mobil
peluang usaha
pendidikan
pinjaman
puisi
surat

11. tips dan
manfaat
Meta
Daftar
Masuk
RSS Entri
RSS Komentar
WordPress.com
situs pendidikan
kta wagomu
kta
info ekonomi
iwagrafic
Bitly.ck
CKL
Plurk.nst
M+M
https://goo.gl/k4ew7e
modal usaha
ckl
blog76
Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.