Dokumen tersebut membahas tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) sebagai identitas wajib pajak perorangan dan badan. NPWP diperlukan bagi orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak dan berstatus karyawan, sedangkan NPPKP diperlukan bagi pengusaha untuk melaksanakan kewajiban perpajakan seperti P
Pajak penghasilan pasal 24 adalah pajak yang dipungut di luar negeri atas penghasilan wajib pajak luar negeri. Pajak yang dibayar di luar negeri atas penghasilan luar negeri yang diperoleh wajib pajak dalam negeri dapat dikreditkan dengan pajak yang terutang dalam negeri. Subjek pajak penghasilan pasal 24 adalah wajib pajak dalam negeri, sedangkan objeknya adal
1. SPT digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak serta harta dan kewajiban.
2. Fungsi SPT adalah sarana pelaporan dan pertanggungjawaban bagi wajib pajak dan pengusaha kena pajak.
3. SPT dapat dilaporkan secara langsung maupun elektronik.
Dokumen tersebut membahas tentang persyaratan pelaporan segmen dan identifikasi tanggung jawab pelaporan segmen. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa (1) perusahaan wajib melaporkan informasi keuangan menurut segmen usaha, industri, dan wilayah geografis berdasarkan standar yang ditetapkan, (2) segmen harus diidentifikasi berdasarkan ukuran pendapatan, aset, dan laba/rugi, dan (3) perusahaan harus men
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, fungsi, dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) serta sanksi yang diberikan jika tidak menyampaikan SPT tepat waktu. SPT digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Terdapat dua jenis SPT yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. Batas waktu penyampaian SPT Masa adalah 20 hari dan SPT Tahun
Perhitungan PPh badan untuk peredaran bruto diatas Rp50 MYABES HULU
Dokumen tersebut menjelaskan cara perhitungan pajak penghasilan badan untuk perusahaan dengan peredaran bruto di atas Rp.50 miliar. Tergantung besarnya peredaran bruto tahun sebelumnya, perhitungannya mengacu pada undang-undang atau peraturan pemerintah tertentu dengan tarif berbeda.
Dokumen tersebut membahas tentang PSAK 46 (2010) mengenai akuntansi pajak penghasilan dan perbedaan antara akuntansi dan peraturan perpajakan. PSAK 46 merevisi PSAK sebelumnya dan diadopsi dari IAS 12. PSAK 46 mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan seperti pengakuan pajak kini, pajak tangguhan, perbedaan temporer, dan dasar pengenaan pajak.
Dokumen tersebut membahas mengenai prinsip pengakuan pajak masukan berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak masukan hanya dapat dikreditkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu seperti berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dan tercantum dalam faktur pajak yang sah. Terdapat pengecualian untuk pajak masukan yang diperoleh sebelum pengusaha dikukuhkan se
Dokumen tersebut membahas ketentuan umum perpajakan di Indonesia, termasuk definisi pajak, sistem self assessment, kewajiban mendaftar sebagai Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak, serta penghitungan pajak bagi suami istri.
contoh soal dan penyelesaiannya Jurnal, buku besar, dan neraca saldo, laporan realisasi anggaran, neraca, laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL), jurnal penutup LRA, buku besar penutup LRA.
20131008015714 materi pp 46 dan pmk 107 ( tata cara penghitungan pajak)Tazman Super
PP Nomor 46 Tahun 2013 mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan final sebesar 1% untuk wajib pajak dengan peredaran bruto usaha tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun guna meningkatkan kemudahan dan partisipasi wajib pajak dalam sistem perpajakan.
Tarif khusus PPh final UMKM - Riki ardoniRiki Ardoni
pemerintah sepakat untuk hanya menurunkan tarif pajak sampai 0.5 persen. Ketentuan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah 23/2018. Penurunan tariff hanya diberikan sampai 0,5 persen karena penerimaan negara dapat mengalami penurunan yang signifikan dalam jangka pendek. Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengatakan bahwa negara dapat kehilangan penerimaan 1-1.5 triliun di tahun 2018 karena penyesuaian tarif baruPP 23/2013.
Dokumen tersebut membahas tentang penghitungan Pajak Penghasilan Badan, termasuk norma penghitungan penghasilan neto, penghasilan tidak kena pajak, dan penggabungan penghasilan dari dalam dan luar negeri dalam menghitung pajak terutang."
[Ringkasan]
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pengenaan Pajak Penghasilan bersifat final untuk Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dari penghasilan usaha. Tarif Pajak Penghasilannya adalah 1% dari peredaran bruto per bulan.
[Ringkasan]
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pengenaan Pajak Penghasilan bersifat final untuk Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dari penghasilan usaha. Tarif Pajak Penghasilannya adalah 1% dari peredaran bruto per bulan. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak tertentu dalam penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilannya.
Pajak Kontemporer - PPh Final (Pajak Penghasilan Final)Martin Kosasi
Penerapan pajak final dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi WP dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Paper ini mengulas seputar penerapan Pajak Penghasilan Final di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang pengisian SPT Tahunan bagi koperasi dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013. Koperasi Lancar Jaya contohnya yang memiliki peredaran Rp1,5 miliar pada 2013 wajib melaporkan PPh menggunakan peraturan tersebut untuk tahun 2014.
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang tata cara penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Wajib pajak tersebut dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif 1% dari peredaran bruto per bulan. Kompensasi kerugian dapat dilakukan sampai 5 tahun pajak berikutnya.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 21 serta perubahan Peraturan Menteri Keuangan terkini mengenai kenaikan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Perubahan peraturan ini menyebabkan kenaikan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak dan penyesuaian perhitungan serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.
Dokumen tersebut membahas berbagai jenis penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya. Termasuk di dalamnya penghasilan tertentu, penghasilan yang dikenakan norma penghitungan khusus, dividen, selisih lebih revaluasi aktiva tetap, serta penghasilan yang diatur dalam Pasal 21 dan 22 UU PPh.
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan badan di Indonesia. Menguraikan pengertian penghasilan menurut undang-undang pajak, asas-asas pengenaan pajak, subjek dan objek pajak, perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal, serta skema penghitungan pajak penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri dan luar negeri.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, jenis, subjek dan objek, peraturan, mekanisme perhitungan, dan syarat pengajuan e-FIN pajak penghasilan badan. Pajak penghasilan badan adalah pajak yang dikenakan kepada perusahaan berdasarkan penghasilan yang diperoleh, dengan tarif 25% untuk peredaran bruto di bawah Rp50 miliar.
Dokumen tersebut membahas tentang pajak usaha apotek. Jenis pajak untuk usaha apotek mencakup Pajak Penghasilan (PPh) seperti PPh Pasal 21, 23, dan Final, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi pengusaha yang memiliki peredaran di atas Rp4,8 miliar. Pembukuan wajib dilakukan untuk menghitung besarnya pajak terutang, dan tarif pajak disesuaikan dengan bentuk usaha dan bes
Dokumen tersebut membahas tentang subjek dan objek PPN, hak dan kewajiban pengusaha kena pajak, tarif dan dasar perhitungan PPN, serta pengertian pengusaha kena pajak dan pengusaha kecil.
Pembukuan sampai dengan sanksi nya -- Accounting TaxFajri A
Pembukuan dan pencatatan merupakan kewajiban bagi wajib pajak untuk menghitung besarnya kewajiban perpajakannya. Wajib pajak badan dan orang pribadi yang melakukan usaha wajib menyelenggarakan pembukuan, sedangkan orang pribadi tanpa usaha wajib pencatatan. Pembukuan dan pencatatan harus dilakukan dengan baik dan sesuai peraturan perpajakan serta disimpan selama 10 tahun di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), termasuk definisi, subjek yang wajib memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP, cara pendaftaran NPWP dan pelaporan usaha untuk pengukuhan PKP, sanksi terkait, dan manfaat memiliki NPWP.
Similar to Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas Usaha (20)
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas Usaha
1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan
dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh
Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto
Tertentu
2. LATAR BELAKANG
DASAR HUKUM
POKOK-POKOK KETENTUAN PP
POKOK-POKOK KETENTUAN
PERATURAN PELAKSANAAN
SIMULASI DAN CONTOH
4. Tujuan Kebijakan Pajak Penghasilan Atas Wajib Pajak
Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
Kemudahan dan
penyederhanaan
aturan perpajakan;
Mengedukasi
masyarakat untuk
tertib administrasi;
Mengedukasi
masyarakat untuk
transparansi;
Memberikan
kesempatan
masyarakat untuk
berkontribusi dalam
penyelenggaraan
negara
Kemudahan bagi
masyarakat dalam
melaksanakan
kewajiban
perpajakan
Meningkatnya
pengetahuan tentang
manfaat perpajakan
bagi masyarakat
Terciptanya kondisi
kontrol sosial dalam
memenuhi
kewajiban
perpajakan
Hasil yang diharapkanMaksud PP No 46 /2013 Tujuan PP No 46 /2013
6. Dasar Hukum
Pasal 4 ayat (2) huruf e UU PPh :
Atas penghasilan tertentu lainnya dapat dikenai PPh yang bersifat
final yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Pasal 17 ayat (7) UU PPh :
• Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak
tersendiri atas penghasilan tertentu yang pajaknya bersifat final.
• Tarif tersebut tidak boleh melebihi tarif tertinggi PPh Orang
Pribadi (30%).
• Penentuan tarif pajak tersendiri tersebut didasarkan atas
pertimbangan kesederhanaan, keadilan, dan perluasan
partisipasi dalam pembayaran pajak.
8. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib
pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar
dalam 1 tahun.
Tidak termasuk Penghasilan dari usaha adalah penghasilan
dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha,
termasuk dari usaha cabang.
Objek Pajak
9. a. pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan
aktuaris;
b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film,
bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model,
peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
c. olahragawan;
d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
f. agen iklan;
g. pengawas atau pengelola proyek;
h. perantara;
i. petugas penjaja barang dagangan;
j. agen asuransi; dan
k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing)
atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya.
Jasa Sehubungan dengan
Pekerjaan Bebas
10. Orang pribadi
Badan, tidak termasuk BUT,
yang menerima penghasilan dari usaha dengan
peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1
(satu) Tahun Pajak.
Subjek Pajak
11. WP OP yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau
jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau
prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap
maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau
seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak
diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, misalnya
pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung
tenda di trotoar, dan sejenisnya.
WP badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara
komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4,8 miliar.
Pengecualian Subjek Pajak
12. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak
melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun dikenai PPh final
dengan tarif sebesar 1% (satu persen) dari jumlah
peredaran bruto setiap bulan dari setiap tempat usaha
Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif
1% (satu persen) dikalikan dengan dasar pengenaan
pajak, yaitu jumlah peredaran bruto setiap bulan dari
setiap tempat usaha
Tarif
14. Pengenaan PPh didasarkan pada peredaran bruto dari usaha
dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun
Pajak yang bersangkutan yang tidak melebihi Rp4,8 Miliar.
2013 2014 2015
201420132012
Omzet
perdagangan Rp4
miliar
dikenai PPh Umum
s.d sebelum berlaku
PP 46 Tahun 2013
PPh final 1% Juli
s.d. Des 2013
meskipun total
omzet tahun berjalan
misalnya Rp5 miliar
Jika omzet 2013
Rp5 miliar maka
tahun 2014
dikenai dengan
Tarif Umum
Ketentuan UU PPh
Dasar Penentuan Dikenakan PPh Final (1)
Dalam hal pada tahun berjalan, peredaran bruto sudah melebihi Rp4,8 miliar,
tetap dikenai PPh final sampai dengan akhir Tahun Pajak dan tahun
berikutnya dikenai ketentuan PPh umum.
15. Dasar Penentuan Untuk Dikenakan PPh Final (2)
Dasar peredaran bruto Rp4,8 miliar untuk dapat dikenai PPh
final :
peredaran bruto tahun terakhir (setahun atau disetahunkan,
dalam hal tahun terakhir meliputi kurang dari 12 bulan).
Dalam hal WP baru terdaftar pada Tahun Pajak yang sama
sebelum PP ini berlaku dasar Peredaran Bruto adalah:
akumulasi peredaran bruto dari bulan berdiri s.d. bulan
sebelum PP ini berlaku, yang disetahunkan.
Dalam hal WP baru terdaftar setelah PP ini berlaku dasar
peredaran bruto adalah: peredaran bruto bulan pertama
disetahunkan.
16. Penghasilan yang Dikenai PPh Final
Tersendiri
Penghasilan yang telah dikenai PPh dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri
(a.l. konstruksi), tidak dikenai PPh yang bersifat final
berdasarkan PP ini.
Peredaran bruto usaha Wajib Pajak yang bersangkutan
dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi Rp4,8 miliar tidak
dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan PP ini,
tetapi mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang mengatur mengenai
pengenaan pajak atas penghasilan tersebut.
17. Penghasilan dari Luar Negeri
Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas
penghasilan dari luar negeri yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak dapat dikreditkan terhadap Pajak
Penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan
Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan
pelaksanaannya.
(sesuai ketentuan Pasal 24 UU PPh dan aturan pelaksanaan yang mengatur
tentang Kredit Pajak Luar Negeri)
18. Kompensasi Rugi
Ketentuan kompensasi rugi adalah :
o berturut-turut sampai dengan 5 tahun.
o tahun dikenai PPh final 1% tetap menjadi bagian dari
periode 5 tahun tsb.
o kerugian pada tahun dikenai PPh final 1% tidak dapat
dikompensasikan pada tahun berikutnya.
20. Dasar Penentuan Peredaran Bruto
Peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4,8 Miliar
ditentukan berdasarkan peredaran bruto dari usaha
seluruhnya, termasuk dari usaha cabang, tidak termasuk
peredaran bruto dari:
Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar
negeri;
usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak
Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan
tersendiri; dan
penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.
21. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang dikenai
PPh bersifat final menurut PP ini, yang berdasarkan ketentuan UU PPh
wajib dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang tidak
bersifat final, dapat dibebaskan dari pemotongan dan/atau
pemungutan PPh oleh pihak lain.
Pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihak
lain diberikan melalui Surat Keterangan Bebas dengan Tata Cara
sebagaimana dimaksud PER-32/PJ/2013
Contoh:
o Bengkel mobil menerima pembayaran atas jasa reparasi mobil.
Atas pembayaran tersebut dipotong PPh Pasal 23 kecuali pemilik
bengkel menyerahkan SKB Potput yang telah dilegalisasi.
o Toko ATK menjual buku kepada sekolah negeri. Bendahara sekolah
memungut PPh Pasal 22 kecuali pemilik toko menyerahkan SKB
Potput.yang telah dilegalisasi
Pemotongan/Pemungutan PPh
22. Setoran bulanan merupakan PPh Pasal 4 ayat (2),
bukan PPh Pasal 25.
Jika penghasilan semata-mata dikenai PPh final,
tidak wajib PPh Pasal 25.
Jika ada penghasilan lain selain yang dikenai PPh
Pasal 4 ayat (2) sesuai ketentuan PP ini, maka atas
penghasilan tersebut dikenai PPh sesuai dengan
ketentuan umum.
Jika ada angsuran PPh Pasal 25 atau PPh yang
dipotong/dipungut pihak lain boleh dikreditkan
terhadap PPh terutang tahun pajak ybs. kecuali
untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya
bersifat final.
Angsuran Masa
23. Angsuran Masa
Angsuran pajak pada Tahun Pajak pertama Wajib Pajak
tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final:
bagi Wajib Pajak bank, BUMN, BUMD, Wajib Pajak
masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang harus
membuat laporan keuangan berkala, dan WP OPPT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf
b dan huruf c UU PPh; dan
bagi selain Wajib Pajak diatas, angsuran pajak
diperlakukan seperti Wajib Pajak Baru sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf a UU PPh,
besaran angsuran pajak adalah sesuai dengan besarnya
angsuran pajak sebagaimana diatur dalam PMK
255/PMK.03/2008 std PMK 208/PMK.03/2009.
24. Penyetoran paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya
setelah Masa Pajak berakhir.
SSP berfungsi sekaligus sebagai SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).
Jika SSP telah divalidasi dengan NTPN dianggap telah lapor SPT
Masa PPh Pasal 4 ayat (2).
Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan
paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
SPT Tahunan :
o Dilaporkan pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final
dan/atau bersifat final.
o Formulir SPT Tahunan menggunakan Form 1770 untuk Wajib
Pajak orang pribadi dan 1771 untuk Wajib Pajak badan masih
mengakomodasi
Penyetoran dan Pelaporan
Kewajiban pelaporan ditiadakan untuk pelaporan Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan masa pajak Juli s.d
Desember 2013
25. Cara Pembayaran Pajak
Wajib Pajak dapat melakukan Pembayaran Pajak melalui:
1. Loket Bank/Pos Persepsi (Agustus 2013)
a. Wajib Pajak datang ke Loket Bank/Pos Persepsi dengan membawa
SSP yang telah diisi.
b. Bukti Pembayaran adalah dokumen Bukti Penerimaan Negara (BPN).
2. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) (November 2013 cfm PER-37/PJ/2013)
a. Wajib Pajak datang ke ATM Bank/Pos Persepsi dan memilih menu
pembayaran “PPh Final Bruto Tertentu”.
b. Bukti Pembayaran adalah Struk ATM.
27. CV Andik memiliki usaha penjualan gerabah dan memiliki peredaran
bruto:
• Januari s.d Desember 2013 sebesar Rp4.000.000.000,00
• Januari s.d Oktober 2014 sebesar Rp5.000.000.000,00
2013 2014
201520142013
Penentuan Peredaran Bruto
28. Penentuan Peredaran Bruto
Pasar A
Rp80.000.000,00
Pasar B
Rp250.000.000,00
Pasar C
Rp400.000.000,00
Peredaran bruto usaha perdagangan tekstil Rajesh sebagai dasar pengenaan
Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah sebesar:
Dasar Pengenaan PPh Final= Rp80.000.000,00 + Rp250.000.000,00 +
Rp400.000.000,00
= Rp730.000.000,00
Rajesh Memiliki Tiga
Toko Tekstil
29. Penentuan Peredaran Bruto
Butik di Batam
Rp3.000.000.000,00
Peredaran bruto usaha sebagai dasar pengenaan Pajak Penghasilan yang
bersifat final adalah sebesar Rp3.000.000.000,00
Butik di Singapura
Rp5.000.000.000,00
Di dalamnya termasuk omset
penjualan ke Mr. X di Singapura
sebesar Rp50.000.000
Penghasilan Sewa
Apartemen di
Singapura
Rp100.000.000,00
Penghasilan yang diterima Irine dari sewa apartemen dan butik di Singapura, tidak diperhitungkan
dalam menghitung batasan peredaran bruto untuk dapat dikenai PPh bersifat final
IRINE
(Pengusaha
Butik Pakaian)
30. Mulai Berlakunya
PP 46 Tahun
2013
Terdaftar
sebagai Wajib
Pajak
1 April 2013 1 Juli 2013
Penentuan Peredaran Bruto
Jumlah peredaran bruto selama 3 (tiga) bulan Rp150.000.000,00
Peredaran bruto 3 (tiga) bulan yang disetahunkan adalah:
Rp150.000.000,00 x 12/3 = Rp600.000.000,00
Karena peredaran bruto disetahunkan untuk 3 (tiga) bulan tersebut
tidak melebihi Rp4.800.000.00,00 (empat miliar delapan ratus juta
rupiah), maka penghasilan yang diperoleh mulai pada bulan
berlakunya Peraturan Pemerintah ini sampai dengan akhir tahun
pajak bersangkutan (Juli s.d. Desember 2013), dikenai pajak yang
bersifat final sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
30 Juni 2013
31. Penentuan Peredaran Bruto
Karena penghasilan bulan November 2014 (bulan pertama mulai
terdaftar sebagai Wajib Pajak) yang disetahunkan tidak melebihi
Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka
penghasilan yang diperoleh di tahun 2014 dikenai Pajak Penghasilan
yang bersifat final sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.
Gatut Kaca terdaftar sebagai Wajib Pajak baru pada bulan
November 2014. Pada bulan November 2014 tersebut,
memperoleh peredaran bruto sebesar Rp15.000.000,00
(lima belas juta rupiah).
peredaran bruto November 2014 disetahunkan: 12/1 x
Rp15.000.000,00 = Rp180.000.000,00
32. Penerapan Tarif
Kewajiban PT Daya Tangkap atas Kegiatan Usaha pada Bulan Agustus
2013:
menyetor PPh yang bersifat final sebesar Rp500.000,00 ke kantor pos
atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan
menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang dipersamakan
paling lambat tanggal 16 September 2013.
Apabila SSP tersebut telah mendapat validasi dengan NTPN,
PT..Daya Tangkap dianggap telah melaporkan SPT Masa PPh Pasal
4 ayat (2) Agustus 2013.
PT Daya Tangkap memenuhi kriteria WP yang dikenai PPh yang bersifat
final sesuai PP ini.
Pada bulan Agustus 2013 memperoleh penghasilan dari usaha
penjualan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final yang terutang untuk bulan
Agustus 2013 dihitung sebagai berikut:
PPh final = 1% x Rp50.000.000,00
= Rp500.000,00
33. Pemotongan/Pemungutan oleh Pihak Lain
Bendahara
Pemerintah
Penyerahan Barang
Pembayaran senilai
Rp20.000.000,00
CV. ABADI
MEBELINDO
Bendahara Pemerintah
memungut PPh Pasal 22 sebesar
1,5% x Rp20.000.000,00=
Rp300.000,00
dalam hal WP tidak memiliki SKB
WP dibebaskan dari
Pemungutan apabila
memiliki SKB
Rekanan Pemerintah yang
termasuk dalam kriteria WP yang
dikenai PPh Final
Kewajiban CV Abadi Mebelindo:
menyetorkan PPh bersifat final sebesar Rp200.000,00 paling lambat pada tanggal 15
Agustus 2013.
Dalam hal SSP-nya telah mendapat validasi dengan NTPN, dianggap telah
menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) tanggal 15 Agustus 2013.
dalam hal CV Abadi Mebelindo menyetorkan pada tanggal 22 Agustus 2013 dan SSP-nya telah
mendapat validasi dengan NTPN, maka CV Abadi Mebelindo terlambat melakukan penyetoran
dan dianggap menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) tanggal 22 Agustus 2013.
Juli 2013
34. Kompensasi Rugi
Wajib Pajak PT Pantang Menyerah mengalami kerugian pada Tahun
Pajak 2010. Berdasarkan ketentuan UU PPh, kerugian tersebut dapat
dikompensasikan dengan penghasilan pada Tahun Pajak 2011 sampai
dengan Tahun Pajak 2015.
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Rugi pada
Tahun Pajak
2010
Jangka Waktu Kompensasi Kerugian
Kompensasi atas
Kerugian Tahun
2010 tidak dapat
dikompensasi di
Tahun Pajak 2014
Dikenai PPh Final
dan mengalami
kerugian
Kerugian dari penghasilan
yang dikenai PPh Final pada
Tahun Pajak 2014 tidak dapat
dikompensasi ke Tahun
Pajak berikutnya
35. Simulasi Pengisian SSP
Diisi dengan:
• Kode Akun
Pajak 411128
(Untuk Jenis
Pajak PPh Final)
dan
• Kode Jenis
Setoran 420
(untuk
pembayaran
PPh Final
peredaran bruto
tertentu)
PPh Pasal 4 ayat (2) Bulan Agustus 20134 2 0
0 4 1
36. Pengisian SPT Tahunan PPh
Wajib Pajak Orang Pribadi
Diisi Jumlah Peredaran Bruto
Selama Satu Tahun Pajak
Diisi dengan Jumlah PPh
Pasal 4 ayat (2) yang Telah
Disetor
37. Pengisian SPT Tahunan
PPh Wajib Pajak Badan
• ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
• BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
N P W P :
NAMA WAJIB PAJAK :
JENIS USAHA : KLU :
NO. TELEPON : - NO. FAKS : -
PERIODE PEMBUKUAN : s.d.
NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN TIDAK DIAUDIT
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK :
NAMA AKUNTAN PUBLIK :
N P W P AKUNTAN PUBLIK :
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK :
NAMA KONSULTAN PAJAK :
NPWP KONSULTAN PAJAK :
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)
1. PENGHASILAN NETO FISKAL
(Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) ………………………………………………………………….
2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8) …………………………………
3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) ……...…..…………………………………….…………………..…………
4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)
a. Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 ………….
b. Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 …………………….
c. Tarif PPh Ps. 31E ayat (1)
(Lihat Buku Petunjuk)
5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
(PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU ……………………………………….
6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) …..………………………………….…………………..…………
7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) ……..………………..………………..………
8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI
(Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5) ……….……………..…....………………..………………..………………..……
b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8) ……….………………..………………..………………..………………..…
c. JUMLAH ( 8a + 8b ) ……...……………..….…………………………………………………………………………..………
9. a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI
b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT
10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI
a. PPh Ps. 25 BULANAN ….……..………………..…………………………………..…………………..…………
b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) …….….…..……….…………………………………………………
c. JUMLAH (10a + 10b) …….……………………...………………
11. a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)
b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)
12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ………
13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :
a. DIRESTITUSIKAN b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK
Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)
(6 – 7 – 8c)….
1
• SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
2
5
6
8a
8c
7
D.PPhKURANG/LEBIHBAYAR
RUPIAH *)
3
(3)
C.KREDITPAJAKB.PPhTERUTANG
A.PENGHASILAN
KENAPAJAK
4
IDENTITAS
(1) (2)
SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
PERHATIAN :
FORMULIR
1771
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
10c
THN
11(9 – 10c)…..
TGL BLN
10a
9
8b
10b
TAHUN PAJAK
SPT PEMBETULAN
KE-…
02
Diisi dengan “Penghasilan
Usaha WP yang Memiliki
Peredaran Bruto Tertentu”
Diisi Jumlah Peredaran Bruto
Selama Satu Tahun Pajak
Diisi dengan Jumlah PPh
Pasal 4 ayat (2) yang Telah
Disetor
Penghasilan Usaha WP yang
Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
38. CARA PEMBAYARAN PAJAK MELALUI ATM
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013
39. Cara Pembayaran Pajak
Contoh Menu Pembayaran Pajak PPh Final dengan
Peredaran Bruto Tertentu melalui ATM :
1. Pilih BAYAR / BELI 2. Pilih LAINNYA
40. Cara Pembayaran Pajak
Contoh Menu Pembayaran Pajak PPh Final dengan
Peredaran Bruto Tertentu melalui ATM :
1. Pilih PAJAK 2. Pilih PPH FINAL BRUTO TERTENTU
41. Cara Pembayaran Pajak
Contoh Menu Pembayaran Pajak PPh Final dengan
Peredaran Bruto Tertentu melalui ATM :
1. Masukkan NPWP 2. Konfirmasi NPWP
42. Cara Pembayaran Pajak
Contoh Menu Pembayaran Pajak PPh Final dengan
Peredaran Bruto Tertentu melalui ATM :
3. Masukkan Masa Pajak 4. Masukkan Pajak Terutang
43. Cara Pembayaran Pajak
Contoh Menu Pembayaran Pajak PPh Final dengan
Peredaran Bruto Tertentu melalui ATM:
2. Konfirmasi Pembayaran