Paparan Laporan Pendahuluan Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT-GORONTALO-SULTENG, RIAU-KEPRI, KSN PBPB SABANG, dan KSN PACANGSANAK) serta KAWASAN SEI MANGKEI DAN SEKITARNYA

PENYUSUNAN RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT,
SULUT-GORONTALO-SULTENG, RIAU-KEPRI, KSN PBPB
SABANG, DAN KSN PACANGSANAK) SERTA KAWASAN
SEI MANGKEI DAN SEKITARNYA
Paparan
Laporan Pendahuluan
Rabu, 30 April 2014
K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M
D I R E K T O R AT J E N D E R A L P E N ATA A N R U A N G
S AT U A N K E R J A P E N G E M B A N G A N W I L AYA H N A S I O N A L
Bersama Menata Ruang
Untuk Semua
Oleh
PT. Prospera Consulting Engineers
Klaster Perbatasan Klaster Lingkungan
Klaster Ekonomi

OUTLINE PEMAPARAN
1. PENDAHULUAN
2. PEMAHAMAN
A. PENGERTIAN & FUNGSI
B. KEDUDUKAN RPI2 - JM
C. AZAS RPI2 – JM
D. MUATAN RPI2 - JM
3. PROSEDUR PENYUSUNAN RPI2-JM
(METODOLOGI)
4. DIAGRAM POHON TUJAKSTRA
5. RENCANA KERJA
6. STRUKTUR ORGANISASI PEKERJAAN
7. INVENTARISASI KEBUTUHAN DATA
Klaster Ekonomi
Satuan Kerja Penataan Ruang Nasional | 2014 Hal | 2

 Pengembangan KSN sebagai wilayah strategis dan terkait dengan kepentingan nasional,
perlu didukung oleh ketersediaan infrastruktur khususnya bidang PU, yang memadai dan
sesuai dengan arahan penataan ruang pada KSN bersangkutan.
 Pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang PU pada KSN, dewasa ini masih kurang
terpadu, akibat:
o Belum fokusnya sasaran kewilayahan yang akan didorong
o Belum sinergisnya program pembangunan infrastruktur, serta
o Belum efektifnya sistem penganggaran pembangunan infrastruktur
 Perlu perencanaan program infrastruktur bidang PU secara terpadu dan berbasis
penataan ruang serta mampu menjawab kebutuhan dan tuntutan pelayanan terhadap
masyarakat dan dunia usaha.
 Penyusunan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah
(RPI2-JM) bidang PU pada KSN diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan
pembangunan infrastruktur pada KSN, serta dijadikan acuan bagi semua stakeholders
yang terkait dalam pembangunan infrastruktur bidang PU, baik Pemerintah, pemerintah
daerah, swasta maupun masyarakat.
1. PENDAHULUAN| LATAR BELAKANG

 Maksud
Merencanakan program pembangunan infrastruktur ke-PU-an untuk
mewujudkan sasaran pengembangan wilayah sesuai dengan rencana tata ruang
KSN Perbatasan Negara di Aceh -Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Gorontalo -
Provinsi Sulawesi Tengah - Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Riau - Provinsi
Kepulauan Riau, KSN PBPB Sabang, KSN Pancangsanak, serta Kawasan Sei
Mangkei.
 Tujuan
Tersusunnya daftar program investasi infrastruktur ke-PU-an prioritas yang
berbasis penataan ruang dalam rangka mendukung pembangunan wilayah
secara terpadu di KSN Perbatasan Negara di Aceh -Provinsi Sumatera Utara,
Provinsi Gorontalo - Provinsi Sulawesi Tengah - Provinsi Sulawesi Utara,
Provinsi Riau - Provinsi Kepulauan Riau, KSN PBPB Sabang, KSN Pancangsanak,
serta Kawasan Sei Mangkei.
1. PENDAHULUAN| MAKSUD DAN TUJUAN

 Sasaran
1. Tersusunnya rencana terpadu pengembangan infrastruktur ke-PU-an
jangka menengah di 5 KSN.
2. Tercapainya sinkronisasi program pembangunan infrastruktur ke-PU-
an di 5 KSN, baik dari aspek fungsi, lokasi, waktu, maupun anggaran;
dan
3. Teridentifikasikannya sumber dan pola pembiayaan pembangunan
infrastruktur ke-PU-an di 5 KSN.
 Keluaran
Dokumen RPI2JM Bidang ke-PU-an untuk masing-masing KSN, berupa
program-program prioritas pembangunan infrastruktur 5 tahunan untuk
mewujudkan sasaran wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden /
Raperpres tentang RTR Kawasan Strategis Nasional, dalam wujud matriks
dan peta ukuran A3.
1. PENDAHULUAN| SASARAN DAN KELUARAN

Cakupan KSN Perbatasan Negara Aceh –
Sumut terdiri atas Wilayah Perairan dan
Wilayah Daratan:
Meliputi 2 Provinsi & 20 Kabupaten:
1. Pemerintah Aceh:
1. Kota Sabang
2. Kota Banda Aceh
3. Kabupaten Aceh Besar
4. Kabupaten Pidie
5. Kabupaten Pidie Jaya
6. Kabupaten Bireun
7. Kabupaten Aceh Utara
8. Kota Lhokseumawe
9. Kabupaten Aceh Timur
10 Kota Langsa
11. Kabupaten Aceh Tamiang
12. Kabupaten Langkat
2. Provinsi Sumatera Utara:
1. Kota Medan
2. KabupatenDeli Serdang
3. Kabupaten Serdang Bedagai
4. Kabupaten Asahan
5. Kota Tanjung Balai
6. Kabupaten Batu Bara
7. Kabupaten Labuhan Batu
8. Kab. Labuhan Batu Utara
1. PENDAHULUAN| LINGKUP WILAYAH KSN PN ACEH – PROV SUMUT

Cakupan KSN Perbatasan Negara Riau –
Kepulauan Riau terdiri atas Wilayah
Perairan dan Wilayah Daratan:
1. Provinsi Riau:
1. Kab. Rokan Hilir
2. Kota Dumai
3. Kab. Bengkalis
4. Kab. Kep. Meranti
2. Provinsi Kepulauan Riau:
1. Kab. Karimun
2. Kota Batam
3. Kab. Bintan
4. Kab. Kepulauan Anambas
5. Kab. Natuna
1. PENDAHULUAN| LINGKUP WILAYAH KSN PN PROV RIAU – PROV KEPRI

1. Provinsi Sulawesi Utara:
1. Kab. Kepulauan Talaud
2. Kab. Kepulauan Sangihe
3. Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
4. Kab. Kota Bitung
5. Kota Manado
6. Kabupaten Minahasa Utara
7. Kab. Minahasa
8. Kab. Minahasa Selatan
9. Kab. Bolaang Mongondow Utara
10. Kab. Bolaang Mongondow
2. Provinsi Sulawesi Tengah:
1. Kab.Buol
2. Kab. Toli-Toli
3. Provinsi Gorontalo:
1. Kab. Gorontalo Utara
1. PENDAHULUAN| LINGKUP WILAYAH KSN PN PROV SULUT – GORONTALO - SULTENG

Terdiri atas 1 Kota dan 1 Kabupaten, 3
kecamatan dan 25 Gampong
Meliputi:
A. Pemerintah Aceh:
1. Kota Sabang;
2. Sebagian Kabupaten Aceh Besar,
1. PENDAHULUAN| LINGKUP WILAYAH KSN PBPB SABANG

Cakupan Kawasan Pacangsanak
meliputi seluruh DAS yang
termasuk ke dalam WS
Citanduy ditambah wilayah
Kabupaten Pangandaran
Meliputi:
1. Provinsi Jawa Barat:
1. Kabupaten Tasikmalaya
2. Kabupaten Ciamis
3. Kabupaten Kuningan
4. Kabupaten Majalengka
5. Kabupaten Pangandaran
6. Kota Tasikmalaya
7. Kota Banjar
2. Provinsi Jawa Tengah:
1. Kabupaten Banyumas
2. Kabupaten Cilacap
1. PENDAHULUAN| LINGKUP WILAYAH KSN PACANGSANAK

Meliputi:
A. Provinsi Sumatera Utara:
1. Kabupaten Simalungun,
2. Kabupaten Batu Bara,
3. Kabupaten Asahan,
4. Kota Pematang Siantar
1. PENDAHULUAN| LINGKUP WILAYAH KAWASAN SEI MANGKEI

Pengertian dan Fungsi RPI2JM Bidang PU Pada KSN
 Pengertian RPI2JM Bidang PU Pada KSN
Merupakan dokumen rencana terpadu pembangunan
infrastruktur tahunan bidang pekerjaan umum dalam 5 (lima)
tahun yang berisi sinkronisasi program pembangunan
infrastruktur bidang pekerjaan umum pada KSN, yang akan
disepakati oleh Ditjen Penataan Ruang bersama-sama dengan
Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, dan Ditjen Cipta
Karya dan ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
 Fungsi
Merupakan acuan pelaksanaan pembangunan infrastruktur
tahunan bidang pekerjaan umum dalam 5 (lima) tahun, baik
lokasi, perkiraan besaran/volume, waktu pelaksanaan, dan
penetapan besaran investasi.
2. PEMAHAMAN| PENGERTIAN DAN FUNGSI RPI2 - JM

Kedudukan RPI2-JM Bidang PU pada KSN
Dalam Sistem Perencanaan Spasial dan
Sistem Perencanaan Pembangunan
2. PEMAHAMAN| KEDUDUKAN RPI2 - JM

Azas Penyusunan RPI2JM Bidang PU Pada KSN
 Kewilayahan, merupakan pendekatan yang tidak sektoral tetapi objeknya adalah entitas
wilayah/kawasan strategis yang akan didorong dan mendorong terciptanya stuktur ruang
yang efektif dan efisien.
 Keterpaduan, merupakan integrasi dalam perencanaan dan sinkronisasi dalam
pemrograman pembangunan yang saling terkait untuk mengisi kekurangan dan
kebutuhan masing-masing.
 Keberlanjutan, merupakan pendekatan dalam pemrograman investasi infrastruktur
Pekerjaan Umum jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dengan
memperhatikan aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.
 Koordinasi, merupakan pendekatan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur
Pekerjaan Umum yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik Pemerintah,
pemerintah daerah, maupun masyarakat/dunia usaha, sesuai dengan tugas dan fungsi
masing-masing.
 Optimalisasi sumber daya, merupakan pendekatan dalam pemanfaatan sumber daya
yang sesuai dengan kewenangan dan kapasitas pendanaan untuk tujuan pengembangan
kawasan/wilayah melalui pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum.
 Skala prioritas, merupakan pendekatan dalam pemrograman investasi infrastruktur
Pekerjaan Umum dengan memperhatikan skala prioritas wilayah/kawasan, sehingga
terdapat kawasan yang didorong pengembangannya dan kawasan yang dikendalikan.
2. PEMAHAMAN| AZAS RPI2 - JM

Muatan RPI2JM Bidang PU Pada KSN
RPI2-JM bidang Pekerjaan Umum pada KSN memuat program pembangunan
investasi infrastruktur bidang Pekerjaan Umum yang membentuk struktur ruang KSN
yang terdiri atas:
1. Program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, yang meliputi antara
lain jaringan jalan bebas hambatan, jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan
kolektor primer, dan jaringan jalan strategis nasional;
2. Program pembangunan infrastruktur sumber daya air, yang meliputi antara lain
konservasi (waduk, embung, situ), jaringan irigasi, jaringan reklamasi rawa,
jaringan tata air tambak, penyediaan air baku, pengendali banjir/lahar/sedimen,
dan pengamanan pantai; dan
3. Program pembangunan infrastruktur prasarana permukiman, yang meliputi
antara lain jaringan air minum, jaringan pengelola limbah, jaringan drainase,
jaringan pengelola persampahan, serta infrastruktur DPP dan agropolitan;
dalam rangka pengembangan kawasan yang disusun atas dasar arahan spasial dan
prioritas program pembangunan infrastruktur
2. PEMAHAMAN| MUATAN RPI2 - JM

Prosedur Penyusunan RPI2JM Bidang PU Pada KSN
(Metodologi)
TAHAP 1A: IDENTIFIKASI ARAHAN SPASIAL PENGEMBANGAN KSN
• Merupakan hasil integrasi berbagai dokumen kebijakan spasial pada KSN.
• Dilaksanakan oleh tim teknis Ditjen Penataan Ruang; dan
• Dibahas bersama dengan Bappeda Provinsi, Bappeda Kabupaten dan Bappeda Kota yang
terkait, SKPD Provinsi bidang Penataan Ruang, serta Direktorat terkait di Lingkungan Ditjen
Penataan Ruang, yang dituangkan di dalam berita acara
3. PROSEDUR PENYUSUNAN (METODOLOGI) | DIAGRAM 5 (LIMA) TAHAPAN

Tahap-1A: Identifikasi Arahan Spasial Pengembangan KSN
Pengintegrasian antara
arahan spasial RTR KSN
Pacangsanak dan arahan
spasial RTR lainnya
dengan menggunakan
metode inventarisasi
(matriks 1).
PROSES
Contoh:
• RTRWN;
• RTR Pulau Jawa Bali
• RTR KSN Pacangsanak
• RTRWP Jabar dan Jateng
• RTRW pada 9 Kab/Kota
INPUT • Matriks indikasi arahan
spasial pengembangan
KSN Pacang sanak
periode 5 tahun YAD,
• Peta arahan spasial
pengembangan KSN
dengan skala 1:50.000
yang memuat lokasi
kawasan yang didorong
dan dikendalikan
• Indikasi program jaringan
infrastruktur PU untuk
masing-masing kawasan
dimaksud
OUTPUT
3. PROSEDUR PENYUSUNAN (METODOLOGI) | TAHAP 1A

3. PROSEDUR PENYUSUNAN (METODOLOGI) | TAHAP 1A - CONTOH

3. PROSEDUR PENYUSUNAN (METODOLOGI) | TAHAP 1A – CONTOH LANJUTAN

Tahap-1B: Inventarisasi Program Investasi Infrastruktur Bidang PU
Penggabungan program
prioritas pembangunan
infrastruktur PU dari
berbagai dokumen
sesuai tingkatan RPI2-
JM yang disusun
(Matriks 2)
PROSES
Contoh:
• RPJP dan RPJM Nasional
• Renstra dan RKP PU
• Renstra Ditjen SDA, BM,
dan CK
• RPJPD dan RPJMD Prov.
Jabar dan Jateng
• RPJPD dan RPJMD pada
9 Kab/Kota
INPUT
• Matriks program
prioritas pembangunan
infrastruktur bidang PU
sesuai dengan indikasi
program utama KSN
Pacangsanak dalam
periode 5 (lima) tahun
mendatang.
OUTPUT
• Merupakan upaya identifikasi dan sintesis program prioritas pembangunan infrastruktur
bidang PU, yang berasal dari berbagai dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur
PU untuk mendukung perwujudan indikasi program utama dan sasaran wilayah pada
tahapan identifikasi arahan spasial.
• Dilaksanakan oleh tim teknis Ditjen Penataan Ruang.
• Dimungkinkan pembahasan untuk konfirmasi dengan Biro Perencanaan dan KLN,
Direktorat Bina Program masing-masing Ditjen Sumberdaya Air, Bina Marga, dan
Ciptakarya, Direktorat terkait di masing-masing Ditjen, Balai Besar atau Balai Wilayah
Sungai, Balai Besar atau Balai Jalan dan Jembatan, Perencanaan dan Pengendalian
Ciptakarya, serta Satker atau Dinas terkait PU.
3. PROSEDUR PENYUSUNAN (METODOLOGI) | TAHAP 1B

Kode A = bidang SDA
Kode 1 (digit ke-2) = Waduk
Kode 1 (digit 3) = Urutan program
3. PROSEDUR PENYUSUNAN (METODOLOGI) | TAHAP 1B - CONTOH

Kode B = bidang Bina Marga
Kode C = bidang Cipta Karya
Digit ke-2 = Jenis Program
Digit ke-3 = Urutan program
3. PROSEDUR PENYUSUNAN (METODOLOGI) | TAHAP 1B – CONTOH LANJUTAN

Tahap-2: Perumusan Rencana Terpadu Pembangunan
Infrastruktur Bidang PU pada KSN
• Merupakan upaya integrasi arahan spasial pengembangan wilayah pada KSN dengan
program prioritas pembangunan infrastruktur bidang PU pada KSN.
• Dilaksanakan oleh tim teknis Ditjen Penataan Ruang.
• Dimungkinkan pembahasan untuk konfirmasi dengan Bappeda Provinsi terkait, SKPD
Provinsi bidang Penataan Ruang, Balai Besar atau Balai Wilayah Sungai, Balai Besar atau
Balai Jalan dan Jembatan, Perencanaan dan Pengendalian Ciptakarya, serta Satker atau
Dinas terkait PU.
Pengintegrasian antara
arahan spasial
pengembangan KSN
Pacangsanak dan
program investasi
pembangunan
(Matriks 3)
PROSES
• Matriks indikasi arahan
spasial pengembangan
KSN Pacangsanak
periode 5 tahun YAD
(Output Tahap 1A);
• Matriks program
investasi infrastruktur
bid. PU sesuai dengan
indikasi program utama
KSN (Output Tahap 1B)
INPUT
• Program investasi
pembangunan
tahunan dalam periode
5 (lima) tahun YAD untuk
mendukung perwujudan
sasaran spasial KSN
Pacangsanak.
OUTPUT
3. PROSEDUR PENYUSUNAN (METODOLOGI) | TAHAP 2

3. PROSEDUR PENYUSUNAN (METODOLOGI) | TAHAP 2 - CONTOH

Tahap-3: Sinkronisasi Program Investasi Pembangunan
Infrastruktur Bidang PU pada KSN
 Dilaksanakan oleh tim teknis Ditjen Penataan Ruang;
 Dibahas bersama dengan Biro Perencanaan dan KLN, Direktorat Bina Program
masing-masing Ditjen Sumberdaya Air, Ditjen Bina Marga, dan Ditjen Ciptakarya,
(pertemuan di pusat), serta Direktorat terkait di masing-masing Ditjen.
Pertemuan di provinsi, pembahasan bersama dilakukan dengan Balai Besar atau
Balai Wilayah Sungai, Balai Besar atau Balai Jalan dan Jembatan, Perencanaan
dan Pengendalian Ciptakarya, serta Satker atau Dinas terkait PU, dan dituangkan
dalam Berita Acara.
 Sinkronisasi Program dilakukan berdasarkan 3 (tiga) aspek, yakni:
A. Fungsi
B. Lokasi
C. Waktu Pelaksanaan

Tahap-3A: Sinkronisasi Program Berdasarkan Fungsi
Analisis hubungan atau
keterkaitan fungsi
antarprogram investasi
di masing-masing Ditjen
Kemen terian PU (Ditjen
SDA, BM & CK) pada
KSN Pacangsanak
(Matriks 4, 5 dan 6)
PROSES
• Daftar proram investasi
pembangunan
tahunan periode 5
tahun YAD untuk
mendukung sasaran
spasial KSN Pacangsa-
nak (Output Tahap 2).
INPUT
pembangunan
tahunan periode 5 tahun
YAD di KSN Pacangsanak
yang sinergis secara
fungsi.
OUTPUT
• Merupakan upaya penyerasian antarprogram investasi pembangunan
infrastruktur bidang PU untuk masing-masing sektor (sumber daya air, bina
marga, dan cipta karya) berdasarkan fungsi.
3. PROSEDUR PENYUSUNAN (METODOLOGI) | TAHAP 3A

Contoh Matriks 4, 5 dan 6
(Sinkronisasi Fungsi)

Tahap-3B: Sinkronisasi Program Berdasarkan Lokasi
keterkaitan lokasi
antara program
investasi infrastruktur
PU bidang:
-SDA vs CK
-BM vs CK
di KSN Pacangsanak
(Matriks 7 dan 8)
PROSES
pembangunan
tahunan periode 5
tahun YAD untuk
mendukung sasaran
INPUT
pembangunan
lokasi.
OUTPUT
• Merupakan upaya penyerasian antarprogram prioritas pembangunan infrastruktur bidang
PU berdasarkan lokasi.
• Program investasi pembangunan infrastruktur bidang PU yang disinkronkan secara lokasi
adalah: (1) antara program bidang sumber daya air dan program bidang cipta karya, serta
(2) antara program bina marga dan program bidang cipta karya.
3. PROSEDUR PENYUSUNAN (METODOLOGI) | TAHAP 3B

Contoh Matriks 7 dan 8
(Sinkronisasi Lokasi)

Tahap-3C: Sinkronisasi Program Berdasarkan Waktu
keterkaitan waktu
antarprogram investasi
infrastruktur PU semua
bidang (SDA, BM & CK)
di KSN Pacangsanak
(Matriks 9)
PROSES
pembangunan
tahunan periode 5
tahun YAD untuk
mendukung sasaran
INPUT
pembangunan
waktu.
OUTPUT
• Merupakan upaya penyerasian antarprogram investasi pembangunan
infrastruktur bidang PU berdasarkan waktu pelaksanaannya.
3. PROSEDUR PENYUSUNAN (METODOLOGI) | TAHAP 3C

Contoh Matriks 9
(Sinkronisasi Waktu)
Rekapitulasi
Program
Infrastruktur PU
Pada KSN Hasil
Sinkronisasi
3. PROSEDUR PENYUSUNAN (METODOLOGI) | TAHAP 3C - CONTOH

Tahap-4: Penyiapan Rancangan RPI2JM Bidang PU Pada KSN
1. BAB I Pendahuluan, yang berisi:
a. latar belakang,
b. manfaat dan fungsi RPI2JM bidang PU pada KSN, dan
c. isu dan permasalahan prioritas pada KSN, berisi tentang hal-hal utama yang perlu diprioritaskan
penanganannya.
2. Rencana Terpadu, yang berisi:
a. Arahan spasial pengembangan KSN, terdiri atas:
• tujuan , kebijakan dan strategi (Tujakstra) pengembangan KSN;
• peta rencana struktur ruang KSN; dan peta rencana pola ruang KSN.
b. Hasil sinkronisasi program investasi infrastruktur bidang PU pada KSN, terdiri atas:
• peta program investasi pembangunan infrastruktur bidang PU 5 (lima) tahun untuk KSN;
• peta program investasi pembangunan infrastruktur bidang SDA 5 (lima) tahun untuk KSN;
• peta program investasi pembangunan infrastruktur bidang BM 5 (lima) tahun untuk KSN;
• peta program investasi pembangunan infrastruktur bidang CK 5 (lima) tahun untuk KSN;
• peta program prioritas pembangunan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum Tahunan untuk KSN;
• matriks program investasi pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum KSN tahunan dalam periode 5
(lima) tahunan (diambil dari matriks 5).
3. Lembar pengesahan dan berita acara kesepakatan RPI2JM bidang PU pada KSN, terdiri atas:
– lembar pengesahan oleh Menteri Pekerjaan Umum;
– berita acara kesepakatan.
4. Penutup, berisi rekomendasi terhadap perwujudan sinkronisasi dan keterpaduan pembangunan infrastruktur
bidang Pekerjaan Umum pada KSN.

Tahap-5: Penyepakatan Rancangan RPI2JM
Bidang PU pada KSN
• Berisi persetujuan terhadap substansi RPI2JM bidang Pekerjaan Umum pada KSN
untuk periode 5 (lima) tahun mendatang.
• Proses penyepakatan dilakukan melalui forum rapat tingkat eselon 1 yang diikuti
oleh Dirjen Sumber Daya Air, Dirjen Bina Marga, Dirjen Cipta Karya, dan Dirjen
Penataan Ruang.
Penetapan RPI2JM Bidang PU pada KSN
• Ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum untuk menjadi acuan dalam
pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang PU pada masing-masing KSN,
serta menjadi acuan bagi Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan
Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian Pekerjaan Umum

Permasalahan dan Pendekatan Dalam
Penyusunan RPI2JM Bidang PU Pada 5 KSN dan Sei Mangkei
1 Bulan 2 Bulan 1 Bulan3 Bulan 1 Bulan
Laporan AntaraLaporan Pendahuluan Laporan Akhir
TAHAP 3
- Desk Studi
- Analisa Peta GIS
- Pembahasan di
Pusat dan Daerah
- Konsinyasi
Perlu pemahaman
terhadap Jenis
Program dan Lokasi
Sasaran Program
Program yang
sinkron :
- Fungsi
- Lokasi
- Waktu
TAHAP 4
- Konsinyasi
- Desk Studi
- Pembahasan di
Daerah dan Pusat
- Percepatan penye-
lesaian dokumen
Penyiapan
Perancangan RPI2JM
TAHAP 2
- Pengemb Database
dan Kodifikasi
- Desk Studi
- Konsinyasi
Perlu Ketelitian dalam
Mensintesa
Rencana Terpadu
Arahan
Spasial
TAHAP 1
Ketersediaan data:
RTR Provinsi, Kabupaten/Kota,
RPJP, RPJMD Provinsi,
Kabupaten/Kota
- Pengumpulan data
Sekunder
- Desk Studi
Program
Prioritas
TAHAPAN
RPI2JM
KELUARAN
PROBLEMS
EXPERIENCES
APPROACH
TAHAP 5
- Konsinyasi
- Pembahasan di
Pusat
- Penyepakatan
Penyepakatan
Peserta bukan yang
berwenang untuk
menandatangani
kesepakatan
OVERVIEW KSN
TIMELINE
PELAPORAN
3. PROSEDUR PENYUSUNAN (METODOLOGI) | PERMASALAHAN DAN APPROACHING

4. TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI | 5 KSN & SEI MANGKEI

4. DIAGRAM POHON TUJAKSTRA| KSN PERBATASAN NEGARA ACEH - SUMUT

4. DIAGRAM POHON TUJAKSTRA| KPN PROV. ACEH – SUMUT | TUJUAN 1 & TUJUAN 2

4. DIAGRAM POHON TUJAKSTRA| KPN PROV. ACEH – SUMUT | TUJUAN 3 (1)

4. DIAGRAM POHON TUJAKSTRA| KPN PROV. ACEH – SUMUT | TUJUAN 3 (2)

4. DIAGRAM POHON TUJAKSTRA| KPN PROV. RIAU DAN KEPULAUAN RIAU |TUJUAN 1
TUJUAN PENATAAN RUANG
Kawasan berfungsi pertahanan dan keamanan negara yang menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban Wilayah
Negara yang berbatasan dengan Negara Malaysia, Negara Singapura, dan Negara Vietnam;
Penetapan dan penegasan titik garis
pangkal kepulauan Indonesia sebagai
kawasan yang memiliki fungsi
pertahanan dan keamanan;
KEBIJAKAN PENATAAN RUANG
Pengembangan prasarana dan sarana
pertahanan dan keamanan yang
mendukung kedaulatan dan keutuhan
batas wilayah negara; dan
Pengembangan Kerja sama
pertahanan dan keamanan
antarnegara
1. Menetapkan batas laut teritorial di Selat
Singapura dan batas ZEE di Laut Cina
Selatan;
2. Menyelesaikan pemetaan batas laut
Kawasan Perbatasan Negara dengan
Malaysia, Singapura, dan Vietnam; dan
3. Meningkatkan pengelolaan wilayah
perairan pada Laut Teritorial, Zona
Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan
Zona Tambahan di Selat Malaka, Selat
Singapura, dan Laut Cina Selatan sesuai
ketetapan UNCLOS.
STRATEGI PENATAAN RUANG
1
1. Mengembangkan prasarana dan sarana
penanda wilayah kedaulatan NKRI serta
pos pengawasan perbatasan sesuai
dengan kepentingan pertahanan dan
keamanan serta karakteristik wilayah;
2. Mengembangkan pangkalan dan/atau
markas TNI AL, TNI AD, TNI AU yang
dilengkapi dengan prasarana dan sarana
kemiliteran yang memadai untuk
meningkatkan pertahanan dan keamanan.
1. Mengembangkan pengelolaan
wilayah perairan melalui kerja
sama antarnegara dengan Negara
Malaysia, Singapura, dan Vietnam
dalam rangka gelar operasi
keamanan guna menjaga stabilitas
keamanan di Kawasan Perbatasan
Negara

4. DIAGRAM POHON TUJAKSTRA| KPN PROV. RIAU DAN KEPULAUAN RIAU| TUJUAN 2

4. DIAGRAM POHON TUJAKSTRA| KPN PROV. RIAU DAN KEPULAUAN RIAU| TUJUAN 3 (1)

4. DIAGRAM POHON TUJAKSTRA| KPN DI PROVINSI SULUT, GORONTALO & SULAWESI TENGAH

4. DIAGRAM POHON TUJAKSTRA| KPN PROV. SULUT, GORONTALO & SULTENG|TUJUAN 1 & TUJUAN 2

4. DIAGRAM POHON TUJAKSTRA| KPN PROV. SULUT, GORONTALO & SULAWESI TENGAH |TUJUAN 3
3

4. DIAGRAM POHON TUJAKSTRA| KSN PBPB SABANG
TUJUAN PENATAAN RUANG
KEBIJAKAN PENATAAN RUANG
Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dan Internasional Yang
Didukung Potensi Sumber Daya Alam Dari Kabupaten Dan Kota Di Aceh
Ekosistem Kepulauan Yang Lestari Serta Adaptif Terhadap
Ancaman Bencana
Kawasan Sabang
Sebagai Pusat
Perdagangan Dan
Jasa Kepelabuhan
Serta Pariwisata
Internasional
Industri Pengolahan
Hasil Pertanian Dan
Industri Lanjutan Yang
Selektif Sesuai Daya
Dukung Dan Daya
Tampung Lingkungan
Hidup
Pengembangan
Sentra Produksi
Dan Pengolahan
Hasil Perikanan
Keterkaitan Dan
Kerja Sama Antar
Wilayah
Kualitas Dan
Jangkauan
Pelayanan
Jaringan
Prasarana Dan
Sarana Kawasan
Pelestarian Kawasan Berfungsi
Lindung Paling Sedikit 30%
(tiga Puluhpersen)dari Luas
Daratan KPBPB Sabang
Pelestarian Kawasan
Berfungsi Lindung Suaka
Alam Laut
Perlindungan Terhadap
Wilayah Pada Kawasan Rawan
Bencanaangin Kencang,
Longsor, Tsunami, Serta
Gempa Bumi
5 Strategi 6 Strategi 6 Strategi 4 Strategi 8 Strategi 10 Strategi 4 Strategi 5 Strategi

4. DIAGRAM POHON TUJAKSTRA| KSN PBPB SABANG | TUJUAN 1

4. DIAGRAM POHON TUJAKSTRA| KSN PBPB SABANG | TUJUAN 2

4. DIAGRAM POHON TUJAKSTRA| Kawasan Pengembangan Sei Mangkei

4. DIAGRAM POHON TUJAKSTRA| KAWASAN PACANGSANAK |

4. DIAGRAM POHON TUJAKSTRA| KAWASAN PACANGSANAK | TUJUAN 1 & TUJUAN 2

4. DIAGRAM POHON TUJAKSTRA| KAWASAN PACANGSANAK |TUJUAN 3

5. RENCANA KERJA | PENYELESAIAN PEKERJAAN rill (PARALEL SIMULTAN)
No Kegiatan
Bulan Ke
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Tahap Persiapan
2 Tahap Pelaksanaan
a Melakukan telaah dokumen kebijakan spasial terkait serta dokumen perencanaan
pembangunan infrastruktur ke-PU-an
b Melakukan pembahasan dalam rangka penyempurnaan dan penyepakatan rencana
pengembangan wilayah Sei Mangkei
c Melakukan survey lapangan dan konsultasi daerah (1 kali di 9 Provinsi)
d Melakukan inventarisasi arahan spasial pengembangan wilayah lima tahun ke depan
(matriks dan peta)
e Melakukan inventarisasi dan sintesis terhadap program prioritas pembangunan infrastruktur
ke-PU-an
f Menyiapkan Rencana Terpadu Pembangunan Infrastruktur ke-PU-an (matriks dan peta)
g Menyiapkan sinkronisasi program prioritas pembangunan infrastruktur ke-PU-an
berdasarkan hubungan fungsional, lokasi, waktu, dan anggaran
h Mengidentifikasi alternatif sumber pembiayaan dari program prioritas pembangunan
infrastruktur ke-PU-an
i Menyiapkan peta program prioritas pembangunan infrastruktur ke-PU-an di masing-masing
KSN per tujuan per sektor
j Merumuskan konsepsi monitoring dan evaluasi
k Melakukan pembahasan di daerah (2 kali di 9 Provinsi)
l Melakukan pembahasan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum(3 Kali di Jakarta)
m Konsinyasi (6 kali di Jakarta)

5. RENCANA KERJA | PENYELESAIAN PEKERJAAN rill (PARALEL SIMULTAN)
No Kegiatan
Bulan Ke
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8
2 Tahap Pelaporan
a Laporan Pendahuluan 
b Laporan Bulanan       
c Laporan Antara
d Laporan Akhir  

6. STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA PEKERJAAN

7. INVENTARISASI KEBUTUHAN DATA | 5 KSN DAN SEI MANGKEI
No Kategori Nomor
Peraturan/Nama
Rencana
Tentang/Instansi/Sumber
Data
Status
Ketersediaan
Data
1 Kebijakan
Nasional
• PP No 26/2008
• Perpres Rencana
Pembangunan
• Perpres masing-
masing RTR Pulau
• Raperpres masing-
masing KSN
• RTRWN
• RPJMN
• Pulau Sumatera, Jawa-Bali,
Sulawesi
• KSN Perbatasan Aceh-Sumut,
Riau-Kepri, Sulut-Gorontalo-
Sulteng, KSN PBPB Sabang,
KSN Pacangsanak
Tersedia
2 Renstra
Kementerian/
Lembaga
• Renstra Kemen PU
• Renstra Bina Marga
• Renstra Cipta Karya
• Renstra SDA
• Kementerian PU
• Kementerian PU (Bina Marga)
• Kementerian PU (Cipta Karya)
• Kementerian PU (SDA)
Sebagian tersedia
3 RKP
Kementerian
• RKP Kementerian
PU
• Kementerian PU Tersedia
4 Kebijakan
Daerah (Prov,
Kab, Kota)
• Perda ttg Renc.
Pemb. Prov, Kab,
Kota
• Perda RTRW Prov,
Kab, Kota
• RPJMD Prov, Kab, Kota
• RTRW Prov, Kab, Kota
Sebagian tersedia

T E R I M A K A S I H
SELESAI
Bersama Menata Ruang
Untuk Semua
Klaster Ekonomi

Paparan Laporan Pendahuluan Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT-GORONTALO-SULTENG, RIAU-KEPRI, KSN PBPB SABANG, dan KSN PACANGSANAK) serta KAWASAN SEI MANGKEI DAN SEKITARNYA

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (6)

Similar to Paparan Laporan Pendahuluan Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT-GORONTALO-SULTENG, RIAU-KEPRI, KSN PBPB SABANG, dan KSN PACANGSANAK) serta KAWASAN SEI MANGKEI DAN SEKITARNYA

Similar to Paparan Laporan Pendahuluan Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT-GORONTALO-SULTENG, RIAU-KEPRI, KSN PBPB SABANG, dan KSN PACANGSANAK) serta KAWASAN SEI MANGKEI DAN SEKITARNYA (20)

More from TPRP Strategic Partner

More from TPRP Strategic Partner (11)

Recently uploaded

Recently uploaded (14)

Paparan Laporan Pendahuluan Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT-GORONTALO-SULTENG, RIAU-KEPRI, KSN PBPB SABANG, dan KSN PACANGSANAK) serta KAWASAN SEI MANGKEI DAN SEKITARNYA