Dokumen tersebut membahas tentang kenakalan remaja dari berbagai aspek, termasuk definisi, bentuk-bentuk, dan jerat hukum terkait kenakalan remaja seperti narkoba, kekerasan, dan seks bebas. Dokumen tersebut juga menjelaskan peranan sekolah dan guru dalam mencegah kenakalan remaja dengan memberikan contoh, motivasi, dan bimbingan kepada siswa.
5. DEFENISI ANAK DARI BERBAGAI ASPEK HUKUM
Hukum Pidana
(UU SPPA, UU
Perlindungan Anak)
Hukum
Administrasi
Negara
(UU Pemilu)
Hukum Adat
(Mandiri)
Hukum Islam
(sudah Haid dan
Bermimpi)
Hukum Perdata
(UU Perkawinan,
KUH Perdata)
7. – kenakalan/ke·na·kal·an/ n 1 sifat nakal; perbuatan nakal; 2 tingkah laku secara
ringan yang menyalahi norma yang berlaku dalam suatu masyarakat: salah satu sebab
~ remaja adalah kerenggangan ikatan kasih dengan orang
tuanya;~ remaja perilaku remaja yang menjalahi aturan sosial di lingkungan
masyarakat tertentu (KBBI)
– Kenakalan Remaja adalah; “A child is classified as a delinquent when his anti social
tendencies appear to be so grave that he become or ought to become the subject of
official action.” (Maud A Merril)
– Dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja harus memenuhi beberapa unsur sbb:
a. Adanya suatu tindakan atau perbuatan remaja
b. Tindakan atau perbuatan tsb bertentangan dengan ketentuan hukum
c. Dirasakan serta ditafsirkan masyarakat sebagai tindakan yang tercela.
9. BENTUK-BENTUK KENAKALAN REMAJA
• Suka Berkelahi, Suka
Keluyuran, Pergi
Tanpa Pamit,
Membolos Sekolah
KENAKALAN BIASA
• Mengambil Barang
Orang Tua Tanpa
Ijin, Melanggar
Peraturan Lalu lintas
(Tidak Memiliki SIM)
KENAKALAN YANG MENJURUS
PADA KEJAHATAN &
PELANGGARAN • Penyalahgunaan
Narkotika, Free
Sex, Bullying, Begal
KENAKALAN
KHUSUS
SUNARWIYATI, S. 1985
10. JERAT HUKUM TERHADAP KENAKALAN REMAJA
1. Penyalahgunaan Narkoba
Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan
bahwa;
(1) Setiap Penyalah guna:
a. Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4
(empat) tahun;
b. Narkotika Golongan II bagi dirinya sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun;
c. Narkotika Golongan III bagi dirinya sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1
(satu) tahun
11. 2. Tindak Pidana Kekerasan (Termasuk Bully)
Pasal 76C UU 35/2014 Tentang Perlindungan Anak:
“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan,
menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”
Pasal 80 UU 35/2014 Tentang Perlindungan Anak:
(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
(2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.
12. 3. Seks Bebas
Secara khusus mengenai seks bebas tidak diatur dalam KUHP tetapi
tindakan tersebut dapat menjerumuskan kita pada tindak pidana tertentu,
Menggugurkan kandungan
Pasal 346 KUHP menyatakan bahwa “Wanita yang dengan sengaja
menyebabkan gugur atau mati kandungannya, atau menyuruh orang lain
menyebabkan itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya emapat tahun”
Berzina
Pasal 284 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa; Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya
Sembilan bulan:
Ke-1 a. laki-laki yang beristri yang berzina sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata berlaku baginya;
b. perempuan yang bersuami yang berzina;
Ke-2 a. laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya bahwa yang turut
bersalah itu bersuami;
b perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, padahal
diketahuinya, bahwa yang turut bersalah itu beristri dan pasal 27 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata berlaku bagi yang turut bersalah itu
13. PERANAN SEKOLAH/GURU DALAM MENGATASI KENAKALAN REMAJA
Upaya yang dapat dilakukan guru dalam mengatasi kenakalan remaja antara lain:
– Memberikan contoh tingkah laku yang tidak menyimpang norma-norma, baik norma hukum
maupun norma sosial kepada peserta didik.
– Guru memberikan motivasi kepada peserta didik (siswa).
– Guru memberikan informasi tentang bahayanya melakukan tindakan kriminal.
– Guru selalu mengawasi perkembangan tingkah laku siswa.
– Guru memberikan bimbingan kepribadian di sekolah.
– Guru dapat membimbing dan mengarahkan siswa untuk selalu melakukan hal yang positif,
dll.
14. POHON YANG KUAT TIDAK TUMBUH DARI TUNAS YANG LEMAH
LINDUNGI ANAK SEJAK DINI AGAR KELAK TUMBUH MENJADI
GENERASI BANGSA YANG KUAT DAN MANDIRI
