Tugas

1. WAWANCARA DIREKSI
1. KODE ETIK
KEDOKTERAN
Kerahasiaan rekam
medis pasien → kamu
dapet pasien teman
sejawat, dia mau liat rekam
medisnya. Kamu kasih liat
ata tidak?
Lafal sumpah dokter nomor 4
➔ Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien,
pemeriksaan, pengobatan, Tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien
1. Permenkes RI no 269/ MENKES/ PER/III/ 2008
PASAL 10
(1) Informasi tentang identitas, diagnosis, r/ penyakit, r/ pemeriksaan, r/ pengobatan, harus
dijaga kerahasiaannya oleh dokter dan tenaga kesehatan
(2) Informasi tersebut dapat dibuka dalam hal
- Kepentingan Kesehatan pasien
- Permintaan aparatur penegak hukum
- Permintaan pasien sendiri
- Permintaan institusi berdasarkan ketentuan UU
- u/ kepentingan penelitian, Pendidikan, dan audit medis tanpa menyebutkan identitas
pasien
(3) permintaan rekam medis harus dilakukan secara tertulis kepada pimpinan sarana
pelayanan Kesehatan
PASAL 11
- tentang permintaan RM oleh dokter/Dokgi dengan izin pasien. oleh pimpinan tanpa
izin pasien
PASAL 12

2. - kepemilikan RM (pasien dan sarana)
PASAL 13
- pemanfaatan RM
Kerahasiaan teman sejawat Lafal sumpah dokter nomor 8
1. KODEKI=
- PASAL 18= setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin
diperlakukan
- PASAL 19= setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat kecuali dengan
persetujuan atau berdasarkan prosedur yang etis
Hubungan dengan mitra
kerja
Mitra kerja
1. Internal dengan jajaran structural, sejawat, medis dan perawat.
2. Eksternal dengan medis lain yang merujuk contohnya.
Baik eksternal dan internal sama dok prinsipnya harus menjalin Kerjasama yang baik saling
menghormati dan keterbukaan (kejujuran), komunikasi dan bina suasana agar tujuan dapat di capai
dengan baik dan mudah.
Sumpah dokter 1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusian
2. Saya akan memberikan kepada guru – guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang
selayaknya

3. 3. Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bermoral tinggi, sesuai dengan
martabat pekerjaan saya
4. Kesehatan penderita senantiasa akan saya utamakan
5. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena keilmuan
saya sebagai dokter
6. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran
7. Saya akan memperlakukan teman sejawat saya sebagai mana saya sendiri ingin diperlakukan
8. Dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita, saya akan berikhtiar dengan sunguh – sungguh
supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik
kepartaian, atau kedudukan sosial
9. Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan
10. Sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran saya untuk sesuatu
yang bertentangan dengan hukum perikemanusiaan
Saya ikrarkan sumpah ini dengan sunguh – sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya
2. PENGETAHUAN
TENTANG HUKUM
KEDOKTERAN
STR Pendidikan dan SIP
Pendidikan PPDS gimana ?
• STR → bukti tertulis yang diberikan oleh KKI kepada dokter yang telah diregistrasi
o UU No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Registrasi Dokter / Dokgi)
o Pasal 29
1. Setiap dr / drg wajib memiliki STR
2. STR diterbitkan oleh KKI
3. Untuk memperoleh STR harus memenuhi persyaratan :

4. STR bagaimana
pembuatannya
Yang mengeluarkan siapa
a. Memiliki ijazah dr / dr. Sp / drg / drg. Sp
b. Memiliki surat pernyataan telah mengucapkan janji / sumpah dr /drg
c. Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental
d. Memiliki sertifikat kompetensi
e. Membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi
4. STR berlaku selama 5 tahun dan diregistrasi ulang setiap 5 tahun sekali
SIP • SIP→bukti tertulis yg diberikan DINKES kab/kota kpd dr/drg yg telah memenuhi persyaratan utk
menjalankan praktik
Permenkes RI No. 512 / MENKES
Permenkes 512 2007 pasal 4
SIP dokter diberikan max 3 tempat praktek, baik pada sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah,
swasta, maupun praktek perorangan.
3 tempat→ dapat berada dalam 1 kab /kota atau kab/kota lain baik dari provinsi yg sama maupun
provinsi lain.
• SIP adalah bukti tertulis yang diberikan dinkes kab atau kota setempat kepada dokter yang
telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kedokteran.
• Praktik kedokteran: rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien dalam
melaksanakan pelayanan kesehatan.

5. SIP PPDS di ajukan oleh Dekan Fakultas Kedokteran secara kolektif kepada Kepala Dinas Kesehatan
Kab/Kota dimana RS tempat Pendidikan spesiais berada, dengan tetap memnuhi peryaratan dalam
memperoleh SIP sesuai kompetensi yang di tetapkan oleh KPS untuk menjalankan praktik kedokteran.
1. Pengetahuan tentang SIP & STR PPDS dan PPDGS
PPDS dan PPDGS, apa kewenangan klinis nya di rumah sakit ?
Berdasarkan Permenkes No 2052 Tahun 2011 Pasal 12 ayat 3, kewenangan PPDS dan PPDGS di
rumah sakit sesuai kompetensi yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi (KPS) untuk
menjalankan praktik kedokteran. Pada jejaring RS pendidikan maka kewenangan klinis yang
ditetapkan Komite Medis Sub Komite Kredensial sesuai Kompetensi yang ditetapkan oleh KPS
Apakah PPDS dan PPDGS perlu membuat SIP di RS Jejaring ?
1. PPDS dan PPDGS tidak perlu membuat SIP Baru, cukup menggunakan Copy SIP dari RS Pendidikan
asalnya, Permenkes No 2052 Tahun 2011 Pasal 12 ayat 4, berlaku di fasilitas tempat program
pendidikan dilaksanakan dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi jejaring rumah sakit
pendidikan serta fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk.
2. peserta PPDS/PPDGS melapor kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan
menyerahkan fotokopi SIP dokter/dokter gigi peserta PPDS/PPDGS di rumah sakit pendidikan utama
dan surat keterangan kompetensi yang dikeluarkan KPS atas nama Kolegium (surat Edaran Menkes
Nomor 274 tahun 2014).

6. 3. Peserta PPDS/PPDGS yang mendapat penugasan khusus di rumah sakit di luar daftar jejaring
pendidikan harus melapor kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota setempat dengan menyerahkan
surat penugasan dan fotokopi SIP dan SKKP, untuk secara otomatis memperoleh SIP di rumah
sakit tempat penugasan khusus. (surat Edaran Menkes Nomor 274 tahun 2014).
Apabila PPDS / PPDGS ditugaskan di rumah sakit lain diluar RS Pendidikan dan jejaringnya
?
Maka PPDS harus membuat SIP, PPDS PPDGS yang mendapatkan penugasan khusus di fasilitas
pelayanan kesehatan tertentu oleh Menteri, kepada yang bersangkutan secara otomatis diberikan
SIP dengan kewenangan sesuai kompetensinya oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
setempat. Permenkes 2052/2011 Pasal 12 Ayat 5.
Berapa lama masa berlaku SIP PPDS/PPDGS ?
berlaku selama mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) atau Program Pendidikan
Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) dengan selama-lamanya 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang
dengan tata cara yang sama. (Permenkes 2052/2011 Pasal 13 ayat 3)
Berapa lama masa berlaku STR-P PPDS dan PPDGS ?

7. STR-P PPDS/PPDGS beserta salinannya hanya berlaku selama masa PPDS/PPDGS. (Peraturan KKI
Nomor 21 tahun 2014 Pasal 19)
Apa Ketentuan Pencabutan STR-P PPDS dan PPDGS ?
(Peraturan KKI Nomor 21 tahun 2014 Pasal 19)
1. dicabut atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan
2. yang bersangkutan dinyatakan oleh ketua program studi tidakdapat lagi melanjutkan atau
menyelesaikan PPDS/PPDGS
3. peserta PPDS/PPDGS telah mendapat ijazah dan sertifikat kompetensi dokter spesialis
4. atas permintaan yang bersangkutan;
5. yang bersangkutan meninggal dunia; atau
6. dicabut KKI.
Bagaimana cara mengurus SIP PPDS dan PPDGS
Permohonan memperoleh SIP bagi Dokter atau Dokter gigi yang menjadi peserta Program
Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) atau peserta Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis
(PPDGS), diajukan oleh Dekan Fakultas Kedokteran/Dekan Fakultas Kedokteran Gigi secara
kolektif kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di mana rumah sakit tempat

8. pendidikan spesialis berada, dengan tetap memenuhi persyaratan dalam memperoleh
SIP.Permenkes 2052/2011 Pasal 12 ayat 1
Apa persyaratan STR PPDS dan PPDGS ?
sesuai dengan Peraturan KKI Nomor 21 tahun 2014 Pasal 10
1. asli STR dokter/STR dokter gigi dan 3 (tiga) lembar asli salinan STR dokter/STR dokter gigi;
2. surat keterangan sehat fisik dan mental;
3. fotokopi sertifikat kompetensi;
4. pas foto terbaru berwarna ukuran 4×6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 2×3 cm sebanyak 2
(dua) lembar; dan
5. bukti asli pembayaran biaya registrasi.
6. PPDS yang mendapatkan bantuan pendidikan dari instansi pemerintah termasuk Tentara Nasional
Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, badan usaha milik negara/daerah, atau lembaga
lainnya, peserta PPDS/PPDGS harus memberikan fotokopi surat keputusan penetapan yang
bersangkutan sebagai penerima bantuan dana pendidikan dan/atau dokumen perjanjian antara
instansi pemberi bantuan dana pendidikan dengan institusi pendidikan tempat penyelenggaraan
PPDS/PPDGS.
7. KPS membuat surat pengantar secara kolektif untuk permohonan STR-P PPDS/PPDGS bagi peserta
PPDS/PPDGS yang diselenggarakannya dan diajukan kepada KKI

9. Berapa STR yang didapatkan PPDS / PPDGS ?
STR-P PPDS/PPDGS beserta 3 (tiga) lembar salinannya yang telah diterbitkan oleh KKI dan telah
dilegalisir salinannya oleh Sekretariat KKI dikirim ke peserta PPDS/PPDGS dengan alamat program
studi yang menyelenggarakan PPDS/PPDGS (Peraturan KKI Nomor 21 tahun 2014 Pasal 15)
STR-P Pertama
salinan STR-P PPDS/PPDGS lembar pertama hanya digunakan sebagai kelengkapan persyaratan
surat izin praktik untuk kepentingan penugasan peserta PPDS/PPDGS di fasilitas pelayanan
kesehatan yang dijadikan tempat pendidikan kedokteran/kedokteran gigi (Peraturan KKI Nomor 21
tahun 2014 Pasal 16)
STR-P Kedua dan Ketiga
salinan STR-P PPDS/PPDGS lembar kedua dan ketiga dapat digunakan sebagai kelengkapan
persyaratan surat izin praktik untuk melakukan praktik perorangan sebagai dokter/dokter
gigi di luar PPDS/PPDGS. (Peraturan KKI Nomor 21 tahun 2014 Pasal 16)
Apa saja ketentuan tentang Kompetensi PPDS dan PPDGS ?
Penerbitan surat keterangan kompetensi peserta PPDS/PPDGS : (Peraturan KKI Nomor 21 tahun
2014 Pasal 20 ayat 2)

10. 1. dilakukan secara periodik sesuai dengan peningkatan kompetensi yang diperoleh dokter/dokter gigi
peserta PPDS/PPDGS bersangkutan secara mandiri;
2. diterbitkan secara terpisah untuk setiap peserta PPDS/PPDGS;
3. ditandatangani oleh ketua program studi yang melaksanakanPPDS/PPDGS terkait;
4. ditembuskan ke kolegium dokter spesialis/dokter gigi spesialisyang sesuai bidang spesialisasi peserta
PPDS/PPDGS.
5. hanya digunakan sebagai pernyataan kompetensi dokter/dokter gigi peserta PPDS/PPDGS untuk
melakukan praktik kedokteran yang dibatasi hanya untuk kegiatan PPDS/PPDGS (Peraturan KKI
Nomor 21 tahun 2014 Pasal 21 huruf a)
6. bukan merupakan sertifikat kualifikasi tambahan dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan
praktik perorangan sebagai dokter/dokter gigi (Peraturan KKI Nomor 21 tahun 2014 Pasal 21 huruf
b)
Surat keterangan kompetensi peserta PPDS/PPDGS sekurang-kurangnya harus memuat:
(Peraturan KKI Nomor 21 tahun 2014 Pasal 20 ayat 3)
1. nama peserta PPDS/PPDGS;
2. nomor STR-P PPDS/PPDGS;
3. kompetensi dan kewenangan untuk tiap jenis penyakit dantindakan yang telah dicapai dalam tingkat
mandiri;
4. masa berlaku; dan

11. 5. ruang lingkup dan tempat berlaku.
Jumlah tempat praktek Lihat diatas
Dalam kondisi apa dokter
bisa terkait hukum perdata
pidana?
▪ Aspek Hukum Perdata (prinsip ganti rugi)
Contoh: bila dokter lupa informed consent padahal px dan dokter dalam keadaan sadar , lalu dokter
melakukan kesalahan atau kealpaan kecil (culpa levis) yang merugikan px→ sanksi PERDATA
▪ Aspek Hukum Pidana (prinsip penganiayaan)
Contoh : bila tidak ada informed consent lalu didapatkan kesalahan besar (culpa lata) → dokter
dituntut karena melakukan penganiayaan. PIDANA
3. PATIENT SAFETY
Mengapa perluada
Informed consent dan
patient safety ?
• Informed consent adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh px atau keluarganya
setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan
kepada px tsb.
• Kegunaan informed consent: Memberikan perlindungan terhadap pasien dan perlindungan
hukum terhadap dokter terhadap suatu kegagalan yang bersifat negative.
• UU Pasal 45: setiap tindakan kedokteran yang akan dilakukan oleh dokter terhadap px,harus
mendapat persetujuan.

12. • Permenkes: dalam memberikan informasi kpd px atau keluarga kehadiran perawat atau paramedic
lain sebagai saksi sangat penting..
Bagaimana jika kondisi
pasien tidak sadar?
2. Bagaimana jika kodisi px tidak sadar
• Permenkes 2008 Pasal 4 ayat 1 : dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan jiwa pasien dan
mencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran.
• Pasal 4 ayat 3: Penjelasan sesegera mungkin diberikan kepada px setelah px sadar /pada keluarga
px.
Apa saja yang diperhatikan
agar keselamatan pasien
terjamin?
Patient safety:
Suatu system yg membuat asuhan px di rs menjadi lebih aman dengan cara mencegah terjadinya
cidera yang diakibatkan oleh suatu tindakan (commission) atau tidak melakukan tindakan yang
seharusnya diambil.(omission)
Patient Safety Goals
1. Tepat identifikasi pasien
2. Tingkatkan komunikasi efektif
3. Tingkatkan pengamanan obat yg perlu diwaspadai
4. Tepat lokasi,prosedur,operasi

13. 5. Megurangi resiko infeksi akibat pelayanan kesehatan
6. Mengurangi resiko jatuh
Tujuan:
1. Tercipta budaya keselamatan px di RS
2. Meningkatkan akuntabilitas RS terhadap px dan masyarakat
3. Menurunkan KTD di RS
Terlaksananya program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan KTD
4. PELAYANAN PRIMA 1. Apa yang anda ketahui tentang Pelayanan Prima
• Pelayanan Prima : pelayanan terbaik yang diberikan sesuai standar mutu yang memuaskan dan
sesuai harapan
• Prisip Pelayanan Prima:
o Attitude : penampilan serasi, berfikir positif dan sikap menghargai
o Attention : mendengarkan, mengamati dan memberikan perhatian
o Action : mencatat, menegaskan kembali dan mewujudkan kebutuhan, mengucapkan
terima kasih
2. Kapan dan dimana melakukan Pelayanan Prima
Kapanpun dan dimanapun saat bekerja

14. 5. TRIASE
Jika ada pasien luka di
mata, sama ibu kamu ada
kena chestpain. Mana yang
lebih dulu kamu pilih ?
Definisi : tindakan untuk memilah / mengelompokkan korban berdasarkan beratnya cidera, kemungkinan
untuk hidup dan keberhasilan tindakan berdasarkan sumber daya (SDM dan sarana) yang tersedia.
• Tipe :
o Merah (P1) : mengancam jiwa yang kemungkinan besar dapat hidup bila ditolong segera /
stabilisasi segera (GD)
o Ex: Tension Pneumothorax, Syok, etc
o Kuning (P2) : memerlukan tindakan definitive tetapi tidak ada ancaman jiwa segera (gawat, tidak
darurat)
o Ex: Fr multiple, Fr Femur, etc
o Hijau (P3): cidera minimal, bisa berjalan, bisa menolong diri sendiri & bisa mencari pertolongan
(bukan GD)
o Ex: Fr minor, Luka bakar minor
o Hitam : meninggal
• Triase lapangan dapat dilakukan pada kondisi :
o Triase ditempat : pemeriksaan, klasifikasi, pemberian tanda dan pemindahan k epos medis lanjutan
o Triase medik : menentukan tingkat perawatan yang dibutuhkan oleh korban
o Triase evakuasi : ditujukan pada korban yang dapat dipindahkan ke tempat yang telah siap menerima
korban bencana massal

15. Ketemu pasien emergency
kesedak bakso apa yang
kamu lakukan?
Urutan triase, berapa lama
jam nya?
Izin dokter jika saya menemukan kasus emergency di IGD, saya akan konsulkan dahulu dengan senior
saya, karena residen semester 1 masih observer.
: tindakan untuk memilah / mengelompokkan korban berdasarkan beratnya cidera, kemungkinan untuk
hidup dan keberhasilan tindakan berdasarkan sumber daya (SDM dan sarana) yang tersedia
o Merah (P1) : mengancam jiwa yang kemungkinan besar dapat hidup bila ditolong segera / stabilisasi
segera (GD)
o Ex : Tension Pneumothorax, Syok, etc
o Kuning (P2) : memerlukan tindakan definitive tetapi tidak ada ancaman jiwa segera (gawat, tidak
darurat)
o Ex : Fr multiple, Fr Femur, etc
o Hijau (P3) : cidera minimal, bisa berjalan, bisa menolong diri sendiri & bisa mencari pertolongan
(bukan GD)
o Ex : Fr minor, Luka bakar minor
o Hitam : meninggal
5. RSMH FK DAN UNSRI Tata nilai RSMH
1. Sinergi
2. Integritas

16. Komitmen RSMH dan tata
nilai RSMH ?
3. Professional
Perilaku utama=
1. Koordinasi, kolaborasi, satu persepsi
2. Jujur, disiplin, konsisten, komitmen dan menjadi teladan
3. Tanggung jawab, kompeten, bekerja tuntas, akurat, efektif dan efisien
Motto=
Kesembuhan dan kepuasan anda merupakan kebahagiaan kami
Komkordik FK Dekan FK= dr. Syarif Husin, MS
WD1= Dr. dr. Irfanuddin, SpKO, Mpd, Jed
WD 2= Dr. dr. Irsan Saleh, M Biomed
WD 3= dr. Hartanti Indah Lestari, SpA (K)
7. Jajaran direksi RSMH 1. Direktur utama= dr. Siti Khalimah SpKJ, MARS
2. Diretktur perencanaan organisasi dan umum= Ekwanto, SE, AK.MM
3. Direktur SDM, Pendidikan, penelitian dr. Masayu Rita Dewi, M.S, Sp.A (K), MARS
4. Direktur keuangan dan barang milik negara= Ekwanto, SE, AK. MM
Direktur pelayanan medik, keperawatan dan penunjang= dr. Martha Hendry, SpU (K), MARS
Komite medik RSMH
Visi misi RSMH Visi=
Rumah sakit Pendidikan dan rujukan nasional yang mandiri dan terpercaya
MISI=

17. 1. Menyelenggarakan standarisasi pelayanan, Pendidikan, dan penelitian
2. Meningkatkan SDM yang unggul dan berbudaya kerja
3. Menyelenggarakan produktivitas dan efisiensi
Menjalin kemitraan dengan jaringan bisnis rumah sakit secara komprehensif dan berkelanjutan
Visi Misi FK Visi=
Menjadi Fakultas kedokteran terkemuka di asia tenggara yang berbasis Pendidikan, penelitian dan
pelayanan di bidan ilmu kedokteran dan Kesehatan pada tahun 2025
Misi=
1. Menyelenggarakan dan mengembangkan Pendidikan di bidang ilmu kedokteran dan Kesehatan
sesuai dengan standar internasional berbasis kearifan lokal
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang ilmu kedokteran dan Kesehatan
yang berkualitas sehingga dapat dikenali dan diaplikasikan dalam pengembangan ilmu di tingkat
nasional dan internasional
3. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat
sebagai pusat rujukan di bidang ilmu kedokteran dan Kesehatan berbasis akademik
Menyelenggarakan dan mengembangkan mutu sistem manajemen dan tata Kelola yang efisien dan
berkualitas
Akreditasi RSMH dan FK
Unsri
RSMH → JCI (Joint Commission International) Academic Medical Center Hospital : 03-12-2016
sd 02-12-2019

18. FK →
Sertifikat Akreditasi Pendidikan Dokter Keputusan BAN-PT : 237/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013
Sertifikat Akreditasi Berdasarkan Keputusan LAM-PTKes (Decree) No. : 0002/LAM-
PTKes/Akr.Bd/Sar/V/2018
Terakreditasi B berlaku sampai tanggal 04 Mei 2023
Komitmen RSMH
Etika kedokteran I. Etika Kedokteran
• MKEK : Majelis Kehormatan Etik Kedokteran
Tugasnya : membimbing, mengawasi, menilai pelaksanaan etik kedokteran apakah sejalan dg profesi
kedokteran
• MKDKI : Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
Tugasnya : menentukan ada tidaknya kesalahan penerapan disiplin ilmu kedokteran dan menjatuhkan
saksi atas itu
5 stars doctor II. 5 star doctor : Care provider, Decision maker, Community leader, Communicator, Manager
Komite medik dan komite
etik disiplin

19. Siapa saja mitra kerja
dokter? Bagaimana mitra
kerja
Mitra kerja
1. Internal dengan jajaran structural, sejawat, medis dan perawat.
2. Eksternal dengan medis lain yang merujuk contohnya.
Baik eksternal dan internal sama dok prinsipnya harus menjalin Kerjasama yang baik saling
menghormati dan keterbukaan (kejujuran), komunikasi dan bina suasana agar tujuan dapat di capai
dengan baik dan mudah
PPDS boleh tulis status? Izin boleh dokter
Berkomunikasi dengan
kesling? Sanitasi?
Malpraktek ? Secara harfiah “mal” mempunyai arti “salah” sedangkan “praktik” mempunyai arti “pelaksanaan” atau
“tindakan”, sehingga malpraktik berarti “pelaksanaan atau tindakan yang salah”.
Bentuk-Bentuk Malapraktik
Malpraktek yang menjadi penyebab dokter bertanggung-jawab secara profesi bisa digolongkan sebagai
berikut:
1. Malpractice
Kelalaian karena tindakan kurang hati-hati seseorang yangdianggap profesional.
2. Maltreatment
Caraperlakuanperawatanyangtidaktepatatautidak terampil dalam bertindak.
3. Non feasance

20. Kegagalandalambertindakdimanadisituterdapatsuatutindakan yang harus dilakukan.
4. Misfeasance
Melakukan tindakan yang tidak tepat yang seharusnyadilakukan dengan tepat.
5. Malfeasance
Melakukan hal yang bertentangan dengan hukum atautindakan yang dapat dikategorikan tidak tepat.
6. Criminal negligence
Melakukantindakandenganmengabaikankeselamatan
orang lain walaupun sebenarnya mengetahui bahwatindakannya dapat mencelakakan orang lain.

21. Bantuan hidup dasar dan
code blue?
Google
Penyebutan obat yang
sama tapi arti dan
tulisannya beda Namanya
apa?
LOOK ALIKE SOUND ALIKE
1. SOUND ALIKE (nama obat mirip)
- Colistine – colcisin
- Histrine – Hytrin
- Dramamine – dextamine
- Amoxicillin – amitripilin
2. LOOK ALIKE
- Rhinofed – rhinos
- Cendo tobroson – cendo cytrol
- Betasone – betasone N
3. NAMA OBAT SAMA, KEKUATAN BEDA
- Amoksisilin 250-500
- Asiklovir 200-400
- Captopril 12,5-25
Tangung jawab rumah
sakit
Tanggung jawab rumah sakit di Indonesia diatur dalam Pasal 46 UU Rumah Sakit yang menyatakan
bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan
atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit
KPS a. Nama ketua PRODI
KPS PPDS: dr. Hj. Abla Ghanie, Sp.THT (K), FICS

22. SPS PPDS: dr. Effman Efraim Ulrich Manawan SpB. KBD
Kadep: dr. Denny Satria Utama, Sp.THT-KL (K)
Sek bag: dr. Nur Qodir SpB
Sekretariat : Endah Yuliastuti S.Kom