Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to UUD 1945
Similar to UUD 1945 (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
UUD 1945
- 1. UUD 1945 Oleh : Anita Ramadhani 4/8/20205:46:25PM 1
- 2. UUD1945 Konstitusi Pengertian Syarat Terjadinya Nilai Isi Macam-macam Kedudukan Tujuan Perubahan UUD 1945 Sejarah lahirnya konstitusi RI Kedudukan UUD 1945 sebagai konstitusi RI Perkembangan konstitusi RI Perbandingan sebelum dan sesudah amandemen Pokok pikiran UUD 1945 Amandemen 2 4/8/20205:46:30PM
- 4. A. Pengertian Konstitusi • Secara terminologis : keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara. • Didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. 4/8/20205:46:30PM 4
- 5. B. Syarat Terjadinya Konstitusi Adanya perlindungan atas asas demokrasi Adanya kedaulatan rakyat Adanya hukum yang adil 4/8/20205:46:31PM 5
- 7. D. Isi Konstitusi Anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum Jaminan dan perlindungan HAM Peradilan yang bebas dan mandiri (independen) Pertanggungjawaban kepada rakyat (akuntabilitas publik) sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat 4/8/20205:46:32PM 7
- 8. E. Macam-Macam Konstitusi C.F.Strong Konstitusi tertulis Konstitusi tidak tertulis Secara teoritis Konstitusi politik Konstitusi sosial Berdasarkan Sifatnya Fleksibel/luwes Rigid/kaku 4/8/20205:46:32PM 8
- 9. F. Kedudukan Konstitusi Sebagai hukum dasar Sebagai hukum tertinggi 4/8/20205:46:32PM 9
- 10. G. Tujuan Konstitusi Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak sewenang- wenang Melindungi HAM Sebagai pedoman penyelenggaraan negara 4/8/20205:46:32PM 10
- 11. H. Perubahan Konstitusi • perubahan konstitusi secara keseluruhan sehingga yang diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan. • Dianut di negara-negara Eropa Kontinental (Belanda, Jerman) Renewal (pembaharuan) • apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. • Dianut negara-negara Anglo-Saxon (Indonesia, AS) Amandemen (perubahan) 4/8/20205:46:32PM 11 Dalam sistem ketatanegaraan modern, sistem yang berkembang:
- 12. lanjutan... • Prosedur perubahan konstitusi menurut C.F.Strong: 1. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasan legislatif, tetapi menurut pembatasan-pembatasan tertentu 2. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum 3. Perubahan konstitusi (di negara serikat) yang dilakukan oleh sejumlah negara bagian 4. Perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan 4/8/20205:46:32PM 12
- 13. Paham Konstitusionalisme • Yakni paham yang mengatur prinsip pembatasan kekuasaan • Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan: Hubungan antar pemerintah dengan warga negara Hubungan antar lembaga pemerintahan • Tiga hal penting yang diatur konstitusi Menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara Mengatur hubungan antar lembaga-lembaga Mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara 4/8/20205:46:32PM 13
- 14. Tabel Klasifikasi Negara-negara Konstitusional Modern No Dasar Pembedaan Jenis Pertama Jenis Kedua 1 Bentuk negara tempat konstitusi diberlakukan Kesatuan (unitarianisme) Federal atau quasi federa (federalisme) 2 Bentuk konstitusi Fleksibel (tidak selalu tak tertulis) Kaku (tidak selalu tertulis lengkap) 3 Bentuk lembaga legislasi • Pemilih dewasa: konstituante, satu anggota • Kamar kedua non pemilihan • Direct populer checks Pemilih dewasa bersyarat konstituante multi-anggota 4 Bentuk lembaga Parlementer Non parlementer 5 Eksekutif bentuk lembaga yudikatif Tunduk pada Rule of Law (di Common Law States) Law (di Perogative States) 4/8/20205:46:33PM 14
- 16. A. Sejarah Lahirnya Konstitusi RIS • UUD sebagai kontitusi tertulis merupakan dokumen formal berisi : a. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau b. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa c. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk waktu yang akan datang 4/8/20205:46:33PM 16
- 17. lanjutan... • Janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Ina • Negara yang merdeka harus memiliki konstitusi • Dibentuk BPUPKI pada 1 Maret 1945 oleh Jepang Latar belakang • UUD dirancang dan dibahas oleh BPUPKI pada 29 Mei s/d 16 Juni 1945 • Dibentuk tim khusus untuk menyusun konstitusi yang disebut UUD 1945 Perumusan UUD oleh BPUPKI • Sidang pertama PPKI pada 18 Agustus 1945 menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi RI Penetapan UUD oleh PPKI 4/8/20205:46:33PM 17
- 18. B. Kedudukan UUD 1945 Sebagai Konstitusi RI 1. Dari segi bentuknya Konstitusi : tertulis dan tidak tertulis UUD : tertulis 2. Dari segi sifatnya Memiliki sifat mengikat oleh karenanya makin elastik sifatnya aturan itu makin baik Menyangkut cara suatu pemerintahan diselenggarakan 18 4/8/20205:46:33PM Konstitusi UUD 1945
- 19. C. Perkembangan Konstitusi RI • UUD 1945 dietapkan sebagai konstitusi oleh PPKI UUD 1945 (18/18/45’ s.d 27/12/49`) • Sistem pemerintahan berubah parlementer karena Ina bergabung ke uni Ina-Bld Konstitusi RIS (27/12/49’ s.d 17/8/50’) • Negara RIS bubar • Sistem demokrasi liberalUUDS (17/10/50’ s.d 5/7/59’) • Dekrit presiden 5 Juli 1959 • Penyimpangan : presiden mengangkat ketua lembaga legislatif (MPRS) dan yudikatif (MA) ; MPRS menetakan presiden seumur hidup UUD 1945 (5/7/59’ s.d 66’) • Kembali ke UUD 1945 secara murni dan konsekuenUUD (66’ s.d 99’) • Menyempurnakan aturan dasar UUD amandemen (99’ s.d 02) 4/8/20205:46:33PM 19
- 20. Perubahan UUD NKRI 1945 oleh MPR 1.Tuntutanreformasi Amandemen UUD 1945 Penghapusan doktrin dwi fungsi ABRI Penegakan hukum dan HAM, pemberantasan KKN Otonomi daerah Kebebasan pers Mewujudkan kehidupan demokrasi 2.Sebelumperubahan Pembukaan Batang tubuh : 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan Penjelasan 3.Latarbelakangperubahan Kekuasaan tertinggi di tangan MPR Kekuasaan yang sangat besar pada presiden Pasal-pasal yang berlaku luwes sehingga menimbulkan multitafsir Kewenangan pada presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan UU Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi 4/8/20205:46:33PM 20
- 21. lanjutan... 4.Tujuanperubahan,menyempurnakan aturandasarmengenai Tatanan negara Kedaulatan rakyat HAM Pembagian kekuasaan Kesejahteraan sosial Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum Hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa 5.Dasaryuridis Pasal 3 UUD 1945 Pasal 37 UUD 1945 TAP MPR No. IX/MPR/1999 TAP MPR No. IX/MPR/2000 TAP MPR No. XI/MPR/2001 6.Kesepakatandasar Tidak mengubah pembukaan UUD 1945 Tetap mempertahankan NKRI Mempertegas sistem presidensil Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal Perubahan dilakukan dengan cara adendum 4/8/20205:46:37PM 21
- 22. lanjutan...7.SidangMPR Sidang umum MPR 1999 tgl 14-21 Okt 1999 Sidang tahunan MPR 2000 tgl 7-18 Agus 2000 Sidang tahunan MPR 2001 tgl 1-9 Nov 2001 Sidang tahunan MPR 2002 tgl 1-11 Agus 2002 8.HasilPerubahan Pembukaan Pasal-pasal : 21 bab, 73 pasal 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan 4/8/20205:46:38PM 22
- 23. penetapan Tanggal pengesahan Pasal yang diamandemen Dimunculkan/diubah dihapus Sidang umum MPR (14-21 Okt 1999) 19/10/1999 5,7,9,13,14,15,17,20,21 Sidang tahunan MPR (7-18 Agt 2000) 18/08/2000 18,18A,18B,19,20A,22A,22B,25,26,27,28A s.d 28J,30,36 Sidang tahunan MPR (1-9 Nov 2001) 09/11/2001 1,3,6,6A,7A,7B,7C,8,11,17,22C,22D,22E,23, 23A,23B,23C,23E,23F,23G,24,24A,24B,24C Sidang tahunan MPR (1-11 Agt 2002) 11/08/2002 2,6,8,11,16,23,24,25A,31,32,33,34,37,atura n peralihan, aturan tambahan BAB IV 4/8/20205:46:38PM 23
- 24. D. Perbandingan UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen Sebelum Sesudah Batang tubuh, terdiri atas • 16 bab • 37 pasal • 65 ayat • 4 pasal aturan peralihan • 2 ayat aturan tambahan Pasal-pasal, terdiri atas • 20 bab • 73 pasal • 194 ayat • 3 pasal aturan peralihan • 2 pasal aturan tambahan Ada penjelasan Penjelasan dihilangkan 4/8/20205:46:38PM 24
- 25. E. Pokok Pikiran UUD 1945, sesuai TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 Negara melndungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasar asas persatuan dan kesatuan (sila ke-3) Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Ina (sila ke-5) Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan (sila ke-4) Negara berdasarkan atas Ketuhanan YME berdasar kemanusiaan yanga dil dan beradab (sila ke-1) 4/8/20205:46:38PM 25
- 26. F. Bab-bab dalam UUD 1945 Amandemen Hal bentuk negara Hal lembaga negara Hal warga negara 4/8/20205:46:38PM 26 Secara garis besar UUD 1945 dibagi menjadi 3 bahasan, yaitu :
- 27. BAB Tentang Pasal-pasal I Bentuk dan kedaulatan negara 1 II MPR 2,3 III Kekuasaan pemerintah negara 4,5,6,6A,7,7A,7,B,7C,8,9,10,11,12,13,14,15,16 IV DPA (dihapus) V Kementerian negara 17 VI Pemda 18 VII DPR 18A,18B VIIA DPD 19,20,20A,21,22,22A,22B VIIB Pemilu 22E VIII Keuangan 23,23A,23B,23C,23D VIIIA BPK 23E,23F,23G IX Kekuasaan kehakiman 24,24A,24B,24C,25 IXA Wilayah negara 25A X WN dan penduduk 26,27,28 XA HAM 28A,28B,28C,28D,28E,28F,28G,28H,28I,28J XI Agama 29 XII Pertahanan dan keamanan negara 30 XIII Pendidikan dan kebudayaan 31,32 XIV Perekonomian dan kesejahteraan sosial 33,34 XV Bendera, bahasa, lambang dan lagu kebangsaan 35,36,36A,36B,36C XVI Perubahan UUD 37 Aturan peralihan Pasal I, II, dan III Aturan tambahan Pasal I dan II 4/8/20205:46:39PM 27