Perbandingan mengenai sistem manajemen pegawai negeri sipil di Indonesia dan Korea Selatan membahas beberapa aspek utama seperti rekrutmen, pengelolaan personalia, kondisi kerja, pemberhentian, dan etika kerja. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam setiap aspek di antara kedua negara.
Salinan Perbandingan Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Indonesia dan Korea Selatan.pptx
1. Perbandingan Manajemen Pegawai
Negeri Sipil di Indonesia dan Korea
Selatan
Abdil Raulaelika Fauzan
1208010001
5A/Administrasi Publik
Perbandingan Administrasi
Sektor Publik
2. Pendahuluan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan SDM dari birokrasi yang
bertugas untuk menjalankan pemerintahan sebagai penggerak di dalam
proses administrasinya. Oleh karena itu, dalam proses manajemen PNS
ini akan mempengaruhi terhadap jalannya pemerintahan. Untuk
mengembangkan sistem manajemen PNS, sistem yang disesuaikan
dengan lingkungan administrasi setiap negara dibutuhkan. Tetapi dapat
juga untuk mengembangkan sistem manajemen PNS dengan studi
perbandingan dengan negara yang telah berhasil mengelola bidang
tersebut yaitu salah satunya Korea Selatan. Perkembangan Korea yang
tinggi ini didukung oleh pelayanan administrasi publik yang cepat,
efisien, dan profesional, serta dasar pelayanan administrasi publik ini
adalah upaya pemerintah Korea untuk memberantas KKN dan
membangun reformasi birokrasi. Oleh karena itu, dapat dimungkinkan
untuk dilakukan studi perbandingan manajemen PNS antara Indonesia
dan Korea Selatan agar dapat saling memahami dan mempelajari
diantara persamaan maupun perbedaan yang terjadi.
2
4. 4 Abdil Raulaelika Fauzan 2022
PENDEKA
TAN
Pendekatan yang digunakan dalam perbandingan ini yaitu
pendekatan perbadingan terhadap administratif atau dalam hal ini
yaitu sistem manajemen PNS di Indonesia dan Korea Selatan.
Pendekatan administratif menurut Sahya Anggara (2012) dapat
dipahami sebagai sebuah pendekatan dengan membandingkan
teknik administrasi. Pendekatan administratif ini berfungsi dalam
melihat proses administrasi di setiap negara.
METOD
E
Dalam mempelajari perbandingan administrasi negara diperlukan
metode. Metode yang dapat digunakan dalam perbandingan
administrasi negara menurut Sahya Anggara (2012) yaitu terdiri
atas metode kognitif, historis, dan kritis. Metode yang dipakai dalam
studi perbandingan administrasi untuk manajemen PNS di
Indonesia dan Korea Selatan ini yaitu menggunakan metode kognitif
karena mengkaji secara empiris terkait proses manajemen PNS di
Indonesia dan Korea Selatan sampai ditarik kesimpulan mengenai
faktor perbedaannya tersebut.
5. 5 Abdil Raulaelika Fauzan 2022
Terkait pengkategorian wilayah dan tempat, maka dalam perbandingan manajemen PNS di
Indonesia dan Korea Selatan ini dilakukan secara lintas negara atau dalam artian perbandingan
administrasi negara antar negara yaitu Indonesia dan Korea Selatan.
Tahapan penentuan waktu perbandingan dalam perbandingan manajemen PNS di Indonesia dan
Korea Selatan ini dilakukan di masa sekarang.
Tahap pencarian masalah utama dalam perbandingan manajemen PNS di Indonesia dan Korea
Selatan ini yaitu mencari perbadingan baik itu persamaan maupun perbedaan dalam proses
manajemen PNS di Indonesia dan Korea Selatan.
Tahap penentuan metode, pendekatan, dan teori dalam perbandingan manajemen PNS di
Indonesia dan Korea Selatan ini yaitu seperti yang sudah disebutkan bahwa pendekatan yang
digunakan yaitu pendekatan administratif dengan metode kognitif.
Tahap analisis dan kesimpulan dalam perbandingan manajemen PNS di Indonesia dan Korea
Selatan ini yaitu menganalisis dan mengambil kesimpulan terkait perbandingan manajemen PNS
di Indonesia dan Korea Selatan ditinjau dari pengelolaan personalia atau ketenagakerjaan
dimulai dai proses rekrutmen sampai sistem pensiun.
6. Rekrutmen PNS
Persyaratan, Sistem Rekrutmen, Pengisian JPT, dan Jabatan
Terbuka
Pengelolaan Personalia
Promosi, Perencanaan SDM, Manajemen Karir, Penilaian
Kinerja, dan Diklat
Kondisi Kerja
Gaji dan Tunjangan, Kerja dan Cuti, Kewajiban dan
Kedisiplinan
Pemberhentian
Sistem Pemberhentian dan Uang Pensiun
Etika Kerja
Sistem Etika Kerja
7. Rekrutmen PNS
7 Abdil Raulaelika Fauzan 2022
Persyara
tan
Sis
Rek
e
Jab
Terb
Indonesia menentukan persyaratan untuk
bisa menjadi PNS. Batas usia untuk
melamar menjadi PNS Indonesia adalah
18-35 tahun.
Korea menentukan persyaratan untuk tidak bisa
menjadi PNS (untuk lebih terbuka). pemerintah
Korea telah menghapuskan batas usia paling tinggi
sejak tahun 2009. Jadi, Warga negara Korea dapat
melamar menjadi PNS hingga usia 60 tahun,
Penghapusan batas usia pendaftaran CPNS di
Korea dilakukan untuk mendapat SDM berkualitas
8. Rekrutmen PNS
8 Abdil Raulaelika Fauzan 2022
Persy
tan
Sistem
Rekrutm
en
Peng
n
JPT
Indonesia menggunakan Computer
Assisted Tes (CAT) untuk menghindari
KKN dan agar berkeadilan dengan diawali
seleksi administrasi lalu melaksanakan tes
kompetensi dasar dan bidang.
Sistem tes ujian CPNS di Korea Selatan
masih menggunakan lembar jawaban
OMR (Optical Mark Reader) lalu
kemudian setelah dinyatakan lolos maka
akan di seleksi administrasi.
9. Rekrutmen PNS
9 Abdil Raulaelika Fauzan 2022
Siste
Rekru
en
Jabat
Terbu
Pengisia
n
JPT
Indonesia tidak mempunyai proses terhadap
JPT seperti sistem PPT Korea. Pengisian JPT
di Indonesia dilakukan secara terbuka dan
kompetitif di kalangan PNS dengan
memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi,
kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam
jejak jabatan, integritas, dan persyaratan lain
yang ada di UU.
Ketika PNS dipromosikan menjadi PPT di
Korea, pemeriksaan tugas yang ketat
dilaksanakan. Selain itu PPT di Korea
dievaluasi selama bekerja dan jika PPT dinilai
buruk, PPT bisa diberhentikan paksa atau
diberikan kesempatan pendidikan dan
pelatihan untuk memperbaiki kemampuannya.
10. Rekrutmen PNS
10 Abdil Raulaelika Fauzan 2022
Peng
n
JP
Pers
ta
Jabatan
Terbuka
Jabatan yang diisi terbuka tidak jelas
ditentukan di peraturan Indonesia, tetapi
pemerintah Indonesia sudah mengelola
sistem ini di sisi pengisian JPT. Indonesia
mengelola jabatan yang di isi terbuka
terhadap jabatan PPT saja.
Korea menentukan bahwa setiap menteri
harus menetapkan rasio jumlah jabatan
tertentu yang di isi secara terbuka, Selain
itu, Korea mengelola jabatan yang di isi
secara terbuka tidak hanya untuk jabatan
PPT tetapi juga untuk kepala departemen
(bukan PPT),
11. Rekrutmen PNS
Persyaratan, Sistem Rekrutmen, Pengisian JPT, dan Jabatan
Terbuka
Pengelolaan Personalia
Promosi, Perencanaan SDM, Manajemen Karir, Penilaian
Kinerja, dan Diklat
Kondisi Kerja
Gaji dan Tunjangan, Kerja dan Cuti, Kewajiban dan
Kedisiplinan
Pemberhentian
Sistem Pemberhentian dan Uang Pensiun
Etika Kerja
Sistem Etika Kerja
12. Pengelolaan Personalia
12 Abdil Raulaelika Fauzan 2022
Penil
Kine
Promosi
Peren
an S
Indonesia menjalankan satu cara untuk
promosi, yaitu sistem penilaian untuk
kenaikan pangkat. Di Indonesia jenjang
pendidikan adalah salah satu syarat
penting dalam kenaikan pangkat.
Korea menjalankan dua cara untuk promosi,
yaitu sistem ujian dan sistem penilaian untuk
kenaikan pangkat. Korea jenjang pendidikan
tidak dibutuhkan karena pemerintah Korea
menganggap syarat jenjang pendidikan untuk
kenaikan pangkat tidak sesuai dengan sistem
merit.
13. Pengelolaan Personalia
13 Abdil Raulaelika Fauzan 2022
Man
e
Ka
Prom
Perencana
an SDM
Perencanaan SDM (PNS) di
Indonesia mencakup hanya
penawaran serta permintaan
tenaga kerja.
Perencanaan pengelolaan SDM Korea
mencakup tidak hanya penawaran serta
permintaan tenaga kerja, tetapi juga
pendidikan, pelatihan, manajemen kinerja,
manajeman karier dan strategi pemilihan
orang berkompetensi.
14. Pengelolaan Personalia
14 Abdil Raulaelika Fauzan 2022
Manajem
en
Karir
Penila
Kiner
Perenc
an SD
Di Indonesia biasanya
menggunakan promosi dan
mutasi sebagai metode
manajemen karir.
Korea selain promosi dan mutasi
menggunakan berbagai metode seperti
sistem kerja jangka panjang, sistem
pengiriman, pertukaran personalia, dan
lain-lain untuk merespons perubahan
lingkungan dan peningkatan kualitas
15. Pengelolaan Personalia
15 Abdil Raulaelika Fauzan 2022
Manaj
en
Kari
Dikla
Penilaian
Kinerja
Baik Indonesia maupun Korea dari segi
proses, tujuan, dan konsep penilaian
kinerja PNS hampir sama yaitu menilai
prestasi kerja pegawai oleh pejabat
penilai.
Baik Indonesia maupun Korea dari segi
proses, tujuan, dan konsep penilaian kinerja
PNS hampir sama. Tetapi yang
membedakannya yaitu adanya pengajuan
pendapat lain dari objek penilaian termasuk
ke dalam proses penilaian kinerja pada sistem
Korea.
16. Pengelolaan Personalia
16 Abdil Raulaelika Fauzan 2022
Diklat
Penil
Kine
Prom
Di Indonesia gelar akademik dibutuhkan
untuk kenaikan pangkat, dan PNS harus
menyelesaikan waktu pendidikan tertentu
untuk mendapatkan gelar akademik.
Pendidikan PNS Korea dilaksanakan secara
mandiri oleh individu PNS dan waktu pendidikan
tersebut digunakan untuk kenaikan pangkat
PNS Korea, Ketika PNS naik pangkat, PNS
tersebut membutuhkan waktu pendidikan
tertentu (sekitar 80 jam per tahun) yang
ditetapkan oleh masing-masing kementerian
17. Rekrutmen PNS
Persyaratan, Sistem Rekrutmen, Pengisian JPT, dan Jabatan
Terbuka
Pengelolaan Personalia
Promosi, Perencanaan SDM, Manajemen Karir, Penilaian
Kinerja, dan Diklat
Kondisi Kerja
Gaji dan Tunjangan, Kerja dan Cuti, Kewajiban dan
Kedisiplinan
Pemberhentian
Sistem Pemberhentian dan Uang Pensiun
Etika Kerja
Sistem Etika Kerja
18. 18 Abdil Raulaelika Fauzan 2022
Indonesia menjalankan satu sistem penggajian PNS, yaitu sistem gaji tingkatan dengan
berbagai tunjangannya. Sementara Korea menjalankan dua sistem penggajian PNS, yaitu
sistem gaji tingkatan dan sistem gaji tahunan, Di Korea, gaji tingkatan diterapkan ke PNS
tingkat 6-9 dan gaji tahunan diterapkan kepada ASN politik, PPT, PNS tingkat 5-1.
Perbedaan tunjangan dari kedua negara yaitu di Korea jumlah pembagian tunjangan kinerja
tidak dibedakan antar instansinya sementara di Indonesia dibedakan. Selanjutnya di Korea
tunjangan kinerja diberikan pertahun sementara di Indonesia diberikan perbulan.
Jam kerja PNS Indonesia adalah 37,5 jam sementara jam kerja PNS Korea adalah 40 jam
seminggu dengan waktu makan siang yang sama di kedua negara. Perbedaan yang terlihat
yaitu ketika istirahat makan siang di Korea ASN bergantian untuk melayani dan istirahat
sementara di Indonesia mayoritas tidak seperti itu. Dalam hal cuti tidak ada perbedaan
signifikan tetapi dalam hal prosedur di Indonesia pengajuan cuti dapat ditolak tetapi di Korea
malah pimpinan mengumumkan cuti wajib pertahunnya untuk digunakan.
Dalam hal hukuman disiplin, hukuman disiplin diselesaikan secara sendiri di
Indonesia, tetapi di Korea, selain hukuman disiplin sendiri, ada efek
tambahan seperti pembatasan kenaikan pangkat dan pengurangan gaji.
Efek tambahan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membuat efek
Kondisi Kerja
19. 19 Abdil Raulaelika Fauzan 2022
Pemerintah Korea menjalankan sistem pemberhentian dengan kehormatan. Sistem
pemberhentian dengan kehormatan merupakan pemberian uang tambahan kepada
PNS yang secara sukarela mengakhiri kedudukannya sebelum PNS tersebut
mencapai usia pensiun. Tujuan sistem ini adalah memberikan kesempatan maju ke
bidang swasta kepada PNS untuk menyesuaikan diri pada bidang swasta. Sistem
ini juga efektif dalam mengurangi anggaran pemerintah dengan merekrut PNS
yang baru sebagai ganti PNS yang lama. Sementara itu, di Indonesia tidak terdapat
sistem tersebut.
Indonesia menjalankan satu metode pembayaran uang pensiun. Sementara Korea
menjalankan dua metode pembayaran uang pensiun yaitu, uang pensiun dan uang
pensiun sekaligus. Indonesia menghitung uang pensiun hanya dengan
mempertimbangkan pangkat terakhir. Sementara Korea menggunakan metode
perhitungan uang pensiun seperti mempertimbangkan tingkat akhir dan jangka
waktu kerja. Selain itu, jika PNS Korea diberhentikan dengan tidak hormat oleh
hukum disiplin atau/dan hukum pidana, uang pensiun dipotong sampai setengah.
Sementara Indonesia tidak mempunyai sistem potong uang pensiun.
Pemberhentian
20. 20 Abdil Raulaelika Fauzan 2022
Dalam Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
(LHKASN) di Indonesia, ada beberapa kekurangan dalam
efektivitas di sistem, seperti tidak diwajibkannya pelampiran
bukti daftar harta kekayaan oleh PNS serta tidak ada sanksi
bagi PNS yang melanggar kewajiban tersebut. Sementara itu,
di Korea PNS wajib melampirkan bukti daftar harta kekayaan
serta ada sanksi bagi PNS yang melanggar kewajiban tersebut.
Selain pelaporan harta kekayaan, Korea menjalankan beberapa
sistem etika PNS seperti penjualan serta penitipan saham,
pelaporan hadiah, larangan permintaan serta bantuan
pendapatan pekerjaan, penentuan organisasi terkait dengan
pekerjaan PNS, dan sistem etika pekerjaan PNS
pemberhentian sebagai sistem prakontrol.
Etika Kerja
22. 22 Abdil Raulaelika Fauzan 2022
Budaya kerja di Korea Selatan termasuk juga PNS-nya termasuk yang baik dimana mereka
terkenal dengan budaya kerja cepat, tepat, tanggung jawab, disiplin, dan fokus sehingga
hasil dari pekerjaan menjadi sangat optimal. Masyarakat Korea, sejak dini diajarkan untuk
menyelesaikan berbagai hal dengan waktu yang singkat. Sementara di Indonesia,
perbedaan budaya di beberapa tempat mempengaruhi juga terhadap budaya kerja sehingga
setiap orang memiliki budaya kerja yang beragam.
Dalam data TI, Indeks Persepsi Korupsi Korea Selatan pada tahun 2020 berada di peringkat
ke 33 dari 180 negara dengan skor 61. Sedangkan, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada
tahun 2020 berada di peringkat ke 102 dari 180 negara dengan skor 37. Dari data tersebut
dapat menunjukkan salah satu indikator moralitas bangsa dimana Korea Selatan tergolong
bersih dari korupsi karena skor diatas 50 dinilai bersih dari korupsi.
Menurut data dari Programme for International Student Assessment (PISA) pada tahun
2018, Korea Selatan berada di posisi ke-7 dengan skor membaca 514, matematika 526, dan
sains 519 dan Indonesia di urutan ke 74 alias peringkat keenam dari bawah. Kemampuan
membaca siswa Indonesia di skor 371 berada di posisi 74, kemampuan Matematika
mendapat 379 berada di posisi 73, dan kemampuan sains dengan skor 396 berada di posisi
71.
Faktor Penyebab Perbedaan
23. KESIMPULAN
Perbedaan yang terjadi dalam proses manajemen PNS di
Indonesia dan Korea Selatan dapat dilihat bahwa dari sisi
keragaman dan demokrasi. Dari sisi keragaman, dapat
dilihat dari pemberian upah/gaji dan pemberian uang
pensiun, dimana di Indonesia hanya menjalankan satu
sistem sedangkan di Korea Selatan menjalankan dua
sistem. Sementara, dalam sisi demokrasi, di Indonesia
masih membatasi proses rekrutmen PNS pada sisi usia
sementara di Korea Selatan pembatasan usia tidak lagi
digunakan dalam proses rekrutmen PNS. Tetapi hal
tersebut dapat diterima dimana di Indonesia dari sisi
sumber daya manusianya memang belum dapat tertopang
dikarenakan angka pendidikan yang masih tergolong
23 20XX
Abdil Raulaelika Fauzan
24. REFERENSI
• Dongil, K., Erawan, I. K. P., & Mardika, I. M. (2021). Perbandingan Manajemen
Pegawai Negeri Sipil Indonesia dan Korea. Public Inspiration: Jurnal Administrasi
Publik, 6(1), 66-73.
• Jacky. (23 Mei 2022). Budaya Kerja Korea Selatan Lebih Unggul dibanding
Indonesia? Benarkah? Dari
https://www.kompasiana.com/jacky90488/628bb697f1f29860964f9712/budaya-kerja-
korea-selatan-lebih-unggul-dibanding-indonesia-benarkah
• Kriswangsa Bagus K.Y., S.Th. (24 Juli 2020). 7 Budaya dan Etos Kerja Orang Korea
Selatan. Dari https://www.finansialku.com/etos-kerja-orang-korea-selatan/
• Mayangsari, D., & Prasetya, A. (2014). Peranan Budaya Kerja Korea Selatan Dalam
Meningkatkan Kinerja Karyawan Studi Pada Karyawan PT. Cheil Jedang Indonesia,
Pasuruan. Brawijaya University.
• Transparency International (TI)
24 Presentation title 20XX