Ringkasan Dialog Nasional IGF Asia Tenggara 2021 Bali - Bahasa Indonesia (tata kelola internet / internet governance)

(IG) @IGF.ID | (E) INFO@IGF.ID | (W) IGF.ID
SUMMARY
South East Asia
Internet Governance Forum (SEA-IGF)
2021
Transformasi Digital di Asia Tenggara:
Pandemi COVID-19
Digital Transformation in Southeast Asia:
the COVID-19 Pandemic
Bali, Indonesia - 1 September 2021

ID IGF - 2021 1 September 2021
2
PEMBUKAAN /
OPENING CEREMONY

Pembicara / Speakers
I Wayan Koster (Gubernur Bali), UN Secretariat for the Internet Governance Fo-
rum - Chengetai Masango (Sekretariat PBB untuk Forum Tata Kelola Internet),
Johnny G. Plate (Menteri Komunikasi dan Informatika)
I Wayan Koster (Governor of Bali, Indonesia), UN Secretariat for the Internet
Governance Forum - Chengetai Masango (UN Secretariat for Internet Govern-
ance Forum), Johnny G. Plate (Ministry of Communication and Informatics)
Ringkasan / Summary
Transformasi dari manual ke digital menjadi salah satu cara untuk bertahan dan
pulih dari berbagai dampak pandemi COVID-19. Hal ini tentu tidak mudah untuk
kawasan Asia Tenggara yang menghadapi berbagai tantangan yang kontek-
stual, baik karena faktor ekonomi ataupun faktor geografi yang dimiliki. Bisa
mengakses dan memanfaatkan internet dan teknologi digital lainnya dengan
aman menjadi penting. Oleh karenanya, Forum Tata Kelola Internet Asia Teng-
gara 2021 yang memfasilitasi ruang-ruang diskusi dan telah mengumpulkan leb-
ih dari 700 peserta diharapkan dapat menguatkan kerja sama para pemangku
kepentingan dalam membuat kebijakan yang berkelanjutan dan inklusif.
The transformation from manual to digital is one way to survive and recover
from the various impacts of the COVID-19 pandemic. This is certainly not easy for
the Southeast Asian region which faces various contextual challenges, either due
to economic or geographical factors. Being able to access and use the internet
and other digital technologies safely is important. Therefore, the 2021 Southeast
Asia Internet Governance Forum, which facilitates space for discussions and has
gathered more than 700 participants, is expected to strengthen stakeholder col-
laboration in making sustainable and inclusive policies.
ID IGF - 2021
1 September 2021 3

I Wayan Koster (Gubernur Bali) /
(Governor of Bali, Indonesia)
Situasi pandemi COVID-19 telah memberikan
tekanan yang luar biasa pada kehidupan,
khususnya perekonomian di seluruh dunia,
termasukIndonesia.Dampakyangsangatparah
tentunya dirasakan provinsi Bali mengingat
sektor pariwisata masih menjadi andalan utama
perekonomian Bali. Dalam situasi ini, kami
percaya bahwa transformasi digital dapat hadir
menjadi solusi alternatif. Pemerintah provinsi
Bali sadar bahwa infrastruktur teknologi
informasi dan komunikasi (TIK) menjadi
hal yang sangat penting untuk memastikan
transformasi dari manual ke digital dapat
terjadi dengan baik.
Strategi keberhasilan transformasi digital tentu tidak dapat hanya mengandalkan
peran pemerintah. Skema strategi pentahelix harus dikedepankan, sehingga
keuntungan dari transformasi digital menjadi nyata dan dapat dirasakan oleh
seluruh pihak. Kebijakan tata kelola internet sangat perlu disepakati semua
pemangku kepentingan; dari pemerintah, lingkungan akademisi, sektor swasta,
media, dan masyarakat.
The COVID-19 pandemic situation has put tremendous pressure on life, especially
the economy around the world, including Indonesia. The impact is very severe
for the province of Bali considering that the tourism sector is still the main pillar
of the Balinese economy. In this situation, we believe that digital transformation
can present an alternative solution. The provincial government of Bali is aware
that information and communication technology (ICT) infrastructure is very
important to ensure that the transformation from manual to digital can occur
properly.
A successful strategy for digital transformation certainly cannot rely solely on the
role of the government. The pentahelix strategy scheme must be put forward,
so that the benefits of digital transformation become real and can be felt by all
stakeholder. Internet governance policies really need to be agreed upon by all
stakeholders; from the government, academia, private sector, media, and society.
4

Chengetai Masango (Sekretariat PBB untuk Forum
WTata Kelola Internet) / (UN Secretariat for Internet
Governance Forum)
Proses, seperti Forum Tata Kelola Internet Asia
Tenggara (SEA IGF), penting dalam memastikan
bahwa penggunaan, evolusi, dan tata kelola internet
berpusat pada manusia dan selaras dengan tujuan
pembangunan berkelanjutan yang lebih luas.
Internet mengubah cara kita melakukan pekerjaan,
pendidikan, komunikasi, dan sosialisasi. Internet
dapat membantu menyelamatkan nyawa, namun
aksesibilitas dan keterjangkauan di bagian planet
yang benar-benar membutuhkannya masih sangat
rendah, dan sebagian besar disebabkan oleh
kesenjangan digital dan ketidaksetaraan ekonomi.
Tantangan tersebut menuntut semua pemangku kepentingan untuk bekerja
sama dalam mengatasinya. SEA IGF adalah proses di mana pekerjaan seperti itu
dapat terjadi, karena dapat menginspirasi dan kemudian membentuk kebijakan
digital yang baik, yang ditargetkan untuk menghubungkan semua orang ke
internet yang dapat diakses, terjangkau, aman dan terjamin.
Processes, such as the Southeast Asia Internet Governance Forum, are important
in ensuring that internet use, evolution, and governance are human-centric and
aligned with the broader objectives of sustainable development.
The Internet transforms the way in which we approach work, education,
communication and socialization. The internet can help save lives, however
the accessibilities and affordabilities in the part of the planet that really need
them is still alarmingly low, and it is largely due to digital divides and economic
inequalities.
The challenges require all stakeholders to work together on addresing them.
The SEA IGF is a process where such work can happen, as it can inspire and
then form good digital policies, targeted at connecting all people to accessible,
affordable, safe and secure internet.
ID IGF - 2021
1 September 2021 5

Johnny G. Plate (Menteri Komunikasi dan Informatika) /
(Minister of Communication and Informatics, Indonesia)
6
Transformasi digital harus diwujudkan
melalui pengembangan infrastruktur
digital dan talenta digital, serta perumusan
kebijakan yang mendukung. Sebagai
bagian dari ekosistem Tata Kelola Internet,
Kominfo selalu mempertimbangkan
aspirasi, bahkan mencari keterlibatan
pemangku kepentingan lainnya dalam
menjalankan kebijakannya.
Indonesia terbuka untuk berkolaborasi
membahas pelindungan data internasional
dan mengusulkan empat prinsip untuk
diadopsi dalam cross-border data flow
seperti: keabsahan, keadilan, transparansi, serta timbal balik demi menciptakan
ekosistem digital yang aman dan produktif. Kami menyambut berbagai
pemangku kepentingan dalam pembuatan kebijakan, melalui konsultasi publik,
diskusi publik, serta komunikasi publik, termasuk dalam platform internasional.
Digital transformation must be realized through the development of digital
infrastructure and digital talent, as well as the formulation of supporting policies.
As part of the Internet Governance ecosystem, Ministry of Communication and
Informatics always considers aspirations, and even seeks the involvement of
other stakeholders in carrying out its policies.
Indonesia is open to collaborating to discuss international data protection
and proposes four principles to be adopted in cross-border data flow such
as: lawfulness, fairness, transparency, and reciprocity in order to create a safe
and productive digital ecosystem. We welcome a wide range of stakeholders
in policy making, through public consultations, public discussions and public
communications, including on international platforms.

DOKUMENTASI
8

Link Video Dokumentasi / Documentation Video Link
https://s.id/idigf2021-01
ID IGF - 2021
1 September 2021 9
Statistik Peserta / Participants Statistic
Hadir Online 2413 peserta
dari 44 negara
Online Attendees 2413 participants
from 44 countries
Rata-Rata Kehadiran 249 peserta online
dan 75-100 peserta langsung
Attendance Rate 249 online participants
and 75-100 onsite participants
Hadir Langsung 144 peserta
Onsite Attendees 144 participants

Panel Utama
TRANSFORMASI DIGITAL DI
ASIA TENGGARA: PANDEMI
COVID-19
DIGITAL TRANSFORMATION
IN SOUTHEAST ASIA: THE
COVID-19 PANDEMIC
10

Moderator
Timothy Marbun (Produser Eksekutif dan Pembawa Berita, Kompas TV)
Timothy Marbun (Executive Producer and News Anchor, Kompas TV)
Semuel A. Pangerapan (Direktur Jenderal Aptika, Kemenkominfo), Ismail
(Direktur Jendral SDPPI, Kemenkominfo), Usman Kansong (Direktur Jenderal
IKP, Kemenkominfo), Anang Latif (Direktur Utama BAKTI, Kemenkominfo), Foo
Chi Hsia (IMDA Singapura), Bima Laga (iDEA), Putri Alam (Google), Eva Noor
(Women in Cybersecurity, Direktur Utama Xynexis International)
Semuel A. Pangerapan (General Directorate of Aptika, Ministry of CIT Indonesia),
Ismail (General Directorate of SDPPI, Ministry of CIT Indonesia), Usman Kansong
(General Directorate of IKP, Ministry of CIT Indonesia), Anang Latif (President Di-
rector of BAKTI, Ministry of CIT Indonesia), Foo Chi Hsia (IMDA Singapura), Bima
Laga (iDEA), Putri Alam (Google), Eva Noor (Women in Cybersecurity, CEO of
Xynexis International)
Ringkasan / Summary
Pandemi COVID-19 telah mengamplifikasi dan mengakselerasi transformasi
digital di tengah-tengah masyarakat. Kunci dari era transformasi digital ini
adalah meningkatkan akses dengan membangun infrastruktur, dan literasi digital
yang juga diikuti dengan membangun etika penggunaannya dan meningkatkan
keamanan digital. Akses pada ruang digital sebagai ruang partisipasi terbuka
perlu dibuat merata, misalnya dengan mendorong keterlibatan perempuan di
sisi keamanan digital atau keterlibatan UMKM dalam ekonomi digital. Kebijakan
terkait ruang digital yang dibuat oleh pemangku kepentingan juga menjadi
penting untuk mengetahui tujuan dari transformasi digital itu sendiri, selain
bahwa ini adalah tanggung jawab bersama.
The COVID-19 pandemic has amplified and accelerated digital transformation in
society. The key to this digital transformation era is increasing access by building
infrastructure, and digital literacy which is also followed by developing ethics in
digital space and increasing digital security. Participation in digital space needs
to be made evenly, for example by encouraging the involvement of women on
the digital security side or MSMEs in the digital economy. Policies related to
digital space made by stakeholders are also important to define the purpose of
digital transformation itself, apart from that this is a shared responsibility of all
the stakeholders involved.
ID IGF - 2021
1 September 2021 11

DOKUMENTASI
12

ID IGF - 2021
1 September 2021 13

14

Sub-Tema 1 / Sub-theme 1
Infrastruktur TIK dan
Keamanan Siber
ICT Infrastructure and
Cybersecurity
ID IGF - 2021
1 September 2021 15

Sesi 1 / Session 1
Percepatan Transformasi
Digital di Asia Tenggara:
Meningkatkan Konektivitas,
Inklusi, dan Keamanan
Acceleration of Digital
Transformation in SEA:
Improving Connectivity,
Inclusion and Safety
16

Moderator
Ali Hussain (Terkait dengan Universitas Malaya)
Ali Hussain (Associated with Universitas Malaya)
Kinzang Dema (Asisten Petugas TIK, Administrasi Trashi Yangtse Dzongkhag
Bhutan), Jose Paolo Bernardo (Senior ICT Associate, Universitas Filipina), Ismail
Hakim (Instruktur Keamanan Siber Netacad)
Kinzang Dema (Asst. ICT Officer in Trashi Yangtse Dzongkhag Administration,
Bhutan), Jose Paolo Bernardo (Senior ICT Associate, Universiy of the Philip-
pines), Ismail Hakim (Cybersecurity Instructor, Netacad)
Ringkasan / Summary
Sesi ini membahas tantangan konektivitas internet, tren dan pelajaran mengenai
keamanan siber selama pandemi COVID-19, dan juga aktor-aktor di balik
ancaman digital serta tipe risiko yang dihadapi. Akibat peningkatan konektivitas,
serangan siber juga meningkat. Ancaman siber paling menonjol yang ditemukan
pada tahun 2020 di Asia Tenggara adalah email bisnis yang sudah tidak aman,
phishing, ransomware, intersepsi data e-commerce, Crimeware-as-a-Service
(CaaS), penipuan siber, dan cryptojacking. Sesi ini bertujuan untuk mengedukasi
audiens tentang memiliki pola pikir keamanan digital, khususnya terkait
keamanan informasi dan privasi data, yang harus berjalan beriringan dengan
penggunaan teknologi digital yang meningkat dalam hidup kita.
The session discussed the internet connectivity challenges, cyber security trends
and lessons during the COVID-19 pandemic, as well as actors behind the threats
and type of risks. As the result of the increase in connectivity, cybercrime attacks
are also increased. The most prominent cyber threats found in 2020 in South-
East Asia are compromised business e-mail, phishing, ransomware, e-commerce
data interception, Crimeware-as-a-Service (CaaS), cyber scams, and cryptojack-
ing. This session aimed to educate the audience on having the mindset of digital
safety, specifically on information security and data privacy, that must go hand
in hand with the increasing use of digital technology in our lives.
ID IGF - 2021
1 September 2021 17

DOKUMENTASI
18

ID IGF - 2021
1 September 2021 19

Sesi 2 / Session 2
Mendefinisikan Keamanan
Siber Yang Manusia-Sentris
selama Pandemi COVID-19 di
Asia Tenggara
Defining Human Centric Cyber
Security during Pandemic
COVID-19 in Southeast Asia
20

Moderator
Blandina Lintang Setianti (PurpleCode Collective)
Blandina Lintang Setianti (PurpleCode Collective)
Alia Yofira (Peneliti, ELSAM), Rachel Arinii (Program Manager Asia Timur dan
ASEAN, FORUM-ASIA), Prof. Vitit Muntarbhorn (Fakultas Hukum, Universitas
Chulalongkorn), Endy Bayuni (Facebook Oversight Board), Norsalimi Shaleh
(Asisten Direktur, Lembaga Nasional Keamanan Siber Malaysia)
Alia Yofira (Researcher, ELSAM), Rachel Arinii (East Asia and ASEAN Program
Manager, FORUM-ASIA), Prof. Vitit Muntarbhorn (Faculty of Law, Chulalongkorn
University), Endy Bayuni (Facebook Oversight Board), Norsalimi Shaleh (Asst.
Director, National Cyber Security Agency Malaysia)
Ringkasan / Summary
Keamanan siber menjadi isu penting yang muncul di masa Pandemi COVID-19
yang memaksa masyarakat untuk melakukan sebagian besar aktivitasnya
secara digital. Sesi ini membahas pentingnya membangun keamanan siber yang
mengutamakan perlindungan individu dan menggunakan kerangka hak asasi
manusia dan demokrasi. Kebijakan keamanan siber seharusnya tidak dipahami
sebagai alat untuk mengontrol masyarakat dengan memberikan kewenangan
yang sangat besar terhadap lembaga keamanan siber yang dapat menyebabkan
penyalahgunaan kekuasaan, penyempitan ruang kebebasan berekspresi, dan
gangguan privasi. Sesi ini juga membahas dampak kebijakan keamanan siber
terhadap demokrasi dan situasi hak asasi manusia di Indonesia dan membangun
prinsip-prinsip kebijakan keamanan siber yang berpusat pada manusia untuk
negara-negara Asia Tenggara.
Cybersecurity is an important issue that has emerged during the COVID-19 pan-
demic, which forces people to do most of their activities digitally. This session
discussed the importance of building cyber security that prioritizes individual
protection and uses the framework of human rights and democracy. Cyber secu-
rity policy should not be understood as a tool to control the public by giving very
large powers to cyber security institutions which can lead to abuse of power, the
shrinking of freedom of expression, and invasion of privacy. This session also dis-
cusses the impact of cybersecurity policies on democracy and the human rights
situation in Indonesia and establishes the principles of human-centric cyberse-
curity policies for Southeast Asian countries.
ID IGF - 2021
1 September 2021 21

DOKUMENTASI
22

ID IGF - 2021
1 September 2021 23

Sesi 3 / Session 3
School of Community
Networks: Mendukung
Pendekatan Berbasis
Komunitas untuk Mengatasi
Tantangan Kesenjangan
Digital di Indonesia
School of Community
Networks: Supporting
Community-led Approaches
to Address the Digital Divide
Challenges in Indonesia
24

Moderator:
Karlina Octaviany (Masyarakat Sipil, Indonesia)
Karlina Octaviany (Civil Society, Indonesia)
Dr. Sarbani Banerjee Belur (Masyarakat Sipil, India), Shalini A. (Masyarakat Sipil,
India), Dinita Andriani Putri (Masyarakat Sipil, Indonesia), Ressa Ria Lestari
(Masyarakat Sipil, Indonesia)
Ringkasan / Summary
PBB telah mengakui perlunya melihat akses/konektivitas internet sebagai bagian
dari hak asasi manusia. Hal ini terbukti di masa pandemi dimana masyarakat
harus bergantung pada internet untuk banyak hal. Oleh karena itu, upaya
penyediaan dan perluasan akses internet harus menggunakan pendekatan
yang berlandaskan pada nilai dan prinsip HAM yang komprehensif dan harus
menyertakan ekosistem yang mendukung pendidikan dan literasi digital.
School Of Community Networks berkontribusi dalam upaya pemberantasan
kesenjangan digital di Indonesia dengan menjadi wadah kegiatan pelatihan dan
pendampingan proses pengembangan infrastruktur internet berbasis komunitas
di pedesaan dan daerah terpencil dengan prinsip 5L: Low tech, Low energy,
Low maintenance, Low learning-curve, dan Low support.
The United Nations has acknowledged the neccessity to see internet access/
connectivity as a part of human rights. This is proven during the pandemic when
society has to rely on internet for many things. Thus, the efforts to provide and
expand internet access must use an approach based on comprehensive human
rights values and principles and must include an ecosystem that supports edu-
cation and digital literacy. School Of Community Networks contributes to efforts
to eradicate the digital divide in Indonesia by becoming a forum for training and
mentoring activities for the development process of community-based internet
infrastructure in rural and remote areas with 5L principles: Low tech, Low ener-
gy, Low maintenance, Low learning curve, and Low support.
ID IGF - 2021
1 September 2021 25

DOKUMENTASI
26

ID IGF - 2021
1 September 2021 27

Sesi 4 / Session 4
Peran TIK dan Teknologi
Lain di Asia Tenggara dalam
Pemulihan Ekonomi Pasca
COVID
The Role of ICTs and Other
Technologies in Southeast
Asia’s Post-COVID Economic
Recovery
28

Moderator:
Bart Hogeveen (Masyarakat Sipil, Australia)
Bart Hogeveen (Civil Society, Australia)
Will Nankervis (Pemerintah, Australia), Jocelinn Kang (Masyarakat Sipil,
Australia), Trisha Ray (Masyarakat Sipil, India), Aida Karazhanova (Pemerintah,
Thailand)
Will Nankervis (Government, Australia), Jocelinn Kang (Civil Society, Australia),
Trisha Ray (Civil Society, India), Aida Karazhanova (Government, Thailand)
Ringkasan / Summary
Sesi ini membahas ekonomi digital Asia Tenggara dan pemulihan ekonomi
selama COVID-19, serta mengeksplorasi peran teknologi digital di dalamnya.
Selain faktor penawaran dan permintaan, ada lima faktor yang berkontribusi pada
ekonomi digital, yakni infrastruktur, keterampilan, keamanan siber-kepercayaan-
keselamatan, strategi dan tata kelola, serta konten dan layanan. Sumber daya
manusia dipandang sebagai inti yang menggerakkan ekonomi digital, namun
inklusivitas perempuan dalam ekonomi digital masih kurang, dan bukan hanya
tentang menyediakan akses dan pendidikan, atau sekadar menyediakan
infrastruktur di daerah terpencil, tetapi kebutuhan untuk menyediakan internet
di wilayah komunal dan aman dari ancaman digital. Keterbatasan akses
broadband karena faktor ekonomi mempengaruhi keterjangkauan internet dan
memperburuk kesenjangan gender pengguna internet.
The session discussed Southeast Asia’s digital economy and economic recovery
during COVID-19. It also explored the role of digital technologies in it. Other than
supply and demand, there are five key enablers that contribute to digital econ-
omy, such as infrastructure, skill, cybersecurity-trust-safety, strategy and gov-
ernance, and content and service. Human are seen as the core that drive digital
economy, however the inclusivity of women in digital economy is lacking, and
it is not only about providing access and education, or merely about infrastruc-
ture on remote areas, but the need to provide internet in community area and
cyberspace. Limited access to broadband due to economic factors affects the
affordability of internet and is worsening internet user gender gap.
ID IGF - 2021
1 September 2021 29

DOKUMENTASI
30

ID IGF - 2021
1 September 2021 31

Sesi 5 / Session 5
Universal Acceptance atas
Nama Domain dan Alamat
Email untuk Internet yang
Lebih Inklusif dan Beragam
Secara Linguistik
Universal Acceptance of
Domain Names and Email
Addresses for a More
Linguistically Inclusive and
Diverse Internet
32

Moderator
Sarmad Hussain (Komunitas Teknis, Pakistan)
Sarmad Hussain (Technical Community, Pakistan)
Champika Wijayatunga (Komunitas Teknis, Australia), Walter Wu (Sektor Swasta,
Tiongkok), Anisone Kingsada (Pemerintah, Laos), Pensri Arunwatanamongkol
(Komunitas Teknis, Thailand)
Champika Wijayatunga (Technical Community, Australia), Walter Wu (Private
Sector, China), Anisone Kingsada (Government, Laos), Pensri Arunwatanamon-
gkol (Technical Community, Thailand)
Ringkasan / Summary
Diskusi pada sesi ini berpusat pada penerapan Universal Acceptance (UA) untuk
Email Address Internationalization (EAI). UA mempromosikan penggunaan
bahasa atau skrip lokal untuk nama domain serta alamat email, dan bertujuan
untuk menciptakan internet yang lebih inklusif. Ada alat dan aplikasi yang
sudah mendukung UA, namun tantangan datang dari implementasi Unified
Communications (UC), seperti dari sumber daya dan sumber daya teknis yang
terbatas hingga pengalaman. Ada potensi permintaan untuk Internationalized
DomainNames(IDNs)danUAdinegara-negaraASEAN.UAakanmenguntungkan
produsen dan konsumen dan sangat penting untuk eksplorasi pasar.
The discussion evolves around the implementation of Universal Acceptance
(UA) for Email Address Internationalization (EAI). UA promotes the use of local
language or scripts for domain name also email addresses, and aims to create
a more inclusive internet. There are tools and applications that already support
the UA, however the challenges come from the implementation of Unified Com-
munications (UC). The challenges range from limited resources and technical re-
sources to experiences. There’s a potential demand for Internationalized Domain
Names (IDNs) and UA in the ASEAN countries. UA will benefit producers and
consumers and is very important for the exploration of the market.
ID IGF - 2021
1 September 2021 33

DOKUMENTASI
34

ID IGF - 2021
1 September 2021 35

36

Hak Digital dan Masyarakat
Digital Rights and Society
ID IGF - 2021
1 September 2021 37

Sesi 1 / Session 1
Akuntabilitas Tata Kelola Data
Saat Pandemi
Data Governance
Accountability in the Pandemic
38

Moderator:
Arthur Glenn Mail (Country Manager Indonesia, Positium; Fellow, Open Data
Lab)
Arthur Glenn Mail (Country Manager Indonesia, Positium; Fellow, Open Data
Lab)
Vino Lucero (Jurnalis, EngageMedia), Klara Esti (Peneliti, CIPG)
Vino Lucero (Journalist, EngageMedia), Klara Esti (Researcher, CIPG)
Ringkasan / Summary
Sesi ini membahas pemanfaatan aplikasi digital contact tracing berbasis nasional
sebagai upaya penanganan penyebaran COVID-19, serta kaitannya dengan tata
kelola data, hak digital, dan privasi data. Akuntabilitas tata kelola data tidak
terlepas dari urutan penilaian kualitas proses data, yang selanjutnya berdampak
pada pengelolaan privasi data dan pemenuhan hak digital. Idealnya peraturan
seputar privasi data harus secara intrinsik tertanam ke dalam keseluruhan dasar
hukum tata kelola data yang dirancang secara nasional dan dipahami dengan
baik oleh entitas dan/atau petugas data yang terlibat dalam proses tersebut.
This session discussed the use of national-based digital contact tracing
applications as an effort to handle COVID-19 spread, and it’s relation to data
governance, digital rights, and data privacy. Data governance accountability
is inseparable from the sequence of assessing the quality of data processes,
which subsequently affects data privacy management and the fulfillment of
digital rights. Ideally the regulations around data privacy should be intrinsically
embedded into the overall data governance legal basis designed nationally and
well-understood by the entities and/or data officers involved in the process.
ID IGF - 2021
1 September 2021 39

DOKUMENTASI
40

ID IGF - 2021
1 September 2021 41

Sesi 2 / Session 2
Literasi Digital untuk
Disabilitas: Memberdayakan
Keunikan sebagai Kekuatan
Digital Literacy For Disabilities:
Empowering Uniqueness into
Strength
42

Moderator:
Akhmad Firmannamal (Sektor Swasta, Indonesia)
Akhmad Firmannamal (Private Sector, Indonesia)
Rizky Ameliah (Pemerintah, Indonesia), Laura Lazarus (Sektor Swasta,
Indonesia), Dr. Ishak Salim (Akademisi, Indonesia), Marthella Rivera R. Sirait
(Masyarakat Sipil, Indonesia)
Rizky Ameliah (Government, Indonesia), Laura Lazarus (Private Sector, Indone-
sia), Dr. Ishak Salim (Academic, Indonesia), Marthella Rivera R. Sirait (Civil Soci-
ety, Indonesia)
Ringkasan / Summary
Isu disabilitas bukan hanya milik penyandang disabilitas atau organisasi yang
mengadvokasinya saja, tetapi juga persoalan kita bersama sebagai manusia.
Harusnya tidak ada pemisah antara disabilitas dan non-disabilitas, termasuk
dalam akses internet dan memahami literasi digital seperti budayanya, dan
kecakapan, keamanan, serta etika bermedia digital. Data dari UNESCO
menunjukkan bahwa pada tahun 2020 banyak anak penyandang disabilitas
mengalami kesulitan menjalani pembelajaran jarak jauh, sedangkan penyandang
disabilitas dewasa tidak dapat mengakses pekerjaan yang layak. Permasalahan
inklusivitas dalam literasi digital, antara lain mayoritas penyandang disabilitas
yang tinggal di desa dengan pendidikan terbatas; tidak semua website/aplikasi
dapat diakses penyandang disabilitas; belum semua program literasi digital
menyasar penyandang disabilitas di desa; serta dana desa untuk pemanfaatan
dan pelatihan digital masih minim.
Disability issues don’t only belong to People with Disabilities (PWDs) or organ-
izations that advocate for them, but also our problems as human beings. There
should be no separation between disability and non-disability, including internet
access and understanding digital literacy such as culture, and skills, security, and
ethics in digital media. Data from UNESCO shows that in 2020, children with
disabilities have difficulty undergoing distance learning and adult PWDs cannot
access decent work. The challenges of inclusiveness in digital literacy, i.e. the
majority of PWDs live in villages and has limited education; not all websites/
applications can be accessed by PWDs; not all digital literacy programs target
PWDs in villages; and village funds for digital use and training are still minimal.
ID IGF - 2021
1 September 2021 43

DOKUMENTASI
44

ID IGF - 2021
1 September 2021 45

Sesi 3 / Session 3
Menetapkan Standar
Perlindungan Data Pribadi di
Tingkat Regional: Belajar dari
Tingkat Nasional dan Evolusi
Pengembangannya
Establishing a Personal Data
Protection Standard at the
Regional Level: Learning
from the National Level and
Development Evolution
Moderator:
Miftah Fadhli (Peneliti, ELSAM)
Miftah Fadhli (Researcher, ELSAM)
46

Semuel A. Pangerapan (Direktur Jenderal Aptika, Kemenkominfo), Arianne
Jimenez (Manager Kebijakan Privasi & Public, Facebook Asia Pacific), Wahyudi
Djafar (Direktur Eksekutif, ELSAM), Prof. Abu Bakar Munir (Digital Reach Asia),
Dr. Ivy Patdu (Universitas Malaya)
Semuel A. Pangerapan (General Directorate of Aptika, Ministry of CIT Indone-
sia), Arianne Jimenez (Privacy & Public Policy Manager, Facebook Asia Pacif-
ic), Wahyudi Djafar (Executive Director, ELSAM), Prof. Abu Bakar Munir (Digital
Reach Asia), Dr. Ivy Patdu (University of Malaya)
Ringkasan / Summary
Revolusi digital telah menciptakan inovasi baru dalam hal kapasitas untuk
memperoleh, menyimpan, memanipulasi, dan mengirimkan volume data secara
real time, besar dan kompleks, dalam skala besar, yang biasanya dilakukan
oleh pemerintah dan sektor swasta dengan berbagai alasan dan tujuan. Inovasi
hukum dan teknologi harus diperdebatkan dan dibingkai menjadi aturan hukum
untuk mengurangi risiko pelanggaran hak atas perlindungan privasi. Kehadiran
UU Perlindungan Data Pribadi setidaknya dapat menjawab sejumlah kebutuhan
data pribadi yang sebenarnya, dari definisi dan jenis data pribadi serta landasan
hukum dalam pemrosesannya hingga mekanisme penyelesaian sengketa
atas kegagalan perlindungan data pribadi. Beberapa negara Asia Tenggara
telah melakukan reformasi terhadap undang-undang perlindungan datanya,
seperti Malaysia (2010), Singapura (2012), Filipina (2012), dan Thailand (2019),
sedangkan di Indonesia dan Vietnam masih berlangsung.
Digital revolution has created a new innovation in terms of capacity to obtain,
store, manipulate, and transmit data volume in real time, large and complex, in
large scale. In practice, the large‐scale data is collected by both government and
private sector using various reasons and purposes. Law and technology innova-
tion should be debated and framed into a rule of law to reduce risks the violation
of rights to privacy protection. The presence of Personal Data Protection Law at
least can answer a number of actual needs of personal data, starting from the
clear definition and type of personal data also the legal ground in personal data
processing, up to the dispute settlement mechanism for the failure in personal
data protection. Several Southeast Asian countries have conducted reform to
their data protection laws, such as Malaysia (2010), Singapore (2012), Philippines
(2012), and Thailand (2019), while in Indonesia and Vietnam are still on-going.
ID IGF - 2021
1 September 2021 47

DOKUMENTASI
48

ID IGF - 2021
1 September 2021 49

Sesi 4 / Session 4
Diskusi Tanggung Jawab
Perantara: Tata Kelola Media
Sosial (penerbit vs. non-
penerbit) di Asia
Intermediary Liability
Discussion: Social Media
(Publisher vs. Non-Publisher)
Governance in Asia
50

Moderator:
Dinita Putri (Masyarakat Sipil, Indonesia)
Dinita Putri (Civil Society, Indonesia)
Shita Laksmi (Masyarakat Sipil, Indonesia), Amrita Choudury (Masyarakat Sipil,
India), Pirongrong Ramasoota (Akademisi, Thailand), Roxana Radu (Masyarakat
Sipil, Jenewa)
Shita Laksmi (Civil Society, Indonesia), Amrita Choudury (Civil Society, India),
Pirongrong Ramasoota (Academics, Thailand), Roxana Radu (Civil Society, Ge-
neva)
Ringkasan / Summary
Tanggung jawab perantara internet bukanlah topik yang mudah dan
pembahasannya juga sangat luas. Sementara pemerintah telah membuat
kebijakan dan pedoman untuk mengatur konten dan media digital, ada agenda
dan perspektif yang berbeda antara platform digital dan pemerintah dengan
garis di antaranya cukup sulit untuk dikompromikan. Platform digital harus lebih
akuntabel dan memberikan transparansi atas tindakan-tindakan yang diambil
dalam memoderasi ruang yang mereka ciptakan. Namun, moderasi konten juga
memiliki tantangan tersendiri, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan
eksploitasi tenaga kerja. Diskusi juga menyentuh topik apakah pengguna perlu
diberi kekuatan lebih untuk berpartisipasi dalam regulasi. Tantangan lainnya
adalah lintas yurisdiksi sehingga kerjasama digital sangat dibutuhkan.
Internet intermediary liability is not an easy subject and the discussion is also
very broad. While the government has provided policies and guidelines to regu-
late the digital content and media, there are different agendas and perpectives
between the digital platform and the government themselves with the lines in
between are quite hard to compromise. The digital platforms need to be held
more accountable and provide transparency of their actions in moderating their
space. However, content moderation also faces its own challenges, such as lim-
ited human resources and labor exploitation. The discussion also touched upon
the topic whether users need to be given more power to participate in the reg-
ulation. Another challenge is the cross jurisdiction and thus digital cooperation
is extremely needed.
ID IGF - 2021
1 September 2021 51

DOKUMENTASI
52

ID IGF - 2021
1 September 2021 53

Sesi 5 / Session 5
SWITCH SEA: Mendorong
Keragaman dan
Pemberdayaan Gender dalam
Kepemimpinan Teknis Industri
Internet di Asia Tenggara
SWITCH SEA: Fostering
Diversity and Gender
Empowerment in Technical
Leadership of the Internet
Industry in Southeast Asia
Moderator:
Sylvia Cadena (Komunitas Teknis, Australia)
Sylvia Cadena (Technical Community, Australia)
54

Photchanan Ratanajaipan (Masyarakat Sipil, Thailand), Nhung Phan (Masyarakat
Sipil, Vietnam), Mia Perez (Masyarakat Sipil, Filipina), Ty Sok (Masyarakat Sipil,
Kamboja), Techit Sriwichai (Komunitas Teknis, Thailand), Ngo Hai Ly (Masyarakat
Sipil, Vietnam), Gladys Lenore Lara (Komunitas Teknis, Filipina), Sreyny Neang
(Komunitas Teknis, Kamboja)
Photchanan Ratanajaipan (Civil Society, Thailand), Nhung Phan (Civil Society,
Vietnam), Mia Perez (Civil Society, Philippines), Ty Sok (Civil Society, Cambodia),
Techit Sriwichai (Technical Community, Thailand), Ngo Hai Ly (Civil Society, Vi-
etnam), Gladys Lenore Lara (Technical Community, Philippines), Sreyny Neang
(Technical Community, Cambodia)
Ringkasan / Summary
Tujuan SWITCH SEA adalah untuk mendukung internet yang terbuka, bebas,
dan aman yang responsif terhadap gender, keragaman, dan inklusi sosial.
Proyek ini mendukung pengembangan teknis, kepemimpinan dan profesional
perempuan dan staf teknis LGBTQI+ yang bekerja pada manajemen dan
operasi jaringan Internet di Vietnam, Thailand, Filipina, dan Kamboja. Mengakui
kontribusi perempuan dan LGBTQI kepada masyarakat adalah penting, tetapi
mereka menghadapi tantangan dan hambatan karena norma dan budaya yang
dianut di masyarakat. Oleh karena itu, dukungan dari keluarga dan teman sangat
diperlukan agar mereka memiliki lebih banyak kesempatan untuk belajar. Proyek
ini juga memberikan manfaat dalam hal penyediaan dukungan bahasa, karena
kendala bahasa menjadi salah satu tantangan dalam percepatan transformasi
digital.
The SWITCH SEA goal is to support an open, free and secure Internet which is
responsive to gender, diversity and social inclusion. The project supports tech-
nical, leadership and professional development of women and LGBTQI+ techni-
cal staff working on Internet network management and operations in Vietnam,
Thailand, The Philippines and Cambodia. Recognizing the women and LGBTQI
contributions to the community is important, but they face challenges and ob-
stacles because of norms and cultures held in the society. Therefore, the support
from family and friends are really essential so they will have more opportunities
to learn. This project also gives benefit in terms of providing language support,
as language barrier is one of the obstacles found in accelerating digital transfor-
mation.
ID IGF - 2021
1 September 2021 55

DOKUMENTASI
56

ID IGF - 2021
1 September 2021 57

58

Orang Muda dan
Pengembangan Inovasi
Youth and Innovation
Development
ID IGF - 2021
1 September 2021 59

Sesi 1 / Session 1
Back to the Future: “Bahasa
dan Karakter Penduduk Asli
di Era Industri 4.0”
Back to the Future:
“Indigenous Languages and
Characters in the Industry
4.0 Era”
60

Moderator:
Kadek Sonia (Indonesia)
Kadek Sonia (Indonesia)
Cokorda Rai Adi Pramarta, Ph.D (Sektor Swasta, Indonesia), Prof. Yudho Giri
Sucahyo (Sektor Swasta, Indonesia), Dr. Onno W Purbo (Komunitas Teknis,
Indonesia), Ilham Nurwansah (Sektor Swasta, Indonesia), Dr. Richard Mengko
(Akademisi, Indonesia), Dr. Sarah Andrieu (Akademisi, Perancis)
Cokorda Rai Adi Pramarta, Ph.D (Private Sector, Indonesia), Prof. Yudho Giri
Sucahyo (Private Sector, Indonesia), Dr. Onno W Purbo (Technical Community,
Indonesia), Ilham Nurwansah (Private Sector, Indonesia), Dr. Richard Mengko
(Academic, Indonesia), Dr. Sarah Andrieu (Academic, France)
Ringkasan / Summary
Diskusi berkembang seputar kebutuhan untuk memasukkan aksara dan
bahasa asli ke dalam nama domain. Idenya adalah untuk mempromosikan dan
mempertahankan bahasa dan karakter lokal dengan harapan dapat memicu
kesadaran generasi muda terhadap budaya lisan dan tulis di masa lalu.
Berbicara tentang masyarakat adat dan antropologi dalam hal keberlanjutan,
digitalisasi diperlukan untuk memperkenalkan budaya, mendukung kebebasan
berekspresi mereka, dan digunakan sebagai sumber dan sumber daya untuk
tujuan akademis atau penelitian. Kolaborasi bersama Kementerian Pendidikan
dan Riset, Kementerian Perekonomian, dan pemangku kepentingan lainnya di
Indonesia untuk mendorong penggunaan bahasa daerah sangat diperlukan.
The discussion evolved around the need to incorporate indigenous script and
language in the domain name. The idea is to promote and defend the local
language and characters in hope the effort would trigger the youth awareness
on the spoken and written culture in the past. Talking about indigenous peo-
ple and anthropology in terms of sustainability, the digitalization is needed to
introduce the culture, support their freedom of expression, and to be used as a
source and resource for academic or research purposes. Collaborations togeth-
er with the Ministry of Education and Research, Ministry of Economy, and other
stakeholders in Indonesia to promote the use of indigenous language is need-
ed.
ID IGF - 2021
1 September 2021 61

DOKUMENTASI
62

ID IGF - 2021
1 September 2021 63

Sesi 2 / Session 2
Keterampilan Computational
Thinking, Pendekatan
Manusia-sentris Menuju
Transformasi Digital
Computational Thinking Skills,
A Human-Centric Approach
Towards Digital Transformation
64

Moderator:
Irma Yuliana, ST., M.M., M.Eng (Akademisi, Indonesia)
Irma Yuliana, ST., M.M., M.Eng (Academic, Indonesia)
Prof. Valentina Dagiene (Akademisi, Lituania), Dr. Laili Farhana (Akademisi,
Malaysia), Dr. Inggriani Liem (Akademisi, Indonesia), Eka Indarto, S.T., M.Eng
(Akademisi, Indonesia), Hardika Dwi Hermawan, S.Pd., M.Sc. (ITE) (Akademisi,
Indonesia)
Prof. Valentina Dagiene (Academic, Lithuania), Dr. Laili Farhana (Academic, Ma-
laysia), Dr. Inggriani Liem (Academic, Indonesia), Eka Indarto, S.T., M.Eng (Aca-
demic, Indonesia), Hardika Dwi Hermawan, S.Pd., M.Sc. (ITE) (Academic, Indo-
nesia)
Ringkasan / Summary
Digitalisasi yang berpusat pada orang perlu memastikan bahwa masyarakat
adalah penerima manfaat utama dan memegang kendalinya. Kemampuan
ComputationalThinking(CT)memberikanalternatifmetodepemecahanmasalah
yang dapat diimplementasikan dengan menggunakan teknologi digital. CT
melibatkan strategi terintegrasi, seperti mengorganisasikan data secara logistik,
memecah masalah menjadi beberapa bagian, memikirkan pola dan model,
serta merancang dan mengimplementasikan algoritma menjadi kompetensi
baru yang perlu dicermati. CT melatih berpikir kritis lintas domain, landasan
penguasaan TIK dan literasi digital (kompetensi – penggunaan – transformasi).
Computational Thinking dapat diberikan dengan metode Unplugged beserta
infrastruktur pengembangan yang mendukungnya.
This session focused on empowering learners, especially the younger genera-
tion, to adapt to digital technology. People-centric digitalization needs to ensure
that the community is the primary beneficiary and is in charge of control. Com-
putational Thinking (CT) skills provide alternative problem-solving methods
ID IGF - 2021
1 September 2021 65

DOKUMENTASI
66

ID IGF - 2021
1 September 2021 67

Sesi 3 / Session 3
Mengukur Margin; Membentuk
Masa Depan Digital ASEAN
Measuring the Margins;
Shaping ASEAN’s Digital
Future
Moderator:
Amira Bilqis (Apjatel Indonesia)
Amira Bilqis (Apjatel Indonesia)
68

Amanda Simandjuntak (Skilvul, Impact Byte, and Markoding, Indonesia), Dr
Cyn-Young Park (Asian Development Bank, Filipina), Jayren Teo (ASEAN Youth
Organization, Singapura), Mirus Ponon (Youth ASEAN Advocate Network,
Filipina)
Amanda Simandjuntak (Skilvul, Impact Byte, and Markoding, Indonesia), Dr Cyn-
Young Park (Asian Development Bank, Philippines), Jayren Teo (ASEAN Youth
Organization, Singapore), Mirus Ponon (Youth ASEAN Advocate Network, Phil-
ippines)
Ringkasan / Summary
Sesi ini membahas situasi saat ini dengan refleksi ke dunia pasca-COVID-19
di Asia Tenggara. Kawasan ini sedang mengalami transformasi teknologi dan
digital yang disruptif dan radikal, yang memperlihatkan kesenjangan antara
penduduk yang terlibat secara digital dan penduduk lainnya. Ada kemungkinan
bahwa kesenjangan digital justru akan semakin dalam, terutama di antara
kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Peran pemuda dalam pengembangan
inovasi termasuk berupa kolaborasi untuk mengatasi area yang tertinggal dalam
inklusivitas digital dan kemudian membangun kembali dengan lebih baik dari
pandemi COVID-19; dan memahami beragam pendekatan untuk terlibat dengan
kaum muda yang rentan dan terpinggirkan untuk mempromosikan inklusi digital
secara efektif. Penting untuk mempromosikan inklusi digital bagi kaum muda
yang terpinggirkan, termasuk penyandang disabilitas, dan sekaligus perlu untuk
meningkatkan pemahaman tentang isu-isu utama dan hak-hak kaum muda yang
terpinggirkan di ASEAN atas inklusi digital.
The session addressed current situation with a reflection to the post-COVID-19
world in Southeast Asia. The region is going through a disruptive technologi-
cal and digital transformation, which exposes the divide between the digitally
engaged and the rest of the population. There is a possibility that the digital
gap will deepen rather than narrow, especially among marginalized groups. The
youth’s role in innovation development include collaborating to address areas
that are lagging in digital inclusivity and then build back better from the COV-
ID-19 pandemic; and understanding diverse approaches to engage with vulnera-
ble and marginalized youth in order to effectively promote digital inclusion. It is
important to promote digital inclusion for marginalized youth, including people
with disabilities (PWDs), and it is necessary to enhance understanding of the key
issues and the rights of marginalized youth in ASEAN to digital inclusion.
ID IGF - 2021
1 September 2021 69

DOKUMENTASI
70

ID IGF - 2021
1 September 2021 71

Sesi 4 / Session 4
Pendekatan Multi Stakeholder
untuk Percepat Komunikasi
Publik COVID-19 Melalui
Pemanfaatan Transformasi
Digital
Multi Stakeholder Approaches
to Accelerate COVID-19
Public Communication
through Utilization of Digital
Transformation
72

Moderator:
Pinka Satria Aqsa (Masyarakat Sipil, Indonesia)
Pinka Satria Aqsa (Civil Society, Indonesia)
Firdza Radiany (Masyarakat Sipil, Indonesia), Associate Professor June Tay
(Akademisi, Singapura), Rizky Ika Syafitri (Masyarakat Sipil, Indonesia), Teresa
Tan (Sektor Swasta, Singapura), Widyawati (Pemerintah, Indonesia)
Firdza Radiany (Civil Society, Indonesia), Associate Professor June Tay (Aca-
demic, Singapore), Rizky Ika Syafitri (Civil Society, Indonesia), Teresa Tan (Pri-
vate Sector, Singapore), Widyawati (Government, Indonesia)
Ringkasan / Summary
Penguatan sinergi dan kolaborasi multistakeholder untuk komunikasi kesehatan
masyarakat sangat penting. Saat menghadapi COVID-19 dan sekaligus
mengedukasi masyarakat tentang vaksinasi, perlu bekerja sama dengan
berbagi ide dan membuat konten inovatif menggunakan ICT. Beberapa strategi
yang dibahas adalah (1) menyebarluaskan konten COVID-19 yang mudah dan
tidak rumit namun juga ilmiah melalui berbagai saluran komunikasi termasuk
platform media sosial populer, dan juga mendorong partisipasi kaum muda;
(2) menggunakan momentum dan kecepatan dalam mengatasi misinformasi/
disinformasi dan berkolaborasi dengan multistakeholder (influencer, organisasi,
dll); (3) menargetkan intervensi pada unit terkecil di daerah yang percepatan
vaksinasinya paling sedikit; (4) menciptakan inovasi dalam pendidikan untuk
mengajar remaja dan anak-anak sebagai persiapan menghadapi pandemi
COVID-19.
Strengthening the synergy and the collaboration between multistakeholder for
public health communication is essential. When dealing with COVID-19 and at the
same time educating people about vaccination, it’s necessary to work togeth-
er by sharing ideas and creating innovative content using ICT. Some strategies
discussed are (1) disseminating easy and uncomplicated but also scientific COV-
ID-19 content through various communication channels including popular social
media platforms, and also encouraging the participation of youth; (2) using mo-
mentum and speed in tackling misinformation/disinformation and collaborating
with multistakeholder (influencers, organizations, etc); (3) microtargeting inter-
vention in the areas that the vaccination acceleration is the least; (4) inventing
innovations in education to teach adolescents and children as a preparation for
responses to COVID-19 pandemic.
ID IGF - 2021
1 September 2021 73

DOKUMENTASI
74

ID IGF - 2021
1 September 2021 75

Sesi 5 / Session 5
Urgensi Integrasi Relawan TIK
dengan Sistem Pendidikan
dalam Transformasi Digital di
Asia Tenggara
The Urgency of Integration
of ICT Volunteers with
Education Systems in Digital
Transformation in Southeast
Asia
76

Moderator:
Leni Fitriani, M.Kom. (Komunitas Teknis, Indonesia)
Leni Fitriani, M.Kom. (Technical Community, Indonesia)
Prof. Dr. Muhammad Ali Ramdhani (Pemerintah, Indonesia), Prof. Ts. Dr. Ali
Selamat (Akademisi, Malaysia), Dr. Ir. Bonifasius Wahyu Pudjianto, M.Eng.
(Pemerintah, Indonesia), Dr. Muhammad Said Hasibuan, M.Kom. (Akademisi,
Indonesia), Rinda Cahyana, M.T. (Akademisi, Indonesia)
Prof. Dr. Muhammad Ali Ramdhani (Government, Indonesia), Prof. Ts. Dr. Ali Se-
lamat (Academic, Malaysia), Dr. Ir. Bonifasius Wahyu Pudjianto, M.Eng. (Govern-
ment, Indonesia), Dr. Muhammad Said Hasibuan, M.Kom. (Academic, Indonesia),
Rinda Cahyana, M.T. (Academic, Indonesia)
Ringkasan / Summary
Relawan TIK di Indonesia ambil bagian dalam mempromosikan literasi
digital dalam rangka mendukung dan mempercepat transformasi digital di
bidang pendidikan. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu kunci utama
perkembangan ekonomi digital di tanah air. Kegiatan yang menyasar pelajar
dan pendidik dapat meningkatkan konten digital dan mendorong pembangunan
infrastruktur, serta memfasilitasi pengembangan industri layanan digital
di negara berkembang. Relawan TIK mampu membantu guru, dosen, atau
supervisor dalam literasi digital dan mendukung proses pendidikan. Sayangnya,
pemerintah Indonesia belum mengintegrasikan relawan TIK dalam sistem
pendidikan. Perlu disadari bahwa kolaborasi multistakeholder dengan relawan
TIK dan integrasi mereka dalam sistem pendidikan dapat membawa negara ke
pembangunan yang lebih baik.
ICT volunteers in Indonesia take part in promoting digital literacy in order to
support and accelerate digital transformation in education. This, then become
one of the key aspects of digital economy development in the country. Activities
targeting students and educators can increase digital content and encourage
the building of infrastructure, as well as facilitate the development of digital ser-
vice industries in developing countries. ICT volunteers are able to assist teachers,
lecturers, or supervisors in digital literacy and support the educational process.
Unfortunately, Indonesia government has not integrated ICT volunteers in edu-
cational system. It needs to recognize that multistakeholder collaboration with
ICT volunteers and integration of them in the education system could lead coun-
tries to better development.
ID IGF - 2021
1 September 2021 77

DOKUMENTASI
78

ID IGF - 2021
1 September 2021 79

Sesi Tambahan / Additional Sessions
Sesi 1 / Session 1
Operasionalisasi Norma Siber
di ASEAN
Cyber Norms
Operationalization in ASEAN
Moderator:
Beltsazar Krisetya (Akademisi, Indonesia)
Beltsazar Krisetya (Academic, Indonesia)
80

Farlina Said (Pemerintah, Malaysia), Fitriani(Akademisi, Indonesia), Eugene Tan
(Akademisi, Singapura), Elina Noor (Akademisi, AS), Bart Hogeveen (Akademisi,
Australia)
Farlina Said (Goverment, Malaysia), Fitriani(Academic, Indonesia), Eugene Tan
(Academic, Singapore), Elina Noor (Academic, USA), Bart Hogeveen (Academic,
Australia)
Ringkasan / Summary
Diskusi utama sesi ini menyoroti praktik norma siber di komunitas ASEAN.
Gagasan operasionalisasi norma siber di ASEAN telah diilhami oleh UNGGCE
pada tahun 2015. Ia diadopsi oleh negara-negara anggota ASEAN karena
kompatibilitasnya dengan karakter dan kebutuhan mererka. Implementasinya
dapat dilihat pada tataran kebijakan nasional dan kerangka hukum. Norma-
norma ini memberikan ruang untuk terlibat dalam kerjasama internasional
di tingkat taktis, operasional dan strategis. Namun, terkait dengan hak asasi
manusia dalam keamanan siber, negara-negara anggota ASEAN memiliki
perspektif yang berbeda, beberapa melihatnya sangat penting sementara yang
lain tidak. ASEAN benar-benar berada dalam situasi kepemimpinan yang unik di
mana ia dapat bekerja sama dan mempengaruhi trajektori norma siber di dunia.
Kini, saatnya negara-negara ASEAN menerjemahkannya ke dalam regulasi,
karena keperluan untuk memiliki kode etik serupa di dunia maya adalah untuk
memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian.
The major discussion in this session highlights the cyber norm practices in the
ASEAN community. The notion of cyber norms operationalization in ASEAN has
been inspired by the UNGGCE in 2015. It were adopted by the ASEAN member
states due to its compatibility with the characters and needs of all ASEAN coun-
tries. The implementation can be seen in the level of national policy and legal
framework. These norms provide a room to engage in international cooperation
at tactical, operational and strategic levels. However, in regards to human rights
in cyber security, ASEAN member states have different perspectives, some see
it as highly essential while others not. ASEAN is really in a unique leadership sit-
uation where it can work together and affect the cyber norm trajectory in the
world. Now, it’s the time for the countries to translate it into regulation, because
the need of having a similar code of conduct in the cyber realm is to maximize
the benefits and minimize the drawbacks.
ID IGF - 2021
1 September 2021 81

DOKUMENTASI
82

ID IGF - 2021
1 September 2021 83

Sesi 2 / Session 2
Hak-Hak Digital yang Data-
sentris: Melampaui Hak Asasi
Manusia di Ranah Digital
Data-Centric Digital Rights:
Beyond Human Rights in the
Digital Realm
84

Moderator:
Len Manriquez (Manager Program, The IO Foundation)
Len Manriquez (Program Manager, The IO Foundation)
Jean F. Queralt (Pendiri dan Direktur Utama, The IO Foundation), Maryam Lee
(Manager Program Strategis dan Kepala Proyek untuk Bisnis dan Hak Asasi
Manusia dalam Proyek Teknologi, The IO Foundation)
Jean F. Queralt (Founder & CEO, The IO Foundation), Maryam Lee (Strategic
Program Manager and Project Officer for the Business and Human Rights in
Tech Project, The IO Foundation)
Ringkasan / Summary
Realitas analog dan realitas digital tidak sama, harus ada hak digital yang
berpusat pada data di atasnya. Teknologi menjadi hal yang sangat mendasar
untuk semua yang kita lakukan, oleh karenanya penting untuk melindungi hak
asasi manusia dan entitas data. Kita bukan hanya pengguna teknologi; kita
adalah warga digital. Kita adalah data kita; apapun yang terjadi dengan data kita
juga akan mempengaruhi kita.. Hak asasi manusia dalam teknologi melampaui
jaminan teknis bahwa data kita tidak akan disalahgunakan, sehingga penting
untuk membina dan meningkatkan kepercayaan di antara para pemangku
kepentingan. Pada dasarnya, kita membutuhkan regulasi hak digital, termasuk
yang berpusat pada data
The analog reality and digital reality are not the same, there should be data
centric digital rights on it. Technology becomes so fundamental to everything
we do, therefore it is important to protect human rights and the data entity. We
are not just technology users; we are digital citizens. We are our data; whatever
happens with our data would also affect us. Human rights in technology goes
beyond technical assurance that our data is not to be abused, thus fostering and
increasing trust among stakeholders is important. Fundamentally, we need the
regulation of digital rights, including a data-centric one.
ID IGF - 2021
1 September 2021 85

DOKUMENTASI
86

ID IGF - 2021
1 September 2021 87

Sesi 3 / Session 3
Emerge Digital Futures -
Program Penjangkauan
Teknologi Remaja
Emerge Digital Futures -
Teenage Tech Outreach
Program
88

Moderator:
M. Yudha F (Akademisi, Indonesia)
M. Yudha F (Academic, Indonesia)
Yudhi Rahadian (Komunitas Teknis, Jerman), Muamar Nurdin, Lia Yuldinawati
(Akademisi, Indonesia)
Yudhi Rahadian (Technical Community, Germany), Muamar Nurdin, Lia Yuldina-
wati (Academic, Indonesia)
Ringkasan / Summary
Diskusi pada sesi ini terutama membahas tentang praktik dan upaya terbaik
dalam menciptakan talenta digital masa depan melalui program-program
inovatif dan pengembangan keterampilan baru di masa depan. Hal ini menjadi
poin penting dalam percepatan transformasi digital. Menemukan individu yang
memiliki keterampilan menjadi menantang, sementara pandemi COVID-19
telah menekankan perlunya memiliki keterampilan dan pengalaman dalam
menavigasi dunia digital yang didukung dengan TIK. Program inovatif berbasis
TIK diharapkan dapat memberikan dampak motivasional bagi remaja yang
muncul di era transformasi digital dan berpotensi menjadi pionir di daerahnya
dengan memanfaatkan TIK untuk berkontribusi pada komunitasnya sendiri.
The discussion mainly talked about best practices and efforts in creating future
digital talents through innovative programs and developing new skillset in the
future. It has become an essential point in accelerating digital transformation.
This is due to the challenge in finding individuals with the skillsets, while COV-
ID-19 pandemic has emphasized the need to have the skillsets and experience in
navigating through digital world supported with ICT. Innovative ICT-based pro-
gram are expected to give motivational impacts to adolescents as they emerge
in digital transformation era and potentially be the pioneers in their own region
by utilizing ICT to contribute to their own community.
ID IGF - 2021
1 September 2021 89

DOKUMENTASI
90

ID IGF - 2021
1 September 2021 91

Sesi 4 / Session 4
Pelatihan Pengecekan Fakta
untuk Organisasi Masyarakat
Sipil di Asia Tenggara
Fact-Checking Training for
Southeast Asia CSOs
92

Moderator:
Ryan Rahardjo (Sektor Swasta, Indonesia)
Ryan Rahardjo (Private Sector, Indonesia)
Putri Alam (Sektor Swasta, Indonesia), Trinna Leong (Masyarakat Sipil, Malaysia),
Jean Jacques Sahel (Masyarakat Sipil, Singapura)
Putri Alam (Private Sector, Indonesia), Trinna Leong (Civil Society, Malaysia),
Jean Jacques Sahel (Civil Society, Singapore)
Ringkasan / Summary
Untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang literasi media dalam
memerangi disinformasi di kawasan, Google bekerja sama dengan Forum Tata
Kelola Internet Asia Tenggara (SEA IGF) mengadakan pelatihan virtual khusus
untuk pemeriksaan fakta pada 12 Agustus 2021. Pelatihan tersebut membekali
30-40 perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil di Asia Tenggara dengan alat dan
strategi untuk memverifikasi kesalahan informasi, mengidentifikasi informasi
yang benar, dan mengatasi penyebaran informasi palsu. Sesi ini berfokus pada
misinformasi kesehatan dan menampilkan kegunaan fitur-fitur Google, serta
inisiatif untuk mengatasi masalah tersebut. Acara ini sekaligus memperkenalkan
Tular Nalar, sebuah kampanye literasi media yang bekerja sama dengan Mafindo.
Kampanye ini membangun pemikiran kritis melalui pendekatan literasi digital
dan sekaligus memerangi disinformasi.
To increase the knowledge and awareness on media literacy in combating disin-
formation in the region, Google in partnership with the Southeast Asia Internet
Governance Forum conducted a special virtual fact-checking training on August
12, 2021. The training equiped 30-40 representatives of Southeast Asia CSOs
with tools and strategies to verify misinformation, identify correct information
and address the spread of false information. The session focused on health mis-
information and showcase the value of Google’s tools, and initiative to address
the issue. This event also introduced Tular Nalar, a media literacy campaign in
collaboration with Mafindo. The campaign builds critical thinking through digital
literacy approach and at the same time combats disinformation.
ID IGF - 2021
1 September 2021 93

DOKUMENTASI
94

ID IGF - 2021
1 September 2021 95

Sesi 5 / Session 5
Peran Infrastruktur Terbuka
dan Interoperable dalam
Kesuksesan Internet
The Role of Open and
Interoperable Infrastructure in
the Internet’s Success
96

Moderator:
Adrian Wan (Komunitas Teknis, Australia)
Adrian Wan (Technical Community, Australia)
Geoff Huston (Komunitas Teknis, Australia), Farha Diba (Sektor Swasta,
Bangladesh), Sopheap Chak (Masyarakat Sipil, Kamboja)
Geoff Huston (Technical Community, Australia), Farha Diba (Private Sector,
Bangladesh), Sopheap Chak (Civil Society, Cambodia)
Ringkasan / Summary
Sesi ini membahas perluasan infrastruktur yang cepat ke berbagai arah, mulai
dari peering point dan gateway, transit dan rekayasa lalu lintas, hingga pusat
data dan layanan. Perubahan ini memberikan layanan internet yang lebih besar,
lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah; merealisasikan internet untuk semua
orang. Diskusi ini juga menyoroti sifat kritis internet dan bagaimana pemerintah
sebagai regulator memiliki kekuatan untuk membuat kebijakan yang dapat
mempengaruhi akses ke internet. Studi kasus regulasi represif di Kamboja
menunjukkan bahwa regulasi seperti itu membatasi ruang demokrasi online;
mengizinkan terjadinya pelanggaran ekspresi dan privasi online; melumpuhkan
otonomi media independen dan perusahaan teknologi; dan menghasilkan
pembatasan via National Internet Gateway (NIG).
This session discussed the rapid expansion of infrastructure in various direc-
tions, from peering points and gateways, transit and traffic engineering, to data
centers and services. These changes provide a bigger, faster, better and cheaper
internet service; make the internet for everyone. This discussion also highlighted
the critical properties of the internet and how governments as regulators have
the power to make policies that can affect access to the internet. A case study of
repressive regulations in Cambodia shows that such regulations limit the space
for online democracy; permit violations of online expression and privacy; stifle
the autonomy of independent media and technology companies; and generate
restrictions via the National Internet Gateway (NIG).
ID IGF - 2021
1 September 2021 97

DOKUMENTASI
98

ID IGF - 2021
1 September 2021 99

100
Penutupan /
Closing Ceremony

Mira Tayyiba (Sekretaris Jenderal, Kemenkominfo), Mariam F. Bharata
(Koordinator IGF Indonesia), Julianna Harsianti (MAG Global), Indriyatno
Banyumurti (MAG IGF Indonesia)
Mira Tayyiba (General Secretary, Ministry of CIT Indonesia), Mariam F. Bhara-
ta (Indonesia IGF Coordinator), Juliana Harsianti (MAG Global IGF), Indriyatno
Banyumurti (MAG Indonesia IGF)
Ringkasan / Summary
Pelaksanaan Forum Tata Kelola Internet Asia Tenggara (SEA IGF) 2021 adalah
kesempatan berharga untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar para
pemangku kepentingan untuk tata kelola internet yang lebih baik. Pandemi
COVID-19 menunjukkan kepemimpinan yang partisipatif dan kuat adalah faktor
penentu untuk melakukan transformasi digital. Hal ini terlihat utamanya dalam
perlindungan hak digital dan pembangunan akses internet secara merata yang
perlu dijamin dan dijembatani tiap negara bersama dengan para pemangku
kepentingan lainnya secara inklusif bagi semua kalangan, termasuk orang
muda, perempuan, dan disabilitas. Tata kelola internet memiliki dinamika dan
kecepatan sendiri, maka penting bagi semua pemangku kepentingan untuk
terus melakukan dialog produktif dan upaya-upaya kolaboratif dan kolektif
untuk menjawab berbagai tantangan dan ancaman yang menghadang.
The Southeast Asia Internet Governance Forum (SEA IGF) 2021 event is a valu-
able opportunity to increase synergy and collaboration among stakeholders for
better internet governance. The COVID-19 pandemic shows that participatory
and strong leadership is a determining factor for digital transformation. This can
be seen mainly in the protection of digital rights and the development of equita-
ble internet access which needs to be guaranteed and bridged by each country
together with other stakeholders inclusively, including youth, women, and dis-
abilities. Internet governance has its own dynamics and pace, so it is important
for all stakeholders to continue to carry out productive dialogues, also collabo-
rative and collective efforts to address the various challenges and threats that
lie ahead.
ID IGF - 2021
1 September 2021 101

Mariam F. Bharata (Koordinator IGF Indonesia) /
(Indonesia IGF Coordinator)
Forum Tata Kelola Internet Asia Tenggara (SEA IGF) bertujuan
untuk memetakan potensi tata kelola internet yang transparan,
akuntable, inklusif, dan profesional di kawasan Asia Tenggara.
Juga, memperluas jaringan dan memperkuat kolaborasi
para pemangku kepentingan yang dapat aktif berkontribusi
dalam membangun tata kelola internet di kawasan Asteng,
serta menyusun sejumlah rekomendasi sebagai penopang
pembangunan di kawasan dalam koridor transformasi digital
dan ekonomi internet.
The Southeast Asia Internet Governance Forum (SEA IGF) aims to map the
potential for transparent, accountable, inclusive and professional internet
governance in the Southeast Asia region. Also, expanding the network and
strengthening the collaboration of stakeholders who can actively contribute to
building internet governance in the SEA region, as well as formulating a number
of recommendations as a support for development in the region in the corridor
of digital transformation and the internet economy.
Julianna Harsianti (MAG IGF Global) / (Global IGF MAG)
Kesenjangan digital merupakan salah satu persoalan besar
dalam masa pandemi. Literasi digital bagi semua masyarakat
menjadisatukebutuhanprioritas.Diperlukanjugaperlindungan
dan kefasihan dalam keamanan digital bagi semua, terutama
pihak-pihak yang rentan mengalami perundungan.
The digital divide is one of the big problems in the pandemic.
Digital literacy for all communities is a priority need. Protection
and fluency in digital security are also needed for all, especially
those who are vulnerable to bullying.
102

Indriyatno Banyumurti (MAG IGF Indonesia) /
(Indonesia IGF MAG)
Hak akses internet merupakan bagian dari hak digital yang
terkait erat dengan kebebasan berekspresi dan privasi sebagai
hak asasi manusia dan harus bersifat inklusif dan terjangkau
sehingga bisa dinikmati oleh seluruh kalangan tanpa peduli
letak geografis, status ekonomi, gender, dan kondisi fisik.
Kaummudamenjadiaktorpentingdalamkelanjutantransformasi
digital. Dibutuhkan dialog antar generasi, transfer teknologi, dan
pengayaan pengetahuan yang terus menerus untuk mendorong
peralihan generasi.
Internet access rights are part of digital rights that are closely related to freedom
of expression and privacy as human rights and must be inclusive and affordable
so that they can be enjoyed by all people regardless of geographic location,
economic status, gender, and physical conditions.
Young people are important actors in the continuation of digital transformation.
It takes dialogue between generations, transfer of technology, and continuous
enrichment of knowledge to push forward generational transfer.
Mira Tayyiba (Sekretaris Jenderal, Kemenkominfo) /
(General Secretary, Ministry of CIT Indonesia)
Tata kelola internet memiliki dinamika dan kecepatan tersendiri.
Oleh karena itu, pemerintah harus berbagi tanggung jawab
dengan berbagai pemangku kepentingan, baik itu komunitas,
keamanan siber, akademisi, organisasi masyarakat sipil dan
industri. Kepemimpinan yang kuat juga merupakan salah satu
faktor penentu dalam suksesnya transformasi digital, karena
pelindungan terhadap hak-hak pengguna internet jelas menjadi
bagian penting dalam mewujudkan transformasi digital.
Forum Tata Kelola Internet Asia Tenggara (SEA IGF) yang
diinisiasi Pemerintah Indonesia merupakan kesempatan berharga untuk
membangun platform bersama, dalam rangka meningkatkan sinergi dan
kolaborasi antara para pemangku kepentingan di lingkungan Asia Tenggara
ID IGF - 2021

dalam membahas tata kelola internet. Hasil dari penyelenggaraan SEA IGF
dapat dijadikan referensi dalam pembentukan kebijakan tata kelola internet
yang inklusif, baik dalam tingkat nasional maupun regional.
Internet governance has its own dynamics and pace. Therefore, the government
must share responsibilities with various stakeholders, be it communities,
cybersecurity,academia,civilsocietyorganizationsandindustry.Strongleadership
is also one of the determining factors in the success of digital transformation,
because protecting the rights of internet users is clearly an important part in
realizing digital transformation.
The Southeast Asia Internet Governance Forum (SEA IGF) initiated by Indonesia
Government is a valuable opportunity to build a common platform, in order to
increase synergy and collaboration between stakeholders in Southeast Asia in
discussing internet governance. The results of the IGF SEA implementation can
be used as a reference in the formation of inclusive internet governance policies,
both at the national and regional levels.
104

DOKUMENTASI
106

ID IGF - 2021

Unduh buku Pengantar Tata Kelola
Internet di:
Download book of Introduction
to Internet Governance at:
https://s.id/book-igf
Ikuti Kelas Daring
Tata Kelola Internet di:
Join the Online Class of the
Internet Governance at:
https://s.id/course-igf
108
Tata Kelola Internet /
Internet Governance
Yuk, pahami lebih lanjut
tentang Tata Kelola Internet:

Ringkasan Dialog Nasional IGF Asia Tenggara 2021 Bali - Bahasa Indonesia (tata kelola internet / internet governance)

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Ringkasan Dialog Nasional IGF Asia Tenggara 2021 Bali - Bahasa Indonesia (tata kelola internet / internet governance)

Similar to Ringkasan Dialog Nasional IGF Asia Tenggara 2021 Bali - Bahasa Indonesia (tata kelola internet / internet governance) (20)

More from ICT Watch - Indonesia

More from ICT Watch - Indonesia (20)

Ringkasan Dialog Nasional IGF Asia Tenggara 2021 Bali - Bahasa Indonesia (tata kelola internet / internet governance)