Presentasi sidang Proposal Skripsi

1. IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 10/PUU-XVII/2020 TERHADAP KEWENANGAN KEMENTERIAN
KEUANGAN DI DALAM PENGANGKATAN KETUA DAN WAKIL KETUA
PENGADILAN PAJAK
Istikhomah
031811133049
BAB - 1 BAB - 2

2. BAB - 1 BAB - 2
PENDAHULUAN LATAR BELAKANG MASALAH
1. Keberadaan kewenangan atribusi kemenkeu sebagai lembaga kekuasaan eksekutif oleh Undang-Undang
Pengadilan Pajak menimbulkan suatu pertentangan, yaitu kewenangan kemenkeu dalam proses
pengangkatan Ketua dan Wakil Keta Pengadilan Pajak. Atas kewenangan tersebut tiga hakum Pengadilan
Pajak mengajukan judicial review atas Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) terhadap Pasal 24 ayat (1),
Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945.
2. Tidak terdapat aturan ataupun transparansi kejelasan terhadap mekanisme pengangkatan Ketua dan Wakil
Ketua Pengadilan Pajak.
3. kewenangan kemenkeu ini secara nyata atau setidak-tidaknya dapat menyebabkan terganggunya
kemandirian hakim pengadilan pajak.
4. Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan untuk memberikan batasan kewenangan kemenkeu
sebatas bersifat administrasi.

3. BAB - 1 BAB - 2
PENDAHULUAN RUMUSAN MASALAH
Batasan kewenangan Kementerian Keuangan
di dalam pengangkatan Ketua dan Wakil
Ketua Pengadilan Pajak setelah Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-
XVII/2020.
Konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 10/PUU-XVII/2020 terhadap
kemandirian Ketua dan Wakil Ketua
Pengadilan Pajak.
1 2

4. BAB - 1 BAB - 2
PENDAHULUAN TUJUAN PENELITIAN
Untuk menganalisa batasan kewenangan Kementerian Keuangan di dalam pengangkatan Ketua dan Wakil
Ketua Pengadilan Pajak setalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2020.
Untuk menganalisa konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2020 terhadap
keindependensian Ketua dan Wakil Ketua Hakim Pengadilan Pajak.

5. BAB - 1 BAB - 2
PENDAHULUAN MANFAAT PENELITIAN
Dapat memberikan manfaat dan sumbangsih perkembangan ilmu pengatahuan terutama di bidang ilmu
hukum terkait bidang perpajakan dalam hal keberadaan kewenangan kemenkeu di dalam pengangkatan
Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak serta kemandirian Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak.
- Dapat menjadi refrensi sekaligus masukan bagi praktisi hukum dalam mengambil kebijakan.
- Dapat memberikan manfaat kepada masyarakat umum unuk memahami seluk beluk keterlibatan
kemenkeu di dalam Pengadilan Pajak.
T
e
o
r
i
t
i
s
P
r
a
k
t
i
s

6. BAB - 1 BAB - 2
METODE PENELITIAN TIPE PENELITIAN
Doctrinal Research/Penelitian Hukum
Kerangka penelitian untuk know-how yang bukan
sekedar know-about.

7. BAB - 1 BAB - 2
METODE PENELITIAN PENDEKATAN MASALAH
3 Pendekatan :
Statute Approach
Conceptual Approach
Case Approach
1.
2.
3.

8. BAB - 1 BAB - 2
METODE PENELITIAN SUMBER BAHAN HUKUM
Primer
1. Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Perubahan Keempat Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan;
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. BAB - 1 BAB - 2
METODE PENELITIAN SUMBER BAHAN HUKUM
Sekunder
Buku-buku hukum, jurnal hukum, skripsi, tesis, desertasi, makalah dan komentar-komentar putusan
pengadilan.

10. BAB - 1 BAB - 2
METODE PENELITIAN PROSEDUR PENGUMPULAN BAHAN HUKUM
Mengkaji, membaca dan memahami bahan hukum yang telah
dikumpulkan.
Studi Kepustakaan

11. BAB - 1 BAB - 2
METODE PENELITIAN ANALISIS BAHAN HUKUM
Yuridis-Normatif
- Menganalisa
- Menghubungkan sumber bahan hukum dengan isu hukum

12. TERIMA KASIHA