Recommended
More Related Content
Similar to Presentasi Rizal tentang keimigrasian di Indonesia
Similar to Presentasi Rizal tentang keimigrasian di Indonesia (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (10)
Presentasi Rizal tentang keimigrasian di Indonesia
- 1. Proposal Penelitian Kajian Yuridis Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Terbatas (Wisata) Orang Asing Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Imigrasi By : Rizal Gunawan
- 2. Agenda Presentasi Latar Belakang Penelitian Identifikasi Masalah Kerangka Pemikiran Metode Pemikiran
- 3. Latar Belakang Penelitan Hukum imigrasi di Indonesia telah diatur dalam kerangka tata hukum yang memungkinkannya disejajarkan dengan aa 99% Konteks Hukum Imigrasi di Indonesia Konteks Hukum Imigrasi di Indonesia Prinsip Selective Policy Permasalahan dalam Penyalahgunaan Izin Imigrasi Permasalahan dalam Penyalahgunaan Izin Imigrasi Perlunya Penanganan Khusus hukum-hukum yang sudah ada sebelumnya. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi menjadi landasan utama yang mengatur kedudukan hukum imigrasi di Indonesia. Kebijakan pemerintah di bidang imigrasi menganut prinsip selective policy, yang berarti pemerintah memiliki wewenang untuk memilih siapa saja yang diizinkan masuk dan tinggal di wilayah Indonesia. Sebagai hasilnya, setiap orang asing yang ingin berada di wilayah Indonesia diwajibkan memiliki izin imigrasi atau izin tinggal. Prinsip Selective Policy Penyalahgunaan izin imigrasi merupakan masalah kompleks yang mencakup berbagai hal, mulai dari penggunaan visa yang tidak sesuai hingga tinggal ilegal di Indonesia. Peranan aparat penegak hukum menjadi sangat penting dalam menangani penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal imigrasi. Permasalahan dalam Penyalahgunaan Izin Imigrasi Penanganan pelanggaran izin tinggal imigrasi memerlukan penanganan khusus dan serius dari aparat penegak hukum. Kompleksitas masalah ini menuntut pendekatan yang terencana dan terkoordinasi secara efektif. Perlunya Penanganan Khusus
- 4. A B Bagaimana kebijakan penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal terbatas (wisata) Orang Asing di Kantor Imigrasi Cianjur ? Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam kebijakan penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal terbatas (wisata) Orang Asing di Kantor Imigrasi Cianjur? c Bagaimana Upaya Solusi Terhadap Hambatan yang dihadapi dalam kebijakan penegakan hukum pelanggaran Izin Tinggal Terbatas (wisata) Orang Asing ? Permasalahan Identifikasi Masalah
- 5. Kerangka Pemikitan Indonesia adalah negara hukum modern yang ciri khasnya adalah negara kesejahteraan dalam arti melindungi kepentingan seluruh rakyat. Konsep ini merupakan landasan hukum- filosofis, sebagaimana diungkapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV Teori Negara Hukum Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan, upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Teori Penegakan Hukum Penegakan hukum terhadap Orang Asing yang melanggar tindakan administratif imigrasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi yaitu tindakan administratif yang harus diberikan oleh orang yang melanggar izin tinggal yaitu membayar beban. Izin Tinggal Orang Asing
- 6. Metode Penelitan Pendekatan Penelitian Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative. Spesifikasi Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif analitis Jenis data dan Sumber Data a. Bahan hukum primer b. Bahan hukum sekunder, c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang Hasil Penelitan Metode Analisis Data Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode normatif kualitatif, dengan fokus pada penggunaan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen. Metode Pengumpulan data Penelitian ini mengikuti spesifikasi deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif