Kinerja Keuangan Daerah menjadi isu yang krusial untuk diteliti secara mendalam. Salah indikator yang dapat digunakan adalah rasio kemandirian, efektivitas dan efisiensi. Dalam materi ini juga dijelaskan apsek hukumnya

2. LATAR BELAKANG
Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa
penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta
peningkatan daya saing daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan termuat
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan
Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan
Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan
publik yang lebih baik, yaitu bukan sekedar kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah
dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah
dibelanjakan secara efektif, efektif dan ekonomis.
Propinsi Sulawesi Tengah yang memiliki potensi sumber daya yang besar, khususnya dibidang
pertambangan dan penggalian pertanian, perkebunan dan perikanan. Meskipun memiliki potensi
ekonomi yang besar, efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan APBD selama ini belum sesuai dengan
yang diharapkan. Salah satu tujuan dalam menganalisis kinerja keuangan daerah adalah untuk
mengetahui apakah kinerja keuangan daerah mengalami kenaikan atau penurunan. Tetapi secara
umum, fenomena yang terjadi adalah kinerja keuangan daerah masih belum stabil serta belum efektif
dan efisien.

3. MAKSUD DAN TUJUAN
Menyediakan Dokumen Analisis kinerja keuangan Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2015-2019.
Untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif,
efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tahun 2015-2019.
Sebagai bahan asukan bagi instansi Pemerintah Daerah provinsi Sulawesi
Tengah dalam hal pengukuran kinerja dalam pengelolaan keuangan
pemerintah daerah khususnya dengan pendekatan kinerja keuangan.

4. Dasar Hukum
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020
Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Sistematika Penyusunan
• BAB 1 PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
B. RUMUSAN MASALAH
C. MAKSUD DAN TUJUAN
• BAB 2 KAJIAN PUSTAKA
A. DASAR HUKUM
B. LAPORAN KEUANGAN
C. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
• BAB 3 METODOLOGI
A. JENIS PENELITIAN
B. LOKASI PENELITIAN
C. JENIS DAN SUMBER DATA
D. VARIABEL PENELITIAN
E. ANALISIS DATA
• BAB 4 PEMBAHASAN
A. GAMBARAN UMUM WILAYAH
B. DESKRIPSI VARIABEL
C. PEMBAHASAN
• BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

6. Jadwal Pelaksanaan Penelitian
No Kegiatan
November Desember
I II III IV I II
1
Perencanaan dan Penyusunan
Proposal Penelitian
2 Seminar Awal
3 Pengumpulan Data
4 Pengolahan Data
5 Analisis dan Interprestasi Data
6 Penyusunan Laporan Akhir
7 Seminar Akhir

7. Sumber Data
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) 2015-2019
Laporan Operasional (LO) 2015-2019
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2015-2019
Badan Pusat Statistik 2016-2020

8. Kinerja Keuangan
 Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan hasil ouput pencapaian
kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki yang
digunakan untuk pembagunan daerah yang dicamtumkan dalam laporan
anggaran dan realiassi dalam bentuk nominal maupun realisasi
pembangunan.
 Pengukuran kinerja sektor publik atau pemerintah daerah bertujuan untuk
menentukan pelayanan yang baik kepada publik.
Pasal 6 Permendari Nomor 19 Tahun 2020
Analisis Kinerja kondisi keuangan daerah meliputi:
Kemandirian keuangan, Fleksibilitas Keuangan, Solvabilitas Operasional, Solvabilitas jangka
Pendek, Solvabilitas Jangka Panjang, Solvabilitas Layanan.

9. 1 Solvabilitas Keuangan Jk. Pendek
Menunjukan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo
dalam waktu kurang atau sama dengan 12 bulan.
Rasio A =
Kas dan Setara Kas + Investasi Jk. Pendek
Kewajiban Lancar
Rasio B =
Kas dan
Setara Kas
+
Investasi Jk.
Pendek
+ Piutang
Kewajiban Lancar
Rasio C =
Aktiva Lancar + Investasi Jk. Pendek
Kewajiban Lancar
1. Menghitung Nilai Rasio
2. Menghitung Indeks Dimensi
Indeks dimensi merupakan rata-ata aritmatik dari indeks rasio-rasio pembentuknya.
Nilai Indeks =
Rasio A + Rasio B + Rasio C
3
Semakin Tinggi Nilai
Indeks/Rasio  semakin baik.
Artinya Aset Lancar yang
Dimiliki memiliki kemampuan
yang semakin tinggi dalam
memenuhi Kewajiban Lancar.
Nilai yang tinggi >1

10. 2 Solvabilitas Keuangan Jk. Panjang
Analisis ini menjelaskan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi
kewajiban jangka panjang
1. Menghitung Nilai Rasio
2. Menghitung Indeks Dimensi
Indeks dimensi merupakan rata-ata aritmatik dari indeks rasio-rasio pembentuknya.
Nilai Indeks =
Rasio A + Rasio B + Rasio C
3
Semakin Tinggi Nilai
Indeks/Rasio  semakin baik.
Artinya Aset Dimiliki memiliki
kemampuan yang semakin
tinggi dalam memenuhi
Kewajiban Jk. Panjang.
Nilai yang tinggi >1
Rasio A =
Total Aset + Investasi Jk. Pendek
Kewajiban Jk. Panjang
Rasio B =
Kas dan Setara Kas
Kewajiban Jk. Panjang
Rasio C =
Ekuitas Dana Investasi
Kewajiban Jk. Panjang

11. 3 Solvabilitas Anggaran
Solvabilitas anggaran merupakan kapasitas keuangan Pemda untuk memenuhi kebutuhan
belanja daerah dalam satu periode tertentu.
1. Menghitung Nilai Rasio
2. Menghitung Indeks Dimensi
Indeks dimensi merupakan rata-ata aritmatik dari indeks rasio-rasio pembentuknya.
Nilai Indeks =
Rasio A + Rasio B + Rasio C + Rasio D
4
Semakin Tinggi Nilai
Indeks/Rasio  semakin baik.
Artinya Pendapatan yang
diperoleh memiliki kemampuan
yang semakin tinggi dalam
memenuhi Belanja Daerah.
Nilai yang tinggi >1
Rasio A =
Total Pendapatan – DAK
Belanja – Belanja Modal
Rasio B =
Total Pendapatan – DAK
Belanja
Rasio C =
Total Pendapatan – DAK
Belanja Pegawai
Rasio D =
Total Pendapatan
Belanja

12. 4 Kemandirian Keuangan
Menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan
daerah
1. Menghitung Nilai Rasio
2. Menghitung Indeks Dimensi
Indeks dimensi merupakan rata-ata aritmatik dari indeks rasio-rasio pembentuknya.
Nilai Indeks =
Rasio A + Rasio B
2
Rasio A =
Total PAD
Total Pendapatan
Rasio B =
Total PAD
Belanja

13. 5 Fleksibiltas Keuangan
suatu kondisi pemerintah daerah dapat meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi peningkatan
komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas utang (debt capacity)
1. Menghitung Nilai Rasio
2. Menghitung Indeks Dimensi
Nilai Indeks =
Rasio A + Rasio B + Rasio C + Rasio D
4
Rasio A =
Total Pendapatan – DAK – Belanja Pegawai
Pembayaran Pokok Pinjaman+Belanja Bunga
Rasio B =
Total Pendapatan – DAK – Belanja Pegawai
Jumlah Kewajiban
Rasio C =
Total Pendapatan – DAK – Belanja Pegawai
Kewajiban Jk. Panjang
Rasio D =
Total Pendapatan – DAK
Kewajiban
Semakin Tinggi Nilai
Indeks/Rasio  semakin baik.
Nilai yang tinggi >1

14. 6 Solvabilitas Layanan
Mengukur Solvabilitas layanan dilakukan untuk menunjukan kemampuan pemerintah daerah untuk
menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat
1. Menghitung Nilai Rasio
2. Menghitung Indeks Dimensi
Rasio A =
Jumlah Ekuitas
Jumlah Penduduk
Semakin Besar
semakin Baik.
Rasio B =
Total Aset
Jumlah Penduduk
Rasio C =
Total Aset Tetap
Jumlah Penduduk
Rasio D =
Total Belanja
Jumlah Penduduk
Rasio E =
Total Belanja Modal
Jumlah Penduduk
Nilai Indeks =
Rasio A + Rasio B + Rasio C + Rasio D = Rasio E
5

15. 7 Solvabilitas Operasional
Merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban
operasional pemerintah selama periode anggaran.
1. Menghitung Nilai Rasio
2. Menghitung Indeks Dimensi
Nilai Indeks =
Rasio A + Rasio B + Rasio C
3
Rasio A =
Total Pendapatan LO-Pendapatan DAK LO
Total Beban
Rasio B =
Total Pendapatan LO - Pendapatan DAK LO
Total Beban Operasional
Rasio C =
Total Pendapatan LO
Beban Pegawai
Semakin Tinggi Nilai
Indeks/Rasio  semakin baik.
Nilai yang tinggi >1

16. PEMBAHASAN

17. Deskripsi Variabel

18. 78,133,784,938.
87
70,397,557,550.
01
225,618,566,680
.97
439,578,252,516
.97
483,939,655,799
.60
2015 2016 2017 2018 2019
Kas Dan Setara Kas
71,813,370,991.
67
108,335,895,433
.17
66,561,791,219.
17 63,266,382,356.
25
102,430,254,139
.19
2015 2016 2017 2018 2019
KEWAJIBAN LANCAR
51,855,803,437.
83
68,900,426,269.
51 63,433,269,534.
36
54,409,435,325.
79
82,917,197,367.
29
2015 2016 2017 2018 2019
Piutang
149,856,003,40
1.61
159,011,123,06
6.41
315,344,598,65
6.62
541,135,595,68
2.70
560,297,794,05
7.53
2015 2016 2017 2018 2019
Aktiva Lancar

19. 3,750,216,984,2
09.60
4,211,734,102,1
28.60
5,467,570,597,7
09.34
5,302,997,696,4
96.89
6,115,056,352,6
83.46
2015 2016 2017 2018 2019
ASET
71,813,370,991.
67
108,511,179,30
9.84
66,561,791,219.
17
63,266,382,356.
25
102,430,254,13
9.19
2015 2016 2017 2018 2019
Kewajiban
Total Kewajiban
3,678,403,613,21
7.93
4,103,222,922,81
8.76
5,401,008,806,49
0.17
5,239,731,314,14
0.64
6,012,626,098,54
4.27
2015 2016 2017 2018 2019
Ekuitas dan Investasi
2,901,587,582,553.16
3,175,692,919,654.07
3,638,342,669,181.54
3,081,148,079,297.17
4,128,153,120,869.78
2015 2016 2017 2018 2019
Pendapatan LRA
Pendapatan LRA

20. 250,986,290,000
.00
835,621,352,212
.00
955,024,431,643
.00
948,928,646,746
.00
1,207,098,898,0
01.00
2015 2016 2017 2018 2019
Pendapatan DAK - LRA
2,953,280,683,118
2,799,561,415,197
3,030,466,612,594
3,628,013,037,630
4,098,771,219,451
2015 2016 2017 2018 2019
Belanja
442,524,325,052
.00
503,973,009,625
.70
465,120,608,561
.97
459,280,934,224
.67
836,619,827,526
.07
2015 2016 2017 2018 2019
Belanja Modal
675,192,959,695.
10
957,219,280,135.
24
1,444,615,029,68
6.35
1,498,378,821,24
5.38
1,625,156,302,46
9.15
2015 2016 2017 2018 2019
BELANJA PEGAWAI

21. 2015 2016 2017 2018 2019
PENDAPATAN ASLI DAERAH
3,678,403,613,217.9
3
4,103,222,922,818.7
6
5,401,008,806,490.1
7
5,239,731,314,140.6
4
6,012,626,098,544.2
7
2015 2016 2017 2018 2019
Ekuitas dan Investasi
Ekuitas dan Investasi
2,908,778,962,7
98.95
3,228,798,486,8
24.96
4,824,140,423,1
19.88
3,605,313,978,3
84.14
4,355,223,682,0
33.42
2015 2016 2017 2018 2019
PENDAPATAN-LO
250,986,290,000.00
835,621,352,212.00
955,024,431,643.00 948,928,646,746.00
1,207,098,898,001.0
0
2015 2016 2017 2018 2019
PENDAPATAN DAK-LO

22. 2,699,131,658,88
4.39
2,903,424,419,36
2.41
3,475,414,930,09
2.68
3,446,244,561,36
5.79
3,905,654,559,11
6.70
2015 2016 2017 2018 2019
BEBAN
1,881,174,462,8
46.79
1,948,377,352,8
33.41
3,116,301,258,7
83.68
3,029,869,333,1
83.79
3,460,389,188,4
49.70
2015 2016 2017 2018 2019
BEBAN OPERASIONAL
675,192,959,695.10
682,353,531,562.00
1,176,856,677,338.5
0
1,317,721,362,383.0
0
1,318,530,690,852.0
0
2015 2016 2017 2018 2019
BEBAN PEGAWAI

23. Pembahasan

24. 1 Solvabilitas Keuangan Jk. Pendek
Tahun/
Rasio
Rasio A Rasio B Rasio C Nilai Indeks
1 2 3 4 5=(2+3+4)/3
2015 1.09 1.81 2.09 1.66
2016 0.65 1.20 1.47 1.11
2017 3.39 4.34 4.75 4.16
2018 6.95 7.81 8.55 7.77
2019 4.72 5.53 5.47 5.24

25. 2 Solvabilitas Keuangan Jk. Panjang
Tahun/
Rasio
Rasio A Rasio B Rasio C Nilai Indeks
1 2 3 4 5=(2+3+4)/3
2015 0,00 1.09 51.22 17.44
2016 0,00 0.65 37.81 12.82
2017 0,00 3.39 81.14 28.18
2018 0,00 6.95 82.82 29.92
2019 0,00 4.72 58.70 21.14

26. 3 Solvabilitas Anggaran
Tahun/
Rasio
Rasio A Rasio B Rasio C Rasio D Nilai Indeks
1 2 3 4 5 6=(2+3+4+5)/4
2015 1.06 0.90 3.93 0.98 1.72
2016 1.02 0.84 2.44 1.13 1.36
2017 1.05 0.89 1.86 1.20 1.25
2018 0.67 0.59 1.42 0.85 0.88
2019 0.90 0.71 1.80 1.01 1.10

27. 4 Kemandirian Keuangan
Tahun/Rasio Rasio A Rasio B Nilai Indeks
1 2 3 4=2/3
2015 31.19 30.64 30.91
2016 29.57 33.54 31.56
2017 26.34 31.62 28.98
2018 33.00 28.02 30.51
2019 26.42 26.61 26.52

28. 5 Fleksibiltas Keuangan
Tahun/Rasio Rasio A Rasio B Rasio C Rasio D Nilai Indeks
1 2 3 4 5 6=(2+3+4+5)/4
2015 0.00 27.51 0.00 36.91 16.10
2016 0.00 12.74 0.00 21.57 8.58
2017 0.00 18.61 0.00 40.31 14.73
2018 0.00 10.02 0.00 33.70 10.93
2019 0.00 12.65 0.00 28.52 10.29

29. 6 Solvabilitas Layanan
Tahun/
Rasio
Rasio A Rasio B Rasio C Rasio D Rasio E Nilai Indeks
1 2 3 4 5 6 7=(2+3+4+5+6)/5
2015 1,278,693.53 1,303,657.43 1,035,062.04 1,026,624.94 153,831.13 959,573.81
2016 1,404,388.49 1,441,528.04 1,143,309.83 958,191.14 172,492.19 1,023,981.94
2017 1,820,774.46 1,843,213.61 1,455,962.48 1,021,623.26 156,800.29 1,259,674.82
2018 1,740,520.09 1,761,535.75 1,452,264.81 1,205,143.78 152,562.73 1,262,405.43
2019 1,968,756.00 2,002,295.45 2,002,295.45 1,342,089.18 273,940.25 1,517,875.26

30. 7 Solvabilitas Operasional
Rasio B Rasio A Rasio B Rasio C Rasio D Nilai Indeks
1 2 3 4 5 6=(2+3+4+5)/4
2015 0.98 1.41 3.94 1.08 1.85
2016 0.82 1.23 3.51 1.11 1.67
2017 1.11 1.24 3.29 1.39 1.76
2018 0.77 0.88 2.02 1.05 1.18
2019 0.81 0.91 2.39 1.12 1.30

31. Kesimpulan