Perlindungan konsumen

2. KONSUMEN ADALAH SETIAP ORANG YANG
MEMAKAI BARANG DAN ATAU JASA YANG
TERSEDIA DALAM MASYARAKAT, BAIK BAGI
KEPENTINGAN DIRI SENDIRI, KELUARGA,
ORANG LAIN, MAUPUN MAKLUK HIDUP LAIN
DAN TIDAK UNTUK DIPERDAGANGKAN.

3. SETIAP ORANG PERSEORANGAN ATAU BADAN
HUKUM, BAIK YANG BERBENTUK BADAN HUKUM
MAUPUN BUKAN BADAN HUKUM YANG DIDIRIKAN DAN
BERKEDUDUKAN ATAU MELAKUKAN KEGIATAN DALAM
WILAYAH HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
BAIK SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA MELALUI
PERJANJIAN MENYELENGGARAKAN KEGIATAN USAHA
DALAM BERBAGAI BIDANG EKONOMI.

4. BARANG ADALAH SETIAP BENDA BAIK
BERWUJUD MAUPUN TIDAK BERWUJUD,
BAIK BERGERAK MAUPUN TIDAK
BERGERAK, DAPAT DIHABISKAN MAUPUN
TIDAK DAPAT DIHABISKAN, YANG DAPAT
UNTUK DIPERDAGANGKAN, DIPAKAI,
DIPERGUNAKAN, ATAU DIMANFAATKAN
OLEH KONSUMEN.

5. JASA ADALAH SETIAP LAYANAN YANG
BERBENTUK PEKERJAAN ATAU PRESTASI
YANG DISEDIAKAN BAGI MASYARAKAT
UNTUK DIMANFAATKAN KONSUMEN.

6. SEGALA UPAYA YANG MENJAMIN ADANYA
KEPASTIAN
HUKUM UNTUK MEMBERI PERLINDUNGAN
KEPADA KONSUMEN

8.  Menyeimbangkan Serta Membangun Pemberdayaan
Konsumen, Dengan Mengangkat Harkat Dan Martabat
Konsumen Melalui Cara Meminimalisir Efek Dan Akses
Negatif Pemakaian Barang Dan Jasa;
 Meningkatkan Kesadaran Pelaku Usaha Agar Bersikap
Wajar, Jujur Serta Bertanggung Jawab Serta Menyediakan
Barang Atau Jasa Yang Berkualitas;
 Menciptakan Kerangka Dan Sistem Perlindungan
Konsumen Yang Mengandung Unsur Kepastian Hukum,
Kebebasan Informasi Serta Akses Memperoleh Informasi.
 Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Perlindungan Konsumen Dalam Pelaksanaannya Didukung
Oleh Seluruh Komponen Masyarakat Perlindungan
Konsumen Termasuk Oleh Lembaga Perlinduingan
Konsumen.

9.  Asas Manfaat; mengamanatkan bahwa segala upaya dalam
penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat
sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara
keseluruhan,
 Asas Keadilan; partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara
maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku
usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya
secara adil,
 Asas Keseimbangan; memberikan keseimbangan antara kepentingan
konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun
spiritual,
 Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; memberikan jaminan atas
keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalarn penggunaan,
pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau
digunakan;
 Asas Kepastian Hukum; baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati
hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan
konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

10. Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Hak-
hak Konsumen adalah :
 Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta
jaminan yang dijanjikan;
 Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa;
 Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau
jasa yang digunakan;
 Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

11.  Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
 Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif;
 Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian,
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
 Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya.

12.  Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen,
Kewajiban Konsumen adalah :
 Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi
keamanan dan keselamatan;
 Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang
dan/atau jasa;
 Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
 Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan
konsumen secara patut.

13. Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan
Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah :
 Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi
keamanan dan keselamatan;
 Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang
dan/atau jasa;
 Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
 Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa
perlindungan konsumen secara patut.

14. Ciri Konsumen Mandiri adalah :
 Sadar akan harkat dan martabat konsumen, mampu untuk
melindungi diri sendiri dan keluarganya;
 Mampu menentukan pilihan barang dan jasa sesuai
kepentingan, kebutuhan, kemampuan dan keadaan yang
menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan konsumen
sendiri;
 Jujur dan bertanggungjawab;
 Berani dan mampu mengemukakan pendapat, serta
berani memperjuangkan dan mempertahankan hak-
haknya;
 Berbudaya dan sadar hukum perlindungan konsumen;

15.  Kritis terhadap iklan dan promosi dan jangan mudah terbujuk;
 Teliti sebelum membeli;
 Biasakan belanja sesuai rencana;
 Memilih barang yang bermutu dan berstandar yang
memenuhi aspek keamanan, keselamatan,kenyamanan dan
kesehatan;
 Membeli sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan;
 Perhatikan label, keterangan barang dan masa kadaluarsa;

16. SETIAP ORANG PERORANGAN ATAU BADAN
USAHA; BERBENTUK BADAN HUKUM
MAUPUN BUKAN BADAN HUKUM YANG
DIDIRIKAN DAN BERKEDUDUKAN ATAU
MELAKUKAN KEGIATAN DALAM WILAYAH
HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA, BAIK
SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA MELALUI
PERJANJIAN MENYELENGGARAKAN
KEGIATAN USAHA DALAM BERBAGAI BIDANG
EKONOMI.

17.  Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan
kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau
jasa yang diperdagangkan;
 Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan
konsumen yang beritikad tidak baik;
 Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam
penyelesaian hukum sengketa konsumen;
 Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara
hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh
barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

18.  Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
 Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,
perbaikan dan pemeliharaan;
 Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif;
 Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau
jasa yang berlaku;
 Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau
garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
 Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian
akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa
yang diperdagangkan;
 Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan
perjanjian.

19. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang
telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh
pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan / atau perjanjian
yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
Klausula Baku aturan sepihak yang dicantumkan dalam kwitansi, faktur /
bon, perjanjian atau dokumen lainnya dalam transaksi jual beli yang sangat
merugikan konsumen.
Dengan pencantuman Klausula Baku posisi konsumen sangat lemah / tidak
seimbang dalam menghadapi pelaku usaha.

20. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa Klausula Baku
yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian dilarang bagi
pelaku usaha, apabila dalam pencantumannya mengadung unsur-unsur
atau pernyataan sebagai berikut :
 Pengalihan tanggungjawab dari pelaku usaha kepada konsumen;
 Pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli
konsumen;
 Pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang yang dibayarkan atas barang
atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 Pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung
maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang
berkaitan dengan barang yang dibeli secara angsuran;
 Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau
pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen;
 Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau
mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 Tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan
atau lanjutan dan / atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh
pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 Konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak
tanggungan, hak gadai, hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh
konsumen secara angsuran;

21. Contoh Klusula Baku yang dilarang Undang-Undang Perlindungan
Konsumen antara lain sebagai berikut :
 Formulir pembayaran tagihan bank dalam salah satu syarat yang harus
dipenuhi atau disetujui oleh nasabahnya menyatakan bahwa “ Bank tidak
bertanggung jawab atas kelalaian atau kealpaan, tindakan atau
keteledoran dari Bank sendiri atau pegawainya atau koresponden, sub
agen lainnya, atau pegawai mereka ;
 Kwitansi atau / faktur pembelian barang, yang menyatakan :
"Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan" ;
"Barang tidak diambil dalam waktu 2 minggu dalam nota penjualan
kami batalkan" ;

22. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan
informasi suatu barang dan/atau jasa, untuk menarik minat
beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan atau
sedang diperdagangkan.
Iklan adalah salah satu bentuk promosi yang dipublikasikan
melalui media cetak, elektronik dan media luar ruang untuk
menyampaikan pesan kepada masyarakat dengan tujuan
memperkenalkan atau memperbesar volume penjualan
barang dan/atau jasa milik pemasang iklan

23.  Lengkap, benar, jujur dan tidak menyesatkan
 Tidak merendahkan martabat bangsa, negara,
agama, susila, adat, budaya, suku dan golongan
 Dijiwai azas persaingan sehat.

24. DALAM BERPROMOSI DAN BERIKLAN DILARANG MEMBERIKAN
INFORMASI YANG :
 Menyesatkan, membingungkan, mengelabui konsumen mengenai :
 Harga atau tarif, kegunaan suatu barang dan/atau jasa, kondisi,
tanggungan jaminan atau hak ganti rugi, bahaya penggunaan
barang dan/atau jasa.
 Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan.
 Mengandung janji yang belum pasti, menggunakan kata yang
berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko
atau efek samping tanpa keterangan yang lengkap.
 Mengeksploitasi kejadian, keahlian seseorang tanpa ijin.
 Menawarkan dengan cara memaksa atau cara lain yang dapat
menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap
konsumen.
 Memberikan hadiah barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan janji,
mengganti hadiah tidak setara dengan yang dijanjikan.

25.  Cara jual obral, lelang dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen :
 Menyatakan bahwa barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah
telah memenuhi standar mutu tertentu, tidak mengandung cacat
tersembunyi.
 Tidak berminat menjual barang yang ditawarkan, tidak
menyediakan barang dan/atau jasa jumlah tertentu dan/atau
jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain
 Menaikkan harga barang dan/atau jasa sebelum melakukan
obral.

26. Apa yang dimaksud dengan Label ? label adalah setiap keterangan mengenai
barang yang dapat berupa gambar, tulisan atau kombinasi keduanya atau bentuk
lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta
informasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
yang disertakan pada produk, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau
merupakan bagian kemasan
Kegunaan Label adalah memberikan infomasi yang benar,jelas danlengkap baik
mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukan mengenai
barang yang diperdagangkan
Label Bagi Konsumen adalah Konsumen akan memperoleh informasi yang
benar, jelas dan baik mengenai kuantitas, isi, kualitas mengenai barang / jasa
beredar dan dapat menentukan pilihan sebelum membeli atau mengkonsumsi
barang dan jasa
Bagaimana Kewajiban Pelaku Usaha mencantumkan Label? Pelaku Usaha
yang memproduksi atau memperdagangkan dan atau memasukkan barang di
atau ke pasar dalam negeri wajib mencantumkan label dalam dan atau luar
kemasan. Pencantuman label di kemasan dilakukan sedemikian rupa sehingga
tidak mudah lepas, tidak mudah luntur atau rusak, letaknya mudah untuk dilihat
dan dibaca

27. Isi Label :
Nama barang;
Ukuran;
Berat, isi bersih, netto;
Komposisi;
Aturan pakai;
Tanggal kadaluarsa;
Akibat sampingan;
Nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan untuk
penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

28. Apa yang harus tercantum pada Label Makanan :
Nama makanan/nama produk;
Komposisi/daftar ingredien;
Berat, isi bersih, netto;
Nama dan Alamat Pabrik/Importir;
Nomor Pendaftaran;
Kode Produksi;
Tanggal Kadaluarsa;
Petunjuk atau Cara Penyimpanan;
Petunjuk atau Cara Pengunaan;

29. Wajib Label Untuk Setiap orang yang memproduksi atau memasukan
pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan
wajib mencantumkan label, di luar atau di dalam kemasan pangan dan
menggunakan Bahasa Indonesia
Wajib Mencamtumkan Nama dan Alamat untuk Pelaku usaha yaitu
produsen pangan, importir, pengedar produk pangan. Hal ini bertujuan agar
konsumen dapat memperoleh informasi yang lengkap, yaitu baik importir
pangan yang bersangkutan
Ketentuan lebih lanjut mengenai Label dapat dilihat pada :
Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Pasal 30 s/d 33
Undang-undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
Peraturan Pemerintah No. 69 tentang Label dan Iklan Pangan