Penganggaran di sektor kesehatan merujuk pada proses perencanaan, alokasi, dan penggunaan dana dalam konteks pelayanan kesehatan. Pengelolaan anggaran yang baik menjadi krusial untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang cukup dan efisien dalam menyediakan layanan kesehatan kepada masyarakat. Penganggaran di sektor kesehatan memiliki dampak besar pada penyediaan layanan kesehatan, peningkatan aksesibilitas, dan hasil kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Manajemen anggaran yang baik memungkinkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya yang terbatas namun sangat penting.

1. PENGANGGARAN DI
SEKTOR KESEHATAN
MATA KULIAH AKUNTANSI KESEHATAN
SEMESTER 3
DOSEN PENGAMPU : SAFIRINA AULIA RAHMI, S.K.M.,M.KES
PERTEMUAN KE 9 DAN 10

2. PEMBIAYAAN
PENGANGGARAN

3. Mama minta
duit
Mau beli
apa?
Baju
seragam
Untuk
siapa
Saya dan
adik
Berapa
harganya
Berapa isi
dompet?
Pinjam, jual
perhiasan?
1. Perencanaan
(Program Planning)
2. Sasaran/
target
3. Perhitungan
biaya/ costing
4. Akuntansi
(accounting)
GAK
CUKUP
5. Pembiayaan
(Financing)
 Harga
baju
 Transport
 Jajan
6. Penganggaran
(budgeting)
Lihat dan
periksa
bajunya
7. evaluasi

4. • Rencana rinci yang mencakup pengeluaran
dan penerimaan keuangan
• Tujuan  merencanakan dan mengendalikan
pengeluaran untuk menjaga stabilitas
Anggaran
(budget)
• Proses penyusunan, perencanaan, dan
pengelolaan anggaran
• Pembuatan Keputusan strategis terkait
pengalokasian sumber daya keuangan
Penganggaran
(budgeting)
Jadi, dapat dikatakan bahwa anggaran adalah hasil akhir dari proses
penganggaran. Penganggaran melibatkan seluruh proses perencanaan
dan manajemen keuangan, sedangkan anggaran adalah dokumen atau
rencana tertulis yang menggambarkan alokasi anggaran
sesungguhnya untuk suatu periode waktu.

5. KOMPONEN SEKTOR KESEHATAN
Siapapun yang menyediakan “layanan kesehatan”
Pihak yang mengalirkan dana untuk membiayai
“layanan kesehatan”
Kegiatan- kegiatan dari siapapun yang menyediakan
input bagi “layanan kesehatan”
Mediator, perencana dan pengatur keuangan yang
mengendalikan “layanan kesehatan
Kegiatan-kegiatan dari organisasi yang memberikan
“layanan kesehatan”

6. BAGAIMANA KETERKAITAN
ANTARA SITUASI PEMBIAYAN
KESEHATAN DENGAN REFORMASI
DI SEKTOR KESEHATAN???

7. TIMBULNYA REFORMASI
SEKTOR KESEHATAN
Peningkatan biaya kesehatan
Peningkatan harapan penduduk
Terbatasnya kemampuan sumber daya
Skeptisme terhadap gagasan-gagasan konvensional

8. REFORMASI SEKTOR
KESEHATAN
• Upaya signifikan untuk meningkatkan
kinerja pelayanan kesehatan
Dimensi
reformasi
kesehatan
berkaitan
erat
dengan:
• Jumlah dan aspek dalam sistem
pelayanan kesehatan yang dirubah
• Seberapa radikal perubahan yang
dibuat dibanding dengan praktek
masa lalu

9. Langkah-Langkah reformasi
sektor kesehatan
Perumusan masalah
Analisis penyebab dan akibat
Ide baru, berfikir kedepan, proses mendesain
Political will dan political skill (strategi dan membangun koalisi
yang kuat dari awal sampai implementasi)
Penerapan  kepemimpinan yang merubah paradigma lama

10. PROSES PENDEKATAN PERENCANAAN
PENDEKATAN
POLITIK
PROSES
TEKNOKRATIS
PARTISIPATIF
PROSES TOP DOWN
dan BOTTOM-UP
Pemilihan presiden/
kepala daerah
menghasilkan
rencana
pembangunan hasil
proses politik,
khususnya
penjabaran visi dan
misi dalam RPJMN/
RPJMD
Menggunakan metode
dan kerangka berpikir
ilmiah oleh Lembaga
atau satuan kerja
yang secara
fungsional bertugas
untuk itu
Dilaksanakan dengan
melibatkan seluruh
stakeholders antara
lain melalui
MUSRENBANG
Dilaksanakan menurut
jenjang pemerintahan

11. PENTINGNYA PENYUSUNAN RENCANA
ANGGARAN
Setiap kegiatan harus didahului
dengan perencanaan yang baik,
dan pelaksanaan kegiatan tersebut
terdapat anggaran yang
dibutuhkan
Kegiatan yang dilakukan,
semuanya harus inline dengan
tujuan Pembangunan nasional dan
Pembangunan daerah
Anggaran yang disusun harus
mengacu kepada program program
prioritas nasional, program
priototas kementrian/ Lembaga,
RPJMD, kegiatan strategis daerah

12. REGULASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
UU
PER
MEN
KEU
PER
MEN
KEU
UU
UUD
45 UU PP
PER
MEN
KEU
KEP.
DIRJEN
PB
UUD 1945
Pasal
2,23,31,33
UU 17/ 2003
tentang
Keuangan
Negara
UU 2//2004
ttg SPPN
UU NO.1 TH
2004 tentang
Pebendaharaan
Negara
PP 90/2010 ttg
Penyusunan RKA
K/L
Permenkeu ttg
Standar Biaya
Masukan TA
Permenkeu ttg
Juksunah RKA K/L
&Pengesahan
DIPA
Permenkeu ttg
standar biaya
keluaran TA
Kep.Dirjenbend
Kep-211/PB/2018
ttg kodefikasi
Segmen Akun

13. Visi dan Misi yang
hendak dicapai
Tujuan merupakan
penjabaran lebih
lanjut dari visi misi
(RPJMN)
Program penjabaran
kebijakan K/L dalam
bentuk Upaya yang
berisi satu atau
beberapa kegiatan
Kegiatan  (input)
untuk menghasilkan
keluaran (output)
dalam bentuk
barang/jasa
Sasaran Kinerja
Output Outcomes

14. Penganggaran Berbasis Kinerja
Outcome Output Proses Input
Kondisi yang
ingin
diwujudkan/
dicapai
Apa yang
dihasilkan
Kegiatan untuk
menghasilkan
output
Sumber daya
untuk
melakukan
kegiatan