PPT marakuliah hukum

1. PENDAHULUAN
HUKUM PIDANA
DWI AFRIMETTY
FAUZI ABDILLAH

2. MATERI YANG AKAN DI BAHAS
1. Definisi,
2. Tujuan, fungsi, sifat,
3. Sumber, jenis-jenis,
4. Sejarah singkat hukum pidana

3. KOMPETENSI
MAHASISWA SETELAH MEMPELAJARI MATERI MAMPU :
1. Mendeskripsikan Definisi Hukum Pidana,
2. Menjelaskan tujuan, fungsi, sifat,
3. Mengklafikasikan sumber, jenis-jenis,
4. Mendeskripsikan Sejarah singkat hukum pidana

4. PROLOG
• Hukum Pidana mempunyai beberapa arti
• Hal ini disebabkan karen para sarjana hukum mempunyai pendapat yang
berbeda-beda
• Disebabkan juga tidak mudahnya dalam memberikan defenisi hukum pidana ini

5. DEFENISI HUKUM PIDANA
• W.L.G Lemaire hukum pidana sebagai hukum yang terdiri dari norma-
norma berisi keharusan dan larangan, dibentuk oleh pembentuk undang-
undang serta telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman
berupa penderitaan yang bersifat khusus.
• Mezger hukum pidana yakni aturan-aturan hukum yang mengikat suatu
perbuatan tertentu dan memenuhi syarat-syarat tertentu dan memiliki
pidana.

6. • Moeljatno hukum pidana dapat dilihat sebagai bagian dari keseluruhan
hukum yang berlaku di suatu negara dan memuat dasar-dasar tentang
mengenai apa-apa yang tidak boleh dilakukan, larangan serta ancaman
melakukannya.

7. • Menurut penulis asal Belanda, Derkje Hazewinkel-Suringa, terdapat beberapa batasan yang
dapat mendefinisikan hukum pidana, yaitu:
1. Terdapat perintah dan larangan di mana atas pelanggaran perintah dan larangan tersebut telah
ditentunkan ancaman sanksi yang ditetapkan oleh lembaga negara berwenang.
2. Terdapat aturan-aturan yang menentukan bagaimana atau dengan alat apa negara dapat memberikan
reaksi pada mereka yang melanggar aturan-aturan tersebut.
3. Terdapat kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan tersebut pada waktu
tertentu di wilayah negara tertentu.

8. TUJUAN HUKUM PIDANA
• Erdianto, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang
perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat
dan negara dengan perimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di
satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.
• Yang dilindungi oleh hukum pidana bukan saja individu, tetapi juga negara,
masyarakat, harta benda individu

9. • Wirjono Prodjodikoro, tujuan hukum pidana yaitu:
1.untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara
menakuti orang banyak maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah
melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi.
2.untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka
melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat
bagi masyarakat. (Erdianto, 2014: 35).
• Remelink, tujuan hukum pidana adalah untuk menegakkan tertib hukum,
melindungi masyarakat hukum.

10. TUJUAN HUKUM PIDANA KLASIK DAN MODERN
• Aliran klasik dalam hukum pidana berpijak pada tiga tiang.
1. Asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa undang-undang,
tidak ada perbuatan pidana tanpa undang- undang dan tidak ada penuntutan
tanpa undang-undang.
2. Asas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana
yang dilakukannya dengan sengaja atau kesalahan.
3. asas pembalasan yang sekuler yang berisi bahwa pidana secara konkret tidak
dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat,
melainkan setimpal dengan berat-ringannya perbuatan yang dilakukan.

11. TUJUAN HUKUM PIDANA ALIRAN MODERN
• Melindungi masyarakat dari kejahatan.
• Tujuan ini berpegang pada postulat le salut dupeopleestlasupremeloi yang
berarti hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat.
• Aliran modern juga disebut aliran positif karena mencari sebab kejahatan
menggunakan metode ilmu alam dengan maksud mempengaruhi pelaku
kejahatan secara positif sejauh dapat diperbaiki.

12. FUNGSI HUKUM PIDANA
• Menurut Vos, fungsi hukum pidana adalah untuk melawan kelakuan-kelakuan
yang tidak normal.
• Hart mengatakan bahwa fungsi hukum pidana adalah untuk menjaga
keteraturan dan kesusilaan umum serta melindungi warga dari apa yang disebut
asusila atau yang merugikan dan untuk memberikan perlindungan atas
eksploitasi dari pihak lain, khususnya bagi mereka yang lemah karena masih
muda, lemah fisik, pikiran atau pengalaman.

13. • Hukum pidana memiliki fungsi ganda.
1. Fungsi primer sebagai sarana penagngulangan kejahatan yang rasional (sebagai
bagian politik kriminal)
2. Fungsi sekunder, ialah sebagai sarana pengaturan tentang kontrol sosial
sebagaimana dilaksanakan secara spontan atau secara dibuat oleh negara dengan
alat perlengkapannya.
• Dalam fungsi yang kedua ini tugas hukum pidana adalah policing the police, yakni
melindungi warga masyarakat dari campur tangan penguasa yang mungkin
menggunakan pidana sebagai sarana secara tidak benar.

14. • Menurut Hiariej, fungsi hukum pidana dibagi atas fungsi umum dan fungsi
khusus.
Fungsi umum hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban umum.
Fungsi khusus hukum pidana, selain melindungi kepentingan hukum juga
memberi keabsahan bagi negara dalam rangka menjalankan fungsi melindungi
kepentingan hukum.
 Terkait fungsi khusus hukum pidana, yang dilindungi tidak hanya kepentingan
individu tetapi juga kepentingan masyarakat dan kepentingan negara.

15. SIFAT HUKUM PIDANA
• Hukum Pidana mrupakan bagian dari hukum public
• Sebagian kaidah-kaidah dalam hukum pidana bersifat hukum public
• Memiliki sanksi istimewa karena sifatnya yang keras yang melebihi sanksi di
bidang hukum lain, berdiri sendiri
• Ketentua hukum pidana memang bersifat public dan dimaksudkan untuk
melindungi kepentingan umum
• sifat dalam hukum pidana adalah bersifat publik dan mengatur hubungan antara
warga masyarakat dengan negara.

16. • Dalam menentukan kaidah-kaidah dalam hukumnya, hukum pidana juga memiliki karakteristik
sendiri.
• Hukum pidana tidak memiliki kaidah sendiri melainkan mengambil kaidah-kaidah dalam hukum lain
seperti hukum tata negara, hukum perdata, dan sebagainya.
• Hukum pidana dalam hal sebagai alat kontrol sosial juga cenderung memiliki sifat subsider (bersifat
pengganti) yang mana hukum pidana hendaknya berlaku atau dipergunakan apabila usaha-usaha
melalui hukum lain dianggap kurang memadai.

17. SUMBER HUKUM PIDANA
• Sumber Hukum Pidana :
1. KUHP
2. Diluar KUHP
3. Hukum Internasional
4. Yurisprudensi
5. Doktrin
6. Hukum Adat
7. Ilmu Hukum Pidana; tetapi bukan merupakan hukum

18. JENIS-JENIS HUKUM PIDANA
1. Hukum Pidana Umum
2. Hukum Pidana Khusus

19. HUKUM PIDANA UMUM
• Mengacu pada hukum pidana yang berlaku untuk setiap masyarakat
(berlaku terhadap siapapun tanpa mempedulikan golongan, status, dan
• Sumber hukum pidana jenis ini adalah bersumber dari Kitab Undang-
(KUHP) baik KUHP tentang ketentuan umum, KUHP kejahatan, serta KUHP

20. HUKUM PIDANA KHUSUS
• Merujuk pada aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum
pidana umum serta berlaku khusus bagi orang-orang tertentu.
• Menyimpang dari hukum pidana umum maksudnya ketentuan tersebut
hukum tertentu dan hanya mengatur tentang perbuatan tertentu.

21. SEJARAH HUKUM PIDANA

22. PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA KEARAH HUKUM
PUBLIK
A. Hukum Pidana bersifat perdata
• Pra sejarah : suatu tindakan/perbuatan hanya dipandang sebagai suatu tindakan
merusak atau merugikan kepentingan orang lain ; pembalasaan ; tidak hanya
kewajiban pribadi, tp meluas jadi kewajiban keluarga.
• Pembalasan diwariskan sampai tujuh turunan (veete).
• Tindakan balas membalas disebut juga sebagai berdasarkan ASAS TALIO(Ius
Talionis=hukum balas membalas)
• Pembalasan demi kepuasan perasaannya daan demi kembalinya keseimbangan
dalam dirinya.

23. B. Perkembangan kearah sifat hukum publik
• Kejahatan dan pembalasan tidak dapat dibiarkan ; karena mengganggu
ketertiban
• Stelstel komposisi ; pengganti pembalasan ; suatu kewajiban bagi yang
merugikan membayar denda atau ganti rugi sebagai penebus kesalahan
• Pertama denda banyak ; kemudian dikendalikan dan ditentukan Penguasa.

24. HUKUM PIDANA DI NEGARA BARAT
• Hukum pidana Jerman ; LEGES BARBARORUM ; Hukum pidana tertua sekitar abad
ke-V dan UU dari raja-raja perancis, namanya CAPITULARIA
• Abad pertengahan; hukum CANNONIK tahun 1140; hukum gereja
memmpengaruhi hukum pidana

25. • Dari hukum Romawi sampai waktu revolusi perancis meletus 1789, pelaksanaan
hukuman sangat kejam dan kasar ; PEMBALASAN
• Tujuan satu-satunya untuk menakut-nakuti; belum merupakan suatu ketentuan
yanng dipegang dan dipedomani; terjadi kesewenang-wenangan.

26. CONTOH KASUS
• Peristiwa pertama pedagang Jean Calas tahun 1762 di Toulouse dijatuhi
hukuman mati dan dijalankan
• Peristiwa kedua tahun 1764, muncul tulisan Beccaria di Milan. Ia dengan lantang
memprotes pelaksanaan hukuman yang diluar peri kemanusiaan dan kejam
• Dari kedua peristiwa itu, disamping pemakaian akal budi, pada zaman
renaissance banyak pengaruhnya terhadap perubahan hukum pidana.

27. CODE PENAL DI PERANCIS
• Tahun 1791 terbentuk code penal.
• Banyak dipengaruhi pemikiran Beccaria; tapi tidak lama karena terjadi
pertentangan-pertentangan; mencari kebenaran yang ideal.
• Tahun 1810 timbul Code Penal baru; pemerintahan Napoleon; berlaku sampai
saat ini.
• Dipengaruhi Bentham; masih menakut-nakuti

28. REFERENSI
1.Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka,
Yogyakarta.
2.Erdianto Effendi, 2014, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika
Aditama, Bandung.
3.Dr. Ishaq SH Mhum; Hukum Pidana; 2020; PT. RajaGrafindo Persada; Depok
• Hukum Pidana: Pengertian, Fungsi, Jenis dan Sumber Hukum
(penerbitbukudeepublish.com)
• Tujuan Hukum Pidana Dan Fungsi Hukum Pidana - Aksara Hukum