KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 88 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA

1. KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
NOMOR 88 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA
Jakarta, Maret 2024
DITJEN PHI DAN JAMSOS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

2. 2

3. 3
LATAR BELAKANG
 Sinkronisasi dan penguatan SE.03/MEN/IV/2011 tentang Pedoman
Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja, agar pelaksanaan
pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan pelecehan
seksual di tempat kerja dapat dilakukan secara optimal dan dapat
menjaga hubungan industrial yang harmonis dan produktif.
 Kasus dan korban kekerasan seksual mengalami kenaikan dalam kurun waktu 3
(tiga) tahun terakhir. Jumlah kasus dan korban kekerasan seksual di tempat kerja
juga masih menunjukkan data yang relatif tinggi. (Sumber: Simfoni PPA)

4. DATA KASUS DAN KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA
NO TAHUN
JUMLAH KESELURUHAN KASUS DAN KORBAN JUMLAH
KASUS
DI
TEMPAT
KERJA
JUMLAH
KORBAN
DI
TEMPAT
KERJA
KASUS KORBAN
LAKI-
LAKI
PEREM-
PUAN
1. 2021 25. 210 27. 129 5. 376 21. 753 389 411
2. 2022 27. 593 29. 683 4. 631 25. 052 324 384
3. 2023
(per 31 Des 2023)
29. 883 32. 493 6. 332 26. 161 467 522
Sumber : Simfoni PPA, per 31 Desember 2023
Catatan:
Meskipun jumlah kasus dan korban kekerasan seksual di tempat
kerja cenderung mengalami penurunan, namun tetap perlu dilakukan
langkah pencegahan yang komprehensif untuk menciptakan kondisi
kerja yang layak (decent work).
4

5. 5
TUJUAN
 Memberikan acuan dalam upaya pencegahan,
penanganan, dan pelindungan dari segala
bentuk kekerasan seksual di tempat kerja.
 Mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif,
harmonis, aman, nyaman dan bebas dari
tindakan kekerasan seksual di tempat kerja.

6. 6
Pekerja tidak tahu harus mengadu kemana jika pelecehan
seksual di tempat kerja terjadi pada dirinya.
Pekerja belum paham mengenai bentuk-bentuk kekerasan
seksual.
URGENSI
Kurangnya informasi mengenai pencegahan kekerasan seksual
di tempat kerja.
Adanya rasa takut ataupun rasa malu untuk mengadu.

7. 4
7
DASAR
HUKUM Pasal 27 ayat
(2) juncto
Pasal 28G
ayat (1)
UUD 1945
Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; dan setiap
orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, serta berhak atas rasa aman dan
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
Pasal 86
ayat (1)
UU 13/2003
tentang
Ketenaga-
kerjaan
Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh
perlindungan atas:
a. keselamatan dan kesehatan kerja;
b. moral dan kesusilaan; dan
c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat
manusia serta nilai-nilai agama.
UU 12/2022
tentang
Tindak
Pidana
Kekerasan
Seksual
Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala
perbuatan kekerasan seksual yang memenuhi unsur tindak
pidana dan perbuatan kekerasan seksual lainnya
sebagaimana diatur dalam UU TPKS.

8. 3. Pengaduan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan
seksual di tempat kerja; dan
4. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
Seksual di Tempat Kerja yang mencakup pembentukan,
keanggotaan, tugas, fungsi dan kewajiban.
8
RUANG LINGKUP
1. Hal-hal yang terkait kekerasan seksual di tempat kerja yang mencakup
bentuk, pelaku, korban, dan lingkup terjadinya kekerasan seksual di tempat
kerja;
2. Pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja yang mencakup peran
para pihak dan upaya pencegahannya;

9. 9
BENTUK, PELAKU, KORBAN & LINGKUP
TERJADINYA
KEKERASAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA
 Pelecehan seksual nonfisik;*
 Pelecehan seksual fisik;*
 Pemaksaan kontrasepsi;
 Pemaksaan sterilisasi;
 Pemaksaan perkawinan;
 Penyiksaan seksual;
 Eksploitasi seksual;
 Perbudakan seksual; dan
 Kekerasan Seksual berbasis
elektronik.*
 Pengusaha;
 Pekerja/Buruh; dan/atau
 Pihak terkait lainnya yang
sedang berada di Tempat
Kerja.
BENTUK PELAKU
(Pihak Yang Diadukan)
 Pekerja/Buruh;
 Pengusaha; dan/atau
 Pihak terkait lainnya
yang sedang berada
di Tempat Kerja.
KORBAN
* Bentuk Kekerasan Seksual yang sering terjadi di tempat kerja
LINGKUP TERJADINYA
 Di tempat kerja atau
yang berhubungan
dengan tempat kerja

10.  Mengatur kebijakan pencegahan dan
penanganan kekerasan seksual dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja bersama.
 Melaksanakan edukasi kepada para pihak
di tempat kerja.
 Meningkatkan kesadaran diri.
 Menyediakan sarana dan prasarana kerja
yang memadai.
 Mempublikasikan gerakan anti kekerasan
seksual di tempat kerja.
10
PENCEGAHA
N
 Pengusaha  menyusun & menginformasikan kebijakan serta
memastikan tidak terjadi tindak KS di tempat kerja.
 Pekerja/Buruh  berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan
KS di tempat kerja.
 Serikat Pekerja/Serikat Buruh  membantu penyebar-luasan
informasi kebijakan dan turut dalam upaya Pencegahan KS
kepada anggotanya.
 Pihak terkait lainnya yang sedang berada di tempat kerja 
mematuhi aturan kebijakan pencegahan KS di tempat kerja.
 Satgas Pencegahan & Penanganan KS di Perusahaan 
menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai
kebijakan Perusahaan.
 Kementerian dan dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota/
provinsi  melakukan pembinaan dan pemantauan
pelaksanaan pencegahan KS di tempat kerja.
UPAYA
PERAN PARA PIHAK

11. A. PENGADUAN
11
PENGADUAN, PENANGANAN, DAN PEMULIHAN
KORBAN
Pengaduan yang
disampaikan kepada
Perusahaan, dinas
dan/atau kementeri-
an yang menyeleng-
garakan urusan
pemerintahan di
bidang ketenaga-
kerjaan
a. Korban;
b. Keluarga korban;
c. Rekan kerja korban;
dan/atau
d. Pihak terkait lainnya.
a. Satuan Tugas yang
dibentuk di Perusa-
haan;
b. Disnaker
kabupaten/kota/
provinsi; dan/atau
c. Kemnaker
Langsung kepada
kepolisian.
Mencatat pengaduan
dalam daftar pengaduan
kasus Kekerasan Seksual
di Tempat Kerja.
2. PIHAK YANG DAPAT
MENGADUKAN
1. CAKUPAN
3. DISAMPAIKAN KEPADA
4. CARA
PENYAMPAIAN
Daring atau Luring

12.  Ditangani oleh:
a. Satuan Tugas yang dibentuk
di Perusahaan;
b. unit kerja bidang hubungan
industrial atau pengawasan
ketenagakerjaan pada
Disnaker kabupaten/kota/
provinsi; dan/atau
c. unit kerja bdang hubungan
industrial atau pengawasan
ketenagakerjaan pada
Kemnaker
12
B. PENANGANAN (1/2)
Bentuk sanksi dari
Pengusaha, antara lain:
1. surat peringatan tertulis;
2. pemindahan atau
penugasan ke
divisi/bagian/unit kerja lain;
3. mengurangi atau bahkan
menghapus sebagian atau
keseluruhan dari
kewenangannya di
Perusahaan;
4. pemberhentian sementara
(skorsing); dan/atau
5. pemutusan hubungan
kerja.
1. Mengumpulkan informasi
(meminta keterangan pihak-
pihak terkait, CCTV, sumber
informasi lainnya);
2. Memberikan pertimbangan
kepada:
a. Korban  mengadukan
tindakan Kekerasan
Seksual di Tempat Kerja,
kepada kepolisian;
dan/atau
b. Perusahaan  agar
memberikan sanksi
kepada pihak yang
diadukan sesuai
ketentuan yang
dituangkan dalam PK,
PP, atau PKB.
 Dilaksanakan secara serius
dengan memastikan bahwa
pengaduan tersebut ditangani
dengan segera dan tanpa
diskriminasi.

13. 13
B. PENANGANAN
(2/2)
 Pendampingan terhadap korban sesuai peraturan perundang-undangan.
 Pelindungan terkait pemenuhan hak-hak pekerja, dalam hal terjadi
pelanggaran norma ketenagakerjaan dan/atau perselisihan hubungan industrial
oleh Perusahaan, akibat tindakan kekerasan seksual di tempat kerja.
 Pemberian sanksi oleh Perusahaan tidak
mengurangi hak korban untuk mengadukan
tindakan kekerasan seksual kepada pihak
kepolisian dan pelaku dapat dikenakan sanksi
pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

14. 14
C. PEMULIHAN KORBAN
(1/2)
 Mencegah tindakan balasan kepada Korban,
terutama bila pihak yang diadukan adalah atasan Korban
Perusahaan bertanggung jawab untuk:
a. memastikan Korban agar tidak mendapat tindakan balasan
dari pihak yang diadukan;
b. mengawasi kondisi dan lingkungan kerja secara berkala agar
tidak terjadi Kekerasan Seksual di Tempat Kerja; dan
c. menjamin Korban tidak menderita kerugian akibat kekerasan
seksual di tempat kerja, seperti penurunan pangkat, penolakan
promosi yang mengakibatkan kerugian uang karena penolakan
tunjangan dalam hubungan kerja, dan lain-lain.

15. 15
C. PEMULIHAN KORBAN
(2/2)
 Tindakan Pemulihan lainnya oleh Perusahaan, antara lain:
1. mengembalikan hak atas cuti sakit atau cuti tahunan yang diambil karena proses yang harus
dilalui dalam penanganan kekerasan seksual;
2. mempertimbangkan pemberian cuti sakit tambahan dalam hal korban memerlukan konseling
karena trauma;
3. menghapus penilaian negatif dalam catatan di bagian kepegawaian perusahaan karena terjadinya
kekerasan seksual;
4. mempekerjakan kembali korban bila yang bersangkutan diberhentikan dengan cara yang tidak
benar;
5. meninjau kembali pemberlakuan dan keputusan terkait hubungan kerja yang merugikan korban
dan/atau pihak yang mengadukan untuk memastikan bahwa perlakuan atau keputusan tersebut
tidak dilakukan sebagai tindakan pembalasan; dan/atau
6. memberi ganti rugi seperti biaya pengobatan.

16. 16
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA (1/2)
PEMBENTUKAN
1. Anggota Satuan Tugas berasal dari
perwakilan Pengusaha dan
perwakilan Pekerja/Buruh atau
Serikat Pekerja/Serikat Buruh di
Perusahaan.
2. Anggota Satuan Tugas berjumlah
gasal, paling sedikit 3 (tiga) orang.
3. Susunan keanggotaan Satuan
Tugas, terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota;
c. anggota.
1. Bagi Perusahaan yang mempunyai
LKS Bipartit, Satuan Tugas
merupakan bagian dalam struktur
organisasi LKS Bipartit.
2. Bagi Perusahaan yang belum
mempunyai LKS Bipartit, Satuan
Tugas dapat ditetapkan melalui
Keputusan Pimpinan
Perusahaan.
KEANGGOTAAN

17. 17
FUNGSI
Sebagai pusat pencegahan
dan penanganan kekerasan
seksual di perusahaan.
KEWAJIBAN
1. Menjunjung tinggi norma
dan kode etik yang
ditetapkan oleh perusahaan;
2. Menjamin kerahasiaan
iden-titas pihak yang terkait
langsung dengan pengadu-
an dan penanganan kasus
kekerasan seksual di tempat
kerja; dan
3. Menjaga independensi dan
kredibilitas Satuan Tugas.
TUGAS
1. Menyusun dan melaksanakan program dan
kegiatan yang mengacu pada kebijakan
perusahaan terkait upaya pencegahan
kekerasan seksual di tempat kerja
2. Menerima pengaduan kekerasan seksual di
tempat kerja dari korban dan/atau pihak yang
mengadukan;
3. Mencatat pengaduan kekerasan seksual di
tempat kerja secara tertib dan rapi;
4. Mengumpulkan informasi terkait indikasi
terjadinya kekerasan seksual di tempat kerja;
5. Memberikan pertimbangan kepada korban
dan perusahaan mengenai penyelesaian lebih
lanjut dari pengaduan kekerasan seksual di
tempat kerja; dan
6. Memberikan pendampingan kepada korban.
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA
(2/2)

18. Kementerian Ketenagakerjaan RI
Jl. Jend. Gatot Soebroto Kav. 51
Jakarta Selatan 12950
Telp : +62-21 5255633 Fax : +62-21 5213334