Recommended
More Related Content
Similar to Paradigma Baru Manajemen Kesehatan-Safirina Aulia Rahmi
Similar to Paradigma Baru Manajemen Kesehatan-Safirina Aulia Rahmi (20)
More from safirinaauliarahmi1
More from safirinaauliarahmi1 (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (10)
Paradigma Baru Manajemen Kesehatan-Safirina Aulia Rahmi
- 1. PARADIGMA BARU MANAJEMEN KESEHATAN MATA KULIAH AKUNTANSI KESEHATAN SEMESTER 3 DOSEN PENGAMPU : SAFIRINA AULIA RAHMI, S.K.M.,M.KES PERTEMUAN KE 1 DAN 2
- 2. edios yang artinya gagasan atau konsep logos yang berarti ilmu Pengertian ideologi secara umum adalah sekumpulan ide, gagasan, keyakinan, serta kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis. IDEOLOGI??
- 3. Ideologi dalam kesehatan Hakekat ideologi Aspek ideologi yang berkembang selama ini Ideologi kesehatan dan revolusi kesehatan dunia
- 4. Ideologi dan Utopia di Dalam Sistem Kesehatan Perubahan pada dinamika kependudukan Temuan- temuan ilmu dan teknologi kedokteran Perubahan lingkungan Demokratisasi
- 5. Perjalanan Ideologi Sistem Kesehatan di Indonesia Sebelum 1945 : periode kolonialisme 1945-1965 : kemerdekaan dan orde lama 1965-1999 : orde baru 1999- sekarang : era desentralisasi
- 6. Dampak Desentralisasi Kesehatan Positif • Terwujudnya pembangunan kesehatan yang demokratis yang berdasarkan atas aspirasi masyarakat. • Pemerataan pembangunan dan pelayanan kesehatan • Optimalisasi potensi pembangunan kesehatan di daerah yang selama ini belum tergarap • Memacu sikap inisiatif dan kreatif • aparatur pemerintah daerah yang selama ini hanya mengacu pada petunjuk atasan, • Menumbuhkembangkan kemandirian pelayanan kesehatan (termasuk pembiayaan kesehatan) tanpa mengabaikan peran serta sektor Negatif • Organisasi Kesehatan di daerah diharuskan membuat program dan kebijakan sendiri. Jika pemerintah daerah tidak memiliki sumber daya yang handal dalam menganalisis kebutuhan, mengevaluasi program, dan membuat program, maka program yang dibuat tidak akan bermanfaat • Pengawasan dana menjadi hal yang harus diperhatikan untuk menghindari penyelewengan anggaran
- 7. Implikasi Hasil Pembangunan Terhadap Sektor Kesehatan 1997-2003 : AKB menurun 14% 1997-2003 : AKI melahirkan menurun 4,5% 1999-2003 : UHH meningkat menjadi 66,2 tahun 1999-2004 : prevalensi gizi buruk menurun 7%
- 8. Input Proses Output SDM Kesehatan Pembiayaan Kesehatan Sediaan Faralkes dan makanan Derajat Kesehatan Penelitian dan pengembangan Upaya kesehatan Pemberdayaan Masyarakat Manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan
- 9. PANCASILA, UUD 1945, UU KESEHATAN, RPJPN 2005-2025 Kondisi yang ada saat ini : Paradigma sehat Aspek Lingkungan Pangan dan gizi perlu dijaga Akses pelayanan kesehatan belum optimal Sumber daya kesehatan perlu peningkatan RPJPK dan SKN (arah, dasar, bentuk, dan cara penyelenggaraan) Derajat kesehatan Masyarakat yang setinggi-tingginya Rakyat sehat dan produktif, beban biaya kesehatan menurun Tujuan nasional (memajukan kesejahteraan) Lingkungan strategis: ideologi, politik, ekonomi, social, budaya, dan pertahanan nasional Global, nasional, regional, lokal Peluang/ kendala
- 10. SEJARAH SKN SKN 2004 SKN 2009 SKN 2012 Kepmenkes No.99 tahun 1982, untuk menyusun GBHN UU No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan disempurnakan dengan RPJP-K 2005-2025 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, visi misi RPJP-K 2005-2025
- 11. Perubahan subsistem dalam SKN 2004 2009 2012 Upaya kesehatan Upaya kesehatan Upaya kesehatan Pembiayaan kesehatan Pembiayaan kesehatan Penelitian dan pengembangan kesehatan SDM Kesehatan SDM Kesehatan Pembiayaan kesehatan Obat dan perbekalan kesehatan Sediaan farmasi, alkes, dan makanan SDM kesehatan Pemberdayaan Masyarakat Manajemen dan informasi kesehatan Sediaan farmasi, alkes, dan makanan Manajemen kesehatan Pemberdayaan masyarakat Manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan Pemberdayaan masyarakat
- 12. Maksud SKN • Menyesuaikan SKN sebelumnya dengan perubahan • Mempertegas makna Pembangunan kesehatan pemenuhan HAM • Memperjelas penyelenggaraan Pembangunan kesehatan (RPJP-K) • Memantapkan kemitraan dan kepemimpinan yang transformative • Melaksanakan pemerataan Upaya kesehatan yang terjnagkau dan bermutu • Meningkatkan investasi kesehatan untuk keberhasilan Pembangunan nasional • Merupakan dokumen kebijakan pengelolaan kesehatan
- 13. Landasan SKN Landasan idiil • pancasila Landasan konstitusional • Pembukaan UUD RI tahun 1945 • UUD 1945 pasal 28 dan pasal 34 Landasan operasional • UU No 36 tahun 2009 • Visi misi RPJPK
- 14. Subsistem Upaya Kesehatan Upaya kesehatan UKM Pemerintah Swasta UKP Pemerintah Swasta Tingkat 1: Puskesmas, Pos Kesehatan Tingkat 2: Labkes, Balai Kesling Tingkat 3: Dinkes Prov, Menkes Tingkat 1: Puskesmas, Praktek nakes klinik, apotek,lab Tingkat 2: Praktek nakes spesialis, RS C Tingkat 3: Praktek nakes subspesialis, RS B & A, klinik khusus
- 15. Subsistem Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Penelitian dan pengembangan kesehatan Biomedis serta teknologi dasar kesehatan Teknologi terapan kesehatan dan epidemiologi klinik Teknologi intervensi kesmas Humaniora, kebijakan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Output : memperoleh data dan mengisi kekosongan data kesehatan dasar, dan data kesehatan berbasis bukti
- 16. Prinsip penelitian dan pengembangan kesehatan Terpadu, berkesinambungan, paripurna Akurat dan akuntabel Persetujuan setelah penjelasan Bekerja dalam tim secara tepat dan cepat Norma agama Kebenaran ilmiah Perlindungan terhadap subjek penelitian dan etik
- 17. Subsistem Pembiayaan kesehatan Pembiayaan kesehatan Penggalian Pajak, pinjaman, dana dari Masyarakat Pengalokasian dana Upaya kesehatan Pembelanjaan Efektif, efisien, akuntabel, transparan
- 18. Subsistem SDM kesehatan Perencanaan Jenis Jumlah Kualifikasi Pengadaan Pendidikan Pelatihan Daya guna Pemerataan Pembinaan Mengarahkan Memberi dukungan Mengawasi UKM-UKP Derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya Prinsip: Adil dan merata serta demokratis Kompeten dan berintegras Objektif dan transparan Hierarki dalam SDM kesehatan
- 19. Subsistem sediaan farmasi, Alkes, dan Makanan Ketersediaan pemerataan, keterjangkauan Jenis dan jumlah Harga Pengawasan Aman, bermanfaat, bermutu Good regulatory practices NAPZA Pelayanan kefarmasian Penggunaan obat yang rasional UKM-UKP Derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya Prinsip: Aman, berkhasiat, bermanfaat dan bermutu Tersedia, merata, dan terjangkau Rasional Transparan dan bertanggung jawab kemandirian
- 20. Subsistem manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan Kebijakan kesehatan Upaya kesehatan Sumber daya kesehatan Administrasi kesehatan Perencanaan, pengaturan, pengawasan Lintas sektor Hukum kesehatan Peraturan perundangan Informasi kesehatan Akurat, valid, transparan Derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya Prinsip: Kreatif/ inovatif Kepemimpinan yg visioner Sinergisme yg dinamis Sesuai dengan sistem pemerintahan
- 21. Subsistem Pemberdayaan Masyarakat Perorangan Kelompok Masyarakat umum Derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya Prinsip: Berbasis Masyarakat Edukatif dan kemandirian Kesempatan mengemukakan pendapat dan memilih pelayanan kesehatan Kemitraan dan gotong royong Penggerakan masyarakat Pengorganisasian Advokasi Kemitraan Peningkatan sumber daya
- 22. Referensi Perpres No.72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2020-2025