SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
“Perubahan konstitusi menjadi suatu agenda yang
tidak bisa diabaikan. Hal ini menjadi suatu
keharusan dan amat menentukan bagi jalannya
demokratisasi suatu bangsa. Realitas yang
berkembang kemudian memang telah
menunjukkan adanya komitmen bersama dalam
setiap elemen masyarakat untuk mengamandemen
UUD 1945”
 Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau
beberapa kelompok manusia yang bersama-sama
mendiami atau wilayah tertentu dan mengakui adanya
satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta
keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok
manusia tersbut (Supriatnoko, 2008).
 Secara umum Negara dapat diartikan sebagai suatu
organisasi utama yang ada di dalam suatu wilayah
karena memiliki pemerintahan yang berwenang dan
mampu untuk turut campur dalam banyak hal dalam
bidang organisasi lainnya.
PENGERTIAN NEGARA
a. Masyarakat atau rakyat; sebagai individu yang mendiami
dan berstatus sebagai warga di suatu Negara.
b. Wilayah (Teritorial); sebagai tempat atau wilayah Negara
berdiri.
c. Bentuk Pemerintahan; sebagai penguasa dan pihak yang
memagang kekuasaan atas tanggung jawab keberlangsungan
hidup warga Negara.
d. Pengakuan dari Negara lain; sebagai bukti bahwa Negara
tersebut terbentuk dan berdiri secara resmi dan legal.
UNSUR - UNSUR
PENGERTIAN KONSTITUSI
Kata “Konstitusi” berartipembentukan, yang berasaldari
bahasaPrancis yaitu “constituer”. Belanda menggunakan
istilah“Grondwet” yang berarti suatu Undang-Undangyang
menjadidasar (grond) darisegala hukum bentuk organisasi
yangpadaumumnya berbentuk naskah yangsering disebut
dengan Konstitusi atau Undang-UndangDasar.Dahulu
konstitusi digunakan sebagai penunjuk hukum penting yang
dikeluarkanoleh kaisaratau raja yang digunakan secara
luas dalamhukum kanon untuk menandakankeputusan
substitusi tertentu.
Konstitusimemiliki tujuan yang berkaitandengan:
1. Berbagai lembaga kenegaraan dengan wewenang dengan tugasnya masing-
masing.
2. Hubunganantar lembaga Negara.
3. Hubunganantar lembaga Negara (pemerintah) dengan warga Negara (rakyat).
4. Adanya jaminan atas hak asasi manusia.
5. Hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan perkembangan zaman. Semakin
banyak pasal yang terdapat dalam suatu konstitusi tidak menjamin konstitusi
tersebut baik.
Negara dan konstitusi memiliki hubungan yang sangat
erat, dimana konstitusi merupakan Dasar Negara. Dasar
Negara memuat norma-norma ideal, yang penjabarannya
dirumuskan dalam pasal-pasal yang terdapat pada UUD
(Konstitusi) yang merupakan satu kesatuan utuh, dimana
tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dengan dasar
Negara Pancasila. Melaksanakan konstitusi pada dasarnya
juga melaksanakan dasar Negara.
HUBUNGAN NEGARA DAN
KONSTITUSI
 Sebagai Negara yang berdasarkan hukum, tentu saja Indonesia memiliki
konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Eksistensi UUD
1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang sangat panjang
hingga akhirnya diterima sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan
ketatanegaraan di Indonesia.
 Dalam sejarahnya, UUD 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni
1945 oleh Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (BPUPKI) yang beranggotakan 21 orang yang ditetpakan
berdasarkan Maklumat Gunseikan Nomor 23 (Maian 2001:59). Badan ini
menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia
merdeka yang kemudian dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945
(UUD 1945).
LAHIRNYA KONSTITUSI DI
INDONESIA
1. Konstitusi sebagai Hukum Dasar Tertulis (UUD)
UUD menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah
yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari
badan-badan pemerintahan suatu Negara dan menentukan
pokok-pokok cara kerja badan tersebut (sebagai pengatur
mekanisme dan dasar dari sistem pemerintahan).
2. Konstitusi sebagai Hukum Dasar Tidak Tertulis
(Convensi)
Convensi adalah hukum dasar yang tak tertulis yaitu
aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam
praktek penyelenggaraan Negara.
KONSTITUSI DI INDONESIA
1. Undang-Undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945 s/d 27
Desember 1949)
2. Undang-Undang Dasar RIS (27 Desember 1949 s/d 17 Agustus
1950)
3. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (17 Agustus 1950 s/d 5
Juli 1959)
4. Undang-Undang Dasar 1945 (5 Juli 1959 s/d 19 Oktober 1999)
5. UUD 1945 Masa Amandemen (19 Oktober 1999 s/d 10 Agustus
2002)
6. UUD 1945 Amandemen (10 Agustus 2002 s/d Sekarang)
KONSTITUSI YANG PERNAH
BERLAKU DI INDONESIA
Dalam Undang-Undang Dasar 1945, terdapat satu pasal
yang membahas tentang cara perubahan UUD, yaitu Pasal
37 yang berisi:
1. Untuk mengubah UUD sekurang-kurangnya 2/3
daripada jumlah anggota MPR harus hadir.
2. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-
kurangnya 2/3 jumlah anggota yang hadir.
PERUBAHAN KONSTITUSI DI
INDONESIA
KENAPA UUD 1945 HARUS DIAMANDEMEN ?
1. Karena UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang
dijadikan landasan dalam penyelenggaraan negara maka
harus sesuai dengan aspirasi dan tuntutan kehidupan
masyarakat Indonesia.
2. Memberi peluang pada bangsa Indonesia untuk membangun
dirinya atau melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan
kondisi dan aspirasi masyarakat.
3. Menghidupkan perkembangan politik ke arah keterbukaan.
4. Menghilangkan kesan jiwa UUD 1945 yang sentralistik dan
otoriter sebab dengan adanya amandemen ini masa jabatan
presiden dibatasi, kekuasaan presiden dibatasi , sistem
pemerintahan desentralisasi dan otonom.
Amandemen diambil dari bahasa Inggris yaitu "amendment".
Amends artinya merubah, biasanya untuk masalah hukum.
Amandemen berarti mengubah (to amend) yang bertujuan untuk
memperkuat fungsi dan posisi Konsitusi suatu negara dengan
mengakomodasi aspirasi politik yang berkembang untuk mencapai
tujuan Negara.
PENGERTIAN AMANDEMEN
UUD 1945 mengalami perubahan (amademen) yang dilakukan dengan
tujuan:
1. Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan Negara.
2. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan
kedaulatan rakyat.
3. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan HAM.
4. Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan Negara secara
demokratis dan modern.
5. Melengkapi aturan dasar mengenai kehidupan bebangsa dan bernegara.
AMANDEMEN UUD 1945
UUD 1945 mengalami setidaknya 4 kali perubahan (amandemen)
dari tahun 1999 hingga 2002, sampai dengan menjadi UUD 1945
Amandemen yang belaku hingga sekarang. Keseluruhan
amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya meliputi:
1. Ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban
warga negara, serta mekanisme hubungannya dengan Negara dan
prosedur untuk mempertahankannya apabila hak-hak itu
dilanggar;
2. Prinsip-prinsip dasar tentang demokrasi dan rule of law serta
mekanisme perwujudannya dan pelaksanaannya, seperti melalui
pemilihan umum, dan lain-lain;
3. Format kelembagaan Negara dan mekanisme hubungan antar
organ negara serta sistem pertanggungjawaban para pejabatnya.
TERIMAKASIH

More Related Content

Similar to Materi negara dan konstitusi materi.pptx

SUKRON MUZILLI.ppt
SUKRON MUZILLI.pptSUKRON MUZILLI.ppt
SUKRON MUZILLI.pptIrwnSptr
 
Tugas pendidikan kewarganegaraan
Tugas pendidikan kewarganegaraan Tugas pendidikan kewarganegaraan
Tugas pendidikan kewarganegaraan Risky Saputra
 
KONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
KONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIAKONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
KONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIAar00927
 
versi panjang.pptx
versi panjang.pptxversi panjang.pptx
versi panjang.pptxMardhyana
 
Power point konstitusi
Power point  konstitusiPower point  konstitusi
Power point konstitusibyunbella
 
PPKN Pokok Pokok Pikiran UUD 1945
PPKN Pokok Pokok Pikiran UUD 1945 PPKN Pokok Pokok Pikiran UUD 1945
PPKN Pokok Pokok Pikiran UUD 1945 Fauzan Ardana
 
Kwn uud 1945
Kwn uud 1945Kwn uud 1945
Kwn uud 194507051994
 
Makalah sistem ketatanegaraan
Makalah sistem ketatanegaraanMakalah sistem ketatanegaraan
Makalah sistem ketatanegaraanWarnet Raha
 
Kewarganegaraan negara dan konstitusi
Kewarganegaraan  negara dan konstitusiKewarganegaraan  negara dan konstitusi
Kewarganegaraan negara dan konstitusitasinit
 
Pendidikan Kewarganegaraan Firdayanti
Pendidikan Kewarganegaraan FirdayantiPendidikan Kewarganegaraan Firdayanti
Pendidikan Kewarganegaraan Firdayantifirdayanti8
 
Kewarganegaraan negara dan konstitusi
Kewarganegaraan  negara dan konstitusiKewarganegaraan  negara dan konstitusi
Kewarganegaraan negara dan konstitusiikaNurulFadhillah
 

Similar to Materi negara dan konstitusi materi.pptx (20)

SUKRON MUZILLI.ppt
SUKRON MUZILLI.pptSUKRON MUZILLI.ppt
SUKRON MUZILLI.ppt
 
Tugas pendidikan kewarganegaraan
Tugas pendidikan kewarganegaraan Tugas pendidikan kewarganegaraan
Tugas pendidikan kewarganegaraan
 
Negara dan Konstitusi
Negara dan KonstitusiNegara dan Konstitusi
Negara dan Konstitusi
 
Negara dan Konstitusi
Negara dan KonstitusiNegara dan Konstitusi
Negara dan Konstitusi
 
Pancasila
PancasilaPancasila
Pancasila
 
Makalah hukum tata negara
Makalah hukum tata negaraMakalah hukum tata negara
Makalah hukum tata negara
 
KONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
KONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIAKONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
KONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
 
versi panjang.pptx
versi panjang.pptxversi panjang.pptx
versi panjang.pptx
 
Bab UNDANG -UNDANG 1945
Bab UNDANG -UNDANG 1945Bab UNDANG -UNDANG 1945
Bab UNDANG -UNDANG 1945
 
Power point konstitusi
Power point  konstitusiPower point  konstitusi
Power point konstitusi
 
Negara dan konstitusi
Negara dan konstitusi Negara dan konstitusi
Negara dan konstitusi
 
Konstitusi
KonstitusiKonstitusi
Konstitusi
 
PPKN Pokok Pokok Pikiran UUD 1945
PPKN Pokok Pokok Pikiran UUD 1945 PPKN Pokok Pokok Pikiran UUD 1945
PPKN Pokok Pokok Pikiran UUD 1945
 
Kwn uud 1945
Kwn uud 1945Kwn uud 1945
Kwn uud 1945
 
Makalah sistem ketatanegaraan
Makalah sistem ketatanegaraanMakalah sistem ketatanegaraan
Makalah sistem ketatanegaraan
 
Makalah sistem ketatanegaraan
Makalah sistem ketatanegaraanMakalah sistem ketatanegaraan
Makalah sistem ketatanegaraan
 
PKN.Hasnur
PKN.HasnurPKN.Hasnur
PKN.Hasnur
 
Kewarganegaraan negara dan konstitusi
Kewarganegaraan  negara dan konstitusiKewarganegaraan  negara dan konstitusi
Kewarganegaraan negara dan konstitusi
 
Pendidikan Kewarganegaraan Firdayanti
Pendidikan Kewarganegaraan FirdayantiPendidikan Kewarganegaraan Firdayanti
Pendidikan Kewarganegaraan Firdayanti
 
Kewarganegaraan negara dan konstitusi
Kewarganegaraan  negara dan konstitusiKewarganegaraan  negara dan konstitusi
Kewarganegaraan negara dan konstitusi
 

More from AchmadHidayaht

PERUBAHAN SOSIA dan buadyaa masyarakat indo.pdf
PERUBAHAN SOSIA dan buadyaa masyarakat indo.pdfPERUBAHAN SOSIA dan buadyaa masyarakat indo.pdf
PERUBAHAN SOSIA dan buadyaa masyarakat indo.pdfAchmadHidayaht
 
PENGERTIAN KURIKULUM PEMBELAJARAN 01.ppt
PENGERTIAN KURIKULUM PEMBELAJARAN 01.pptPENGERTIAN KURIKULUM PEMBELAJARAN 01.ppt
PENGERTIAN KURIKULUM PEMBELAJARAN 01.pptAchmadHidayaht
 
Hakikat Kewarganegaraan dan pendidikan pancasila
Hakikat Kewarganegaraan dan pendidikan pancasilaHakikat Kewarganegaraan dan pendidikan pancasila
Hakikat Kewarganegaraan dan pendidikan pancasilaAchmadHidayaht
 
Template PPT ICoDMC 2023 Preparedness and Community Knowledge in Mitigation ...
Template PPT ICoDMC 2023 Preparedness and Community Knowledge in  Mitigation ...Template PPT ICoDMC 2023 Preparedness and Community Knowledge in  Mitigation ...
Template PPT ICoDMC 2023 Preparedness and Community Knowledge in Mitigation ...AchmadHidayaht
 
Kel 2 SSI_20230926_003124_0000.pdf
Kel 2 SSI_20230926_003124_0000.pdfKel 2 SSI_20230926_003124_0000.pdf
Kel 2 SSI_20230926_003124_0000.pdfAchmadHidayaht
 
scribd.vdownloaders.com_pengertian-transdisipliner-2.pdf
scribd.vdownloaders.com_pengertian-transdisipliner-2.pdfscribd.vdownloaders.com_pengertian-transdisipliner-2.pdf
scribd.vdownloaders.com_pengertian-transdisipliner-2.pdfAchmadHidayaht
 
rehabilitasi-sosial.ppt
rehabilitasi-sosial.pptrehabilitasi-sosial.ppt
rehabilitasi-sosial.pptAchmadHidayaht
 

More from AchmadHidayaht (8)

PERUBAHAN SOSIA dan buadyaa masyarakat indo.pdf
PERUBAHAN SOSIA dan buadyaa masyarakat indo.pdfPERUBAHAN SOSIA dan buadyaa masyarakat indo.pdf
PERUBAHAN SOSIA dan buadyaa masyarakat indo.pdf
 
PENGERTIAN KURIKULUM PEMBELAJARAN 01.ppt
PENGERTIAN KURIKULUM PEMBELAJARAN 01.pptPENGERTIAN KURIKULUM PEMBELAJARAN 01.ppt
PENGERTIAN KURIKULUM PEMBELAJARAN 01.ppt
 
Hakikat Kewarganegaraan dan pendidikan pancasila
Hakikat Kewarganegaraan dan pendidikan pancasilaHakikat Kewarganegaraan dan pendidikan pancasila
Hakikat Kewarganegaraan dan pendidikan pancasila
 
Template PPT ICoDMC 2023 Preparedness and Community Knowledge in Mitigation ...
Template PPT ICoDMC 2023 Preparedness and Community Knowledge in  Mitigation ...Template PPT ICoDMC 2023 Preparedness and Community Knowledge in  Mitigation ...
Template PPT ICoDMC 2023 Preparedness and Community Knowledge in Mitigation ...
 
Kel 2 SSI_20230926_003124_0000.pdf
Kel 2 SSI_20230926_003124_0000.pdfKel 2 SSI_20230926_003124_0000.pdf
Kel 2 SSI_20230926_003124_0000.pdf
 
scribd.vdownloaders.com_pengertian-transdisipliner-2.pdf
scribd.vdownloaders.com_pengertian-transdisipliner-2.pdfscribd.vdownloaders.com_pengertian-transdisipliner-2.pdf
scribd.vdownloaders.com_pengertian-transdisipliner-2.pdf
 
2-2-e-baru2.ppt
2-2-e-baru2.ppt2-2-e-baru2.ppt
2-2-e-baru2.ppt
 
rehabilitasi-sosial.ppt
rehabilitasi-sosial.pptrehabilitasi-sosial.ppt
rehabilitasi-sosial.ppt
 

Recently uploaded

Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxadesofyanelabqory
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 

Recently uploaded (12)

Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 

Materi negara dan konstitusi materi.pptx

  • 1.
  • 2. “Perubahan konstitusi menjadi suatu agenda yang tidak bisa diabaikan. Hal ini menjadi suatu keharusan dan amat menentukan bagi jalannya demokratisasi suatu bangsa. Realitas yang berkembang kemudian memang telah menunjukkan adanya komitmen bersama dalam setiap elemen masyarakat untuk mengamandemen UUD 1945”
  • 3.  Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami atau wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersbut (Supriatnoko, 2008).  Secara umum Negara dapat diartikan sebagai suatu organisasi utama yang ada di dalam suatu wilayah karena memiliki pemerintahan yang berwenang dan mampu untuk turut campur dalam banyak hal dalam bidang organisasi lainnya. PENGERTIAN NEGARA
  • 4. a. Masyarakat atau rakyat; sebagai individu yang mendiami dan berstatus sebagai warga di suatu Negara. b. Wilayah (Teritorial); sebagai tempat atau wilayah Negara berdiri. c. Bentuk Pemerintahan; sebagai penguasa dan pihak yang memagang kekuasaan atas tanggung jawab keberlangsungan hidup warga Negara. d. Pengakuan dari Negara lain; sebagai bukti bahwa Negara tersebut terbentuk dan berdiri secara resmi dan legal. UNSUR - UNSUR
  • 5. PENGERTIAN KONSTITUSI Kata “Konstitusi” berartipembentukan, yang berasaldari bahasaPrancis yaitu “constituer”. Belanda menggunakan istilah“Grondwet” yang berarti suatu Undang-Undangyang menjadidasar (grond) darisegala hukum bentuk organisasi yangpadaumumnya berbentuk naskah yangsering disebut dengan Konstitusi atau Undang-UndangDasar.Dahulu konstitusi digunakan sebagai penunjuk hukum penting yang dikeluarkanoleh kaisaratau raja yang digunakan secara luas dalamhukum kanon untuk menandakankeputusan substitusi tertentu.
  • 6. Konstitusimemiliki tujuan yang berkaitandengan: 1. Berbagai lembaga kenegaraan dengan wewenang dengan tugasnya masing- masing. 2. Hubunganantar lembaga Negara. 3. Hubunganantar lembaga Negara (pemerintah) dengan warga Negara (rakyat). 4. Adanya jaminan atas hak asasi manusia. 5. Hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan perkembangan zaman. Semakin banyak pasal yang terdapat dalam suatu konstitusi tidak menjamin konstitusi tersebut baik.
  • 7. Negara dan konstitusi memiliki hubungan yang sangat erat, dimana konstitusi merupakan Dasar Negara. Dasar Negara memuat norma-norma ideal, yang penjabarannya dirumuskan dalam pasal-pasal yang terdapat pada UUD (Konstitusi) yang merupakan satu kesatuan utuh, dimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dengan dasar Negara Pancasila. Melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar Negara. HUBUNGAN NEGARA DAN KONSTITUSI
  • 8.  Sebagai Negara yang berdasarkan hukum, tentu saja Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Eksistensi UUD 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang sangat panjang hingga akhirnya diterima sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia.  Dalam sejarahnya, UUD 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang beranggotakan 21 orang yang ditetpakan berdasarkan Maklumat Gunseikan Nomor 23 (Maian 2001:59). Badan ini menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia merdeka yang kemudian dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). LAHIRNYA KONSTITUSI DI INDONESIA
  • 9. 1. Konstitusi sebagai Hukum Dasar Tertulis (UUD) UUD menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu Negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut (sebagai pengatur mekanisme dan dasar dari sistem pemerintahan). 2. Konstitusi sebagai Hukum Dasar Tidak Tertulis (Convensi) Convensi adalah hukum dasar yang tak tertulis yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara. KONSTITUSI DI INDONESIA
  • 10. 1. Undang-Undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945 s/d 27 Desember 1949) 2. Undang-Undang Dasar RIS (27 Desember 1949 s/d 17 Agustus 1950) 3. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (17 Agustus 1950 s/d 5 Juli 1959) 4. Undang-Undang Dasar 1945 (5 Juli 1959 s/d 19 Oktober 1999) 5. UUD 1945 Masa Amandemen (19 Oktober 1999 s/d 10 Agustus 2002) 6. UUD 1945 Amandemen (10 Agustus 2002 s/d Sekarang) KONSTITUSI YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA
  • 11. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, terdapat satu pasal yang membahas tentang cara perubahan UUD, yaitu Pasal 37 yang berisi: 1. Untuk mengubah UUD sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota MPR harus hadir. 2. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang- kurangnya 2/3 jumlah anggota yang hadir. PERUBAHAN KONSTITUSI DI INDONESIA
  • 12. KENAPA UUD 1945 HARUS DIAMANDEMEN ? 1. Karena UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang dijadikan landasan dalam penyelenggaraan negara maka harus sesuai dengan aspirasi dan tuntutan kehidupan masyarakat Indonesia. 2. Memberi peluang pada bangsa Indonesia untuk membangun dirinya atau melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat. 3. Menghidupkan perkembangan politik ke arah keterbukaan. 4. Menghilangkan kesan jiwa UUD 1945 yang sentralistik dan otoriter sebab dengan adanya amandemen ini masa jabatan presiden dibatasi, kekuasaan presiden dibatasi , sistem pemerintahan desentralisasi dan otonom.
  • 13. Amandemen diambil dari bahasa Inggris yaitu "amendment". Amends artinya merubah, biasanya untuk masalah hukum. Amandemen berarti mengubah (to amend) yang bertujuan untuk memperkuat fungsi dan posisi Konsitusi suatu negara dengan mengakomodasi aspirasi politik yang berkembang untuk mencapai tujuan Negara. PENGERTIAN AMANDEMEN
  • 14. UUD 1945 mengalami perubahan (amademen) yang dilakukan dengan tujuan: 1. Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan Negara. 2. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat. 3. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan HAM. 4. Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan Negara secara demokratis dan modern. 5. Melengkapi aturan dasar mengenai kehidupan bebangsa dan bernegara. AMANDEMEN UUD 1945
  • 15. UUD 1945 mengalami setidaknya 4 kali perubahan (amandemen) dari tahun 1999 hingga 2002, sampai dengan menjadi UUD 1945 Amandemen yang belaku hingga sekarang. Keseluruhan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya meliputi: 1. Ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, serta mekanisme hubungannya dengan Negara dan prosedur untuk mempertahankannya apabila hak-hak itu dilanggar; 2. Prinsip-prinsip dasar tentang demokrasi dan rule of law serta mekanisme perwujudannya dan pelaksanaannya, seperti melalui pemilihan umum, dan lain-lain; 3. Format kelembagaan Negara dan mekanisme hubungan antar organ negara serta sistem pertanggungjawaban para pejabatnya.