MCP atau Monitoring Center for Prevention KPK merupakan upaya yang dilakukan oleh KPK RI untuk mendorong pencegahan korupsi melalui upaya-upaya preventif dengan melakukan berbagai intervensi
2. KONSEP UMUM MCP 2024
PRINSIP
Indikator dan Subindikator MCP
agar memenuhi prinsip tata
kelola pemerintahan mencakup:
Kepastian
Kemudahan
Transparansi
Akuntabilitas
SASARAN
Program pemberantasan
korupsi diarahkan pada
sasaran peningkatan:
Indeks Perilaku Anti
Korupsi (IPAK)
Indeks Integritas Nasional
(IIN)/ Hasil Survei Penilaian
Integritas (SPI)
AREA MCP 2024
Area MCP 2024 terdiri dari:
Perencanaan
Penganggaran
Pengadaan Barang dan Jasa *)
Layanan Publik *)
Pengawasan APIP
Manajemen ASN
Pengelolaan BMD
Optimalisasi Pajak
*) Area Prioritas Tahun 2024
Warna Biru: Perubahan Area di
tahun 2024
PENDALAMAN DAN
PEMANTAUAN
Untuk dapat melaksanakan
penajaman rekomendasi
Pencegahan korupsi, perlu
dilakukan pendalaman
pada area prioritas melalui
peran APIP
Pendalaman diikuti dengan
kunjungan lapangan/
inspeksi mendadak dengan
melibatkan Tim Saber
Pungli
3. INDIKATOR DAN SUBINDIKATOR
MCP 2024
AREA
8
INDIKATOR
26
SUBINDIKATOR
62
AREA
2023 2024
INDIKATOR SUBINDIKATOR INDIKATOR SUBINDIKATOR
Perencanaan APBD
4 9
1 2
Penganggaran APBD 4 8
Pengadaan Barang dan Jasa 3 9 3 6
Pelayanan Publik 4 8 4 11
Pengawasan APIP 3 9 4 10
Manajemen ASN 3 8 3 9
Optimalisasi Pajak Daerah 3 7 3 7
Pengelolaan BMD 4 7 4 9
4 1 Area
Perencanaan dan
Penganggaran
dipisahkan
Perizinan
dikembangkan ke
Pelayanan Publik
Tata Kelola Desa
tidak masuk
dalam area MCP
2024
Penajaman
indikator MCP
sehingga
berdampak pada
IPAK dan SPI
4. Highlight PERIZINAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Hasil SPI 2023
Meyakini masih ada risiko
suap dan gratifikasi kepada
pegawai instansi .
Masih ada perdagangan
pengaruh di instansi terkait
pemberian izin / pemberian
rekomendasi teknis.
Hasil IPAK 2023
Presentase masyarakat yang membayar
sesuai ketentuan ketika berurusan dengan
layanan publik mengalami penurunan
0,87%.
Presentase masyrakat yang menganggap
wajar memberi sesuatu kepada petugas
pelayanan publik untuk mempermudah
urusan administrasi kependudukan turun
0,53%.
FokusTahun 2024
Pelayanan perizinan terpusat di Mall
Pelayanan Publik.
Meyakinkan SOP berjalan.
Investigasi tim Kemendagri dan Korsup KPK
untuk menelusuri ada/tidak ada penyuapan.
Penerapan Sistem Manajemen Anti
Penyuapan
ARAH PENCEGAHAN KORUPSI
PEMERINTAHAN DAERAH
KERJASAMA KEMENDAGRI DAN KPK
5. AREA PELAYANAN PUBLIK
TAHUN 2023 TAHUN 2024
4 INDIKATOR;
11 SUBINDIKATOR
KEBIJAKAN LAYANAN
Transparansi Tata Ruang
Prosedur Pelaksanaan
STANDAR LAYANAN
Standar Pelayanan
Survei Kepuasan Masyarakat
KEMUDAHAN LAYANAN PUBLIK
Aplikasi Perizinan Online
Media Publikasi
Forum Komunikasi Masyarakat
4 INDIKATOR;
8 SUBINDIKATOR
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
Transparansi Tata Ruang Daerah
SARANA DAN PRASARANA
Sistem Perizinan Online
Tempat Layanan
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pengawasan Perizinan dan Non
Perizinan
TL Reviu APIP
KEMUDAHAN PERIZINAN
Media Publikasi
Pelayanan Masyarakat
Proses Perizinan
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pengawasan Layanan Publik
Layanan Publik Berintegritas
Tindak Lanjut Pengaduan
Tindak Lanjut Reviu APIP
PERUBAHAN
IPAK DAN SPI
IPAK memetakan layanan publik tidak hanya
pada sektor perizinan, namun juga pada
sektor pendidikan, kesehatan, dan
kepedudukan.
SPI mendorong agar pelayanan publik dapat
diakses/ dipahami dengan baik dan tidak ada
praktik penyuapan/ gratifikasi
PERUBAHAN
MCP perizinan diperluas menjadi area
pelayanan publik yang mencakup tidak hanya
pada sektor perizinan, namun juga pada
sektor pendidikan, kesehatan, dan
kepedudukan.
Pemda melakukan sosialisasi (area
Pengawasan APIP) untuk mencegah
terjadinya penyuapan/ gratifikasi.
Pemda menindaklanjuti pengaduan
pelayanan publik (Subindikator TL
Pengaduan)
Pendalaman pada area pelayanan publik
melalui pemantauan bersama Tim Saber
Pungli Daerah.
16. Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Jl. Kuningan Persada Kav. K4
Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12920
(021) 25578300
informasi.korsup@kpk.go.id
Terima kasih
Berantas korupsi sampai ke ujung negeri
