Desain Layout - Penjaminan Mutu Program PPG Tahun 2023

Pedoman Penjaminan Mutu
Program PPG Tahun 2023
iii
Pengarah:
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Plt. Direktur Pendidikan Profesi Guru
Penyusun:
Dr. Sigit Wibowo
Dr. Mansur Arsyad, M.Pd.
Dr. Martono, S.Si., M.Si
Polarys S.H., M.H
Dr. Mansur Fauzi, M.Si.
Dr. Sukmawati
Dr. Widowati Budijastuti
Dr. Widowati Pusporini
Dr. Faturrahman
Eva Moroki, M.Pd.
Hery Setiyatna, M.Pd.
Dr. Marjuki
Dr. Ir. Masitowati, M.Ed, M.Si
Dr. Fuad Adman, M.Pd
Mohamad Muhyidin Nurzaelani, S.T., M.Pd.
Silvy Andika Sari, M.A., M.Ed.
Indah Mustika Rini, M.Pd.
Uswatun Hasanah, M.Ak.
Fajar Murdianto
Nurahman
Akhmad
Layout/Desain:
Estiening Kesumawati, Risky Tria Ramadhanti
Diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Profesi Guru
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Copyright © Oktober 2023
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk
kepentingankomersialtanpaizintertulisdariKementerianPendidikan,
Kebudayaan, Riset, Teknologi

Jakarta, Oktober 2023
Plt. Direktur Pendidikan Profesi Guru,
Adhika Ganendra, S.Si., M.M.
NIP. 198111182006041003
Guru merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Oleh
karena itu, Pemerintah Indonesia bertekad menyiapkan guru dengan kualifikasi
dan kompetensi yang baik. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen dalam Pasal 9 dan Pasal 10 mengamanatkan bahwa guru merupakan
pendidik profesional berkualifikasi lulusan pendidikan tinggi program Sarjana
atau program Diploma IV. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional
dibuktikan dengan sertifikat pendidik setelah mengikuti pendidikan profesi guru
yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas guru dan calon guru yang siap
melaksanakan tugasnya sebagai pendidik profesional.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)
melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK)
menyelenggarakanProgramPendidikanProfesiGuru(PPG)PrajabatandanPPGDalam
Jabatan Tahun 2023 dengan melibatkan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
(LPTK) sebagai pelaksana program. Guna mengetahui tingkat ketercapaian tujuan
yang telah ditetapkan dan untuk memastikan penyelenggaraan Program PPG sesuai
standar, perlu dilakukan penjaminan mutu. Pedoman ini disusun sebagai acuan
pelaksanaan penjaminan mutu penyelenggaraan Program PPG Prajabatan dan PPG
Dalam Jabatan yang dilakukan Ditjen GTK melalui Direktorat PPG.
Ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah
memberikan masukan berharga dan dedikasi yang tinggi serta berkontribusi positif
hingga tersusunnya pedoman ini.
iv
Kata Pengantar

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR
1. BAB I PENDAHULUAN
A. Visi, Misi, dan Tujuan Program Profesi Guru
B. Latar Belakang Penjaminan Mutu
C. Dasar Hukum
D. Tujuan Penjaminan Mutu
E. Manfaat Penjaminan Mutu
F. Prinsip
G. Ruang Lingkup
2. BAB II PENYUSUNAN DAN PEMBAHARUAN
PROFIL LPTK
A. Konsep Penjaminan Mutu PPG
B. Standar Penjaminan Mutu PPG
1. Standar Luaran Pendidikan
2. Standar Proses Pendidikan
3. Standar Masukan Pendidikan
4. Standar Penelitian
5. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
C. Manajemen Penjaminan Mutu PPG
D. Alur Penjaminan Mutu PPG
E. Skema dan Alur Penjaminan Mutu PPG
6. BAB III PELAKSANAAN PENJAMINAN MUTU PPG
A. Profil LPTK Penyelenggara
B. Survei Penjaminan Mutu
C. Pemantauan dan Evaluasi
D. Visitasi
4. BAB IV DOKUMEN PENJAMINAN MUTU PPG
A. Pedoman Penjaminan Mutu
B. Panduan Profil LPTK Penyelenggara
C. Panduan Survei
iv
v
vii
1
1
2
4
6
7
7
8
11
11
12
13
14
19
26
26
26
28
30
33
33
35
37
37
39
39
40
41
v
Daftar Isi

D. Panduan Pemantauan dan Evaluasi
E. Panduan Visitasi
F. .
5. BAB V PENUTUP
41
42
43
vi

vii
Gambar 2.1 : Manajemen Penjaminan Mutu PPG
Gambar 2.2 : Skema Penjaminan Mutu PPG
Gambar 2.3 : Alur Penjaminan Mutu PPG
Gambar 3.1 : Tujuan Visitasi
27
28
29
38
Daftar Gambar

BAB I
PENDAHULUAN
A. Visi dan Tujuan Program Pendidikan Profesi
Guru
Mewujudkan guru yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila, menguasai
kompetensi dasar guru, berorientasi utama kepada peserta didik dan
pembelajaran peserta didik, berkomitmen menjadi teladan dan pembelajar
sepanjang hayat serta memiliki dasar-dasar kepemimpinan.
Visi Program PPG
Secara umum Program PPG bertujuan untuk mewujudkan guru profesional
yang bersertifikat pendidik sesuai dengan kebutuhan kualitas dan kuantitas
dalam rangka meningkatkan tujuan pendidikan nasional.
Untuk mencapai tujuan umum, lulusan Program PPG diharapkan memiliki
karakteristik kemampuan sebagai berikut.
Tujuan Program PPG
Mengembangkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mewujudkan
profil Pelajar Pancasila;
1.
1

Mengembangkan lingkungan belajar dan memfasilitasi peserta didik
belajar dengan melibatkan orang tua dan masyarakat; dan
Mengembangkan diri sebagai guru profesional secara berkelanjutan
dan menjadi panutan.
2.
3.
B. Latar Belakang Penjaminan Mutu
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menyatakan
bahwa guru merupakan suatu jabatan profesi.
2
Oleh karenanya selain memiliki kualifikasi akademik
minimal Sarjana atau Diploma IV (S-1/ D-IV) guru
harus memiliki sertifikat profesi pendidik. Untuk
memperoleh sertifikat profesi tersebut, guru harus
mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG)
yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan
Tenaga Kependidikan (LPTK).
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan (Ditjen GTK) melalui
Direktorat Pendidikan Profesi Guru (Dit.
PPG) melaksanakan tugas perumusan
dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pendidikan profesi guru serta
pelaksanaan kebijakan di bidang
standar dan penjaminan mutu
dosen dan tenaga kependidikan

pada pendidikan profesi guru. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan profesi
guru diselenggarakan dalam bentuk program Pendidikan Profesi Guru (PPG)
Dalam Jabatan dan PPG Prajabatan yang melibatkan Lembaga Pendidikan Tenaga
Kependidikan (LPTK).
Program PPG dirancang secara sistematis dan menerapkan prinsip mutu mulai
dari seleksi, proses pembelajaran dan penilaian, hingga uji kompetensi, dengan
harapan dapat menghasilkan guru profesional. Guna memberikan kepastian mutu
penyelenggaraan Program PPG sesuai dengan standar yang dilakukan secara
sistemik, sistematis dan berkelanjutan dan untuk mengetahui tingkat ketercapaian
tujuan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan Program PPG, perlu dilakukan
penjaminan mutu.
Penjaminan mutu PPG dilakukan untuk memastikan kinerja dosen dan tenaga
kependidikan memenuhi standar yang ditetapkan. Kinerja dosen dan tenaga
kependidikan dipersyaratkan memenuhi standar pendidik dan tenaga kependidikan
dan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan standar nasional pendidikan
dan standar nasional pendidikan tinggi yakni standar kompetensi lulusan, isi
pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian, dosen dan tenaga kependidikan,
sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat.
Untuk melaksanakan penjaminan mutu sesuai dengan rencana dan mekanisme yang
ditetapkan, diperlukan pedoman sebagai acuan bagi semua pihak terkait. Pedoman
ini digunakan untuk pelaksanaan penjaminan mutu Program PPG Prajabatan dan
PPG Dalam Jabatan.
3

4
C. Dasar Hukum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107,
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 24);
4

5
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59
Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi,
Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor
54 Tahun 2022 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik bagi
Guru Dalam Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 994);
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor
Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor
4560/B/HK.03.01/2023 tentang PetunjukTeknis Pelaksanaan Program
Pendidikan Profesi Guru Prajabatan;
2107/B/HK.06/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program
Pendidikan Profesi Guru bagi Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki
Sertifikat Pendidikan Guru Penggerak;
Pendidikan Profesi Guru bagi Guru Dalam Jabatan yang Belum Lulus Uji
Tulis Nasional atau Uji Kompetensi Pada Akhir Pendidikan dan Latihan
Profesi Guru;

D. Tujuan Penjaminan Mutu
Tujuan penjaminan mutu PPG sebagai berikut.
1.
2..
4.
5.
menjamin penyelenggaraan Program PPG efektif,
inklusif, dan adaptif sesuai dinamika perkembangan
ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan
masyarakat;
mendapatkan gambaran profil lulusan Program PPG berkaitan
dengan keterpenuhan standar kompetensi guru yang meliputi
kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi
sosial, dan kompetensi profesional;
mengetahui dampak Program PPG terhadap peningkatan
kualitas proses dan hasil belajar peserta didik;
mendapatkan gambaran profil dan peta mutu penyelenggaraan
Program PPG oleh LPTK penyelenggara; dan
mendorong LPTK penyelenggara Program PPG untuk secara
berkelanjutan meningkatkan mutu melampaui SN Dikti.
3.
6 Pedoman Penjaminan Mutu
6
15.
16.
Pendidikan Profesi Guru bagi Guru Dalam Jabatan yang Diangkat
sampai dengan Akhir Tahun 2015;
Pendidikan Profesi Guru bagi Guru Dalam Jabatan yang Diangkat di
Atas Tahun 2015;

E. Manfaat Penjaminan Mutu
Manfaat yang diperoleh dengan adanya
penjaminan mutu ini antara lain:
penyelenggaraan Program PPG dapat berjalan
efektif, inklusif, dan adaptif sesuai dinamika
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan kehidupan masyarakat;
diperolehnya gambaran profil lulusan Program
PPG yang memenuhi standar kompetensi
guru yang meliputi kompetensi pedagogik,
kompetensi kepribadian, kompetensi sosial,
dan kompetensi profesional;
adanya akuntabilitas penyelenggara Program
PPG kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
meningkatnya kualitas proses dan hasil belajar peserta didik; dan
tersedianya bahan masukan untuk perbaikan dan pengembangan
penyelenggaraan Program PPG secara berkelanjutan.
1.
2.
3.
4.
5.
Penjaminan mutu (Quality Assurance) PPG dilaksanakan secara terpadu dengan
kendali mutu (Quality Control) dan peningkatan mutu (Quality Improvement) dengan
prinsip:
F. Prinsip
akuntabel, hasil-hasil penjaminan mutu dapat dipertanggungjawabkan
secara ilmiah dari segi prosedur, instrumen dan sumber daya manusia yang
melaksanakan penjaminan mutu;
transparan, terbuka untuk diverifikasi seluruh proses dan hasil-hasilnya;
nirlaba, kegiatan penjaminan mutu dilakukan untuk mendukung terwujudnya
guru profesional yang pelaksanaannya tidak berorientasi pada keuntungan;
1.
2.
3.
7
7

nirlaba, kegiatan penjaminan mutu dilakukan untuk mendukung terwujudnya
guru profesional yang pelaksanaannya tidak berorientasi pada keuntungan;
efektif, pelaksanaan penjaminan mutu sesuai dengan tujuan, hasil, dan target
yang diharapkan;
efisiensi, sumber daya yang digunakan berkesesuaian dengan tujuan
penjaminan mutu;
fleksibel, proses penjaminan mutu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan
dan capaian mutu yang berkelanjutan;
edukatif, proses penjaminan mutu sepenuhnya berorientasi untuk tujuan
perbaikan dan pengembangan secara berkelanjutan;
kolaboratif, pemberdayaan sumber daya dari berbagai pemangku kepentingan
secara sinergis dalam pelaksanaan PPG; dan
inovatif, mendorong pembaharuan penyelenggaraan PPG untuk meningkatkan
kualitas program dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
G. Ruang Lingkup
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, ruang
lingkup penjaminan mutu PPG difokuskan pada bidang standar dan
penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan
profesi guru. Namun demikian, karena pada dasarnya standar dosen dan
tenaga kependidikan pada program PPG terkait erat dengan kinerja dan
penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi, maka ruang lingkup
penjaminan mutu PPG yang diatur pada pedoman ini sebagai berikut
yang meliputi 10 standar yaitu:
8

9
Standar Pengabdian
kepada Masyarakat.
5.
Standar Luaran
Pendidikan
Standar Penelitian;
dan
Standar Masukan
Pendidikan
Proses Pembelajaran;
Penilaian;
Pengelolaan;
Isi;
Dosen dan Tenaga
Kependidikan;
Sarana dan Prasarana;
Pembiayaan;
2.
4.
3.
Standar Luaran
Pendidikan
1.
Kompetensi Lulusan
(Capaian Pembelajaran
Lulusan);
9

BAB II
A. Konsep Penjaminan Mutu PPG
KONSEP, STANDAR DAN ALUR
PENJAMINAN MUTU PPG
11
Mutu adalah kualitas atau nilai kebaikan suatu hal yang memiliki kesesuaian dengan
yang dipersyaratkan atau distandarkan. Mutu mencakup usaha memenuhi atau
melampaui harapan pelanggan yang berhubungan dengan proses, sumber daya
manusia, produk dan lingkungan.
Penjaminan mutu adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan
tinggi secara terencana dan berkelanjutan. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu
mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 53
Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sesuai amanah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Penjaminan mutu Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah proses penetapan dan
pemenuhan standar untuk memastikan pengelolaan pendidikan profesi guru sesuai
dengan standar mutu secara konsisten dan berkelanjutan untuk menghasilkan
guru yang berkualitas sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat dan
pemerintah.

12
Penjaminan mutu PPG dilakukan untuk memastikan pengelolaan
pendidikan profesi guru sesuai dengan standarmutu secara konsisten
dan berkelanjutan oleh penyelenggara PPG untuk menghasilkan guru
yang berkualitas sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat
dan pemerintah.
Penjaminan mutu dilakukan untuk memastikan kualifikasi dan
kompetensi dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan profesi
guru memenuhi standar yang ditetapkan.
Standartersebutmemilikiketerkaitanyangsangateratdenganstandar
pendidikan dan standar nasional pendidikan tinggi lainnya yakni
standar kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran,
penilaian, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian standar yang
digunakan dalam penjaminan mutu PPG didasarkan pada
pendidikan tinggi yang merupakan proses sistemik untuk
meningkatkan mutu pendidikan profesi guru secara berencana dan
berkelanjutan.
Selanjutnya semua standar pendidikan dan standar nasional
pendidikan tinggi tersebut menjadi dasar penentuan perumusan
kriteria pemenuhan standar pendidikan profesi guru yang secara
berurutan lebih lanjut diturunkan menjadi aspek/sub-aspek dan
indikator serta butir instrumen penjaminan mutu PPG.
Standar
Penjaminan
Mutu PPG
B.
SERTIFIKAT
8 2
standar
pendidikan &
standar
nasional
(delapan) (dua)

13
Standar Kompetensi Lulusan
1. Standar Luaran Pendidikan
Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai
kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang
menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada
akhir program pendidikan profesi guru.
Standar kompetensi lulusan digunakan untuk menyiapkan mahasiswa
menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak
mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan
mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta
secara aktif mengembangkan potensinya.
Standar kompetensi lulusan tersebut dirumuskan dalam capaian
pembelajaran lulusan Program PPG.
Rumusan capaian pembelajaran lulusan PPG Prajabatan dan PPG
Dalam Jabatan, memuat kompetensi pedagogik, sosial, professional,
dan kepribadian untuk Guru yang menempuh karier profesi Guru;
mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dalam Standar
NasionalPendidikanTinggi;danmemilikikesetaraankualifikasidengan
jenjang 7 (tujuh) pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
Standar kompetensi lulusan menjadi dasar pengembangan kisi-
kisi dan instrumen penjaminan mutu PPG terkait dengan capaian
pembelajaranlulusandalamrangkamewujudkan
Profil Lulusan PPG yang diharapkan menjadi
“Guru profesional yang bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia,
berilmu, adaptif, kreatif, inovatif, dan kompetitif
dengan tugas utama mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai,
dan mengevaluasi peserta didik”.
13

14
Standar Proses Pembelajaran
2. Standar Proses Pendidikan
Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses
pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
Standar proses pembelajaran meliputi:
Karakteristik proses pembelajaran PPG berpusat pada peserta
didik meliputi: aktif, reflektif, holistik, kontekstual, inovatif, saintifik.
kolaboratif, konstruktif, interaktif, integratif, tematik dan efektif.
Pelaksanaan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik
dalam bentuk:
Kuliah berorientasi praktik sebagaimana
dimaksud di atas dilakukan dengan
prinsip atau pendekatan:
perencanaan proses pembelajaran;
pelaksanaan proses pembelajaran; dan
penilaian proses pembelajaran.
kuliah berorientasi praktik;
praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau PPL;
seminar berbasis portofolio digital;
pelatihan dasar kepemimpinan;
pengayaan; dan
remediasi.
pembelajaran aktif;
pembelajaran kontekstual;
pembelajaran berbasis refleksi dari
pengalaman langsung;
pembelajaran berbasis masalah;
pembelajaran berbasis proyek;
pembelajaran berbasis studi
kasus; dan pembelajaran dengan
menggunakan teknologi.
14

15
Perkuliahan dilaksanakan di kampus yang diampu oleh Dosen dan
dapat melibatkan instruktur.
Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau PPL sebagaimana
dimaksud di atas dilakukan melalui pengalaman klinis yang
terstruktur dan bertahap yang diampu oleh Dosen dan dapat
melibatkan Instruktur. Pengalaman klinis ditujukan untuk melatih dan
membimbing mahasiswa secara terpadu menjadi seorang Guru yang:
Seminar berbasis portofolio digital sebagaimana dimaksud di atas
dilakukan dengan mempresentasikan artefak kunci yang dipilih
mahasiswa berupa:
Seminar PPG berbasis portofolio digital dilakukan dalam bentuk
pembimbingan oleh Dosen Pembimbing Seminar (DPS) kepada 3-5
mahasiswa yang dilakukan dalam 2 (dua) semester.
Pelatihan dasar kepemimpinan sebagaimana dimaksud di atas
merupakan proyek pengabdian masyarakat berbasis komunitas yang
ditujukan untuk mengembangkan kompetensi kepribadian dan sosial
dengan mengasah kepekaan calon Guru terhadap kebutuhan dan
tantangan komunitas yang dilayani.
menguasai struktur dan alur pengetahuan mata pelajarannya;
terampil menciptakan lingkungan pembelajaran yang berpusat
pada peserta didik; dan
memiliki kebiasaan refleksi untuk pengembangan diri secara
berkelanjutan.
hasil karya mahasiswa yang paling bermakna bagi dirinya
dan rangkaian artefak yang menggambarkan perkembangan
kompetensinya selama mengikuti Program PPG; dan
bentuk penguasaan pengetahuan dan keterampilan dalam
mengelola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik serta
nilai-nilai utama sebagai seorang calon Guru.

16
Pengayaan sebagaimana dimaksud di atas diberikan kepada
mahasiswa yang telah memenuhi capaian pembelajaran. Sedangkan
remediasi diberikan kepada mahasiswa yang belum memenuhi
capaian pembelajaran.
Standar Penilaian
Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian
hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan
Program PPG. Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana
dimaksud dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel,
berkeadilan, objektif, dan edukatif.
Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa berfokus pada hasil
refleksi diri terhadap perkembangan kompetensinya dan pemberian
umpan balik dari Dosen, Instruktur, Guru Pamong, dan mahasiswa
lainnya. Hasil penilaian digunakan oleh Dosen, Instruktur, dan
Guru Pamong untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara
berkelanjutan.
Penilaian diakhiri dengan uji kompetensi yang meliputi ujian tertulis
dan ujian kinerja. Mahasiswa yang lulus penilaian proses dan hasil
belajar memperoleh sertifikat pendidik yang berlaku secara nasional.
Penilaian terhadap proses dan hasil belajar Program Studi (Prodi)
PPG dilakukan menggunakan penilaian acuan patokan (PAP). PAP
ditujukan untuk memperoleh gambaran taraf penguasaan capaian
pembelajaran (mastery level) mahasiswa yang dibandingkan dengan
kriteria nilai yang telah ditetapkan. Batas kelulusan (passing grade)
capaian pembelajaran Program Studi PPG paling rendah dinyatakan
dengan huruf B. Mahasiswa yang belum mencapai batas kelulusan
diberi kesempatan untuk menempuh ujian ulang selama masih dalam
batas masa studi PPG (3 tahun).

17
Teknik penilaian yang digunakan untuk menetapkan kualitas proses
dan hasil belajar mahasiswa Prodi PPG adalah teknik tes dan teknik
nontes. Teknik tes yang digunakan adalah tes verbal (tes tulis
atau tes lisan) dan tes non-verbal berupa tes kinerja/penampilan
(performance test), maupun produk. Teknik non-tes digunakan untuk
melengkapi penilaian yang dilakukan dengan tes, meliputi: pemberian
angket, wawancara, observasi non-tes, analisis isi dokumen. Terkait
dengan teknik-teknik pengukuran sebagaimana telah disebutkan
di atas, maka pengukuran Isi Standar penilaian kualitas proses dan
hasil belajar mahasiswa Prodi PPG menggunakan teknik yang relevan
sesuai dengan karakteristik pada setiap Isi Standar penilaian.
Standar pengelolaan merupakan
kriteria minimal mengenai
perencanaan, pelaksanaan, serta
pengawasan dan pengendalian
kegiatan pendidikan untuk
mencapai standar kompetensi
lulusan Program PPG.
Perencanaan, pelaksanaan, serta
pengawasan dan pengendalian
kegiatan pendidikan sebagaimana
dimaksud dilakukan dengan
menerapkan prinsip tata kelola
perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi perguruan
tinggi.
Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan melibatkan
Sekolah Mitra, Pengelolaan PPL dilakukan oleh unit program
pengalaman lapangan atau disebut dengan nama lain yang
Standar Pengelolaan
17

18
Berkoordinasi dengan
Program Studi dan
bekerja sama dengan
Sekolah Mitra.
Peserta Program PPG
dalam satu rombongan
belajar maksimal
30(tiga puluh)
mahasiswa.
Pengelolaan Program PPG oleh LPTK penyelenggara Program Studi
PPG antara lain terkait dengan hal-hal berikut.
Akreditasi perguruan tinggi, akreditasi program studi PPG, dan
akreditasi prodi penugasan PPG tiga tahun terakhir;
Akreditasi perguruan tinggi, akreditasi program studi PPG, dan
akreditasi prodi penugasan PPG tiga tahun terakhir;
Jumlah dan kualifikasi dosen, guru pamong, instruktur, dantenaga
kependidikan yang dialokasikan untuk program PPG;
Jumlah dosen yang berpengalaman mengajar di satuan
pendidikan;
Sarana pendukung berupa ruang belajar, ruang dan fasilitas
praktik, laboratorium, pusat sumber belajar terintegrasi dengan
teknologi dan dan informasi;
Rekam jejak LPTK penyelenggaraan program PPG;
Hasil-hasil publikasi ilmiah yang relevan dengan cakupan
permasalahan dan inovasi pembelajaran program PPG;

19
Bentuk-bentuk pengabdian masyarakat yang relevan dengan
program PPG;
Rencana dan strategi mewujudkan capaian pembelajaran lulusan;
dan
Rencana pengukuran dampak program PPG terhadap peningkatan
kualitas proses dan hasil belajar peserta didik.
Standar Isi
3. Standar Masukan Pendidikan
Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup
materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan
Program PPG.
Tingkat keluasan dan tingkat kedalaman memuat isi pembelajaran
berupa: urutan konsep dan materi keilmuan; dan keterkaitan antara
materi pedagogik, pendidikan karakter, dan bidang studi/bidang
keahlian atau bidang tugas non-bidang studi/non-bidang keahlian.
Tingkat keluasan dan tingkat kedalaman sebagaimana dimaksud
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang
disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tantangan yang
dihadapi masyarakat serta memperhatikan ragam karakter individu
peserta didik dan lingkungannya. Tingkat keluasan dan tingkat
kedalaman tersusun dalam struktur kurikulum Program PPG yang
terdiri atas: mata kuliah inti; mata kuliah pilihan selektif; dan mata
kuliah pilihan elektif.
Mata kuliah inti merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh
mahasiswa sebagai persyaratan kelulusan. Mata kuliah pilihan selektif
merupakan mata kuliah yang dipilih oleh mahasiswa yang disediakan

20
oleh LPTK penyelenggara Program PPG yang ditetapkan secara
nasional oleh Menteri. Mata kuliah pilihan elektif merupakan mata
kuliahyang dipilih oleh mahasiswayang disediakan dan dikembangkan
oleh LPTK penyelenggara program PPG.
Untuk menentukan kualitas materi pembelajaran PPG perlu
memperhatikan, validitas konten dan konsep, kebaruan dan relevansi,
konsistensi, serta kecukupan, kedalaman dan keluasan materi.
Validitas konten dan konsep mengacu pada kesesuaian pencapaian
CPL dengan materi yang akan diajarkan. Kebaruan mengacu pada
kesesuaian materi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
kebijakan yang berlaku. Relevansi atau keterkaitan mengacu pada
kesesuaian materi untuk pencapaian standar kompetensi. Konsistensi
mengacu pada kesesuaian materi dengan indikator pencapaian
kompetensi. Kecukupan mengacu pada jumlah materi yang memadai
untuk mewujudkan ketercapaian kompetensi. Kedalaman materi
menyangkut seberapa detail konsep-konsep yang terkandung dalam
materi tersebut harus dikuasai. Keluasan berkaitan dengan berapa
banyak materi yang dimasukkan kedalam suatu materi pembelajaran.
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal
mengenai:
kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan
tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang
pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; dan
kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai
dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi,
pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan
teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai
standar kompetensi lulusan Program PPG.
1.
2.

21
Standar dosen dan tenaga kependidikan terdiri atas pendidik, yaitu
dosen, instruktur, dan guru pamong, dan tenaga kependidikan,
yaitu tenaga administrasi, administrator teknologi dan informasi
digital, tenaga laboratorium, dan tenaga perpustakaan.
Dosen
Persyaratan untuk menjadi Dosen PPG
adalah sebagai
Memiliki kualifikasi akademik paling rendah
magister atau yang setara;
Memiliki latar belakang di bidang pendidikan,
khususnya pendidikan guru dan sesuai bidang
keilmuan dan/atau keahlian yang diampu;
Memiliki jabatan fungsional akademik paling
rendah Lektor;
Diutamakan memiliki Sertifikat Pendidik dan/
atau sertifikat keahlian sesuai dengan bidang
keilmuan dan/atau keahlian yang diampu;
Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2
(dua) tahun, dan diutamakan mempunyai
pengalaman mengajar di satuan pendidikan;
Menguasai teknologi informasi dan komunikasi;
dan
Telah mengikuti seluruh tahapan kegiatan
pembekalan/penyegaran Program PPG.
1.

22
Guru Pamong
Persyaratan untuk menjadi Guru Pamong
PPG adalah sebagai berikut.
sarjana atau sarjana terapan, yang sama atau
serumpun dengan bidang studi;
Bertugas pada satuan pendidikan taman
kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah
pertama, sekolah menengah atas, sekolah
menengah kejuruan, atau sekolah luar biasa;
Memiliki Sertifikat Pendidik sesuai dengan
bidang yang diampu;
Memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 5
(lima) tahun;
Diutamakan memiliki sertifikat Guru Penggerak
dan/atau Guru Pamong;
Menguasai teknologi informasi dan komunikasi;
dan
Telah mengikuti kegiatan pembekalan/
penyegaran Program PPG.
2.

23
Instruktur
Persyaratan untuk menjadi Instruktur
Program PPG Prajabatan sebagai berikut.
a) Bagi guru:
b) Bagi praktisi:
memiliki kualifikasi akademik paling rendah S-1
atau D-IV;
memiliki kompetensi sesuai bidang keilmuan
dan/atau keahlian;
memiliki Sertifikat Pendidik; dan
diutamakan memiliki sertifikat Guru Penggerak.
memiliki kualifikasi akademik paling rendah S-1
atau D-IV;
memiliki kompetensi sesuai bidang keilmuan
dan/atau keahlian.
3.
Tenaga Administrasi
Persyaratan untuk menjadi Tenaga
Administrasi PPG adalah sebagai berikut.
Memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA
atau sederajat; dan
Telah mengikuti kegiatan pembekalan Program
PPG Prajabatan.
4.

24
Tenaga Administrator Teknologi dan
Informasi Digital
Tenaga Laboratorium dan Tenaga
Perpustakaan (khusus Program PPG
Prajabatan)
memiliki persyaratan sebagai berikut.
memiliki persyaratan sebagai berikut.
Diploma Tiga (D-III);
Memiliki sertifikat kompetensi atau keahlian
sesuai dengan bidang tugas dan keahlian; dan
Telah mengikuti kegiatan pembekalan/
penyegaran Administrator Teknologi dan
Informasi Digital Program PPG Prajabatan.
Diploma Tiga (D-III);
Memiliki sertifikat kompetensi atau keahlian
sesuai dengan bidang tugas dan keahlian; dan
Telah mengikuti kegiatan pembekalan Tenaga
Laboratorium dan Tenaga Perpustakaan
Program PPG Prajabatan.
5.
6.
Dalam hal diperlukan tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian
khusus disamping memenuhi kualifikasi akademik sebagaimana
dimaksud di atas, tenaga kependidikan harus memiliki sertifikat
kompetensi atau keahlian sesuai dengan bidang tugas dan keahlian.

25
Standar Sarana dan Prasarana
Standar Pembiayaan
Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal mengenai
sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk
mencapai standar kompetensi lulusan Program PPG.
Selain harus memenuhi syarat sarana dan prasarana sebagaimana
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, LPTK
penyelenggara Program PPG memiliki sarana dan prasarana berupa:
sekolah mitra; laboratorium pembelajaran mikro; dan pusat sumber
belajar terintegrasi dengan teknologi dan informasi.
Sekolah Mitra sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan melalui
perjanjian kerja sama antara LPTK penyelenggara Program PPG
dengan dinasyang menangani bidang pendidikan atau penyelenggara
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sekolah
Mitra merupakan satuan pendidikan yang terakreditasi dan memiliki
Guru Pamong.
Laboratorium Pembelajaran Mikro berfungsi sebagai sarana untuk
praktik keterampilan mengajar secara terbatas. Pusat sumber belajar
merupakan satuan pengelolaan yang berfungsi melaksanakan
penyusunan, pengembangan, dan penyediaan:
Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen
pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan
Program PPG.
Standar pembiayaan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal
Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor: 2155/B/HK.06/2023 tentang
Petunjuk Teknis Pembiayaan Pelaksanaan Program Pendidikan
Profesi Guru Tahun 2023.
bahan ajar;
bahan uji; atau
produk akademik.

26
4. Standar Penelitian
5. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
Standar penelitian mengacu Standar Nasional Pendidikan Tinggi juga
dititikberatkan pada cakupan:
Standar pengabdian kepada masyarakat Program PPG mengacu pada
Standar Nasional Pendidikan Tinggi. LPTK penyelenggara Program
PPG melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan
masyarakat dalam bidang pendidikan dan keguruan.
Standar pengabdian kepada masyarakat Program PPG mengacu hasil
pengabdian kepada masyarakat mencakup:
mutu penelitian;
relevansi penelitian; dan
kemanfaatan hasil penelitian.
mutu pengabdian kepada masyarakat;
relevansi pengabdian kepada masyarakat; dan
kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.
C. Manajemen Penjaminan Mutu PPG
Merujuk dengan Undang-undang Pendidikan Tinggi Pasal 52 ayat (2)
disebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah
utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi
(pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan Standar
Dikti, manajemen penjaminan mutu PPG menggunakan 5 langkah
PPEPP yang digambarkan sebagai berikut.

27
Penetapan
Pengembangan
Pelaksanaan
Evaluasi
Pengendalian
terkait dengan pembuatan regulasi dan kebijakan, pembuatan
SK tim penyusun penjaminan mutu, dan penetapan dokumen penjaminan mutu
(kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan formulir).
terkait dengan perumusan rencana pengembangan kapasitas,
perumusan perbaikan dan pengembangan program berdasarkan hasil refleksi
terhadap penilaian, pemetaan, dan evaluasi, dan publikasi hasil penjaminan mutu
berbasis data penjaminan mutu.
terkait dengan kesiapan data profil, pemantauan dan evaluasi,
survei, visitasi, pendampingan, dan pembuatan aplikasi penjaminan mutu.
terkait dengan pengolahan dan analisis data, serta pembuatan
laporan kegiatan penjaminan mutu.
terkait dengan penyusunan rencana tindak lanjut dan
implementasinya.
Gambar 2. 1 Manajemen Penjaminan Mutu PPG

D. Alur Penjaminan Mutu PPG
Alur penjaminan mutu dilaksanakan secara komprehensif terdiri atas input, proses,
hasil dan dampak. Selengkapnya mengenai alur tersebut disajikan pada Gambar 2.2
berikut.
Input
Proses
penjaminan mutu PPG didasarkan pada regulasi dan kebijakan
terkait dengan Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Pendidikan Tinggi
dan Standar Pendidikan Profesi Guru sebagai kriteria untuk memastikan bahwa
proses dan hasil sesuai dengan standar tersebut. Dalam input juga memperhatikan
karakteristik dan potensi akademik awal calon mahasiswa sebagai peserta Program
PPG serta profil LPTK sebagai Penyelenggara Program PPG (provider).
penjaminan mutu PPG dilaksanakan dengan menggunakan
Sistem Informasi Manajemen yang didukung aplikasi Sistem Informasi Manajemen
Penjaminan Mutu Pendidikan Profesi Guru (SIM PPG Mutu) yang dikembangkan
untuk mengelola ragam aktivitas dan data terkait dengan penjaminan mutu Program
PPG, diimplementasikan sesuai aturan dan tata laksana yang telah ditetapkan, dan
memungkinkan untuk diintegrasikan dengan sistem atau layanan data lain yang
dibutuhkan. Dalam prosesnya, penjaminan mutu dilakukan untuk pemetaan mutu
yang diperoleh melalui pengumpulan dan analisis data, penilaian diri, supervisi dan
pendampingan yang menghasilkan profil dan peta mutu program PPG.
28
Gambar 2. 2 Alur Penjaminan Mutu PPG

Hasil
Dampak
penjaminan mutu menunjukkan bahwa penyelenggaraan program
PPG oleh masing-masing LPTK maupun secara nasional akan diketahui kategori
pemenuhan standar belum memenuhi, memenuhi, atau melampaui standar.
Kategori hasil pemenuhan standar tersebut sebagai dasar pemberian rekomendasi
untuk pengambilan keputusan kebijakan pengembangan, perbaikan berkelanjutan
dan pembinaan.
penjaminan mutu PPG adalah meningkatnya proses dan hasil
belajar peserta didik serta kepuasan peserta didik di satuan pendidikan terhadap
mutu lulusan program PPG. Peningkatan kualitas (quality improvement) dilakukan
berdasarkan hasil penilaian terhadap pemenuhan standar penjaminan mutu yang
diperoleh LPTK. LPTK yang mendapatkan hasil pemenuhan standar dengan kategori
melampaui standar, maka diharapkan dapat mempertahankan dengan berupaya
meningkatkannya. LPTK yang mendapatkan hasil pemenuhan standar dengan
kategori memenuhi standar, maka diharapkan berupaya meningkatkannya untuk
dapat melampaui standar, sementara LPTK yang mendapatkan hasil pemenuhan
standar dengan kategori belum memenuhi standar, diharapkan berupaya melakukan
koreksi pemenuhan standar dan peningkatan menjadi memenuhi standar.
Standar yang digunakan dalam penjaminan mutu PPG didasarkan pada standar
nasional pendidikan tinggi yang merupakan proses sistemik untuk meningkatkan
mutu pendidikan profesi guru secara berencana dan berkelanjutan. Skema
penjaminan mutu disajikan pada Gambar 2.3 berikut.
29
Gambar 2. 3 Skema Penjaminan Mutu PPG

E. Manajemen Penjaminan Mutu PPG
Hasil analisis data pada seluruh kegiatan penjaminan mutu, selanjutnya
diinterpretasi berdasarkan perolehan rerata skor yang dikelompokkan
menjadi tiga kategori sebagai berikut.
Pemastian kesesuaian standar dilakukan melalui pengumpulan dan analisis data
yang menghasilkan kategori pemenuhan standar dengan menggunakan kriteria
pemenuhan berdasarkan capaian rerata skor. Pengumpulan data dalam pelaksanaan
penjaminan mutu ini dilakukan dengan 4 metode yaitu pemetaan profil LPTK
Penyelenggara, survei, pemantauan dan evaluasi, serta visitasi.
Belummemenuhistandar
jika diperoleh rerata skor <
6 (rerata skor di bawah 6)
1.
Melampaui standar jika
diperoleh skor 8 s.d 10
(rerata skor 8 sampai
dengan dengan 10).
3.
Memenuhi standar jika
diperoleh rerata skor 6
s.d. 7 (rerata skor 6 sampai
dengan 7); dan
2.
30

31

BAB III
PELAKSANAAN PENJAMINAN
MUTU PPG
A. Profil LPTK Penyelenggara
PenyusunanProfilLPTKPenyelenggaraPPGmerupakansalahsatuupayapenjaminan
mutu untuk mengetahui sejauh mana komitmen LPTK dalam menyelenggarakan
dan mendukung Program PPG.
Profil LPTK Penyelenggara dihimpun dari data yang diisi oleh LPTK di SIM PPG Mutu
terkait dengan pemenuhan standar yang telah dilakukan oleh LPTK, hasil survei
penyelenggaraan PPG, serta integrasi data dengan Learning Management System
(LMS) PPG, Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDIKTI), dan Data Pokok Pendidikan
(Dapodik)
33

Profil Lembaga,
Bidang Studi PPG,
Kurikulum,
Publikasi Ilmiah Hasil Penelitian,
Perencanaan Strategi meliputi:
mewujudkan profil lulusan PPG;
memastikan kualitas proses pembelajaran PPG;
memastikan kualitas proses penilaian PPG;
memastikan lulusan PPG benar-benar siap mengajar (classroom
ready);
melaksanakan tracer study lulusan untuk perbaikan program PPG
secara berkelanjutan dan berkesinambungan; dan
kemitraan dengan Institusi lain,
Tenaga Kependidikan,
Dukungan Publikasi Pendaftaran Program PPG Prajabatan
Tahun 2023,
Dosen, Instruktur, dan Guru Pamong,
Sarana dan Prasarana,
Publikasi Ilmiah Hasil Pengabdian kepada Masyarakat,
Peningkatan Kompetensi dan Penugasan Dosen, Instruktur, Guru
Pamong, dan Tenaga Kependidikan,
Profil LPTK Penyelenggara terdiri dari:
Evaluasi Dampak Program PPG Dalam Jabatan.
12.
34
1.
3.
7.
9.
11.
5.
2.
4.
8.
10.
6.

35
Survei penjaminan mutu disusun berdasarkan model evaluasi kombinasi dari model
Stake yaitu Antecedent dan Kirkpatrick model 4 (empat) level, level 1 yaitu Reaction,
level 2 yaitu Learning, level 3 yaitu Behavior, dan level 4 yaitu Result.
Survei Penjaminan Mutu
B.
Gambar 2. 3 Skema Penjaminan Mutu PPG

36
Pada tahap Antecedent
Pada tahap Learning
Pada tahap Behavior
Pada tahap Result
Pada tahap Reaction
data regulasi, kebijakan/standar, data intake peserta, dan data kesiapan
LPTK Penyelenggara digunakan sebagai dasar data survei yang akan
dilakukan pada tahap selanjutnya.
survei dilakukan kepada Pengelola, Dosen, Instruktur, Guru Pamong,
Mahasiswa, dan Kepala Sekolah terkait Pembelajaran dan Praktikum di
Kampus, Pembimbingan dan Pendampingan oleh Dosen, Pelaksanaan
Praktik Pembelajaran di Sekolah, serta Pendampingan oleh Guru Pamong.
survei dilakukan kepada Kepala Sekolah dan Teman Sejawat terkait
Pengembangan Diri pasca PPG dan Perubahan Perilaku Kerja/Kinerja dari
Alumni PPG.
survei dilakukan kepada Kepala Sekolah, Teman Sejawat, dan Siswa terkait
Proses dan Hasil Belajar Siswa.
survei dilakukan terhadap bagaimana mahasiswa PPG memberikan umpan
balik pada penyelenggaraan PPG dan menilai sejauh mana penyelenggaraan
program PPG yang dilaksanakan membantu para mahasiswa dalam
pengembangan diri mereka melalui berbagai skill dan kemampuan, dengan
mengukur kepuasan mahasiswa terhadap penyelenggaraan PPG di LPTK
terkait SDM, lingkungan dan proses pembelajaran, sarana dan prasarana,
bahan ajar, serta unit pendukung yang diukur menggunakan metode IPA
(importance performance analysis).

Pemantauan dan Evaluasi
C.
Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk menggali informasi terkait pelaksanaan
kegiatan, peserta kegiatan, kepanitiaan kegiatan, dan pemenuhan standar sarana
dan prasarana yang telah dilakukan oleh LPTK/TUK pelaksana kegiatan. Pemantauan
dan evaluasi dilakukan terhadap beberapa kegiatan sebagai berikut.
Tujuan pemantauan dan evaluasi adalah untuk memastikan pelaksanaan kegiatan
berjalansesuaidenganketentuandanmekanismeyangtetapkan,mengomunikasikan
pelaksanaan kegiatan kepada seluruh pemangku kepentingan, dan memberikan
rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan berkelanjutan. Sasaran pemantauan
dan evaluasi adalah LPTK/TUK pelaksana kegiatan. Responden pemantauan dan
evaluasi terdiri atas Penanggung Jawab/Panitia, Proktor, Pengawas, Teknisi (Admin
Jaringan), dan Peserta.
Seleksi Akademik PPG Dalam Jabatan,
Tes Substantif PPG Prajabatan,
Pedagogical Content Knowledge Uji Kompetensi PPG (PCK UKPPG)
Prajabatan, dan
Uji Pengetahuan-Uji Kompetensi Mahasiswa PPG (UP UKMPPG)
Dalam Jabatan.
1.
2.
3.
4.
Membandingkan profil LPTK pada SIM PPG Mutu dengan kondisi di lapangan,
Memastikan kesesuaian pembiayaan Program PPG,
Meninjau proses pembelajaran PPG, dan
Meninjau penilaian Program PPG.
37
Tujuan visitasi penyelenggaraan PPG adalah untuk melakukan review, memantau
dan mengamati kesesuaian kondisi di lapangan dengan standar dan ketentuan yang
telah ditetapkan dengan beberapa kegiatan berikut.
Visitasi
D.

38
Gambar 3. 1 Tujuan Visitasi
Sasaran kegiatanvisitasiyaitu LPTKpenyelenggara PPG. Responden kegiatanvisitasi
terdiri atas Pengelola Program Studi, Pengelola Bidang Studi, Dosen, Instruktur,
Guru Pamong, Tenaga Administrasi, Tenaga Laboratorium, Tenaga Perpustakaan,
Administrator Teknologi dan Informasi Digital/Admin IT/Admin Jaringan, dan Admin
LMS/Admin Kelas.
responden:
koordinator
dosen
guru pamong
admin
38

39
Dokumen Penjaminan Mutu PPG disusun sebagai acuan pelaksanaan penjaminan
mutu PPG yang di dalamnya terbagi menjadi beberapa dokumen seperti Pedoman
Penjaminan Mutu, Panduan Profil LPTK Penyelenggara, Panduan Survei, Panduan
Pemantauan dan Evaluasi, dan Panduan Visitasi.
Pedoman Penjaminan Mutu disusun sebagai acuan bagi semua pihak terkait dalam
melaksanakan penjaminan mutu sesuai dengan rencana dan mekanisme yang
ditetapkan. Pedoman ini digunakan untuk pelaksanaan penjaminan mutu Program
PPG Prajabatan dan PPG Dalam Jabatan.
Pedoman Penjaminan Mutu berisi tentang Konsep Penjaminan Mutu PPG,
Standar Penjaminan Mutu PPG, Manajemen Penjaminan Mutu PPG, Skema dan
Alur Penjaminan Mutu PPG, Pelaksanaan Penjaminan Mutu PPG, dan Dokumen
Penjaminan Mutu PPG.
BAB IV
A. Pedoman Penjaminan Mutu PPG
DOKUMEN PENJAMINAN MUTU
PPG
39

Profil LPTK Penyelenggara berisi tentang:
1.
5.
2.
6.
3.
7.
9.
4.
8.
10.
11.
12.
mewujudkan profil lulusan PPG;
memastikan kualitas proses pembelajaran PPG;
memastikan kualitas proses penilaian PPG;
memastikan lulusan PPG benar-benar siap mengajar (classroom ready);
melaksanakan tracer study lulusan untuk perbaikan program PPG secara
berkelanjutan dan berkesinambungan; dan
kemitraan dengan Institusi lain,
40
Panduan Penyusunan Profil Kesiapan LPTK Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru
disusun untuk menjadi acuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan hasil
analisis kesiapan LPTK, sekaligus sebagai acuan bagi LPTK dan pihak terkait dalam
melaksanakan kegiatan.
Panduan Profil LPTK Penyelenggara
B.
Profil Lembaga,
Dukungan Publikasi Pendaftaran Program PPG Prajabatan Tahun 2023,
Bidang Studi PPG,
Dosen, Instruktur, dan Guru Pamong,
Tenaga Kependidikan,
Peningkatan Kompetensi dan Penugasan Dosen, Instruktur, Guru Pamong,
dan Tenaga Kependidikan,
Kurikulum,
Sarana dan Prasarana,
Publikasi Ilmiah Hasil Penelitian,
Publikasi Ilmiah Hasil Pengabdian kepada Masyarakat,
Perencanaan Strategi meliputi:
Evaluasi Dampak Program PPG Dalam Jabatan.

Panduan Survei disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan survei penjaminan mutu
sesuai dengan rencana dan mekanisme yang ditetapkan. Panduan Survei disusun
berdasarkan model evaluasi kombinasi dari model Stake yaitu Antecedent dan
Kirkpatrick model 4 (empat) level, level 1 yaitu Reaction, level 2 yaitu Learning, level
3 yaitu Behavior, dan level 4 yaitu Result.
Panduan Survei berisi tentang Pelaksanaan Survei Penjaminan Mutu PPG, Instrumen
Survei Penjaminan Mutu PPG, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis
Data, dan Pelaporan.
Panduan Pemantauan dan Evaluasi disusun sebagai acuan bagi pemantau
dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi penjaminan mutu sesuai dengan
rencana dan mekanisme yang ditetapkan. Panduan Pemantauan dan evaluasi
terdiri dari beberapa panduan sebagai berikut.
Panduan Pemantauan dan Evaluasi berisi tentang Pelaksanaan Pemantauan
dan Evaluasi, Instrumen Pemantauan dan Evaluasi, Sumber Data, Teknik
Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pembiayaan, dan Pelaporan.
1.
2.
3.
4.
Panduan Pemantauan dan Evaluasi Seleksi Akademik PPG Dalam Jabatan,
Panduan Pemantauan dan Evaluasi Tes Substantif PPG Prajabatan,
Panduan Pemantauan dan Evaluasi Pedagogical Content Knowledge Uji
Kompetensi PPG (PCK UKPPG) Prajabatan, dan
Panduan Pemantauan dan Evaluasi Uji Pengetahuan-Uji Kompetensi
Mahasiswa PPG (UP UKMPPG) Dalam Jabatan.
D. Panduan Pemantauan dan Evaluasi
41
Panduan Survei Penjaminan Mutu PPG
C.

42
Panduan Visitasi disusun sebagai acuan bagi petugas visitasi serta pihak lain yang
berkepentingan dalam pelaksanaan visitasi penjaminan mutu penyelenggaraan PPG
Prajabatan dan PPG Dalam Jabatan sesuai dengan rencana dan mekanisme yang
ditetapkan.
Panduan Visitasi berisi tentang Pelaksanaan Visitasi, Instrumen Visitasi, Sumber
Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pembiayaan, dan Pelaporan.
Panduan Visitasi
E.
42

PedomanPenjaminanMutuPPGdiharapkandapatmenjadiacuanyangmemudahkan
proses pelaksanaan penjaminan mutu untuk memastikan penyelenggaraan Program
PPG sesuai dengan standar. Hasil penjaminan mutu mendeskripsikan pemenuhan
standar oleh masing- masing LPTK dan pemenuhan standar secara nasional dalam
penyelenggaraan Program PPG Prajabatan dan PPG Dalam Jabatan yang didasarkan
pada data secara komprehensif mencakup seluruh komponen penyelenggaraan
Program PPG. Selanjutnya hasil penjaminan mutu menjadi dasar pertimbangan
dalammerancangperbaikandanpengembanganProgramPPGsecaraberkelanjutan.
BAB V
PENUTUP
43

Desain Layout - Penjaminan Mutu Program PPG Tahun 2023

Desain Layout - Penjaminan Mutu Program PPG Tahun 2023

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Desain Layout - Penjaminan Mutu Program PPG Tahun 2023

Similar to Desain Layout - Penjaminan Mutu Program PPG Tahun 2023 (20)

More from Multimedia Phicos

More from Multimedia Phicos (11)

Desain Layout - Penjaminan Mutu Program PPG Tahun 2023