Recommended
Recommended
More Related Content
Featured
Featured (20)
1944_Penerapan Kaidah Tata Bahasa Indonesia dalam Peraturan Perundang-undangan.ppt .pdf
- 1. Penerapan Penerapan Kaidah Kaidah Bahasa Bahasa Indonesia Indonesia dalam dalam Peraturan Peraturan Perundang Perundang- -undangan undangan Ebah Ebah Suhaebah Suhaebah Badan Badan Pengembangan Pengembangan dan dan Pembinaan Pembinaan Bahasa Bahasa Kementerian Kementerian Pendidikan Pendidikan Nasional Nasional www.djpp.depkumham.go.id
- 2. Dasar Hukum Dasar Hukum n n Undang Undang- -Undang Undang Dasar Dasar Negara Negara Republik Republik Indonesia Indonesia Tahun Tahun 1945 1945 n n Undang Undang- -Undang Undang No. 12 No. 12 Tahun Tahun 2011 2011 n n Undang Undang- -Undang Undang No. 24 No. 24 Tahun Tahun 2009 2009 www.djpp.depkumham.go.id
- 3. Dasar Hukum Dasar Hukum n n Pasal 36 UUD 1945 Pasal 36 UUD 1945 Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia n n Pasal 36C UUD 1945 Pasal 36C UUD 1945 Ketentuan lebih lanjut tentang Bendera, Ketentuan lebih lanjut tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang Kebangsaan diatur dengan undang- - undang. undang. www.djpp.depkumham.go.id
- 4. Bab III UU No Bab III UU Nomor mor 1 12 2 Tahun 20 Tahun 2011 11 Angka Angka 242 242 Bahasa Bahasa Peraturan Peraturan Perundang Perundang– –undangan undangan pada pada dasarnya dasarnya tunduk tunduk pada pada kaidah kaidah tata tata Bahasa Bahasa Indonesia, Indonesia, baik baik pembentukan pembentukan kata kata, , penyusunan penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun bahasa Namun bahasa Peraturan Peraturan Perundang Perundang- -undangan undangan mempunyai mempunyai corak corak tersendiri tersendiri yang yang bercirikan bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan dengan kebutuhan hukum hukum baik baik dalam dalam perumusan perumusan maupun maupun cara cara penulisan penulisan. . www.djpp.depkumham.go.id
- 5. UU No. 24 Tahun 2009 UU No. 24 Tahun 2009 Pasal Pasal 26 26 Bahasa Bahasa Indonesia Indonesia wajib wajib digunakan digunakan dalam dalam peraturan peraturan perundang perundang- -undangan undangan. . Pasal Pasal 27 27 Bahasa Bahasa Indonesia Indonesia wajib wajib digunakan digunakan dalam dalam dokumen dokumen resmi resmi negara negara. . www.djpp.depkumham.go.id
- 6. UU No. 24 UU No. 24 Tahun Tahun 2009 2009 Pasal Pasal 31 31 (1) (1) Bahasa Bahasa Indonesia Indonesia wajib wajib digunakan digunakan dalam dalam nota nota kesepahaman kesepahaman atau atau perjanjian perjanjian yang yang melibatkan melibatkan lembaga lembaga negara negara, , instansi instansi pemerintah pemerintah Republik Republik Indonesia, Indonesia, lembaga lembaga swasta swasta Indonesia Indonesia atau atau perseorangan perseorangan warga warga negara negara Indonesia. Indonesia. (2) Nota (2) Nota kesepahaman kesepahaman atau atau perjanjian perjanjian sebagai sebagai- - mana mana dimaksud dimaksud pada pada ayat ayat (1) yang (1) yang melibatkan melibatkan pihak pihak asing asing ditulis ditulis juga juga dalam dalam bahasa bahasa nasional nasional pihak pihak asing asing tersebut tersebut dan dan/ /atau atau bahasa bahasa Inggris Inggris. . www.djpp.depkumham.go.id
- 7. 1. 1. Pemakaian Pemakaian Huruf Huruf Kapital Kapital 2. 2. Penulisan Penulisan Kata Kata 3. 3. Pemakaian Pemakaian Tanda Tanda Baca Baca 4. 4. Pemilihan Pemilihan Kata Kata 5. 5. Pemakaian Pemakaian Ungkapan Ungkapan Penghubung Penghubung 6. 6. Perincian Perincian yang yang Tidak Tidak Sejajar Sejajar Kasus Kasus yang yang Sering Sering Ditemukan Ditemukan www.djpp.depkumham.go.id
- 8. Pemakaian Pemakaian Huruf Huruf Kapital Kapital 1) 1) Pihak Pihak yang yang berkepentingan berkepentingan dapat dapat mengajukan mengajukan gugatan gugatan pembatalan pembatalan kepada kepada Pengadilan Pengadilan Niaga Niaga. . 2) 2) Pelaksanaan Pelaksanaan operasi operasi dan dan pemeliharaan pemeliharaan sumber sumber daya daya air air dilakukan dilakukan oleh oleh Pemerintah Pemerintah, , Pemerintah Pemerintah Daerah Daerah, , atau atau pngelola pngelola sumber sumber daya daya air air sesuai sesuai dengan dengan kewenangannya kewenangannya. . www.djpp.depkumham.go.id
- 9. Seharusnya Seharusnya 1a) 1a) Pihak Pihak yang yang berkepentingan berkepentingan dapat dapat mengajukan mengajukan gugatan gugatan pembatalan pembatalan kepada kepada pengadilan pengadilan niaga niaga. . 2a) 2a) Pelaksanaan Pelaksanaan operasi operasi dan dan pemeliharaan pemeliharaan sumber sumber daya daya air air dilakukan dilakukan oleh oleh Pemerintah Pemerintah, , pemerintah pemerintah daerah daerah, , atau atau pngelola pngelola sumber sumber daya daya air air sesuai sesuai dengan dengan kewenangannya kewenangannya. . www.djpp.depkumham.go.id
- 10. Kesalahan Pemakaian Huruf Kapital n Investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Penyertaan Modal; dan/atau b. Pemberian Pinjaman. www.djpp.depkumham.go.id
- 11. Seharusnya n Investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. penyertaan modal; dan/atau b. pemberian pinjaman. www.djpp.depkumham.go.id
- 12. Kesalahan Penulisan Kata Perjanjian kerjasama adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan infrastruktur dan bidang lainnya antara instansi pemberi kontrak dengan badan usaha. Organisasi perangkat daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan: a. kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah; b. karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah; c. kemampuan keuangan daerah; d. ketersediaan sumberdaya aparatur; e. pengembangan pola kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga. www.djpp.depkumham.go.id
- 13. Seharusnya Perjanjian kerja sama adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan infrastruktur dan bidang lainnya antara instansi pemberi kontrak dengan badan usaha. Organisasi perangkat daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan: a. kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah; b. karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah; c. kemampuan keuangan daerah; d. ketersediaan sumber daya aparatur; e. pengembangan pola kerja sama antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga. www.djpp.depkumham.go.id
- 14. Kesalahan Pemakaian Tanda Baca n n Selain Selain jasa jasa asurans asurans sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud pada pada ayat ayat (1), (1), Akuntan Publik dapat memberikan jasa Akuntan Publik dapat memberikan jasa lainnya yang lainnya yang berkaitan berkaitan dengan dengan akuntansi akuntansi, , keuangan keuangan dan dan manajemen manajemen sesuai sesuai dengan dengan ketentuan ketentuan peraturan peraturan perundangundangan perundangundangan. . n n Namun Namun bahasa bahasa Peraturan Peraturan Perundang Perundang- -undangan undangan mempunyai mempunyai corak corak tersendiri tersendiri yang yang bercirikan bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan dengan kebutuhan hukum hukum baik baik dalam dalam perumusan perumusan maupun maupun cara cara penulisan penulisan. . www.djpp.depkumham.go.id
- 15. Seharusnya n n Selain Selain jasa jasa asurans asurans sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud pada pada ayat ayat (1), (1), Akuntan Publik dapat memberikan jasa Akuntan Publik dapat memberikan jasa lainnya yang lainnya yang berkaitan berkaitan dengan dengan akuntansi akuntansi, , keuangan keuangan, , dan dan manajemen manajemen sesuai sesuai dengan dengan ketentuan ketentuan peraturan peraturan perundangundangan perundangundangan. . n n Namun Namun, , bahasa bahasa Peraturan Peraturan Perundang Perundang- -undangan undangan mempunyai mempunyai corak corak tersendiri tersendiri yang yang bercirikan bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan dengan kebutuhan hukum hukum, , baik baik dalam dalam perumusan perumusan maupun maupun cara cara penulisan penulisan. . www.djpp.depkumham.go.id
- 16. n n KAP yang KAP yang berbentuk berbentuk usaha usaha sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud dalam dalam Pasal Pasal 12 12 ayat ayat (1) (1) huruf huruf b, b, huruf huruf c, c, dan dan huruf huruf d, d, hanya hanya dapat dapat didirikan didirikan dan dan dikelola dikelola jika jika paling paling sedikit sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh Rekan merupakan Rekan merupakan Akuntan Akuntan Publik Publik. . n n Ketentuan Ketentuan Pasal Pasal 10 10 ayat ayat (1) (1) huruf huruf a a diubah diubah, , sehingga sehingga keseluruhan keseluruhan Pasal Pasal 10 10 berbunyi berbunyi sebagai sebagai berikut berikut: : Pemakaian Pemakaian Tanda Tanda Koma Koma www.djpp.depkumham.go.id
- 17. n n KAP yang KAP yang berbentuk berbentuk usaha usaha sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud dalam dalam Pasal Pasal 12 12 ayat ayat (1) (1) huruf huruf b, b, huruf huruf c, c, dan dan huruf huruf d d hanya hanya dapat dapat didirikan didirikan dan dan dikelola dikelola jika jika paling paling sedikit sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh Rekan 2/3 (dua per tiga) dari seluruh Rekan merupakan merupakan Akuntan Akuntan Publik Publik. . n n Ketentuan Ketentuan Pasal Pasal 10 10 ayat ayat (1) (1) huruf huruf a a diubah diubah sehingga sehingga keseluruhan keseluruhan Pasal Pasal 10 10 berbunyi berbunyi sebagai sebagai berikut berikut: : Seharusnya Seharusnya www.djpp.depkumham.go.id
- 18. Pemilihan Pemilihan Kata Kata n n Setiap Setiap orang orang yang yang membangun membangun tanpa tanpa izin izin dikenakan dikenakan sanksi sanksi administratif administratif berupa berupa …… …… n n Setiap Setiap orang orang yang yang membangun membangun tanpa tanpa izin izin dikenai dikenai sanksi sanksi administratif administratif berupa berupa …… …… n n Sanksi Sanksi administratif administratif berupa berupa …. …. dikenakan dikenakan kepada kepada setiap setiap orang orang yang yang membangun membangun tanpa tanpa izin izin. . www.djpp.depkumham.go.id
- 19. a. a. Lembaga kebahasaan sebagaimana dimaksud Lembaga kebahasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dalam Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (2), dan ayat (2), Pasal 42 ayat (2), dan Pasal 44 ayat (2) dibentuk Pasal 44 ayat (2) dibentuk sesuai sesuai ketentuan ketentuan peraturan perundang peraturan perundang- -undangan dan undangan dan bertanggung jawab kepada Menteri. bertanggung jawab kepada Menteri. a1. a1. Lembaga kebahasaan sebagaimana dimaksud Lembaga kebahasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dalam Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (2), dan ayat (2), Pasal 42 ayat (2), dan Pasal 44 ayat (2) dibentuk Pasal 44 ayat (2) dibentuk sesuai sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang ketentuan peraturan perundang- -undangan dan undangan dan bertanggung jawab kepada Menteri. bertanggung jawab kepada Menteri. Ungkapan Ungkapan Idiomatik Idiomatik www.djpp.depkumham.go.id
- 20. Ungkapan idiomatik Ungkapan idiomatik n n terdiri terdiri atas atas n n bergantung bergantung pada pada n n sesuai sesuai dengan dengan n n bangga bangga atas atas n n pada pada umumnya umumnya n n terbuat terbuat dari dari n n baik baik … … maupun maupun n n antara antara … … dan dan www.djpp.depkumham.go.id
- 21. Penulisan Kata Penulisan Kata Salah Salah n n kerjasama kerjasama n n sumberdaya sumberdaya n n beritahukan beritahukan n n tanggungjawab tanggungjawab Betul Betul n n kerja kerja sama sama n n sumber sumber daya daya n n beri beri tahukan tahukan n n memberitahukan memberitahukan n n memberi memberi tahu tahu n n tanggung tanggung jawab jawab www.djpp.depkumham.go.id
- 22. Penulisan kata Penulisan kata n n Tanggung Tanggung jawab jawab n n Ber Bertanggung tanggung jawab jawab n n Tanggung Tanggung jawab jawabnya nya n n Per Pertanggungjawa tanggungjawaban ban n n Memper Mempertanggungjawab tanggungjawabkan kan n n diper dipertanggungjawab tanggungjawabkan kan www.djpp.depkumham.go.id
- 23. Merubah yang sulit Diubah Merubah yang sulit Diubah Salah Salah n n Kami Kami tidak tidak dapat dapat merubah merubah keputusan keputusan yang yang diambil diambil atasan atasan kami kami. . n n Semuanya Semuanya sudah sudah kami kami rubah rubah sesuai sesuai dengan dengan permintaan permintaan Bapak Bapak. . Betul Betul n n Kami Kami tidak tidak dapat dapat mengubah mengubah keputusan keputusan yang yang diambil diambil atasan atasan kami kami n n Apa Apa perubahan perubahan tersebut tersebut sudah sudah disepakati disepakati bersama bersama? ? www.djpp.depkumham.go.id
- 24. Penyerapan kata atau frasa Penyerapan kata atau frasa bahasa asing bahasa asing n n devaluasi (penurunan nilai uang) devaluasi (penurunan nilai uang) n n devisa (alat pembayaran luar negeri) devisa (alat pembayaran luar negeri) n n efektif (berdaya guna) efektif (berdaya guna) www.djpp.depkumham.go.id
- 25. Pemakaian Pemakaian dan, atau, dan/atau dan, atau, dan/atau n n Olahragawan Olahragawan meliputi meliputi olahragawan olahragawan amatir amatir dan dan olahragawan olahragawan profesional profesional. . n n Kebijakan Kebijakan strategis strategis pembinaan pembinaan dan dan pengembangan pengembangan profesi profesi dan dan karier karier dosen dosen pada pada satuan satuan pendidikan pendidikan tinggi tinggi yang yang diselenggarakan diselenggarakan oleh oleh Pemerintah Pemerintah atau atau masyarakat masyarakat ditetapkan ditetapkan dengan dengan peraturan peraturan menteri menteri. . n n Untuk Untuk memajukan memajukan olahraga olahraga prestasi prestasi, , Pemerintah Pemerintah, , pemerintah pemerintah daerah daerah, , dan dan/ /atau atau masyarakat masyarakat dapat dapat mengembangkan mengembangkan …. …. www.djpp.depkumham.go.id
- 26. berhak berhak dan dan berwenang berwenang n n Masyarakat Masyarakat yang yang dirugikan dirugikan akibat akibat berbagai berbagai masaah masaah pengelolaan pengelolaan sumber sumber daya daya air air berhak berhak mengajukan mengajukan gugatan gugatan perwakilan perwakilan ke ke pengadilan pengadilan. . n n Pejabat Pejabat penyidik penyidik pegawai pegawai negeri negeri sipil sipil sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud pada pada ayat ayat (1) (1) berwenang berwenang untuk untuk melakukan melakukan pemeriksaan pemeriksaan atas atas kebenaran kebenaran laporan laporan atau atau keterangan keterangan tentang tentang adanya adanya tindak tindak pidana pidana sumber sumber daya daya air. air. www.djpp.depkumham.go.id
- 27. Contoh Contoh Kasus Kasus n n Jika Jika ketentuan ketentuan pidana pidana berlaku berlaku bagi bagi siapapun siapapun, , subyek subyek dari dari ketentuan ketentuan pidana pidana dirumuskan dirumuskan dengan dengan frasa frasa setiap setiap orang orang. . n n Pengguna Pengguna Anggaran Anggaran dalam dalam menyelenggarakan menyelenggarakan pembangunan pembangunan dapat dapat pula pula melaksanakan melaksanakan melalui melalui upaya upaya tukar tukar menukar menukar/ /tukar tukar bangun bangun, , kerjasama kerjasama pemanfaatan pemanfaatan, , hibah hibah, , atau atau cara cara lainnya lainnya sesuai sesuai peraturan peraturan perundang perundang- -undangan undangan. . www.djpp.depkumham.go.id
- 28. Contoh Contoh Kasus Kasus n n Ketentuan Ketentuan penggunaan penggunaan bahan bahan bangunan bangunan untuk untuk bangunan bangunan gedung gedung negara negara tersebut tersebut di di atas atas, , dimungkinkan dimungkinkan disesuaikan disesuaikan dengan dengan kemajuan kemajuan teknologi teknologi bahan bahan bangunan bangunan, , khususnya khususnya disesuaikan disesuaikan dengan dengan kemampuan kemampuan sumberdaya sumberdaya setempat setempat dengan dengan tetap tetap harus harus mempertimbangkan mempertimbangkan kekuatan kekuatan dan dan keawetannya keawetannya sesuai sesuai dengan dengan peruntukan peruntukan yang yang telah telah ditetapkan ditetapkan. . www.djpp.depkumham.go.id
- 29. Contoh Contoh Kasus Kasus n n Badan Badan Publik Publik yang yang dengan dengan sengaja sengaja tidak tidak menyediakan menyediakan, , tidak tidak memberikan memberikan, , dan dan/ /atau atau tidak tidak menerbitkan menerbitkan Informasi Informasi Publik Publik berupa berupa Informasi Informasi Publik Publik secara secara berkala berkala, , Informasi Informasi Publik Publik yang yang wajib wajib diumumkan diumumkan secara secara serta serta- -merta merta, , Informasi Informasi Publik Publik yang yang wajib wajib tersedia tersedia setiap setiap saat saat, , dan dan/ /atau atau Informasi Informasi Publik Publik yang yang harus harus diberikan diberikan atas atas dasar dasar permintaan permintaan sesuai sesuai dengan dengan Undang Undang- -Undang Undang ini ini, , dan dan mengakibatkan mengakibatkan kerugian kerugian bagi bagi orang orang lain lain dikenakan dikenakan pidana pidana kurungan kurungan paling lama 1 ( paling lama 1 (satu satu) ) tahun tahun dan dan/ /atau atau pidana pidana denda denda paling paling banyak banyak Rp5.000.000,00 (lima Rp5.000.000,00 (lima juta juta rupiah). rupiah). www.djpp.depkumham.go.id
- 30. Contoh Contoh Kasus Kasus n n Setiap Setiap Orang Orang yang yang dengan dengan sengaja sengaja membuat membuat Informasi Informasi Publik Publik yang yang tidak tidak benar benar atau atau menyesatkan menyesatkan dan dan mengakibatkan mengakibatkan kerugian kerugian bagi bagi orang orang lain lain dipidana dipidana dengan dengan pidana pidana penjara penjara paling paling lama 1 ( lama 1 (satu satu) ) tahun tahun dan dan/ /atau atau denda denda paling paling banyak banyak Rp5.000.000,00 (lima Rp5.000.000,00 (lima juta juta rupiah). rupiah). www.djpp.depkumham.go.id
- 31. Contoh Contoh Kasus Kasus n n Setiap Setiap pelanggaran pelanggaran yang yang dikenai dikenai sanksi sanksi pidana pidana dalam dalam Undang Undang- -Undang Undang ini ini dan dan juga juga diancam diancam dengan dengan sanksi sanksi pidana pidana dalam dalam Undang Undang- -Undang Undang lain yang lain yang bersifat bersifat khusus khusus, , yang yang berlaku berlaku adalah adalah sanksi sanksi pidana pidana dari dari Undang Undang- -Undang Undang yang yang lebih lebih khusus khusus tersebut tersebut. . www.djpp.depkumham.go.id