SlideShare a Scribd company logo

KONTROVERSI HTI

•Download as PPT, PDF•
•
Raflis Ssi
Raflis Ssi

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 356/Menhut-II/2004 memberikan izin pemanfaatan hutan yang tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang dan peraturan lingkungan, serta diduga terjadi manipulasi data dan korupsi dalam proses perizinannya. Izin tersebut seharusnya dibatalkan sesuai undang-undang.

BusinessTechnology
1 of 14
KONTROVERSI PERIZINAN HTI DI PROVINSI RIAU ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Oleh: Raflis, Yayasan Kabut Riau Rivani Noor, Cappa Sebagai Bahan Masukan Untuk Panel Pakar I Sertifikasi Bertahap Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (PT. RAPP) Sektor Pelalawan di Kabupaten Pelalawan dan Siak Propinsi Riau dengan luas 75.640 ha
Sekilas Perizinan HTI pada Kawasan Gambut Di Provinsi Riau ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Sumber Peta: Jikalahari
Aturan Hukum Yang Mengatur Pemanfaatan Ruang di Propinsi Riau ,[object Object],[object Object],[object Object],Ketiga Aturan hukum Tersebut Tidak saling membatalkan dan terdapat perbedaan alokasi rencana pemanfaatan pada ruang yang sama. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
STUDI KASUS PT. RAPP SEKTOR PELALAWAN Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 356/Menhut-II/2004 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Peyimpangan 1 ,[object Object],[object Object],[object Object],Sumber Peta: WWF Riau
Penyimpangan 2 ,[object Object],[object Object],[object Object]
Penyimpangan 3 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Penyimpangan 4 ,[object Object],[object Object],[object Object]
Data Tentang Kawasan Bergambut ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Penyimpangan 5 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Dampak ,[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],Seharusnya: Sesuai dengan Semangat Penegakan hukum Ruang yang terdapat dalam UU No 26 Tahun 2007 Pasal 37
Skenario Hijau 2050 ,[object Object]
Kesimpulan ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Recommended

Omnibus law vs kejahatan peta
Omnibus law vs kejahatan petaOmnibus law vs kejahatan peta
Omnibus law vs kejahatan petaRaflis Ssi
 
Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riau
Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riauPerencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riau
Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riauRaflis Ssi
 
Trend perubahan rencana tata ruang riau
Trend perubahan rencana tata ruang riauTrend perubahan rencana tata ruang riau
Trend perubahan rencana tata ruang riauRaflis Ssi
 
Kawasan hutan dan rencana tata ruang
Kawasan hutan dan rencana tata ruangKawasan hutan dan rencana tata ruang
Kawasan hutan dan rencana tata ruangRaflis Ssi
 
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari PerkebunanPola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari PerkebunanRaflis Ssi
 
Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)
Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)
Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)Raflis Ssi
 
Tata ruang dan korupsi
Tata ruang dan korupsiTata ruang dan korupsi
Tata ruang dan korupsiRaflis Ssi
 
Kejahatan peta
Kejahatan petaKejahatan peta
Kejahatan petaRaflis Ssi
 

Recommended

Omnibus law vs kejahatan peta
Omnibus law vs kejahatan petaOmnibus law vs kejahatan peta
Omnibus law vs kejahatan petaRaflis Ssi
 
Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riau
Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riauPerencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riau
Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riauRaflis Ssi
 
Trend perubahan rencana tata ruang riau
Trend perubahan rencana tata ruang riauTrend perubahan rencana tata ruang riau
Trend perubahan rencana tata ruang riauRaflis Ssi
 
Kawasan hutan dan rencana tata ruang
Kawasan hutan dan rencana tata ruangKawasan hutan dan rencana tata ruang
Kawasan hutan dan rencana tata ruangRaflis Ssi
 
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari PerkebunanPola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari PerkebunanRaflis Ssi
 
Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)
Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)
Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)Raflis Ssi
 
Tata ruang dan korupsi
Tata ruang dan korupsiTata ruang dan korupsi
Tata ruang dan korupsiRaflis Ssi
 
Kejahatan peta
Kejahatan petaKejahatan peta
Kejahatan petaRaflis Ssi
 
Pelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padang
Pelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padangPelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padang
Pelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padangRaflis Ssi
 
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutan
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutanKorupsi dan kepastian hukum kawasan hutan
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutanRaflis Ssi
 
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesia
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesiaBagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesia
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesiaRaflis Ssi
 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...Dini Isrinayanti
 
Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutanan
Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutananFenomena land grabbing dalam perencanaan kehutanan
Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutananRaflis Ssi
 
Presentasi BPN tentang Penyelesaian Penguasaan Hak Masyarakat di Kawasan Hutan
Presentasi BPN tentang Penyelesaian Penguasaan Hak Masyarakat di Kawasan HutanPresentasi BPN tentang Penyelesaian Penguasaan Hak Masyarakat di Kawasan Hutan
Presentasi BPN tentang Penyelesaian Penguasaan Hak Masyarakat di Kawasan HutanGedhe Foundation
 
Permen lhk no.50 2016 ttg pedoman pinjam pakai kawasan hutan
Permen lhk no.50 2016 ttg pedoman pinjam pakai kawasan hutanPermen lhk no.50 2016 ttg pedoman pinjam pakai kawasan hutan
Permen lhk no.50 2016 ttg pedoman pinjam pakai kawasan hutanRizki Darmawan
 
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis Ssi
 
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutanPermen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutanwalhiaceh
 
Permen LHK no.71 tahun 2016
Permen LHK no.71 tahun 2016Permen LHK no.71 tahun 2016
Permen LHK no.71 tahun 2016Rizki Darmawan
 
Permenhut no. p.16 menhut ii 2014
Permenhut no. p.16 menhut ii 2014Permenhut no. p.16 menhut ii 2014
Permenhut no. p.16 menhut ii 2014Hari Susandi
 
Data Dan Fakta Pp 26 2008
Data Dan Fakta Pp 26 2008Data Dan Fakta Pp 26 2008
Data Dan Fakta Pp 26 2008Raflis Ssi
 
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesiaRezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesiaRaflis Ssi
 
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...Rizki Darmawan
 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1...Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1...Dini Isrinayanti
 
Lhk
LhkLhk
Lhkegyd welyn
 
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutan
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutanPermen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutan
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutanwalhiaceh
 
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas arealPermen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas arealwalhiaceh
 
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...People Power
 
Analisis Rtrwp Riau 2007
Analisis Rtrwp Riau 2007Analisis Rtrwp Riau 2007
Analisis Rtrwp Riau 2007Raflis Ssi
 
Kep menhut no 82kptsii2001
Kep menhut no 82kptsii2001Kep menhut no 82kptsii2001
Kep menhut no 82kptsii2001People Power
 
P14 2011 ijin pemanfaatan kayu
P14 2011 ijin pemanfaatan kayuP14 2011 ijin pemanfaatan kayu
P14 2011 ijin pemanfaatan kayuJhon Blora
 

More Related Content

What's hot

Pelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padang
Pelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padangPelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padang
Pelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padangRaflis Ssi
 
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutan
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutanKorupsi dan kepastian hukum kawasan hutan
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutanRaflis Ssi
 
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesia
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesiaBagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesia
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesiaRaflis Ssi
 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...Dini Isrinayanti
 
Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutanan
Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutananFenomena land grabbing dalam perencanaan kehutanan
Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutananRaflis Ssi
 
Presentasi BPN tentang Penyelesaian Penguasaan Hak Masyarakat di Kawasan Hutan
Presentasi BPN tentang Penyelesaian Penguasaan Hak Masyarakat di Kawasan HutanPresentasi BPN tentang Penyelesaian Penguasaan Hak Masyarakat di Kawasan Hutan
Presentasi BPN tentang Penyelesaian Penguasaan Hak Masyarakat di Kawasan HutanGedhe Foundation
 
Permen lhk no.50 2016 ttg pedoman pinjam pakai kawasan hutan
Permen lhk no.50 2016 ttg pedoman pinjam pakai kawasan hutanPermen lhk no.50 2016 ttg pedoman pinjam pakai kawasan hutan
Permen lhk no.50 2016 ttg pedoman pinjam pakai kawasan hutanRizki Darmawan
 
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis Ssi
 
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutanPermen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutanwalhiaceh
 
Permen LHK no.71 tahun 2016
Permen LHK no.71 tahun 2016Permen LHK no.71 tahun 2016
Permen LHK no.71 tahun 2016Rizki Darmawan
 
Permenhut no. p.16 menhut ii 2014
Permenhut no. p.16 menhut ii 2014Permenhut no. p.16 menhut ii 2014
Permenhut no. p.16 menhut ii 2014Hari Susandi
 
Data Dan Fakta Pp 26 2008
Data Dan Fakta Pp 26 2008Data Dan Fakta Pp 26 2008
Data Dan Fakta Pp 26 2008Raflis Ssi
 
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesiaRezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesiaRaflis Ssi
 
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...Rizki Darmawan
 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1...Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1...Dini Isrinayanti
 
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutan
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutanPermen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutan
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutanwalhiaceh
 
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas arealPermen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas arealwalhiaceh
 

What's hot (18)

Pelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padang
Pelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padangPelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padang
Pelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padang
 
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutan
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutanKorupsi dan kepastian hukum kawasan hutan
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutan
 
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesia
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesiaBagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesia
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesia
 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...
 
Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutanan
Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutananFenomena land grabbing dalam perencanaan kehutanan
Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutanan
 
Presentasi BPN tentang Penyelesaian Penguasaan Hak Masyarakat di Kawasan Hutan
Presentasi BPN tentang Penyelesaian Penguasaan Hak Masyarakat di Kawasan HutanPresentasi BPN tentang Penyelesaian Penguasaan Hak Masyarakat di Kawasan Hutan
Presentasi BPN tentang Penyelesaian Penguasaan Hak Masyarakat di Kawasan Hutan
 
Permen lhk no.50 2016 ttg pedoman pinjam pakai kawasan hutan
Permen lhk no.50 2016 ttg pedoman pinjam pakai kawasan hutanPermen lhk no.50 2016 ttg pedoman pinjam pakai kawasan hutan
Permen lhk no.50 2016 ttg pedoman pinjam pakai kawasan hutan
 
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
 
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutanPermen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
 
Permen LHK no.71 tahun 2016
Permen LHK no.71 tahun 2016Permen LHK no.71 tahun 2016
Permen LHK no.71 tahun 2016
 
Permenhut no. p.16 menhut ii 2014
Permenhut no. p.16 menhut ii 2014Permenhut no. p.16 menhut ii 2014
Permenhut no. p.16 menhut ii 2014
 
Data Dan Fakta Pp 26 2008
Data Dan Fakta Pp 26 2008Data Dan Fakta Pp 26 2008
Data Dan Fakta Pp 26 2008
 
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesiaRezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia
 
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...
 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1...Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1...
 
Lhk
LhkLhk
Lhk
 
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutan
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutanPermen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutan
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutan
 
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas arealPermen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
 

Similar to KONTROVERSI HTI

Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...People Power
 
Analisis Rtrwp Riau 2007
Analisis Rtrwp Riau 2007Analisis Rtrwp Riau 2007
Analisis Rtrwp Riau 2007Raflis Ssi
 
Kep menhut no 82kptsii2001
Kep menhut no 82kptsii2001Kep menhut no 82kptsii2001
Kep menhut no 82kptsii2001People Power
 
P14 2011 ijin pemanfaatan kayu
P14 2011 ijin pemanfaatan kayuP14 2011 ijin pemanfaatan kayu
P14 2011 ijin pemanfaatan kayuJhon Blora
 
Problematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau edit
Problematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau editProblematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau edit
Problematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau editYayasan CAPPA
 
Kronologis perluasan areal RAPP & 3.3 T Kerugian Negara
Kronologis perluasan areal RAPP & 3.3 T Kerugian NegaraKronologis perluasan areal RAPP & 3.3 T Kerugian Negara
Kronologis perluasan areal RAPP & 3.3 T Kerugian NegaraPeople Power
 
Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022
Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022
Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022CIkumparan
 
SOP-PERIZINAN-KEMHUT-DAN-LH.pdf
SOP-PERIZINAN-KEMHUT-DAN-LH.pdfSOP-PERIZINAN-KEMHUT-DAN-LH.pdf
SOP-PERIZINAN-KEMHUT-DAN-LH.pdfHamdiHamdi19
 
KRONOLOGIS PERLUASAN AREAL PT. RAPP
KRONOLOGIS PERLUASAN AREAL PT. RAPP KRONOLOGIS PERLUASAN AREAL PT. RAPP
KRONOLOGIS PERLUASAN AREAL PT. RAPP People Power
 
kronologis perluasan areal PT.
kronologis perluasan areal PT. kronologis perluasan areal PT.
kronologis perluasan areal PT. People Power
 
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutanPermen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutanwalhiaceh
 
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutanPermen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutanwalhiaceh
 
Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemer...
Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemer...Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemer...
Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemer...Penataan Ruang
 
Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...
Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...
Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...HeruAdiST
 
Perizinan di kabupaten siak dan pelalawan
Perizinan di kabupaten siak dan pelalawanPerizinan di kabupaten siak dan pelalawan
Perizinan di kabupaten siak dan pelalawanhutanriau
 
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...01112015
 
Problematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau Edit
Problematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau EditProblematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau Edit
Problematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau EditRaflis Ssi
 
Perizinan vs pp 26 2008 edit
Perizinan vs pp 26 2008 editPerizinan vs pp 26 2008 edit
Perizinan vs pp 26 2008 editYayasan CAPPA
 

Similar to KONTROVERSI HTI (20)

Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
 
Analisis Rtrwp Riau 2007
Analisis Rtrwp Riau 2007Analisis Rtrwp Riau 2007
Analisis Rtrwp Riau 2007
 
Kep menhut no 82kptsii2001
Kep menhut no 82kptsii2001Kep menhut no 82kptsii2001
Kep menhut no 82kptsii2001
 
P14 2011 ijin pemanfaatan kayu
P14 2011 ijin pemanfaatan kayuP14 2011 ijin pemanfaatan kayu
P14 2011 ijin pemanfaatan kayu
 
Problematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau edit
Problematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau editProblematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau edit
Problematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau edit
 
Kronologis perluasan areal RAPP & 3.3 T Kerugian Negara
Kronologis perluasan areal RAPP & 3.3 T Kerugian NegaraKronologis perluasan areal RAPP & 3.3 T Kerugian Negara
Kronologis perluasan areal RAPP & 3.3 T Kerugian Negara
 
Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022
Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022
Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022
 
Lhk
LhkLhk
Lhk
 
SOP-PERIZINAN-KEMHUT-DAN-LH.pdf
SOP-PERIZINAN-KEMHUT-DAN-LH.pdfSOP-PERIZINAN-KEMHUT-DAN-LH.pdf
SOP-PERIZINAN-KEMHUT-DAN-LH.pdf
 
KRONOLOGIS PERLUASAN AREAL PT. RAPP
KRONOLOGIS PERLUASAN AREAL PT. RAPP KRONOLOGIS PERLUASAN AREAL PT. RAPP
KRONOLOGIS PERLUASAN AREAL PT. RAPP
 
kronologis perluasan areal PT.
kronologis perluasan areal PT. kronologis perluasan areal PT.
kronologis perluasan areal PT.
 
P.62#2015 ipk
P.62#2015 ipkP.62#2015 ipk
P.62#2015 ipk
 
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutanPermen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
 
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutanPermen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
 
Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemer...
Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemer...Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemer...
Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemer...
 
Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...
Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...
Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...
 
Perizinan di kabupaten siak dan pelalawan
Perizinan di kabupaten siak dan pelalawanPerizinan di kabupaten siak dan pelalawan
Perizinan di kabupaten siak dan pelalawan
 
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...
 
Problematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau Edit
Problematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau EditProblematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau Edit
Problematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau Edit
 
Perizinan vs pp 26 2008 edit
Perizinan vs pp 26 2008 editPerizinan vs pp 26 2008 edit
Perizinan vs pp 26 2008 edit
 

More from Raflis Ssi

Catatan diskusi kamar lsm pada workshop penataan kawasan hutan bagi kebangkit...
Catatan diskusi kamar lsm pada workshop penataan kawasan hutan bagi kebangkit...Catatan diskusi kamar lsm pada workshop penataan kawasan hutan bagi kebangkit...
Catatan diskusi kamar lsm pada workshop penataan kawasan hutan bagi kebangkit...Raflis Ssi
 
Temuan Terhadap Kebakaran Hutan Pada Konsesi
Temuan Terhadap Kebakaran Hutan Pada Konsesi Temuan Terhadap Kebakaran Hutan Pada Konsesi
Temuan Terhadap Kebakaran Hutan Pada Konsesi Raflis Ssi
 
Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Siak Provinsi Riau 2015
Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Siak Provinsi Riau 2015Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Siak Provinsi Riau 2015
Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Siak Provinsi Riau 2015Raflis Ssi
 
Bencana mengintai di lahan gambut
Bencana mengintai di lahan gambutBencana mengintai di lahan gambut
Bencana mengintai di lahan gambutRaflis Ssi
 
Analisis titik api di provinsi riau 2015
Analisis titik api di provinsi riau 2015Analisis titik api di provinsi riau 2015
Analisis titik api di provinsi riau 2015Raflis Ssi
 
Analisis pemberian izin konsesi di riau
Analisis pemberian izin konsesi di riauAnalisis pemberian izin konsesi di riau
Analisis pemberian izin konsesi di riauRaflis Ssi
 
Potret Kegagalan Mandat Pengurusan Hutan
Potret Kegagalan Mandat Pengurusan HutanPotret Kegagalan Mandat Pengurusan Hutan
Potret Kegagalan Mandat Pengurusan HutanRaflis Ssi
 
Peta indikatif penundaan pemberian izin baru revisi 3
Peta indikatif penundaan pemberian izin baru revisi 3Peta indikatif penundaan pemberian izin baru revisi 3
Peta indikatif penundaan pemberian izin baru revisi 3Raflis Ssi
 
Inisiatif one map
Inisiatif one mapInisiatif one map
Inisiatif one mapRaflis Ssi
 
Munkinkah pulau padang tenggelam
Munkinkah pulau padang tenggelamMunkinkah pulau padang tenggelam
Munkinkah pulau padang tenggelamRaflis Ssi
 
Rencana tata ruang pulau sumatera di provinsi riau
Rencana tata ruang pulau sumatera di provinsi riauRencana tata ruang pulau sumatera di provinsi riau
Rencana tata ruang pulau sumatera di provinsi riauRaflis Ssi
 
Penyimpangan perizinan di pulau padang
Penyimpangan perizinan di pulau padangPenyimpangan perizinan di pulau padang
Penyimpangan perizinan di pulau padangRaflis Ssi
 
Wajah korupsi hutan riau
Wajah korupsi hutan riauWajah korupsi hutan riau
Wajah korupsi hutan riauRaflis Ssi
 
Akar masalah konflik pengelolaan hutan
Akar masalah konflik pengelolaan hutanAkar masalah konflik pengelolaan hutan
Akar masalah konflik pengelolaan hutanRaflis Ssi
 
Kebakaran Hutan Dan Lahan Dan Kawasan Rawan Bencana
Kebakaran Hutan Dan Lahan Dan Kawasan Rawan BencanaKebakaran Hutan Dan Lahan Dan Kawasan Rawan Bencana
Kebakaran Hutan Dan Lahan Dan Kawasan Rawan BencanaRaflis Ssi
 

More from Raflis Ssi (15)

Catatan diskusi kamar lsm pada workshop penataan kawasan hutan bagi kebangkit...
Catatan diskusi kamar lsm pada workshop penataan kawasan hutan bagi kebangkit...Catatan diskusi kamar lsm pada workshop penataan kawasan hutan bagi kebangkit...
Catatan diskusi kamar lsm pada workshop penataan kawasan hutan bagi kebangkit...
 
Temuan Terhadap Kebakaran Hutan Pada Konsesi
Temuan Terhadap Kebakaran Hutan Pada Konsesi Temuan Terhadap Kebakaran Hutan Pada Konsesi
Temuan Terhadap Kebakaran Hutan Pada Konsesi
 
Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Siak Provinsi Riau 2015
Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Siak Provinsi Riau 2015Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Siak Provinsi Riau 2015
Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Siak Provinsi Riau 2015
 
Bencana mengintai di lahan gambut
Bencana mengintai di lahan gambutBencana mengintai di lahan gambut
Bencana mengintai di lahan gambut
 
Analisis titik api di provinsi riau 2015
Analisis titik api di provinsi riau 2015Analisis titik api di provinsi riau 2015
Analisis titik api di provinsi riau 2015
 
Analisis pemberian izin konsesi di riau
Analisis pemberian izin konsesi di riauAnalisis pemberian izin konsesi di riau
Analisis pemberian izin konsesi di riau
 
Potret Kegagalan Mandat Pengurusan Hutan
Potret Kegagalan Mandat Pengurusan HutanPotret Kegagalan Mandat Pengurusan Hutan
Potret Kegagalan Mandat Pengurusan Hutan
 
Peta indikatif penundaan pemberian izin baru revisi 3
Peta indikatif penundaan pemberian izin baru revisi 3Peta indikatif penundaan pemberian izin baru revisi 3
Peta indikatif penundaan pemberian izin baru revisi 3
 
Inisiatif one map
Inisiatif one mapInisiatif one map
Inisiatif one map
 
Munkinkah pulau padang tenggelam
Munkinkah pulau padang tenggelamMunkinkah pulau padang tenggelam
Munkinkah pulau padang tenggelam
 
Rencana tata ruang pulau sumatera di provinsi riau
Rencana tata ruang pulau sumatera di provinsi riauRencana tata ruang pulau sumatera di provinsi riau
Rencana tata ruang pulau sumatera di provinsi riau
 
Penyimpangan perizinan di pulau padang
Penyimpangan perizinan di pulau padangPenyimpangan perizinan di pulau padang
Penyimpangan perizinan di pulau padang
 
Wajah korupsi hutan riau
Wajah korupsi hutan riauWajah korupsi hutan riau
Wajah korupsi hutan riau
 
Akar masalah konflik pengelolaan hutan
Akar masalah konflik pengelolaan hutanAkar masalah konflik pengelolaan hutan
Akar masalah konflik pengelolaan hutan
 
Kebakaran Hutan Dan Lahan Dan Kawasan Rawan Bencana
Kebakaran Hutan Dan Lahan Dan Kawasan Rawan BencanaKebakaran Hutan Dan Lahan Dan Kawasan Rawan Bencana
Kebakaran Hutan Dan Lahan Dan Kawasan Rawan Bencana
 

Recently uploaded

Laporan Aksi Nyata.docx kurikulum merdeka
Laporan Aksi Nyata.docx kurikulum merdekaLaporan Aksi Nyata.docx kurikulum merdeka
Laporan Aksi Nyata.docx kurikulum merdekajohan effendi
 
Praktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptx
Praktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptxPraktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptx
Praktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptxEndah261450
 
1000 hari alm KUSWADI aslkdjalksjdlkajdqwd
1000 hari alm KUSWADI aslkdjalksjdlkajdqwd1000 hari alm KUSWADI aslkdjalksjdlkajdqwd
1000 hari alm KUSWADI aslkdjalksjdlkajdqwdfurinews
 
381311118-Contoh-biodata-diri-PowerPoint.pptx
381311118-Contoh-biodata-diri-PowerPoint.pptx381311118-Contoh-biodata-diri-PowerPoint.pptx
381311118-Contoh-biodata-diri-PowerPoint.pptxSahlimaHutagalung
 
"Skintoto: Destinasi Utama bagi Pecinta Judi Online"
"Skintoto: Destinasi Utama bagi Pecinta Judi Online""Skintoto: Destinasi Utama bagi Pecinta Judi Online"
"Skintoto: Destinasi Utama bagi Pecinta Judi Online"HaseebBashir5
 
Pelajari Marketing Plan dari Bisnis JKS88
Pelajari Marketing Plan dari Bisnis JKS88Pelajari Marketing Plan dari Bisnis JKS88
Pelajari Marketing Plan dari Bisnis JKS88KangGunawan2
 
Analisa_data_berkala_dengan_metode_semi.pptx
Analisa_data_berkala_dengan_metode_semi.pptxAnalisa_data_berkala_dengan_metode_semi.pptx
Analisa_data_berkala_dengan_metode_semi.pptxEvita50
 
menang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogel
menang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogelmenang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogel
menang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogelHaseebBashir5
 
Skintoto: Mengeksplorasi Dunia Judi Online yang Menarik
Skintoto: Mengeksplorasi Dunia Judi Online yang MenarikSkintoto: Mengeksplorasi Dunia Judi Online yang Menarik
Skintoto: Mengeksplorasi Dunia Judi Online yang MenarikHaseebBashir5
 
Panduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda Ketahui
Panduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda KetahuiPanduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda Ketahui
Panduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda KetahuiHaseebBashir5
 

Recently uploaded (10)

Laporan Aksi Nyata.docx kurikulum merdeka
Laporan Aksi Nyata.docx kurikulum merdekaLaporan Aksi Nyata.docx kurikulum merdeka
Laporan Aksi Nyata.docx kurikulum merdeka
 
Praktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptx
Praktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptxPraktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptx
Praktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptx
 
1000 hari alm KUSWADI aslkdjalksjdlkajdqwd
1000 hari alm KUSWADI aslkdjalksjdlkajdqwd1000 hari alm KUSWADI aslkdjalksjdlkajdqwd
1000 hari alm KUSWADI aslkdjalksjdlkajdqwd
 
381311118-Contoh-biodata-diri-PowerPoint.pptx
381311118-Contoh-biodata-diri-PowerPoint.pptx381311118-Contoh-biodata-diri-PowerPoint.pptx
381311118-Contoh-biodata-diri-PowerPoint.pptx
 
"Skintoto: Destinasi Utama bagi Pecinta Judi Online"
"Skintoto: Destinasi Utama bagi Pecinta Judi Online""Skintoto: Destinasi Utama bagi Pecinta Judi Online"
"Skintoto: Destinasi Utama bagi Pecinta Judi Online"
 
Pelajari Marketing Plan dari Bisnis JKS88
Pelajari Marketing Plan dari Bisnis JKS88Pelajari Marketing Plan dari Bisnis JKS88
Pelajari Marketing Plan dari Bisnis JKS88
 
Analisa_data_berkala_dengan_metode_semi.pptx
Analisa_data_berkala_dengan_metode_semi.pptxAnalisa_data_berkala_dengan_metode_semi.pptx
Analisa_data_berkala_dengan_metode_semi.pptx
 
menang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogel
menang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogelmenang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogel
menang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogel
 
Skintoto: Mengeksplorasi Dunia Judi Online yang Menarik
Skintoto: Mengeksplorasi Dunia Judi Online yang MenarikSkintoto: Mengeksplorasi Dunia Judi Online yang Menarik
Skintoto: Mengeksplorasi Dunia Judi Online yang Menarik
 
Panduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda Ketahui
Panduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda KetahuiPanduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda Ketahui
Panduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda Ketahui
 

KONTROVERSI HTI

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 14.