Tanda nomor kendaraan bermotor di Indonesia menggunakan plat aluminium dengan format dua baris yang menunjukkan kode wilayah, nomor polisi, dan masa berlaku. Kode wilayah berbeda untuk setiap provinsi dan mengacu pada pembagian wilayah sejak zaman kolonial. Nomor polisi khusus digunakan untuk kendaraan pejabat negara.

1. Tanda nomor kendaraan bermotor
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Artikel ini membahas mengenai plat nomor di Indonesia. Untuk plat nomor secara umum,
lihat plat nomor.
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), atau sering kali disebut plat nomor atau nomor
polisi, adalah plat aluminium tanda kendaraan bermotor di Indonesia yang telah didaftarkan pada
Kantor Bersama Samsat.
Daftar isi
1 Sejarah■
2 Spesifikasi teknis■
3 Warna■
4 Nomor polisi■
5 Kode nomor polisi■
5.1 Kewilayahan■
5.1.1 Sumatera■
5.1.2 Jawa■
5.1.2.1 DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat■
5.1.2.2 Jawa Tengah dan DI Yogyakarta■
5.1.2.3 Jawa Timur■
5.1.2.4 Catatan:■
5.1.3 Bali dan Nusa Tenggara■
5.1.4 Kalimantan■
5.1.5 Sulawesi■
5.1.6 Maluku dan Papua■
5.1.7 Tidak digunakan■
5.2 Presiden dan pejabat pemerintahan pusat■
5.3 Korps diplomatik dan konsuler■
6 Lihat pula■
Sejarah
Penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor di Indonesia, terutama di Jawa, merupakan warisan
sejak zaman Hindia Belanda, yang menggunakan kode wilayah berdasarkan pembagian wilayah
karesidenan.
Spesifikasi teknis
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berbentuk plat aluminium dengan cetakan tulisan dua baris.
Baris pertama menunjukkan: kode wilayah (huruf), nomor polisi (angka), dan kode/seri akhir
wilayah (huruf)
■
Baris kedua menunjukkan bulan dan tahun masa berlaku■

2. Bahan baku TNKB adalah aluminium dengan ketebalan 1 mm. Ukuran TNKB untuk kendaraan
bermotor roda 2 dan roda 3 adalah 250x105 mm, sedangkan untuk kendaraan bermotor roda 4 atau
lebih adalah 395x135 mm. Terdapat cetakan garis lurus pembatas lebar 5 mm diantara ruang nomor
polisi dengan ruang angka masa berlaku.
Pada sudut kanan atas dan sudut kiri bawah terdapat tanda khusus (security mark) cetakanlambang
Polisi Lalu Lintas; sedangkan pada sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri ada tanda khusus cetakan
"DITLANTAS POLRI" (Direktorat Lalu Lintas Kepolisian RI) yang merupakan hak paten
pembuatan TNKB oleh Polri dan TNI.
Warna
Warna tanda nomor kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut:
Kendaraan bermotor bukan umum dan kendaraan bermotor sewa: warna dasar hitam dengan
tulisan berwarna putih
■
Kendaraan bermotor umum: warna dasar kuning dengan tulisan berwarna hitam■
Kendaraan bermotor milik pemerintah: warna dasar merah dengan tulisan berwarna putih■
Kendaraan bermotor korps diplomatik negara asing: warna dasar putih dengan tulisan
berwarna hitam
■
Kendaraan bermotor staf operasional korps diplomatik negara asing: warna dasar hitam
dengan tulisan berwarna putih dan terdiri dari lima angka dan kode angka negara dicetak lebih
kecil dengan format sub-bagian
■
Kendaraan bermotor untuk transportasi dealer (pengiriman dari perakitan ke dealer, atau dealer
ke dealer): warna dasar putih dengan tulisan berwarna merah.
■
Nomor polisi
Nomor polisi diberikan sesuai dengan urutan pendaftaran kendaraan bermotor. Nomor urut tersebut
terdiri dari 1-4 angka, dan ditempatkan setelah Kode Wilayah Pendaftaran. Nomor urut pendaftaran
dialokasikan sesuai kelompok jenis kendaraan bermotor(untuk wilayah DKI Jakarta):
1 - 2999, 8000 - 8999 dialokasikan untuk kendaraan penumpang.■
3000 - 6999, dialokasikan untuk sepeda motor.■
7000 - 7999, dialokasikan untuk bus.■
9000 - 9999, dialokasikan untuk kendaraan beban.■
Apabila nomor urut pendaftaran yang telah dialokasikan habis digunakan, maka nomor urut
pendaftaran berikutnya kembali ke nomor awal yang telah dialokasikan dengan diberi tanda
pengenal huruf seri A - Z di belakang angka pendaftaran. Apabila huruf di belakang angka sebagai
tanda pengenal kelipatan telah sampai pada huruf Z, maka penomoran dapat menggunakan 2 huruf
seri di belakang angka pendaftaran.
Khusus untuk DKI Jakarta, dapat menggunakan hingga 3 huruf seri di belakang angka pendaftaran,
sesuai kategori atau dengan permintaan khusus.
Format kategori 3 huruf seri umum yaitu: B XXXX XYZ
X = Umumnya mewakili tempat kendaraan tersebut terdaftar
Huruf yang mewakili kategori tempat terdaftarnya kendaraan:

3. U -> Jakarta Utara
B -> Jakarta Barat
P -> Jakarta Pusat
S -> Jakarta Selatan
T -> Jakarta Timur
E -> Depok
N -> Tangerang
C -> Tangerang
K -> Bekasi
Y = Umumnya jenis kedaraan berdasar golongan
Huruf yang mewakili kategori kendaraan:
A -> Sedan
F -> Minibus, Hatchback, City Car
J -> Jip dan SUV
Z = Huruf acak yang diberikan untuk pembeda
Contoh: B XXXX PAA -> Mobil tersebut terdaftar di Jakarta Pusat (P), berjenis sedan (A), dan
memiliki huruf pembeda (A).
Kode nomor polisi
Kewilayahan

4. Kode wilayah pendaftaran kendaraan bermotor ditetapkan oleh Peraturan Kapolri Nomor Polisi 4
Tahun 2006.
Sumatera
BL = Nanggroe Aceh Darussalam■
BB = Sumatera Utara bagian Barat (pesisir Barat)■
BK = Sumatera Utara bagian Timur (pesisir Timur)■
BA = Sumatera Barat■
BM = Riau■
BP = Kepulauan Riau■
BG = Sumatera Selatan■
BN = Kepulauan Bangka Belitung■
BE = Lampung■
BD = Bengkulu■
BH = Jambi■
Jawa
DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat
A = Banten: Kabupaten/Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon, Kabupaten
Lebak, sebagian Kabupaten Tangerang
■
B = DKI Jakarta, Kabupaten/Kota Tangerang, Kabupaten/Kota Bekasi(B-K**), Kota Depok■
D = Kabupaten/Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat■
E = eks Karesidenan Cirebon: Kabupaten/Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten
Majalengka, Kabupaten Kuningan (E - YA/YB/YC/YD)
■
F = eks Karesidenan Bogor: Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten/Kota
Sukabumi
■
T = Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, sebagian Kabupaten Bekasi, Kabupaten
Subang
■
Z = Kabupaten Garut, Kabupaten/Kota Tasikmalaya (Z - H), Kabupaten Sumedang,
Kabupaten Ciamis (Z - T/W), Kota Banjar [1]
■
Jawa Tengah dan DI Yogyakarta
G = eks Karesidenan Pekalongan: Kabupaten (G - B)/Kota Pekalongan (G - A), Kabupaten (G
- F)/Kota Tegal (G - E), Kabupaten Brebes, Kabupaten Batang (G - C), Kabupaten Pemalang
(G - D)
■
H = eks Karesidenan Semarang: Kabupaten/Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal
(H - D), Kabupaten Demak
■
K = eks Karesidenan Pati: Kabupaten Pati (K - A), Kabupaten Kudus (K - B), Kabupaten
Jepara (K - C), Kabupaten Rembang (K - D), Kabupaten Blora (K - E), Kabupaten Grobogan
(K - F), Kecamatan Cepu (K - N ; K - Y)
■
R = eks Karesidenan Banyumas: Kabupaten Banyumas (R - A/H/S), Kabupaten Cilacap (R -
B/K/T), Kabupaten Purbalingga (R - C), Kabupaten Banjarnegara
■
AA = eks Karesidenan Kedu: Kabupaten (AA - B) /Kota Magelang (AA - A), Kabupaten
Purworejo (AA - C/L/V), Kabupaten Kebumen (AA - D/M), Kabupaten Temanggung (AA -
E), Kabupaten Wonosobo (AA - F)
■
AB = DI Yogyakarta: Kota Yogyakarta (A/H/F), Kabupaten Bantul (B/G), Kabupaten Gunung
Kidul (D/W), Kabupaten Sleman (E/N/Y/Q/Z/U), Kabupaten Kulon Progo (C)
■

5. AD = eks Karesidenan Surakarta: Kota Surakarta (AD), Kabupaten Sukoharjo (AD - B/K/T),
Kabupaten Boyolali (AD - D/M), Kabupaten Sragen (AD - E/N/Y), Kabupaten Karanganyar
(AD - F/P), Kabupaten Wonogiri (AD - G/R), Kabupaten Klaten (AD - J/C/L/V)
■
contoh : AD1234CB AD1234CK AD1234CT merupakan TNKB dari Kabupaten Sukoharjo.■
Jawa Timur
L = Kota Surabaya■
M = eks Karesidenan Madura: Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten
Sampang, Kabupaten Bangkalan
■
N = eks Karesidenan Malang: Kabupaten/Kota Malang(A-E), Kabupaten/Kota Probolinggo,
Kabupaten/Kota Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kota Batu
■
P = eks Karesidenan Besuki: Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten
Jember, Kabupaten Banyuwangi
■
S = eks Karesidenan Bojonegoro: Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten/Kota Mojokerto,
Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jombang[2]
■
W = Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik[3]
■
AE = eks Karesidenan Madiun: Kabupaten/Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten
Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan
■
AG = eks Karesidenan Kediri: Kabupaten/Kota Kediri, Kabupaten/Kota Blitar, Kabupaten
Tulungagung, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek
■
Catatan:
^ Daerah dengan kode wilayah Z sebelumnya memiliki kode wilayah D (eks Karesidenan Parahyangan)1.
^ Jombang memiliki kode wilayah S sejak tahun 2005, sebelumnya memiliki kode wilayah W2.
^ Daerah dengan kode wilayah W sebelumnya memiliki kode wilayah L (eks Karesidenan Surabaya)3.
Bali dan Nusa Tenggara
DK = Bali■
DR = NTB I (Pulau Lombok: Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok
Timur, Kabupaten Lombok Tengah)
■
EA = NTB II (Pulau Sumbawa: Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten
Dompu, Kabupaten/Kota Bima)
■
DH = NTT I (Pulau Timor: Kabupaten/Kota Kupang, Kabupaten TTU, TTS, Kabupaten Rote
Ndao)
■
EB = NTT II (Pulau Flores dan kepulauan: Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten
Manggarai, Kabupaten Ngada, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur,
Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor)
■
ED = NTT III (Pulau Sumba: Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Timur)■
Kalimantan
KB = Kalimantan Barat■
DA = Kalimantan Selatan■
KH = Kalimantan Tengah■
KT = Kalimantan Timur■

6. Sulawesi
DB = Sulawesi Utara Daratan (Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Bitung, Kabupaten
Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten
Minahasa Selatan)
■
DL = Sulawesi Utara Kepulauan (Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan
Talaud)
■
DM = Gorontalo■
DN = Sulawesi Tengah■
DT = Sulawesi Tenggara■
DD = Sulawesi Selatan■
DC = Sulawesi Barat■
Maluku dan Papua
DE = Maluku■
DG = Maluku Utara■
DS = Papua dan Papua Barat■
Tidak digunakan
DF = Timor Timur (telah menjadi negara sendiri)■
Presiden dan pejabat pemerintahan pusat
Mobil dinas pejabat negara memiliki plat nomor khusus. Jika pada saat pejabat tersebut bertugas ke
wilayah di luar ibukota RI atau kunjungan dinas ke luar negeri, maka plat nomor tersebut akan
dipasangkan pada mobil yang dinaiki oleh pejabat bersangkutan.
Berikut adalah daftar nomor polisi untuk kenderaan pejabat penting di Indonesia:
RI 1: Presiden■
RI 2: Wakil Presiden■
RI 3: Istri/suami presiden■
RI 4: Istri/suami wakil presiden■
RI 5: Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat■
RI 6: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat■
RI 7: Ketua Dewan Perwakilan Daerah■
RI 8: Ketua Mahkamah Agung■
RI 9: Ketua Mahkamah Konstitusi■
RI 10: Ketua Badan Pemeriksa Keuangan■
RI 11: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan■
RI 12: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian■
RI 13: Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat■
RI 14: Menteri Sekretaris Negara■
RI 15: Sekretaris Kabinet■
RI 16: Menteri Dalam Negeri■
RI 17: Menteri Luar Negeri■
RI 18: Menteri Pertahanan■
RI 19: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia■
RI 20: Menteri Keuangan■
RI 21: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral■
RI 22: Menteri Perindustrian■

7. RI 23: Menteri Perdagangan■
RI 24: Menteri Pertanian■
RI 25: Menteri Kehutanan■
RI 26: Menteri Perhubungan■
RI 27: Menteri Kelautan dan Perikanan■
RI 28: Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi■
RI 29: Menteri Pekerjaan Umum■
RI 30: Menteri Kesehatan■
RI 31: Menteri Pendidikan Nasional■
RI 32: Menteri Sosial■
RI 33: Menteri Agama■
RI 34: Menteri Kebudayaan dan Pariwisata■
RI 35: Menteri Komunikasi dan Informatika■
RI 36: Menteri Negara Riset dan Teknologi■
RI 37: Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah■
RI 38: Menteri Negara Lingkungan Hidup■
RI 39: Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan■
RI 40: Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara■
RI 41: Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal■
RI 42: Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional
■
RI 43: Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara■
RI 44: Menteri Negara Perumahan Rakyat■
RI 45: Menteri Negara Pemuda dan Olahraga■
RI 46: Jaksa Agung■
RI 47: Panglima Tentara Nasional Indonesia■
RI 48: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia■
RI 49: Kepala Badan Intelijen Negara (BIN)■
RI 52: Wakil Ketua DPR■
RI 59: Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan■
Catatan: Nomor kendaraan Pejabat Negara / Menteri sering berganti, hal ini disesuaikan dengan
jumlah anggota Kabinet. Misalnya pada Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014) Jabatan Sekretaris
Kabinet bukan setingkat menteri, sehingga Nomor Kendaraan untuk beberapa menteri berubah.
Sebagai contoh saat ini Kepala BIN menggunakan RI 48.
Korps diplomatik dan konsuler
Mobil milik korps diplomatik (Kedutaan besar maupun organisasi internasional) memiliki kode
khusus, yakni CD (singkatan dari Corps Diplomatique) atau CC (singkatan dari Corps Consulaire),
diikuti dengan angka. Untuk mendapatkan STNK dan BPKB, haruslah mendapatkan rekomendasi
dari Departemen Luar Negeri. Kendaraan dengan nomor polisi ini secara sah sudah berada di luar
teritori (extrateritorial) hukum dan regulasi Republik Indonesia.
Berikut adalah daftar nomor polisi untuk korps diplomatik di Indonesia:
CD 12: Amerika Serikat■
CD 13: India■
CD 14: Britania Raya■
CD 15: Vatikan■
CD 16: Norwegia■
CD 17: Pakistan■
CD 18: Myanmar■
CD 19: Republik Rakyat Cina■

8. CD 20: Swedia■
CD 21: Arab Saudi■
CD 22: Thailand■
CD 23: Mesir■
CD 24: Perancis■
CD 25: Filipina■
CD 26: Australia■
CD 27: Irak■
CD 28: Belgia■
CD 29: Uni Emirat Arab■
CD 30: Italia■
CD 31: Swiss■
CD 32: Jerman■
CD 33: Sri Lanka■
CD 34: Denmark■
CD 35: Kanada■
CD 36: Brasil■
CD 37: Rusia■
CD 38: Afganistan■
CD 39: Yugoslavia (Serbia ?)■
CD 40: Republik Ceko■
CD 41: Finlandia■
CD 42: Meksiko■
CD 43: Hongaria■
CD 44: Polandia■
CD 45: Iran■
CD 47: Malaysia■
CD 48: Turki■
CD 49: Jepang■
CD 50: Bulgaria■
CD 51: Kamboja■
CD 52: Argentina■
CD 53: Romania■
CD 54: Yunani■
CD 55: Yordania■
CD 56: Austria■
CD 57: Suriah■
CD 58: Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP)■
CD 59: Selandia Baru■
CD 60: Belanda■
CD 61: Yaman■
CD 62: Kesatuan Pos Sedunia (UPU)■
CD 63: Portugal■
CD 64: Aljazair■
CD 65: Korea Utara■
CD 66: Vietnam■
CD 67: Singapura■
CD 68: Spanyol■
CD 69: Bangladesh■
CD 70: Panama■
CD 71: Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF)■
CD 72: Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-
Bangsa (UNESCO)
■
CD 73: Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO)■
CD 74: Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)■

9. CD 75: Korea Selatan■
CD 76: Bank Pembangunan Asia (ADB)■
CD 77: Bank Dunia■
CD 78: Dana Moneter Internasional (IMF)■
CD 79: Organisasi Buruh Internasional (ILO)■
CD 80: Papua Nugini■
CD 81: Nigeria■
CD 82: Chili■
CD 83: Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi (UNHCR)■
CD 84: Program Pangan Dunia (WFP)■
CD 85: Venezuela■
CD 86: ESCAP■
CD 87: Kolombia■
CD 88: Brunei■
CD 89: UNIC■
CD 90: IFC■
CD 91: United Nations Transitional Administration in East Timor■
CD 97: Palang Merah■
CD 98: Maroko■
CD 99: Uni Eropa■
CD 100: Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN (Sekretariat)■
CD 101: Tunisia■
CD 102: Kuwait■
CD 103: Laos■
CD 104: Palestina■
CD 105: Kuba■
CD 106: Organisasi Antar-Parlemen ASEAN (AIPO)■
CD 107: Libya■
CD 108: Peru■
CD 109: Slowakia■
CD 110: Sudan■
CD 111: Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (Yayasan)■
CD 112: (Utusan)■
CD 113: Center for International Forestry Research (CIFOR)■
CD 114: Bosnia-Herzegovina■
CD 115: Lebanon■
CD 116: Afrika Selatan■
CD 117: Kroasia■
CD 118: Ukraina■
CD 119: Mali■
CD 120: Uzbekistan■
CD 121: Qatar■
CD 122: United Nations Population Fund (UNFPA)■
CD 123: Mozambik■
CD 124: Kepulauan Marshall■
Mobil operasional staf korps diplomatik memiliki nomor polisi serupa dengan kendaraan pribadi
(dasar hitam dengan tulisan putih) namun dengan format khusus yakni memiliki lima angka dan
kode angka negara dicetak lebih kecil dengan format sub-bagian.
Contoh: "B 12345 15
" berarti mobil ini adalah kendaraan operasional staff korps diplomatik Vatikan.
Pada KTT Asia-Afrika 2005, kendaraan para pesertanya dipasang plat nomor dengan kode KAA.

10. Lihat pula
Plat nomor■
Diperoleh dari "http://id.wikipedia.org/wiki/Tanda_nomor_kendaraan_bermotor"
Kategori: kendaraan bermotor di IndonesiaAdministrasi
Halaman ini terakhir diubah pada 05:49, 9 Februari 2010.■
Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi/Berbagi Serupa Creative Commons; ketentuan
tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya.
■