Himpunan naskah nasional & internasional (i) moedjiono

HIMPUNAN NASKAH (I)
SEMINAR-WORKSHOP-FORUM DISKUSI-
ORASI ILMIAH-RISET
(NASIONAL & INTERNASIONAL)
Dr. Moedjiono, M.Sc.
POGRAM STUDI: MAGISTER ILMU KOMPUTER (MKOM)
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
JAKARTA
2006

i
KATA PENGANTAR
Dengan selalu mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, taufik dan
hidayah-Nya, penyusun dapat menghimpun naskah-naskah seminar, workshop, forum diskusi, orasi
ilmiah, dan paper laporan hasil riset, yang pernah disampaikan pada forum-forum nasional maupun
internasional baik di dalam maupun di luar negeri, mewakili komunitas atau sebagai Delegasi Republik
Indonesia, dalam jangka waktu mulai bulan September 2003 sampai dengan Juli 2006, yang diberi judul
”Himpunan Naskah (I) Seminar – Workshop - Forum Diskusi - Orasi Ilmiah – Riset (Nasional &
Internasional)”.
Buku himpunan naskah ini disusun sebagai bahan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan
yang pernah dialami dan disampaikan penghimpun bagi rekan-rekan sejawat, komunitas teknologi
informasi dan komunikasi, para mahasiswa, dan bagi diri sendiri, yang suatu saat mungkin memerlukan
bahan atau referensi dalam penugasan terkait, penulisan karya-karya ilmiah, maupun pengetahuan
praktis.
Seperti kata pepatah, bahwa tak ada gading yang tak retak, tak ada karya tulis yang sempurna, tak
ada lembaran putih yang tak berbercak, penyusun sangat mengharapkan tanggapan, kritik dan saran-
saran penyempurnaan.
Semoga buku himpunan naskah ini bermanfaat bagi yang membutuhkan, Amin.
Jakarta, 31 Juli 2006
Penyusun,

ii
DAFTAR ISI
I. Nasional: Halaman
1. “The Implementation of Information Technology in Government Office Adminis- 1
tration”; Seminar: Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI); Bogor, 15 September 2003.
2. “Pengembangan e-Government”; Rakorda Komunikasi dan Informasi Tim Koordinasi 13
Telematika Indonesia (TKTI); Manado, 24-25 September 2003.
3. “Penyiapan Perangkat Hukum dalam Upaya Memajukan Industri Kreatif di Indonesia”; 23
Sosialisasi UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta; Bogor, 9 Maret 2004.
4. “Program Implementasi Telematika di Indonesia”, Lokakarya Nasional Produk 38
Komoditi Teknologi dalam Bidang Kelapa Sawit, Teknologi Informasi dan Material”,
LIPI, Jakarta, 15 April 2004.
5. “Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE)”; 48
Sosialisasi Kebijakan dan Strategi Pengembangan e-Government dan RUU ITE;
Pontianak, 27 April 2004.
6. "Masa Depan Teknologi Informasi bagi Terciptanya Health Information System"; 67
Naskah Simposium Nasional Telemedicine Fakultas Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta, 10 Juli 2004.
7. "Masa Depan Teknologi Informasi bagi Terciptanya Health Information System"; 76
Slide Simposium Nasional Telemedicine Fakultas Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta, 10 Juli 2004.
8. "Pengembangan dan Penerapan Aplikasi Telematika di Lingkungan Pemerintah"; 84
Seminar Sehari Dislitbangal, Jakarta, 22 Juli 2004.
9. “Peranan Pembangunan Bidang Telematika dalam Membangun Masyarakat 102
Informasi”; Orasi Ilmiah, Wisuda Program Diploma, Sarjana dan Pasca
Sarjana ke XXXV Universitas Darul Ulum; Jombang, 25 Juli 2004.
10. "Implementasi Teknologi Informasi dalam rangka Pelaksanaan Inpres No.3/2003 113
dan Good Governance guna Menunjang Optimalisasi Pelayanan Publik"; Seminar
e-Government: Road to Public Services, Warta Ekonomi, Jakarta, 28 Juli 2004.
11. "Strategi Peningkatan Manajemen Organisasi Menuju e-Government"; Launching dan 131
Lokakarya e-Government di Lingkungan Depdiknas, Jakarta, 8 September 2004.
12. “Peran Telematika dalam Pengembangan UKM”; Dialog Interaktif Generasi Muda 154
Pembangunan Indonesia; Jakarta, 10 September 2004.
13. “Peranan Teknologi Informasi dalam Ekonomi Baru”; Talkshow dalam rangka 12th
161
Indocomtech; Media Indonesia-Dyandra Promosindo, Jakarta Convention Center,
9 Oktober 2004.
14. “Pemanfaatan Fasilitas KPU”; Workshop Pemanfaatan Idle Capacity Fasilitas IT – KPU; 169
Jakarta, 11 Nopember 2004.
15. “Pengembangan Aplikasi Layanan Pajak”; Workshop Peningkatan Layanan 176
Pajak Kepada Wajib Pajak; Jakarta, 12 Nopember 2004.
16. “Pemanfaatan Free/Open Source Software (FOSS) dan Linux di Dunia Bisnis & Pemerin- 185
tahan”; Seminar Sehari Linux di Dunia Bisnis & Pemerintahan; Jakarta, 1 Desember 2004.
17. “e-Government Roadmap Program”; Workshop Inisiatif Roadmap to e-Government; 194
Jakarta, 4 Januari 2005.
18. "Sistem dan Media Informasi Negara dalam Mencegah, Menyelesaikan Konflik dan 202

iii
Membangun Perdamaian Berkelanjutan"; Workshop The New Generation of Religious
Leaders, Banjarmasin, 6 Januari 2005.
19. “Kebijakan dan Strategi Pengembangan e-Government”, Rapat Kerja 207
Pembahasan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan, Kementerian Riset dan
Teknologi; Jakarta, 24 Pebruari 2005.
20. “Kebijakan Pembangunan Industri Telematika”; Seminar Nasional Indonesia 231
Software Developers Day; Hotel Bidakara Jakarta, 2 Maret 2005.
21. “Program Pengembangan Aplikasi e-Government”; Seminar e-Government Kementerian 239
Ristek; Jakarta, 5 Maret 2005.
22. “e-Government dan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik 259
(e-Procurement)”; Workshop e-Government dan e-Procurement Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK); Jakarta, 15 Maret 2005.
23. "Strategi Pengembangan Telematika di Indonesia"; Diskusi Santai Telematika – Membe- 272
dah Problem Umat dalam Penguasaan Telematika; Masjid Istiqlal, Jakarta, 19 Maret 2005.
24. “Peranan Teknologi Informasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Persaingan Dunia 291
Usaha”; Naskah Seminar Nasional Perspektif Ekonomi Indonesia Lima Tahun Kedepan,
Ikatan Alumni Magister Manajemen Universitas Sumatera Utara (IKA-MM-USU); Balai
Raya Tiara Convention, Medan, 20 Maret 2005.
25. “Peranan Teknologi Informasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Persaingan Dunia 301
Usaha”; Slide Seminar Nasional Perspektif Ekonomi Indonesia Lima Tahun Kedepan,
Ikatan Alumni Magister Manajemen Universitas Sumatera Utara (IKA-MM-USU); Balai
Raya Tiara Convention, Medan, 20 Maret 2005.
26. “e-Security Challenges for e-Government”; Seminar Bellua Cyber Security Asia 2005; 314
Borobudur Hotel Jakarta, 23 March 2005.
27. “Strategi Pengembangan Telematika Indonesia dan Implikasinya terhadap Pengem- 323
bangan Sumber Daya Manusia”; Orasi Ilmiah, Wisuda Sarjana dan Akhli Madya Sekolah
Tinggi Teknologi Telkom, Tahun Akademik 2004/2005; Bandung, 26 Maret 2005.
28. “Kebijakan Pemerintah tentang Standar Aksesibilitas Website di Indonesia”; Seminar 336
dan Peluncuran Web Accessibility; Jakarta, 31 Maret 2005.
29. “Peranan Telematika dalam Pembangunan Masyarakat Informasi Indonesia yang Damai dan 347
Sejahtera”; Orasi Ilmiah, Wisuda Pascasarjana, Sarjana dan Akhli Madya Universitas Budi
Luhur dan Akademi Sekretari Budi Luhur; Jakarta Convention Center, Jakarta, 8 April 2005.
30. “Grand Design Rencana Implementasi Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 359
Secara Elektronik (e-Procurement)”; Workshop e-Procurement Departemen Pertanian;
Jakarta, 11 April 2005.
31. "Pembangunan Telematika dalam rangka menunjang Pengelolaan Infokom yang 366
Profesional"; Rakorda Infokom dan Kehumasan Tahun 2005, Semarang, 14 April 2005.
32. "Strategi Pengembangan Aplikasi/Content Lokal"; Breakfast Meeting Asosiasi Penye- 384
lenggara Multimedia Indonesia (APMI); Jakarta, 12 Mei 2005.
33. “Implementasi Teknologi Informasi di Perpustakaan Nasional dalam Kaitannya dengan 389
Penyelenggaraan e-Government“; Seminar dan Peluncuran Situs WEB Resmi
Perpustakaan Nasional RI versi 2005; Jakarta, 26 Mei 2005.
34. “Penerapan e-Government dan Pengelolaan Portal Nasional www.indonesia.go.id”; 406
Workshop Penerapan e-Government di Lingkungan Departemen Hukum dan HAM RI;
Jakarta, 27 Mei 2005.
35. “Pengembangan Portal Nasional www.indonesia.go.id”; Workshop Portal Nasional 416

iv
Sekretariat Negara RI, Jakarta, 30 Mei 2005.
36. “Peran e-Procurement dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan (BUMN & Swasta)”; 426
Seminar e-Procurement – Menaikkan Kinerja Melalui e-Procurement Management;
Hotel Peninsula, Jakarta, 31 Mei 2005.
37. “Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Hak Pencipta dengan Menerapkan Electronic 441
Record Management”; Seminar Nasional tentang Sarana Kontrol Teknologi dan
Informasi Manajemen Hak Pencipta, Depkumham; Jakarta, 13 Juni 2005.
38. “Strategi dan Kebijakan Pembangunan Telematika”; Rapat Pra-Munas APTIKOM dan 454
Seminar Nasional “Meneropong Industri Software di Indonesia”, Asosiasi Perguruan
Tinggi Informatika dan Komputer (APTIKOM); Yogyakarta, 21-22 Juni 2005.
39. “Peranan Telematika dalam Persaingan Global”; Orasi Ilmiah, Wisuda STMIK dan AMIK 462
Jayanusa Padang; Hotel Rocky Padang, 16 Juli 2005.
40. “Free/Open Source Software (FOSS/OSS) dan Program Indonesia Goes Open Source (IGOS)”; 473
Seminar Nasional Open Source Budi Luhur Goes Open Source; Jakarta, 25 September 2005.
41. “Sistem Pembelajaran Secara Elektronik (e-Learning)”; Seminar Nasional e-Learning 481
Universitas Bina Nusantara; Jakarta, 28 September 2005.
42. "Pembangunan Telecenter dalam rangka Mengatasi Kesenjangan Digital"; Seminar 493
Bappenas-UNDP, Hotel Hyatt Jakarta, 14 Desember 2005.
43. "Konferensi Tingkat Tinggi Pembangunan Masyarakat Informasi (World Summit on 504
the Information Society – WSIS) dan Tindak Lanjut Implementasinya di Indonesia";
Seminar Fakultas Pascasarjana Universitas Budi Luhur (UBL); Jakarta, 11 Maret 2006.
44. “Kebijakan Pengembangan SDM Telematika dalam rangka mengatasi masalah Kesenjangan 519
Digital di Indonesia”; Temu Pakar Depkominfo dalam rangka Mewujudkan Pengembangan
SDM di bidang Telematika/ICT”; Jakarta, 25 April 2006.
45. "Konferensi Tingkat Tinggi Dunia Menuju Masyarakat Informasi (World Summit on 537
the Information Society – WSIS)"; Forum Diskusi Tindak Lanjut WSIS: Cybersecurity,
Internet Governance dan Public Private Partnership, Jakarta, 10 Mei 2006.
46. "Inisiatif Teknopreneurship bidang Telematika di Indonesia"; Seminar Nasional 550
Teknopreneurship FTI Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, 7 Juni 2006.
47. "Teknologi Voice over Internet Protocol (VoIP)/Internet Teleponi untuk Kepentingan Publik 562
(ITKP)"; Naskah Seminar VoIP/ITKP; Gelora Bung Karno Jakarta, 9 Juni 2006.
48. “Penyelenggaraan Voice over Internet Protocol (VoIP)/Internet Teleponi untuk Kepentingan 564
Publik (ITKP) di Indonesia”; Slide Seminar VoIP/ITKP; Gelora Bung Karno, Jakarta, 9 Juni 2006.
49. ”Penelitian dan Pengembangan Bidang Telematika”; Temu Ilmiah Peneliti Balitbang SDM 570
Kominfo; Wisma Tugu Depag RI, Cisarua Bogor, 21 Juli 2006.

v
II. Internasional:
1. "Information and Communication Technology Policy and Development"; The 2nd
Asian IT 582
Summit 2004, Hyderabad Andhra Pradesh India, 12-13 January 2004.
2. "The National Initiatives for Promoting ICT Development"; Asia-Pacific Telecommunications 586
and ICT Development Forum (ADF); Goa India, 18-21 July 2004.
3. "Indonesia's Draft Law on Information and Electronic Transaction"; Cybercrime Legislation 600
and Enforcement Capacity Building Conference of Experts; Hanoi, Vietnam, 25-27 August 2004.
4. "Sustainable Development Program for Enhancing the Use of Computers in Rural Areas 620
through Community Access Points (CAP) and One School One Computer's Laboratorium
(OSOL); New Delhi, India, 18 July 2005.
5. "National Cybersecurity Policy & Implementation for Government of Indonesia"; 631
http://www.itu.int/osg/spu/cybersecurity/; Country Paper In Cybersecurity Initiative;
By: Hammam Riza and Moedjiono; Seminar: Partnership for Global Security, ITU
Building, Geneva, 15-16 May 2006.
6. "Policy on ICT Industry Development"; BSA Regional Innovation Forum 2006 Building a Safe 639
and Legal ICT Industry; Oriental Hotel Bangkok, 18 May 2006.

67
I - 6
MASA DEPAN TEKNOLOGI INFORMASI BAGI TERCIPTANYA
HEALTH INFORMATION SYSTEM
Makalah Oleh :
Dr. Moedjiono, MSc
Disampaikan pada acara Simposium Nasional Telemedicine
Fakultas Kedokteran – Univ. Muhammadiyah Yogyakarta
10 Juli 2004
Abstrak :
Kesepakatan dalam WSIS mendorong untuk tercapainya target layanan kesehatan di
Indonesia yang menghubungkan seluruh rumah sakit di Indonesia pada tahun 2005
dan pusat kesehatan pada tahun 2010. Telemedicine menjadi alat bantu yang
sangat potensial dalam menjembatani kesejangan layanan kesehatan dan
pemerataan kemampuan tenaga medis dalam melakukan diagnosis, terapi,
pencegahan penyakit, penelitian, evaluasi serta peningkatan ilmu dan pengetahuan.
1. PENDAHULUAN
Pada saat ini jumlah kebutuhan dokter di rumah sakit dan pusat kesehatan masih terus
bertambah dan berkembang hingga keberbagai wilayah dan pelosok di seluruh tanah air,
namun sangat disayangkan populasi dokter dan paramedis masih terkonsentrasi di wilayah
perkotaan khususnya di pulau Jawa. Sedang di daerah pedesaan atau perkampungan
khususnya dil luar Jawa, masih jauh dari tersedia atau terlayani dari tenaga kesehatan.
Kondisi demikian tentunya menimbulkan kesenjangan tenaga dokter dan para medis serta
kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat setempat. Pemerintah Republik Indonesia
berupaya menanggulangi kesenjangan tersebut dan berupaya agar kondisi tersebut dapat
secara berangsur dihilangkan ataupun secara bertahap dikurangi. Salah satu upaya yang
dilakukan pemerintah adalah dengan memperbaiki Sistem Kesehatan Nasional antara lain
dengan memanfaatkan Teknologi Informasi. Dengan memanfaatkan teknologi Informasi

68
tersebut diharapkan dapat diciptakan kemudahan dan kelancaran komunikasi antara dokter
dan pasien secara lebih efisien tanpa adanya halangan tempat, waktu dan jarak atau yang
dikenal sebagai Network System of Telemedicine. Melalui Network System Telemedicine
jaringan komunikasi antar pusat-pusat pelayanan kesehatan (rumah sakit, klinik, puskesmas
dll.) dapat saling terhubung dengan memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi yang ada.
Kebutuhan akan adanya Network System Telemedicine, sangat didukung oleh berbagai
negara di seluruh dunia yang dinyatakan dalam salah satu butir dalam deklarasi dan
rencana kerja World Summit on Information Society (WSIS) yang diselenggarakan pada
tanggal 17-28 Februari 2003 di Geneva. Pada konferensi tersebut dihasilkan 10 item
rencana kerja yang termasuk dalam e-strategy dan ditargetkan akan dicapai hingga tahun
2015. Khusus yang berkaitan dengan target e-strategi bidang kesehatan, yang harus dicapai
Indonesia adalah keharusan menghubungkan seluruh rumah sakit di Indonesia pada tahun
2005 dan pusat kesehatan pada tahun 2010. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk
memenuhi target tersebut, adalah dengan melakukan pemetaan di Indonesia terhadap
kesiapan/ketersediaan teknologi telekomunikasi khususnya infrastruktur, aplikasi
telemedicine dan sumber daya manusia. Ketersediaan dari ketiga faktor tersebut akan
menjadi kunci sukses penerapan telemedicine di Indonesia.
Secara umum telemedicine dapat diartikan sebagai :
Telemedicine adalah pelayanan kesehatan jarak jauh yang dilakukan oleh profesional
pelayanan kesehatan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk
pertukaran informasi mencakup diagnosis, terapi, dan pencegahan penyakit,
penelitian, dan evaluasi. Termasuk di dalamnya untuk pendidikan berkelanjutan bagi
penyedia pelayanan kesehatan, dimana ini semua dilakukan untuk kepentingan
memajukan kesehatan individu dan komunitasnya.
Dengan diterapkannya telemedicine maka pemerataan layanan kesehatan dapat
ditingkatkan dan kemampuan pengetahuan tenaga medis dapat disebarluaskan secara
virtual. Penerapan telemedicine ini menjadi salah satu kunci pemecahan permasalahan
tenaga medis yang berada dilokasi luar Jawa agar dapat tetap berkomunikasi dan
memperoleh bantuan analisis, diagnosis, pemeriksaan dan penanganan pada kasus-kasus
pasien tertentu dengan bantuan para dokter senior dari jarak jauh. Sehingga dimasa depan
problem penolakan dokter-dokter muda yang akan ditempatkan diluar Jawa karena alasan
sulit berkomunikasi dan berkembang, khususnya dalam memperoleh bantuan mendiagnosis
dan saling bertukar informasi dengan para dokter senior dapat dihindari.

69
2. MENGHUBUNGKAN TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN TERTUANG DALAM
AGENDA KERJA WSIS
Indonesia sebagai anggota PBB perlu berperan aktif dalam World Summit on Information
Society (WSIS) yang diselenggarakan dan dikoordinasikan dibawah Sekretaris Jendral PBB.
Hal ini merupakan peluang untuk kerjasama dengan para pimpinan dunia, kepala lembaga
PBB, pimpinan industri, LSM, perwakilan media dan masyarakat umum dalam suatu
kegiatan tingkat tinggi. Peran dari berbagai kalangan tersebut di atas, diharapkan dapat
menjamin koordinasi yang baik dari masyarakat informasi seluruh dunia. Pemerataan akses
dan penyediaan infrastruktur telematika pada negara-negara berkembang menjadi salah
satu agenda dalam WSIS, sehingga diharapkan kesenjangan digital di tingkat global dapat
dikurangi. Untuk itu dikeluarkan deklarasi dan action plan WSIS yang bertujuan membantu
negara berkembang dan terbelakang memperoleh akses informasi, sehingga tercapai
ekonomi global berbasis digital knowledge.
Pada sidang para menteri ICT di forum “Toward Knowledge Society” di Paris pada bulan
Oktober 2003, dimana setiap negara harus mencanangkan Rencana Target WSIS 2005 –
2010, Sebagai anggota WSIS, Indonesia berkomitmen untuk mendukung dan berupaya
mengurangi kesenjangan digital yang ada. Salah satunya adalah melalui sinergi kegiatan
dalam wadah Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) dengan semua stakeholder dan
shareholder.
Salah satu Target Utama Action Plan WSIS adalah membangun infrastruktur dasar yang
mengkoneksikan seluruh desa, sekolah, perguruan tinggi dan pelayanan kesehatan secara
global. Indonesia sepakat untuk secara konsisten agar pelayanan kesehatan diseluruh
rumah sakit telah terhubung pada tahun 2005 serta pusat kesehatan pada tahun 2010.
Langkah-langkah yang dilakukan dalam menghubung-kan rumah sakit dan pusat kesehatan
tersebut sangat bergantung kepada :
a. Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi
b. Aplikasi aplikasi telemedicine yang mendukung
c. Ketersediaan dan kemampuan sumber daya manusia
3. INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI
3.1 KONDISI SAAT INI di INDONESIA
Di daerah pedesaan, masih banyak faktor yang menyebabkan penetrasi jaringan
komunikasi yang rendah. Hal ini disebabkan antara lain rendahnya kepadatan
penduduk, pertumbuhan ekonomi cenderung lambat, dan infrastruktur yang tidak
cukup memadai. Dengan alasan pertimbangan tersebut diatas, maka ditinjau dari
orientasi bisnis, usaha untuk menyediakan infrastruktur telekomunikasi di daerah
pedesaan masih membutuhkan investasi yang sangat mahal, dan tidak
menguntungkan. Sehingga untuk pengimplementasian di daerah pedesaan
membutuhkan pendekatan khusus. Dalam rangka mengurangi kesenjangan digital,
pemerintah melaksanakan program USO telekomunikasi.

70
3.2. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN TELEKOMUNIKASI
PERINTIS (Universal Service Obligation/USO Telekomunikasi)
Dalam rangka meningkatkan kesempatan bagi masyarakat di daerah pedesaan agar
dapat menikmati fasilitas layanan telekomunikasi maka Pemerintah bermaksud
mengembangkan jaringan Fasilitas Telekomunikasi Perintis (Universal Service
Obligation/USO), sehingga dapat menjembatani kesenjangan telekomunikasi. Melalui
surat Menteri Komunikasi dan Informasi No. 109/M.Kominfo/VI/2003 kepada Menteri
Perhubungan mengharapkan bukan hanya pembangunan fasilitas Telekomunikasi
Perintis (USO) tidak hanya untuk voice saja, tetapi juga harus dapat membangun
aplikasi e-health yang merupakan layanan diagnosis jarak jauh atau konsultasi
dengan dokter spesialis untuk lokasi-lokasi yang belum memiliki fasilitas dokter
spesialis tertentu.
3.3. HAL-HAL PENTING DALAM PEMBANGUNAN INFRA-STRUKTUR
TELEMEDICINE
Pembangunan infrastruktur di daerah sangat bergantung kepada daerahnya dengan
melihat kemampuan teknologi komunikasi yang dapat diimplementasikan dan dapat
menjangkau pelanggan/ penggunanya dalam radius tertentu. Teknologi
telekomunikasi dipakai untuk telemedicine antara lain satellite, microwave, fiber
optic juga copper wire.
Selain memperhatikan teknologi telekomunikasi yang akan diimplementasikan dalam
pembangunan infrastruktur, juga harus diperhatikan besar bandwidth yang
dipergunakan, sehingga aplikasi Telemedicine dapat berjalan sesuai yang
dibutuhkan. Bandiwidth itu sendiri dapat didefinisikan sebagai kemampuan
mentransmisikan informasi dalam jalur telekomunikasi. Semakin besar bandwith,
maka proses pengiriman data menjadi lebih cepat.
Berikut klasifikasi bandwidth dalam teknologi telekomunikasi :
Bandwidth
(KBps)
Access Network TelecommTechnology
64 copper wire, radio, satellite POTS, include data via modem
64 ~ 2.048 copper wire, coaxial, fiber optic DLC, ISDN (BRA/PRA)
2,048 Fiber optic Frame relay, ATM
Keterbatasan bandwidth, adalah sebuah implikasi yang harus di hadapi, dimana
penggunaan bandwidth suara (POTS) dengan menggunakan cooper wire, meskipun
dapat diklasifikasikan ke dalam layanan murah, tetapi ini hanya dapat mengirimkan

71
bandwidth yang kecil. Berbeda dengan penggunaan broad bandwidth dapat
membuat aplikasi seperti teleradiology, telephatology, teledermatology atau
telepharmasi berjalan, tetapi dalam hal ini tentu saja akan menghabiskan biaya lebih
besar untuk bandwidth yang lebih besar.
Kebutuhan bandwidth dalam pemakaian aplikasi telemedicine adalah sbb :
Bandwidth
required
Information
transferred
Interaction mode Application
type
low Voice, Still video,
Text
Telephone voice interaction, Still
images, Video clips with not real-
time, Text, Store-and-forward
with data acquired and sent for
later Review
Audio, Data
low ~middle Voice, Motion
video mages, Text
Still images, Video clips with real-
time, Telephone voice interaction
Visual
Images, Data
middle~high Voice, Motion
video Images, Text
Real-time one-way or two-way
interactive motion video
Visual images
Catatan :
Low : 64 Kbps, Middle : 64 ~ 2.048 Kbps, High : 2,048
4. APLIKASI TELEMEDICINE
Telekomunikasi menyediakan teknologi yang dapat mentransmisikan berbagai informasi
secara elektronik dari tempat satu ke tempat lain, yang terpisahkan secara geographi.
Dilihat dari informasi yang ditransmisikan, telemedicine termasuk teknologi dan aplikasi-
aplikasinya dapat dikelompokkan dalam 3 bagian :
1. Audio : aplikasi telemedicine paling sederhana, audio dapat dikirim secara minimal
dengan menggunakan POTS (Plain Old Telephon System). Jadi cukup dengan
menghubungkan antara 2 titik untuk mendiskusikan sesuatu tentang
kesehatan/medicine
2. Visual : (Image Transfer) Penggunaan video conference dan proses pentransferan dari
gambar visual adalah teknologi aplikasi yang biasa digunakan dalam visual telemedicine,
contohnya : Teleradiology, telephatology, teledermatology dan telepharmacy.
3. Data : Yang termasuk jenis ini adalah online akses pada database dan telemetry.
Informasi yang dilihat dalam data telemedicine biasanya dalam format digital. Salah satu
contoh adalah observasi angkatan udara untuk memonitor kesehatan pilot-pilot mereka
dalam pesawatnya.

72
Perkembangan teknologi informasi dibidang mikroelektronik dan standar aplikasi telah
memacu perkembangan penerapan telemedicine. Seperti digunakannya MMX video chipset
untuk mempercepat proses pengolahan citra digital, standar kompresi suara H.324 untuk
telephone kabel dan H.323 untuk internet voice.
5. Sumber Daya Manusia
Kemajuan teknologi informasi yang cepat harus diiringi dengan peningkatan kemampuan
sumber daya manusia, baik untuk para dokter dan tenaga para medis yang secara langsung
berkaitan dengan operasional dan analisis data. Tingkat kompleksitas peralatan kedokteran
yang menggunakan teknologi tinggi dan kepresisian tinggi menuntut pendalaman
penguasaan ilmu dan teknologi. Selain itu telemedicine berfungsi pula sebagai bagian dari
distance learning yang menghubungkan para dokter yang berbeda lokasi, sehingga dapat
dilakukan sharing informasi, treatment dan edukasi secara online, real time, interaktif
melalui video conference.
6. Penerapan Telemedicine dalam bidang Kesehatan
Beberapa penerapan telemedicine di bidang kesehatan antara lain:
Telemedicine home health care
Telemedicine consulting
Telemedicine call center
Emergency Telemedicine
General telemedicine
Teleradiology
Telesurgery (Long distance surgery)
Telepsychiatry
Telecardiology
Teledermatology
Telepathology
Teledentistry
BioInformatics
R&D Kesehatan
dan lain-lain
Contoh penerapan telemedicine home health care di Jepang dapat menekan biaya
pengeluaran pengobatan di rumah sakit, karena pasien yang memerlukan konsultasi dan
penanganan awal dapat secara proaktif menanyakan dan mengutarakan kondisinya kepada
dokter dan perawat kesehatan. Secara statistik hampir sekitar 40% diagnosis permasalahan
kesehatan dapat diperoleh dari konsultasi kesehatan awal antara pasien dengan dokter
perawatnya. Dukungan lain berupa call center dan emergency telemedicine mempercepat
respon yang dapat diterima pasien yang berapa dalam kondisi darurat.
Teleradiology saat ini merupakan salah satu penerapan aplikasi teknologi informasi yang
sangat luas dan maju dikembangkan. Gambar-gambar hasil radiologi di transmisikan melalui
aplikasi tele-imaging atau radiograhy imaging agar dapat diterima oleh remote monitor
untuk diinterpretasikan oleh team medis melalui diagnostik system. Perkembangan kedepan
sistem teleradiology telah diintegrasikan dengan sistem Picture Archive and Communication
Systems (PACS) yang mampu mengakuisisi, mengelola dan mentrasmisikan data serta
gambar dalam satu kesatuan informasi.

73
Salah satu revolusi teknologi yang sangat signifikan terdapat dalam bidang telesurgery (long
distance surgery). Pada telesurgery terdapat integrasi dari berbagai bidang dan disiplin ilmu
seperti : broadband audio, video, realtime data, robotik, mekanik, elektronik dan remote
sistem. Canada berhasil melakukan telerobotic surgery dimana pasien yang akan dioperasi
laparoskopi berada di suatu daerah terpencil yang berjarak sekitar 400 km dari kota besar.
Dokter-dokter ahli bedah yang berada di kota besar melakukan remote operasi laparoskopi
dari suatu control room dengan memanfaatkan teknologi robotik. Persyaratan infrastruktur
yang andal dengan layanan jaringan VPN dengan bandwidth 10-12 Mbps serta keandalan
kontrol gerak robotik yang memiliki delay gerak lebih kecil dari 150 milisecon
memungkinkan dokter bedah melakukan bedah laparoskopi dan endoscopi secara presisi.
Metode ini merupakan suatu terobosan yang sangat berarti dalam menjembatani
kekurangan dokter ahli bedah untuk daerah-daerah terpencil.
Pemanfaatan teknologi informasi juga dilakukan untuk penelitian dibidang kesehatan dan
bioteknologi, dimana domain pengguna telah berkembang sangat jauh hingga bersifat tanpa
batas (borderless). Para peneliti yang bermukim disuatu negara dapat melakukan kolaborasi
riset dan penelusuran informasi dengan rekan-rekannya di berbagai negara diseluruh dunia
secara bersama dan online. Salah satu contoh yang menarik adalah dalam penelitian Human
Genom Project yang dilakukan oleh lebih dari 50 negara. Saat ini telah berhasil diidentifikasi
sekitar 30.000 gen DNA manusia, sekitar 3 milyar pasangan kimia pembangun DNA, dan
berhasil diintegrasikan data dan informasi digital gen dalam database untuk dimodelkan.
Bank data yang dibangun bersifat public domain sehingga dapat digunakan oleh seluruh
umat manusia demi kesehatan masyarakat dan kemajuan teknologi informasi kesehatan.
Program ini telah berjalan selama 13 tahun dan selesai pada tahun 2003. Suatu
keberhasilan besar bagi umat manusia khususnya untuk bidang kesehatan dimana peta gen
manusia dapat dibuat untuk memprediksi, mendiagnosis dan melakukan terapi gen untuk
pengobatan manusia. Indonesia dalam hal ini ikut terlibat aktif dalam projek tersebut yang
diwakili oleh Lembaga Biologi Molukular Eijkman (Eikman Institut) yang dipimpin oleh Prof.
dr.Sangkot Marzuki, DSc.
7. Asosiasi Informatika Kesehatan
Dengan berkembangnya berbagai teknologi informasi dan komputer pada khususnya, saat
ini telah ada sosiasi yang menghimpun para praktisi medis di dunia yang tergabung dalam
International Medical Informatics Assosiation (IMIA). Asosiasi ini merupakan wadah saling
mempertukarkan informasi, pengalaman, teknologi dan penerapan kemajuan-kemajuan
teknologi informasi di dunia kesehatan. Sedangkan di Indonesia baru-baru ini telah didirikan
asosiasi serupa dengan nama Indonesia Health Informatics Assosiation (INAHIA) yang
diharapkan akan memacu dan memperluas penggunaan IT dibidang kesehatan dan
kedokteran.

74
8. WEBSITE "e-health" di Indonesia
Beberapa website yang bisa mewakili e-health di Indonesia adalah :
1. IDI (http://www.idionline.org)
2. PERSI (http:// www.pdpersi.co.id);
3. Deartemen Kesehatan ( http://www.depkes.go.id )
4. Promosi Kesehatan ( http://www.promosikesehatan.com )
5. Portal Satumed (http://www.satumed. com);
6. Perusahaan farmasi Kalbe Farma (http: //www. kalbe. co.id).
7. detikHealth-Detik.com ( http://www.detik.com/ )
8. www.klinikpria.com
10. MLDI (http:// www.mldi.or.id) dan lain-lain.
Seperti rimba raya, beraneka jenis pula penghuni dunia maya, karena itu kita juga mesti jeli
memilih situs web kesehatan yang baik dan dapat dipercaya. Bagaimanapun ruang
konsultasi kesehatan di jagat maya bisa menjadi alternatif untuk bertanya.
Milis kedokteran : Milis merupakan wadah sebuah komunitas yang memiliki minat tertentu
di internet dan berkomunikasi lewat e-mail. Untuk kesehatan, salah satu yang tertua adalah
Mailing List Dokter Indonesia (MLDI).
1. dokter@itb.ac.id, sedang untuk mendaftar dapat secara langsung ke dokter-
subscribe@itb.ac.id.
2. doctors-l-subscribe@egroups.com untuk komunitas para dokter.
3. idi-l-subscribe@egroups.com untuk anggota Ikatan Dokter Indonesia
4. ginjal-subscribe@egroups.com
5. dentistry-id-subscribe@egroups.com
6. psikologi-subscribe@eGroups.com
7. Public-Health-subscribe@egroups.com
8. dan lain-lain
9. KONDISI SAAT INI
Telemedicine akan berhasil bila ditunjang infrastruktur dan aplikasi yang berjalan diatasnya.
Terhambatnya kemajuan telemedicine di Indonesia antara lain disebabkan karena saat ini :
• Infrastruktur telekomunikasi dasar baru mencakup 76% Kab/kota.
• Wasantara net baru melayani 167 kab/kota
• Telkomnet instan baru melayani 180 kab/kota
• Depdagri dengan VSATnya tinggal 10% pemanfaatannya.
• Belum tersedia data dan standar data yang dapat dimanfaatkan secara
bersama/terpadu.
• Dasar hukum pengelolaan data elektronik Dokumen RS/medical record belum ada.
• Belum ada hukum yang mengatur tentang pemanfaatan TI untuk transaksi bisnis dan
pertukaran data serta perlindungan terhadap data (Cyber Law).
• Perlindungan atas Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
• Otonomi dan Desentralisasi.

75
10. PENUTUP
Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara bersama antara Pemerintah,
Dunia pendidikan, para profesional dibidangnya dan dunia usaha. Untuk itu diperlukan
kerjasama yang erat dari seluruh unsur bangsa untuk memajukan dunia kedokteran dan
kesehatan dengan bantuan teknologi informasi khususnya untuk membangun jaringan antar
rumah sakit di tahun 2005 dan pusat layanan kesehatan masyarakat ditahun 2010.
Kepustakaan :
1. Makalah pokja Bidang Pengembangan Infrastruktur pada Lokakarya TKTI, 21 Oktober
2003
2. Makalah dari BKN pada pertemuan : Kesiapan publik dlm menghubungkan semua Pusat
Kesehatan dan RS dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi, 16 Juni 2004
3. Makalah mengenai telemedicine; Website www.med.umich.edu
/telemedicine/symposium2004/
4. Human genom data bank; Website http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
5. Website http://www.eur.nl/FGG/MI/imia/home.html
6. Association of Telemedicine Service Provider‟s www.atsp.org
7. Human genom project www.DOEgenomes.org
8. British Medical Informatics Society http://www.bmis.org/

102
I - 9
PERANAN PEMBANGUNAN BIDANG TELEMATIKA
DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT INFORMASI
Orasi Ilmiah
Oleh :
DR. MOEDJIONO, M.Sc.
Pada Acara:
Wisuda Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana ke XXXV
Universitas Darul ’Ulum
Jombang, 25 Juli 2004
Assalammu‟alaikum Wr.Wb.,
Yang saya hormati :
 Rektor Universitas Darul ‟Ulum,
 Seluruh Civitas Akademika Universitas Darul ‟Ulum,
 Yang berbahagia Para Wisudawan/Wisudawati,
 Para Orang Tua, Undangan dan Hadirin yang berbahagia.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang
Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua diberi kesempatan
untuk menghadiri dan mengikuti acara Wisuda Program Diploma, Sarjana dan
Pasca Sarjana ke XXXV Universitas Darul ‟Ulum. Kami, sangat menghargai
kepedulian Universitas Darul ‟Ulum dalam menyiapkan sumber daya manusia
(SDM) bangsa Indonesia dalam menghadapi permasalahan di masa yang akan
datang. Dalam kaitan ini, sesuai dengan tuntutan UU Sisdiknas, semua lembaga

103
pendidikan diharuskan menyusun kurikulum berbasis kompetensi yang mampu
membentuk suatu link and match antara lulusan Pendidikan Tinggi dengan
kebutuhan pengguna jasa di bidang telematika yang di dalamnya termasuk
telekomunikasi, media dan informatika.
Pembangunan telematika merupakan upaya konkrit dalam menemukan link and
match tidak saja untuk jangka waktu yang sedang berjalan, tetapi juga
mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang yaitu membangun
masyarakat informasi, sesuai yang diamanatkan dalam pertemuan tingkat Kepala
Negara sedunia (World Summit on the Information Society I tanggal 10-12
Desember 2003).
Dalam WSIS I 2003 tersebut telah disepakati bersama pelaksanaan dua
dokumen penting yang dihasilkan yaitu Prinsip-prinsip dan Rencana Aksi untuk
membangun masyarakat informasi (Information Society) sebagai langkah untuk
membangun masyarakat yang berpengetahuan (knowledge society). Dokumen
tersebut di antaranya mengharuskan bahwa pada tahun 2015 seluruh sekolah
mulai SD sampai Universitas, perpustakaan, rumah sakit, pusat ilmu dan
pengetahuan, pusat kebudayaan, museum, kantor pos dan kearsipan, seluruh
desa harus sudah terhubung dengan fasilitas telekomunikasi dan informasi, dan
memastikan bahwa lebih dari separuh jumlah penduduk dunia harus sudah
mempunyai akses dengan teknologi informasi dan komunikasi.
Dalam era globalisasi sekarang ini, informasi telah berkembang menjadi
komoditas yang penting dan strategis, serta semakin luas memasuki berbagai sisi
dalam kehidupan masyarakat. Sulit dibayangkan kehidupan manusia modern
sekarang ini dipisahkan dari informasi. Pengelolaan informasipun semakin
canggih dan berkembang menjadi bisnis yang semakin menguntungkan,
sehingga menampakkan wajah yang industrial-komersial. Proses produksi,
pengolahan, dan penyebar-luasan informasi semakin dipermudah dan dipercepat
karena dukungan teknologi yang semakin canggih.
Sedemikian pentingnya komunikasi dan informasi dalam kehidupan manusia,
sehingga beberapa pakar menyebutkan bahwa siapapun yang dapat menguasai
informasi, serta memanfaatkannya dengan bijak, maka dialah yang paling
berpeluang meraih sukses di era informasi ini. Demikian juga dalam konteks

104
kehidupan berbangsa dan bernegara, bangsa yang paling menguasai informasi
dan secara tepat dan bijak mampu memanfaatkannya, maka bangsa itulah yang
paling siap menapaki milenium ke tiga ini.
Fenomena inilah yang kemudian menjadi perhatian banyak pihak karena
mempunyai implikasi luas terhadap aspek-aspek ideologis seperti identitas
bangsa dan nasionalisme.
Kita sadari bersama bahwa era sekarang ialah era persaingan bebas, di mana
hambatan dalam perdagangan antar negara ditekan seminimal mungkin atau
bahkan dihilangkan. Tatanan itu telah kita sepakati, yaitu untuk tingkat ASEAN
sudah berlangsung mulai tahun 2003 yaitu dengan berlakunya AFTA, dan untuk
tataran Asia Pacific, secara bertahap sudah berlaku, yang mengharuskan kita
untuk menerapkan paperless trading, walaupun secara menyeluruh baru akan
berlaku pada tahun 2020.
Untuk ikut serta memanfaatkan peluang dalam persaingan tersebut, bangsa
Indonesia mau tidak mau harus ikut serta dalam kompetisi tersebut, dan salah
satu strategi yang dipilih adalah melalui peningkatan peran teknologi telematika,
yaitu suatu konvergensi antara telekomunikasi, media, dan informatika.
Hadirin Sekalian yang saya hormati,
Bagi bangsa Indonesia yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 200 juta yang
tinggal di daerah kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau serta dengan suku
bangsa yang beraneka ragam, peranan teknologi telematika mempunyai tiga
peranan pokok yaitu, Pertama, teknologi telematika merupakan instrumen dalam
mengoptimalkan proses pembangunan yaitu dengan memberikan dukungan
terhadap manajemen dan pelayanan kepada masyarakat. Kedua, produk
teknologi telematika merupakan komoditas yang sama saja dengan komoditas
ekonomi lainnya yang mampu memberikan peningkatan pendapatan baik bagi
perorangan, dunia usaha dan bahkan negara dalam bentuk devisa hasil ekspor
jasa dan produk industri telematika. Ketiga, teknologi telematika bisa menjadi
perekat persatuan dan kesatuan bangsa, melalui pengembangan sistem
informasi yang menghubungkan semua institusi dan area seluruh wilayah
nusantara.
Untuk bisa memainkan ketiga peranan tersebut secara optimal, kita harus
mampu melihat realitas kondisi kita sekarang ini dalam penyediaan infrastruktur,
suprastruktur, sumberdaya manusia, dana, sistem manajemen dan prosedur

105
kerja serta peraturan perundang-undangan yang masih serba sangat terbatas.
Dengan bertolak dari penglihatan atas kondisi yang ada mengenai pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang ada selama ini, kita akan bisa
menyusun langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan secara tepat.
Secara umum penggunaan teknologi informasi dalam mendukung proses
pembangunan masih dilakukan secara parsial oleh lembaga-lembaga
pemerintahan baik di pusat dan daerah telah dimulai, namun dilihat dari
kuantitas dan kualitasnya belum sebagaimana yang diharapkan dan belum
merupakan suatu sistem yang terintegrasi. Oleh karena itu, kebijakan
pemerintah ialah memprioritaskan pada pengembangan e-Government,
sebagai layanan pemerintah kepada masyarakat berbasis teknologi telematika.
Pemerintah telah mengeluarkan arahan melalui INPRES Nomor 3 Tahun 2003,
tentang kebijakan dan strategi pengembangan e-government. Diharapkan
dengan terwujudnya e-government, akan terjadi peningkatan yang cukup
signifikan dalam efisiensi dan efektivitas pelayanan, serta transparansi akan
semakin baik sehingga dapat terwujud pemerintahan yang baik (good
governance).
Jika e-government bisa kita wujudkan, maka daya saing bangsa kita akan
semakin meningkat. Hal ini akan dapat dilihat dari produktivitas kerja yang
dipastikan akan meningkat sebab dalam proses transaksi dan pelayanan publik
akan berjalan lebih efisien dan efektif. Selain itu, karena e-government menjamin
adanya transparansi dalam proses penyelengga-raan pelayanan publik, maka
akan membuka peluang secara transparan kepada industri-industri, baik di dalam
maupun luar negeri untuk menanamkan investasinya. Selain melalui e-
government, daya saing bangsa juga akan meningkat melalui layanan informasi
lainnya yang disampaikan melalui layanan-layanan sektoral baik oleh instansi
pemerintah maupun swasta, seperti e-education, e-health, e-bisnis dll.
Selain melalui implementasi layanan informasi berbasis teknologi telematika baik
layanan publik maupun layanan komersial, daya saing bangsa akan meningkat
melalui upaya pengembangan teknologi telematika sebagai komoditas ekonomi
yaitu dengan menjual produk-produk industri software maupun hardware di
bidang telematika, terutama industri teknologi informasi dan elektronika. Dalam
industri software termasuk jasa, Indonesia mempunyai peluang yang lebih besar,
sehingga perlu terus dipacu pengembangannya.
Peluang-peluang penggunaan telematika dalam meningkatkan daya saing
bangsa sangat terbuka, yaitu melalui peningkatan kapasitas layanan, baik

106
layanan publik maupun layanan komersial, serta peningkatan kapasitas industri
telematika untuk pasar dalam negeri dan luar negeri yang pada akhirnya akan
memberikan kontribusi pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
peningkatan devisa.
Hadirin Sekalian yang saya hormati,
Untuk mewujudkan peluang tersebut secara optimal kita masih dihadapkan
kepada banyak permasalahan. Di bidang layanan publik dan komersial, dan juga
industri kita dihadapkan kepada dua permasalahan pokok yang satu sama lain
terkait. Pertama ialah masalah infrastruktur termasuk jaringan dan sarana, dan
yang kedua ialah permasalahan sumber daya manusia (SDM).
Pertama, di bidang infrastruktur, kemampuan kita seperti penetrasi telepon,
penetrasi komputer dan penetrasi internet masih belum memadai untuk dapat
mendukung berkembangnya layanan informasi berbasis teknologi informasi ke
seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, pemerintah akan melakukan program
pengembangan jaringan telekomunikasi pedesaan untuk meningkatkan akses
masyarakat di seluruh pelosok tanah air.
Secara sistemik kita belum memiliki jaringan utama sebagai backbone nasional
atau sebagai jalan raya telematika Indonesia, sebagaimana halnya di Malaysia
yang disebut multimedia super coridor. Upaya mengembangkan “jalan raya
telematika" tersebut di Indonesia merupakan upaya yang akan menghubungkan
seluruh link informasi yang ada di pelosok nusantara, selain akan membuka
peluang berkembangnya layanan informasi dan industri telematika juga akan
memiliki makna ideologis, yaitu akan menjalin keanekaragaman potensi dan
budaya bangsa dalam suatu kesatuan yang mampu mengikat dan memperkuat
integritas bangsa. Oleh karena itu, saat ini sedang dikembangkan sistem jaringan
informasi yang tertampung dalam kerangka koseptual Sistem Informasi
Nasional (SISFONAS). Keberhasilan mengembangkan SISFONAS ini akan
berimplikasi pada sejauhmana teknologi telematika memberikan kontribusi dalam
upaya membuka peluang daya saing bangsa dalam era kompetitif dewasa ini dan
sekaligus akan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, seperti yang kita
idamkan bersama.
Selain itu, untuk memberikan landasan pada pemanfaatan telematika dalam
berbagai penunjang kegiatan masyarakat dan pelayanan publik, diperlukan
adanya landasan hukum yang mampu memberikan perlindungan kepada para
pemilik dan pengguna atau pemakai. Untuk itu, sedang disiapkan peraturan

107
perundang-undangan yang diperlukan (cyber law), di mana saat ini sudah
tersusun naskah cyber law yang sementara dikenal sebagai RUU Informasi
dan Transaksi Elektronik (RUU ITE). Diharapkan dengan terwujudnya
undang-undang ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan
semakin pesat, serta efektif dan optimal pendayagunaannya.
Salah satu hal penting lagi yang perlu saya kemukakan disini adalah telah
terbitnya Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim
Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) tanggal 27 Januari 2003,
sebagai perubahan terhadap KEPPRES Nomor 50 Tahun 2000. TKTI adalah Tim
yang terdiri dari 3 stakeholder penting, yaitu pemerintah, dunia usaha dan
masyarakat. Tim tersebut mempunyai tugas memberikan arahan masukan dalam
perumusan kebijaksanaan telematika nasional, optimalisasi SDM dan industri
telematika, mendorong partisipasi masyarakat serta peningkatan koordinasi dan
sinergi seluruh komponen telematika Indonesia.
Kedua, di bidang SDM sebagai isu pokok dalam pembahasan ini, merupakan
masalah yang sangat strategis yang perlu mendapat perhatian. Mempersiapkan
SDM di bidang telematika menurut hemat saya harus dilakukan sebelum
menyiapkan infrastruktur, sarana dan prasarana. Selanjutnya pengembangan
SDM ini harus secara terus menerus dilakukan setelah kita membangun
infrastruktur, sarana dan prasarananya. Hal ini perlu dilakukan karena
karakteristik teknologi telematika yang dinamis berkembang terus menerus
secara cepat. Kesalahan kita pada awal mengembangkan telematika, antara lain
ialah karena lebih mendahulukan penyediaan hardware dengan tanpa
mempersiapkan SDM secara memadai. Oleh karena itu, perkembangan
pendayagunaan telematika tampak lebih lambat di banding negara lain.
Peranan SDM telematika dalam meningkatkan daya saing bangsa terletak pada
kemampuan SDM kita untuk meningkatkan kapasitas layanan informasi, baik
layanan publik maupun layanan komersial serta kemampuan SDM dalam
meningkatkan kapasitas industri telematika yang mampu bersaing di pasar
internasional. Secara umum kondisi SDM telematika kita masih tertinggal jauh
dibanding negara-negara lain yang sudah memanfaatkan telematika. Walaupun
secara umum kondisi SDM di bidang telematika masih belum sesuai dengan yang
kita harapkan, namun sudah ada beberapa yang menunjukkan kualitasnya di
dunia internasional sebagaimana terlihat dari hasil-hasil penghargaan di bidang

108
telematika baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara itu,
beberapa produk dari industri telematika nasional telah digunakan di pasaran
dunia.
Untuk meningkatkan kapasitas layanan publik dan komersial serta meningkatkan
kemampuan industri telematika, kita masih membutuhkan cukup banyak tenaga
di bidang telematika. Untuk membangun e-government kita dapat menggunakan
tenaga yang berasal dari luar aparatur pemerintah yaitu untuk mengembangkan
sistem, aplikasi dan penyediaan hardware seluruh instansi pemerintah di pusat
dan daerah. Namun untuk mengendalikan dan mengelolanya serta
pemeliharaannya diperlukan adanya dukungan SDM yang berasal dari aparatur
pemerintah sendiri. Di seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah
akan memerlukan aparatur yang memiliki keterampilan dan keahlian di bidang
telematika, baik untuk operator, pengembang, analis dan tenaga pendukung
teknik atau technical support, baik untuk website, back office, maupun sistem
pelayanan satu atap (front office).
Kebutuhan SDM untuk pelayanan komersial, akan terus meningkat sejalan
dengan semakin berkembangnya berbagai jenis layanan informasi mulai dari
layanan informasi pasif melalui website sampai kepada layanan interaktif dalam
bentuk e-bisnis, e-education, e-health dan lain-lainnya. Media cetak dan
elektronik, juga sudah mulai mengembangkan dirinya dengan memanfaatkan
teknologi telematika untuk memperluas jaringan bisnis mereka yaitu dengan
mengembangkan media saiber (cyber media). Pertumbuhan situs-situs dan
portal layanan informasi tersebut akan terus meningkat seiring dengan semakin
meningkatnya akses masyarakat terhadap internet. Jumlah pengguna internet
dewasa ini sekitar 4.500.000 orang, dan 44% di antaranya menggunakannya
untuk tujuan bisnis.
Perkembangan layanan ini lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi perekonomian
negara kita dan jaminan serta perlindungan keamanan bagi pengguna jasa
tersebut. Jika kondisi perekonomian membaik dan jaminan hukum berupa
peraturan perundang-undangan dan penegakan-nya sudah baik, maka layanan
informasi inipun akan lebih baik.
Kebutuhan akan SDM di bidang telematika tentunya tidak hanya untuk aktivitas
layanan informasi, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan dalam
mengembangkan industri telematika dan penunjangnya, seperti perangkat lunak,

109
jaringan dan sebagainya. Dengan demikian kebutuhan terhadap SDM semakin
meningkat tidak saja dari segi jumlah tetapi juga kualitasnya.
Untuk mendapatkan tenaga profesional di bidang telematika di masa mendatang,
diperlukan langkah antisipatif, sehingga pada saatnya kita akan mampu
menyiapkan tenaga SDM di bidang telematika yang memadai. Kondisi ini
merupakan tantangan bagi lembaga-lembaga pendidikan tinggi, untuk
meningkatkan kinerjanya dalam menghasilkan SDM bidang telematika yang
memiliki kompetensi yang dibutuhkan pasar.
Perkembangan kebutuhan akan SDM telematika tampaknya akan dipengaruhi
oleh upaya kita meningkatkan literasi telematika serta kultur telematika. Dengan
demikian upaya menghasilkan SDM telematika, juga perlu diimbangi dengan
upaya meningkatkan literasi masyarakat di bidang telematika.
Dilihat dari kondisi yang ada dan antisipasi ke depan, terlihat bahwa
perkembangan layanan informasi baik layanan publik maupun layanan komersial
akan semakin meningkat. Dengan demikian kebutuhan akan SDM di bidang
layanan informasipun akan meningkat pula. Di luar bidang layanan informasi,
kebutuhan akan SDM bidang telematika juga ada pada bidang industri teknologi
informasi itu sendiri sebagai komoditas ekspor. Kebutuhan akan SDM untuk
meningkatkan kapasitas ekspor, jika tanpa upaya terobosan untuk menghasilkan
SDM profesional di bidang telematika, maka diperkirakan kapasitas SDM sebagai
pendukungnya akan sulit diperoleh, sehingga diperkirakan akan terjadi masuknya
tenaga profesional dari luar negeri. Selain itu, kecepatan pertumbuhan di bidang
layanan informasi tampaknya akan dipengaruhi oleh upaya kita meningkatkan
literasi telematika serta kultur telematika. Dengan demikian upaya menghasilkan
SDM telematika, juga perlu diimbangi dengan upaya meningkatkan literasi
masyarakat di bidang telematika.
Selain upaya mengejar ketertinggalan kemampuan SDM kita di pasar kerja baik
dalam dan luar negeri, permasalahan SDM yang dihadapi ialah kesenjangan
dalam pemanfaatan teknologi telematika atau yang kita kenal sebagai digital
divide, antara SDM di pusat dengan daerah dan antar daerah serta antar
kelompok masyarakat. Kesenjangan ini berpengaruh timbal balik dengan
kesenjangan intelektual dan kesenjangan kesejahteraan. Kemampuan intelektual
dan kesejahteraan mempengaruhi kemampuan pemilikan dan kemampuan
menggunakan teknologi telematika. Sebaliknya dengan kemampuannya
menggunakan teknologi telematika akan mampu meningkatkan kembali kadar

110
intelektual dan kesejahteraannya. Sehingga bagi mereka yang secara intelektual
dan kesejahteraannya tidak cukup untuk memiliki dan mengakses teknologi
telematika akan semakin tertinggal. Dalam konteks inilah diperlukan adanya
peranan yang lebih besar dari lembaga pendidikan, asosiasi di bidang telematika,
dunia usaha serta pemerintah untuk lebih memberikan perhatian dan mencari
terobosan guna mengatasi digital divide ini.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
Berbicara mengenai peranan SDM dalam upaya menciptakan keunggulan
kompetitif bangsa, dewasa ini sangat relevan. Data Program Pembangunan PBB
(UNDP) menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia Indonesia
mengalami penurunan dari urutan ke 110 ke urutan 112, dan Indonesia berada
di bawah Vietnam, sebagai negara yang relatif baru. Informasi itu tentunya
diharapkan tidak menjadi faktor yang menimbulkan pesimisme tetapi diharapkan
menjadi sumber motivasi kepada kita semua untuk meningkatkan kualitas SDM
bangsa kita, sehingga kita dapat segera bangkit untuk berusaha memenangkan
persaingan.
Dalam kondisi pemanfaatan teknologi telematika sebagaimana saya kemukakan
tadi, untuk meningkatkan peranan SDM telematika dalam meningkatkan daya
saing bangsa, diperlukan adanya langkah strategis. Pertama, ialah dengan
mengembangkan standar kompetensi nasional yang mengacu kepada standar
yang berlaku internasional. Melalui standar kompetensi ini, akan diperoleh
manfaat sebagai instrumen untuk melakukan recruitment SDM di dalam mengisi
kebutuhan dalam pengembangan jasa dan industri telematika, sehingga tenaga
yang dipilih akan terseleksi sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan. Melalui
standar kompetensi, juga akan dapat disusun program pendidikan dan pelatihan,
sebagaimana juga dibutuhkan lembaga pendidikan tinggi untuk kurikulumnya.
Dalam konteks meningkatkan daya saing bangsa, juga standar kompetensi akan
menjadi ukuran dalam menunjukkan kemampuan SDM kita dan sebaliknya akan
menjadi penyaring masuknya SDM dari negara lain.
Kedua, selain pengembangan standar kompetensi, diperlukan adanya upaya
optimal dalam meningkatkan sosialisasi serta mengembangkan pendidikan dan
pelatihan bagi masyarakat. Upaya ini selain untuk meningkatkan literasi

111
masyarakat terhadap telematika, juga akan meningkatkan kemampuan
masyarakat untuk mengakses informasi, melalui teknologi telematika.
Oleh karena itu, kebijakan di bidang pengembangan SDM adalah dengan
memberikan fasilitasi pendidikan dan pelatihan kepada lembaga-lembaga
pemerintahan dan kelompok masyarakat yang selama ini kurang tersentuh atau
jauh dari pusat-pusat pendidikan teknologi, khususnya telematika. Selain itu
Kementerian Komunikasi dan Informasi serta TKTI juga berusaha untuk
memfasilitasi asosiasi dalam mewujudkan standar kompetensi nasional di bidang
telematika.
Konsentrasi peningkatan kualitas SDM telematika tampaknya sekarang ini lebih
ditujukan untuk menciptakan tenaga-tenaga pengelola. Sedangkan upaya untuk
meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan
teknologi telematika masih terbatas. Kita menyadari bahwa upaya penciptaan
tenaga pengelola tanpa diimbangi dengan upaya meningkatkan kesadaran dan
kemampuan masyarakat di bidang telematika atau upaya meningkatkan
literasinya, maka suatu waktu penggunaan akan tidak efektif dan dari aspek
ekonomi pasar di bidang telematika tidak akan berkembang. Kalau pasar tidak
berkembang maka lulusan lembaga pendidikan telematika pun tidak akan
tertampung oleh pasar yang ada. Oleh karena itu, tantangan tidak saja untuk
mencetak tenaga-tenaga ahli di bidang telematika juga tantangan untuk
meningkatkan kadar literasi telematika (e-literacy) bagi masyarakat umumnya.
Untuk meningkatkan e-literacy generasi muda telah dicanangkan program Satu
Sekolah Satu Laboratorium Komputer (One School One Computer‟s Lab – OSOL).
Program ini merupakan program fasilitasi kerjasama dan sinergi antara semua
stakeholders di bidang pendidikan, keuangan, infrastruktur serta instansi
pemerintah di pusat dan daerah untuk menyediakan laboratorium komputer di
sekolah-sekolah.
Selain program pemerintah dalam peningkatan kesadaran masyarakat untuk
memanfaatkan telematika, upaya pengembangan literasi telematika juga dapat
dilakukan oleh lembaga pendidikan terutama yang terkait pada pengabdian
kepada masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan lembaga pendidikan juga

112
melakukan gerakan untuk meningkatkan literasi telematika bagi masyarakat,
sebagai kontribusi untuk pembangunan bangsa.
Walaupun jumlah lembaga pendidikan tinggi yang melakukan program
pendidikan di bidang telematika dan berkembang cukup pesat, namun
lulusannya baik secara kuantitas maupun kualitas belum dapat memenuhi
kebutuhan. Untuk jangka panjang peranan lembaga pendidikan sangat
diharapkan untuk menyediakan tenaga telematika yang berkualitas sesuai
dengan kebutuhan pasar, dan memiliki daya saing yang tinggi. Selain itu,
diharapkan telematika tidak saja menjadi perhatian lembaga pendidikan tinggi,
tetapi juga sebaiknya dimulai dari pendidikan tingkat dasar, bahkan dikenalkan
secara dini di rumah.
Permasalahan penyiapan SDM di bidang telematika bukan merupakan
tanggungjawab lembaga pendidikan semata, karena penyiapan SDM merupakan
bagian dari strategi untuk mengejar ketertinggalan Indonesia di bidang industri
dan aplikasi bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dalam konteks inilah
diperlukan adanya visi bersama semua komponen bangsa, baik di pemerintahan,
dunia pendidikan, dunia usaha dan masyarakat umumnya dalam pengembangan
informasi dan komunikasi. Visi bersama ini akan menjiwai dan mengarahkan
setiap upaya dalam membangun masyarakat informasi seperti yang diamanatkan
dalam WSIS.
Akhir kata, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada para Wisudawan dan
Wisudawati, para Dosen dan seluruh Civitas Akademika, serta para Orang-Tua
yang telah berhasil melaksanakan dan mendukung berhasilnya proses belajar
mengajar pada Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana ke XXXV
Universitas Darul ‟Ulum. Semoga para Wisudawan dan Wisudawati dapat
memberikan kontribusi dan berkarya di berbagai bidang sebagai persembahan
pengabdian terbaiknya untuk membangun bangsa dan negara kita tercinta ini.
Amin Ya Robbal 'Alamin.
Demikian, terima kasih, semoga sukses.
Wassalamu‟alaikum Wr.Wb.

202
I - 18
Sistem dan Media Informasi Negara Dalam Mencegah, Menyelesaikan
Konflik dan Membangun Perdamaian Berkelanjutan
Oleh:
Disampaikan Pada Workshop THE NEW GENERATION OF RELIGIOUS
LEADERS
Banjarmasin, 6 Januari 2005
1. Seorang ahli futurologi, Alvin Toffler, pernah mengatakan bahwa :
“ Information can be one of the most important influences shaping
society. It can furnish facts, report ( or develop ) feelings, establish
trends, if communicated may effect decission and actions that
influences the world “.
Pernyataan ini menunjukkan secara gamblang bahwa informasi menjadi
begitu penting posisinya sehingga dirasakan perlunya penanganan secara
cermat. Dalam pengertian untuk mendapatkan manfaat dari nilai dan
pentingnya informasi dimaksud. Dan yang menentukan suatu informasi itu
penting atau tidak menurutnya, tergantung pada sistem nilai yang berlaku.
2. Akibat adanya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi serta semakin
mengglobalnya komunitas manusia di dunia ini, arti penting informasi itupun

203
relatif dan dapat berubah-ubah. Karenanya, siapapun yang berkecimpung
dalam bidang komunikasi dan informasi perlu dapat melihat jauh kedepan
dan terus mereposisi, bagi terjaganya arti dan nilai pentingnya informasi
tersebut.
3. Tantangan utama yang dihadapi bangsa Indonesia bukan semata-mata
pada bagaimana menyampaikan informasi, tetapi juga bagaimana
menciptakan suatu sistem yang bersifat kondusif bagi pembangunan
bangsa menuju masyarakat yang CERDAS, MANDIRI DAN SEJAHTERA.
Dengan demikian pengelolaan informasi dimaksudkan, disamping untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi juga senantiasa perlu
diarahkan untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia itu sendiri.
4. Sebuah pemerintahan yang baik apabila sumber daya publik dan masalah-
masalah publik, dikelola dengan efektif, efisien dan partisipatif. Hal ini
menuntut adanya iklim demokrasi yang sehat yang didasarkan pada prinsip
TANSPARANSI, PARTISIPASI, dan AKUNTABILITAS yang juga
merupakan prasyarat bagi penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka
(open government).
Dalam konsep open government terdapat beberapa jaminan hak publik
antara lain : (1) hak untuk memantau perilaku pejabat publik dalam
menjalankan peran publiknya; (2) hak untuk memperoleh informasi; (3) hak
untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik; dan (4)
hak untuk berekspresi. Dengan demikian ujung tombak untuk mewujudkan
pemerintahan yang terbuka dan demokratis tersebut adalah jaminan
perolehan informasi oleh masyarakat.

204
5. Bergulirnya era keterbukaan yang diharapkan menjadi wahana penataan
kembali segala perilaku bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
tampaknya belum memberikan kontribusi yang memadai bagi terwujudnya
kesejatian maksud dan tujuan reformasi yang kita dambakan bersama.
Kondisi sosial politik seperti ini masih terlihat dari terpolarisasinya
pemaknaan “nasionalisme” yang terjebak pada keinginan dan emosional
sementara masyarakat yang kurang dilandasi oleh nilai-nilai kebangsaan
dan komitmen bersama dalam membangun semangat dan jiwa masyarakat
untuk bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kemerosotan moral, dan
bangkit untuk terhindar dari kenestapaan bangsa, serta bangkit untuk
melepaskan diri dari aroma friksi dan konflik yang sering terjadi di negara
kita tercinta Indonesia.
6. Friksi-friksi sosial – ekonomi – keagamaan – suku - dan emosi-emosi
kelompok sering terjadi karena adanya bias pemaknaan nasionalisme
yang kurang memberikan solusi dan tidak berujung pada pemahaman
bahwa kita adalah bangsa yang besar didalam kerangka NKRI. Kondisi ini
juga diperparah dengan adanya wacana yang cenderung mempolarisasikan
dan menyuburkan kontaminasi nilai-nilai kebangsaan, dengan berbagai motif
atau kepentingan dan popularitas sesaat.
7. Kondisi dan perkembangan masyarakat yang memberi nuansa
kerenggangan kohesivitas sosial masyarakat ini perlu adanya upaya
penggalangan partisipasi masyarakat guna menjalin kembali
keeratan/kohesivitas lintas komunitas tersebut melalui - salah satunya -
adalah aktivitas komunikasi kebangsaan. Komunikasi dimaksud untuk
memberikan arah kepada seluruh komponen bangsa, khususnya

205
masyarakat di daerah-daerah konflik dan rawan konflik dalam upaya
meningkatkan kualitas nasionalisme anggota masyarakatnya. Diharapkan
melalui kegiatan workshop yang bertemakan : PEACE EDUCATION AND
CONFLICT RESOLUTION” ini, aktivitas komunikasi kebangsaan ini dapat
memberi kontribusi bagi pendidikan politik masyarakat dalam
mempersemaikan kembali potensi kekerabatan, persaudaraan, persatuan
dan kesatuan yang telah menjadi kesepakatan dan konsensus bagi semua
anak bangsa. Dengan workshop ini, kiranya dapat terbangun jalinan yang
mampu mengingatkan kita semua, bahwa persatuan dan kesatuan
merupakan prasyarat mutlak dalam menangani permasalahan yang sedang
dihadapi oleh bangsa Indonesia.
8. Disinilah sebenarnya inti dari subtema workshop yang bertajuk :
Membangun Sistem dan Media Informasi Negara dalam Mencegah,
Menyelesaikan Konflik dan Membangun Perdamaian Berkelanjutan. Artinya
dengan bangunan sitem dimaksud, Informasi terkelola dengan baik, jujur,
transparan dan memiliki nilai tambah. Sehingga dari aspek kontennya
informasi yang terkelola tersebut memiliki nilai tambah, khususnya dalam
hal:
a. Menumbuhkan rasa aman, damai, tertib, dan tentram bagi
masyarakat;
b. Memelihara kohesivitas sosial masyarakat yang mantap dan
dinamis;
c. Meningkatkan ketertiban perilaku kehidupan sosial masyarakat;
d. Memelihara kehidupan masyarakat Indonesia yang damai,
demokratis, berkeadilan dan sejahtera dalam wadah NKRI;
e. Penegakan kedaulatan bangsa dalam segala aspek kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; serta

206
f. Memberikan nilai tambah bagi kehidupan ekonomi masyarakat.
9. Dari aspek kemajuan teknologinya informasi, memberikan peluang-peluang
kepada masyarakat luas untuk memperoleh pengetahuan dan ketrampilan
baru; peluang untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan
komunikasi itu sendiri bagi pengembangan kesejahteraan; serta peluang
untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar melalui perolehan informasi
yang sebanyak- banyaknya. Menurut Burt Nanus dalam revolusi ke lima,
menyatakan bahwa jutaan manusia sekarang ini mempunyai akses
terhadap pelayanan informasi secara cepat, murah dan dalam berbagai
lingkungan. Revolusi informasi itu dengan cepat telah berlangsung dan
melanda hampir semua negara di dunia. Revolusi informasi telah
mengantar masyarakat ke era baru yaitu masyarakat yang menguasai
informasi, sehingga prinsip : “siapa menguasai informasi, ia akan lebih
unggul dari yang lain”, menjadi sebuah cita-cita kita bersama.
Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini, mudah-
mudahan dapat bermanfaat bagi penyelenggaraan workshop, dan bagi
kemajuan bangsa dan negara dimasa-masa yang akan datang.
Terima kasih
Wassalamu’alaikum Warakhmatullahi Wabarokatuh.

291
I - 24
PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI
DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAN
PERSAINGAN DUNIA USAHA
Oleh:
Disampaikan pada:
Seminar Nasional Perspektif Ekonomi Indonesia
Lima Tahun Kedepan
Balai Raya Tiara Convention, Medan, 20 Maret 2005
IKATAN ALUMNI MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
(IKA-MM-USU)
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Yth. Dewan Formatur, Ketua Umum, dan Panitia Pelaksana IKA-
MM USU,
Yth. Para ALUMNI Magister Manajemen USU,
Yth. Para Undangan serta hadirin sekalian yang saya muliakan.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat
Allah SWT, karena berkat Rahmat, Hidayah dan Ridho-Nya, kita
dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat Wal’afiat,
untuk mengikuti acara Seminar yang diselenggarakan oleh
ALUMNI Magister Manajemen, Universitas Sumatera Utara.

292
Sebelum saya menyampaikan ceramah saya,
perkenankanlah saya pada kesempatan yang berbahagia ini
menyampaikan Ucapan Selamat sehubungan dengan pelantikan
Pengurus IKA-MM-USU.
Saya akan memulai ceramah saya dengan menguraikan
kecenderungan perkembangan teknologi komunikasi dan
informatika (ICT/Information and Communication
Technologies/TELEMATIKA) ke depan, selanjutnya kita akan
melihat bagaimana ICT berperan dalam pembangunan ekonomi
(nasional), potensi pasar ICT, serta persaingan dunia usaha.
Hadirin yang saya hormati,
”Globalisasi”, yang ditandai dengan semakin meningkatnya
interkoneksi dan interdependensi dunia, memfasilitasi
pertumbuhan perdagangan, investasi, dan keuangan lebih cepat
dari pendapatan nasional berbagai negara, sehingga ekonomi
nasional suatu negara akan semakin terintegrasi menjadi
ekonomi global. Globalisasi memfasilitasi bergeraknya ”4i”:
(informasi, investasi, infrastruktur, dan individu) melintasi batas-
batas negara.
Informasi dikumpulkan dan dikelola sebagai komoditi
strategis dengan nilai ekonomi yang tinggi, didistribusikan
kepada siapa saja yang membutuhkan. Investasi akan mengalir
ke berbagai tempat di mana saja, apabila pasar tersedia.
Infrastruktur akan dibangun di lokasi-lokasi dekat dengan
sumber daya (resources) yang tersedia. Individu akan bergerak
dengan mobilitas tinggi ke mana saja, dengan membawa
ketrampilan dan kompetensi yang dimiliki. Akselerasi proses
globalisasi yang dramatis, difasilitasi oleh revolusi di bidang
teknologi, khususnya teknologi komunikasi dan informatika, yang

293
mentransformasikan masyarakat dunia (termasuk masyarakat
Indonesia) memasuki suatu era yang kita kenal sebagai ”Era
Informasi”.
Era Informasi menjanjikan peluang akses yang sama dan
lebih luas terhadap informasi dan pengetahuan; menjanjikan
pemberdayaan masyarakat yang lebih meningkat; pertumbuhan
ekonomi dan lapangan kerja; serta meningkatkan akses pada
layanan dasar (seperti kesehatan dan pendidikan). Namun
globalisasi juga harus diwaspadai dan disikapi secara bijaksana,
oleh karena kegagalan demi kegagalan perundingan liberalisasi
perdagangan dalam kerangka WTO (World Trade Organization),
serta semakin meningkatnya gerakan anti globalisasi di berbagai
negara, mengindikasikan ada yang salah dengan pengelolaan
globalisasi selama ini. Joseph Stiglitz, pemenang Nobel dalam
Bidang Ekonomi pada tahun 2001 menyatakan bahwa berbagai
perjanjian perdagangan internasional yang telah memainkan
peranan besar dalam menghapuskan hambatan-habatan
perdagangan dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan
pada negara-negara berkembang dalam proses globalisasi, perlu
dipertimbangkan kembali secara radikal.
Sebagaimana diketahui, Perjanjian GATT (General
Agreement on Tariff and Trade), GATS (General Agreement on
Trade in Services), dan ITA (Information Technology Agreement)
dalam kerangka WTO mencakup pula perdagangan barang dan
jasa di sektor teknologi komunikasi dan informatika, oleh karena
itu rangkaian perundingan yang selama ini dikoordinasikan oleh
TKBJ (Tim Koordinasi Bidang Jasa) Departemen Keuangan, serta
implementasi berbagai Perjanjian WTO tersebut harus dapat
mendorong pengembangan sektor ICT nasional, dan bukan
semata-mata hanya membuka pasar domestik saja. Sebaliknya,

294
para pemain (players), operator ICT juga harus terus
meningkatkan kapasitasnya agar bisa memanfaatkan pasar asing
yang terbuka sebagai hasil negosiasi dalam kerangka perjanjian
WTO, sehingga tidak terus-menerus hanya menjadi pemain
domestik saja, tetapi dapat berkompetisi di arena global (melalui
investasi keluar negeri).
Peranan teknologi komunikasi dan informatika (ICT) telah
diakui secara luas di berbagai negara. Dalam konteks ini,
Pemerintah telah menempatkan teknologi komunikasi dan
informatika pada tataran penting, sebagai kekuatan pendorong
(driving force) dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan
pembangunan nasional.
ICT (sebagaimana pengalaman di berbagai Negara) terbukti
telah memainkan peranan penting, baik sebagai ”sektor”
maupun sebagai ”enabler”. Sebagai ”sektor”, ICT penting bagi
penyebaran teknologi. Sebagai ”enabler”, ICT penting bagi
pembangunan sosial-ekonomi negara. Sebagai contoh: Brasil,
Costa Rica dan India melakukan pengembangan ICT dengan
pendekatan ICT sebagai “sektor”, dengan fokus pada
pengembangan kapasitas nasional, pasar domestik, dan pasar
ekspor. Malaysia, Irlandia, Afrika Selatan, dan Estonia
mengembangkan ICT dengan pendekatan ICT sebagai “enabler”
dengan fokus pada pencapaian sasaran pembangunan nasional
masing-masing, dan meletakkan diri pada posisi global (seperti
pembangunan Multimedia Super Corridor di Malaysia).
Kenyataan menunjukkan kedua area strategis (ICT sebagai
”sektor” dan ICT sebagai ”enabler”) saling tergantung satu
dengan yang lain. Area yang pertama (ICT sebagai sektor) tanpa

295
area kedua (ICT sebagai enabler) tidak memiliki arti dan dampak
yang substansial, sebaliknya area yang kedua saja (ICT sebagai
enabler) tanpa pengembangan infrastruktur yang dipersyaratkan
tidak akan memberi hasil bagi terwujudnya masyarakat informasi
yang diinginkan. Oleh karena itu, Indonesia mengembangkan
sektor ICT dengan kedua pendekatan sekaligus (ICT sebagai
”sektor” dan ICT sebagai ”enabler”).
Apabila berbagai peluang ICT dapat dimanfaatkan secara
tepat, dapat memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan
kualitas hidup, serta memfasilitasi implementasi strategi nasional
untuk mengurangi kemiskinan dan pencapaian Sasaran-sasaran
Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals) pada
tahun 2015 sebagaimana telah ditetapkan oleh PBB yaitu:
(1) Mengurangi kemiskinan dan kelaparan
(2) Kemampuan untuk mengikuti dan
pendidikan dasar secara universal
(3) Promosi persamaan gender dan
pemberdayaan perempuan
(4) Mengurangi tingkat kematian anak-anak
(5) Meningkatkan kesehatan ibu-ibu
(6) Penanggulangan HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainya
(7) Memastikan perlindungan terhadap lingkungan
yang berkelanjutan
(8) Mengembangkan kerjasama (partnership) global
bagi pembangunan

296
Pemenuhan keseluruhan target Millenium Development
Goals (MDG) tersebut menjadi kewajiban setiap Negara
(termasuk Indonesia). Untuk melaksanakan komitmen global
(pemenuhan target-target MDG), maka Pemerintah melalui
Departemen Komunikasi dan Informatika selaku Departemen
yang mengkoordinasikan pengembangan ICT secara nasional
telah menyusun e-Nasional Strategi
(e-Indonesia), yang mendeskripsikan berbagai kebijakan dan
strategi nasional (Indonesia) dalam bidang ICT, difokuskan pada
peningkatan pembangunan nasional Indonesia melalui
penyebaran teknologi komunikasi dan informatika secara tepat
dan efektif, serta penyiapan berbagai kondisi, persyaratan yang
dibutuhkan (termasuk Rencana Aksi yang melibatkan seluruh
stakeholder) untuk pencapaian target-target MDG.
Industri ICT/TELEMATIKA dunia berkembang amat pesat,
dengan pertumbuhan 6.9% per tahun, dan tercatat pasar ICT
tahun 2004 mencapai USD 533 miliar. Dari pasar yang demikian
besar, pasar Asia tercatat sebesar USD 42 miliar dengan
pertumbuhan 23% per tahun. Di Indonesia sendiri, pasar sektor
ini (ICT) tercatat baru sekitar USD 1,3 miliar dengan
pertumbuhan pada tahun 2004 dan 2005 masing-masing 9,8%
dan 22,1%. Dari total penjualan sebesar ini, diperkirakan USD
0,5 s/d 0,75 miliar diserap oleh sektor perbankan.
Berdasarkan ISIC (International Standard Industrial
Classification) terhadap seluruh aktivitas ekonomi, yang
dikeluarkan oleh PBB, industri ICT memiliki cakupan yang luas:

297
Penerbitan, percetakan, dan reproduksi media rekaman
(penerbitan buku, brosur, dan publikasi lainnya;
penerbitan surat kabar, jurnal, musik, dsb)
Pos dan Telekomunikasi (telekomunikasi: long distance,
local, wireless, data, Internet)
Komputer dan aktifitas terkait (software publishing, data
processing, data activities and online distribution of
electronic content, IT consulting, system integration,
application management, hardware and software deploy
and support, IT education and training, custom
applivation development, dsb)
Rekreasi, budaya, dan aktifitas olah-raga (gambar
bergerak, produksi dan distribusi video; kegiatan yang
terkait dengan radio dan televisi, aktifitas kantor berita,
aktifitas yang terkait dengan perpustakaan dan arsip,
dsb)
Secara kategori, sektor ICT dibagi kedalam group dan
classes sbb:
Manufacture of office, accounting and computing
machinery
Manufacture of electrical machinery and apparatus
Manufacture of radio and television and communication
equipment and apparatus
Manufacture of medical appliances and instruments and
appliance for measuring, checking, testing, navigating,
and other purposes, except optical instruments
Wholesale trade and commission trade, except of motor
vehicles and motorcycles
Post and Telecommunications
Renting of machinery and equipment without operator
and of personal and household goods
Computer and related activities

298
Cakupan industri ICT yang amat luas tersebut, menunjukan
potensi pasar ICT yang sangat besar. Indonesia, dengan
penduduk sekitar 220 juta, dan proyeksi pertumbuhan ekonomi
mencapai 7.2% pada tahun 2009, serta meningkatnya
pemanfaatan ICT oleh masyarakat luas, diyakini pasar industri
ICT nasional akan tumbuh sangat substansial, dan akan
menciptakan multiply effect bagi sektor lain, serta membuka
lapangan kerja baru.
Melangkah ke depan, kita menghadapi tantangan
”globalisasi”, yang mensyaratkan demokratisasi, desentralisasi,
transparansi dalam proses, kompetisi, serta perlakuan yang sama
(equal treatment) bagi semua pihak (asing dan domestik).
Seberapa jauh dunia usaha khususnya industri ICT/TELEMATIKA
nasional dapat bersaing dan berkompetisi di arena global, amat
tergantung pada pemenuhan terhadap syarat-syarat prinsipil
yaitu:
Kemampuan untuk mengorganisasikan industri, bisnis
yang efektif dan efisien, serta mampu mempertahankan
keberlanjutannya (sustainable)
Mampu melakukan akses langsung (lebih cepat) dan
meresponse permintaan pasar dengan cepat. Dalam
kaitan ini, ICT berperan sebagai ’tools” untuk
merealisasikan kecepatan akses dan response ke pasar
(akses informasi)
Mampu melakukan inovasi produk dan jasa untuk
memenuhi permintaan pasar yang berubah cepat
Memiliki baik competitive advantage maupun
comparative advantage terhadap produk dan jasa yang
ditawarkan oleh pihak lain

299
Mampu mempertahankan kualitas dan deliverable sesuai
dengan jadwal yang telah disepakati
Pemenuhan terhadap syarat-syarat prinsipil yang saya
kemukakan, akan dapat meningkatkan kemampuan industri ICT
nasional untuk bersaing dan berkompetisi di arena global.
Memasuki epilog Ceramah saya, saya ingin mengajak kita
bersama untuk mencermati berbagai kecenderungan (trend) ke
depan sebagai berikut:
1. Kita akan mengamati revolusi teknologi komunikasi dan
informatika/ICT/TELEMATIKA yang berperan sebagai
”episenter” serta kekuatan pendorong (driving force) bagi
transformasi di berbagai bidang kehidupan manusia. Tahun
1980-an kita menyaksikan keterhubungan berbagai data
secara online.
Tahun 1990, kita menyaksikan berbagai dokumen dikirim
melalui Internet. Tahun 2000, kita menyaksikan munculnya
demam Website atau gaya hidup web. Pada tahun 2010,
kita akan menyaksikan produk ICT tertentu akan berperan
sebagai Global Brain di mana ”informasi”, ”pengetahuan”
akan menjadi faktor yang amat menentukan bagi
pembangunan ekonomi suatu negara.
2. Di bidang ekonomi, kita telah mengamati transformasi dari
ekonomi pertanian menuju ekonomi industri, dari ekonomi
industri menuju ekonomi jasa, dari ekonomi jasa menuju
ekonomi informasi. Perkembangan selanjutnya, kita akan
menyaksikan hadirnya ekonomi gaya hidup (lifestyle
economy).

300
3. Dalam hal pengelolaan organisasi, akan terjadi proses
transformasi dari manajemen kinerja menuju manajemen
proses, selanjutnya transformasi menuju manajemen
pengetahuan, dan transformasi berlanjut menuju
manajemen inovasi.
4. Dibidang sektor publik, akan terjadi transformasi dari
paradigma lama menuju paradigma baru yaitu:
Dari pemerintah yang efisien menuju pemerintah yang
efektif
Dari administrasi publik menuju layanan publik
Dari regulasi menuju promosi, fasilitator
Dari layanan berantai menuju layanan satu pintu (one-
stop services), dan selanjutnya menuju zero-stop
services
Dari ketiadaan input dengan hasil tanpa output,
bergeser ke tanpa keluaran tidak ada pendapatan.
Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan dalam ”Seminar
Nasional Perspektif Ekonomi Indonesia Lima Tahun ke depan”
yang diselenggarakan oleh IKA-MM-USU, semoga bermanfaat.
Pada kesempatan yang baik ini saya mengajak seluruh peserta
Seminar dan hadirin sekalian, marilah kita sumbangkan
pengabdian terbaik kita bagi kejayaan bangsa dan negara kita
tercinta ini, bersama kita bisa. Selamat berseminar dan semoga
sukses.
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

323
I - 27
STRATEGI PENGEMBANGAN TELEMATIKA INDONESIA
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
ORASI ILMIAH
Oleh:
PADA ACARA
WISUDA SARJANA DAN AKHLI MADYA
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TELKOM
TAHUN AKADEMIK 2004/2005
Bandung, 26 Maret 2005
Yang Saya Hormati :
 Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Telekomunikasi,
 Civitas Academica Sekolah Tinggi Teknologi Telekomunikasi,
 Para Wisudawan dan Wisudawati, serta
 Hadirin yang berbahagia.
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT,
karena atas rahmat dan ridho-Nya, pada hari ini 26 Maret 2005 kita dapat
menghadiri acara Wisuda Sarjana Strata Satu (S-1) dan Akhli Madya Sekolah
Tinggi Teknologi Telkom Tahun Akademik 2004/2005. Dalam kesempatan yang

324
berbahagia ini, saya selaku pribadi (Menkominfo) dan seluruh staf Depkominfo
mengucapkan selamat kepada Wisudawan dan Wisudawati Sekolah Tinggi
Teknologi (STT) Telkom yang telah berhasil menyelesaikan studinya. Harapan
saya semoga ilmu pengetahuan dan keterampilan yang Saudara peroleh selama
mengikuti pendidikan di Sekolah Tinggi Teknologi Telkom dapat diabdikan
pada masyarakat.
Saya juga mengucapkan selamat dan penghargaan kepada para orang tua
wisudawan dan wisudawati serta semua Civitas Academica yang telah
membimbing, membekali dan menghantarkan mereka sehingga dapat
menyelesaikan tugas belajarnya di STT Telkom.
Wisuda di lembaga pendidikan tidak hanya merupakan suatu prosesi
yang menandai berakhirnya rangkaian proses belajar, tetapi juga merupakan
simbol dari pengakuan dan pernyataan untuk mengembangkan ilmu
pengetahuan ke jenjang yang lebih tinggi atau siap mengimplementasikan
ilmunya ke dalam dunia nyata. Ilmu pengetahuan mempunyai hubungan timbal
balik dengan dunia nyata, dimana ilmu pengetahuan memberikan jalan
pemecahan permasalahan yang dihadapi dalam kenyataan yang dihadapi
manusia sehari-hari, baik masa sekarang maupun di masa yang akan datang.
Dalam konteks itulah, sesuai dengan permintaan dari Civitas Academica
STT Telkom, saya akan membahas masalah strategi pengembangan telematika
dan kaitannya dengan kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia
(SDM) di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
1. Strategi Pengembangan Telematika.
Strategi pengembangan telematika haruslah diletakkan dalam kerangka
perkembangan peradaban dunia. Dalam hubungan ini, Alfin Tofler membagi
peradaban dunia menjadi tiga tingkatan, yaitu masyarakat pertanian (agraris),
masyarakat industri dan masyarakat informasi. Ketiga peradaban tersebut di

325
Indonesia terjadi sekaligus, yaitu ada sebagian masyarakat kita yang sudah
memasuki peradaban masyarakat informasi, namun ada juga yang dalam
tahapan peradaban masyarakat industri, dan bahkan yang terbanyak masih ada
dalam kelompok masyarakat agraris atau tradisional.
Berdasarkan prediksi Alvin Tofler tersebut, peradaban masa depan adalah
masyarakat informasi (information society), yaitu peradaban dimana informasi
sudah menjadi komoditas atau kebutuhan utama dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Interaksi antar manusia sudah
berbasis teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Setiap orang dapat
menciptakan, mengakses, menggunakan dan membagi (share) informasi dan
pengetahuan, sehingga diharapkan dapat mendorong individu dan masyarakat
untuk mengembangkan potensi mereka dalam pembangunan yang
berkelanjutan untuk memperbaiki kualitas hidup. Dewasa ini, masyarakat yang
telah memasuki peradaban masyarakat informasi telah mempersiapkan diri
untuk berkembang menjadi masyarakat berbasis pengetahuan (knowledge-based
society).
Masyarakat informasi sudah menjadi target global, yang dirancang
bersama oleh negara-negara di dunia pada KTT masyarakat informasi atau
World Summit on the Information Society (WSIS) yang diselenggarakan pada bulan
Desember 2003. Isi kesepakatan WSIS antara lain menjelaskan bahwa
membangun masyarakat informasi menuju masyarakat berbasis pengetahuan
adalah cara penting untuk meningkatkan perekonomian dan kualitas hidup
masyarakat. Kesepakatan lain ialah dengan memperhatikan tujuan dan
kondisi nasional masing-masing negara agar berupaya mencapai target
pembangunan pada tahun 2015, yaitu seluruh desa, sekolah dan perguruan
tinggi, perpustakaan, rumah sakit, serta kantor-kantor pemerintahan, sudah
terhubung dengan teknologi informasi dan komunikasi. Pada waktu tersebut,
diharapkan 50% penduduk dunia sudah mampu mengakses informasi dengan

326
ICT. Bila kita tidak berhasil melaksanakan program tersebut maka kita akan
terisolasi dari perkembangan yang terjadi di lingkungan global.
Pada tatanan global sebagaimana dikemukakan tadi terdapat perubahan
paradigma pertumbuhan ekonomi dari konsep modal dan tenaga kerja kepada
penggunaan pengetahuan sebagai komponen utama pertumbuhan ekonomi dan
produktifitas yang dikenal sebagai ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-
based economy). Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi suatu bangsa didorong oleh
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat serta didukung oleh
penggunaan ICT dalam segala segi kehidupan. Pendayagunaan ICT sebagai
enabler dari knowledge economy dalam meningkatkan produktifitas dan
pertumbuhan ekonomi menjadi faktor utama, selain faktor modal dan tenaga
kerja. Pada era ekonomi baru ini informasi merupakan sumberdaya yang lebih
penting dibandingkan dengan sumberdaya lainnya (Men, Machines, Money, and
Materials), dimana informasi merupakan bahan baku dari knowledge dan
merupakan modal dasar untuk dapat bersaing. Pengetahuan menjadi komoditas
dan juga menjadi energi dalam transaksi antar pelaku pasar.
Dengan melihat perhatian dalam forum dunia tersebut, dapat disimpulkan
bahwa tatanan masa depan adalah masyarakat berbasis pengetahuan dan hal itu
dicapai setelah kita bisa mewujudkan tahapan masyarakat berbasis informasi.
Menghadapi tantangan itu, jelas bangsa Indonesia harus mengikuti dan
menyiapkan langkah-langkah stategis untuk mencapai target-target global
tersebut.
Dalam mengembangkan telematika, Indonesia telah merumus-kan visi ke
depan, yaitu : “Membangun Masyarakat Informasi Indonesia yang sejahtera,
berlandaskan nilai budaya bangsa dan berperan dalam persaingan global”.
Dengan visi tersebut, Indonesia mengarahkan pengembangan telematika
untuk mewujudkan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat informasi, yang

327
mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Masyarakat Informasi
Indonesia yang dibentuk merupakan bagian dari Information Society dunia
sebagaimana telah dicanangkan dalam Declaration of Principles dari World Summit
on the Information Society (WSIS) di Jenewa pada tanggal 12 Desember 2003 yang
lalu.
Walaupun mengacu pada tatanan masyarakat informasi dunia, arah
pengembangan telematika membingkai masyarakat Informasi Indonesia dengan
nilai-nilai budaya bangsa yang selama ini dijunjung tinggi oleh bangsa
Indonesia. Dalam konteks persaingan global, sebagai negara yang keempat
terbesar jumlah penduduknya di dunia, Indonesia akan berperan dalam
persaingan global khususnya dalam memanfaatkan peluang di bidang
Telematika.
Pengembangan telematika dalam konteks peningkatan kesejahteraan
dititik beratkan pada upaya pengembangan nilai tambah dalam dua aspek,
yaitu:
1. Telematika sebagai sektor (industri), memproduksi barang
(hardware/software) dan jasa yang dapat memberikan kontribusi dalam
meningkatkan pendapatan negara dan pendapatan perkapita masyarakat.
2. Telematika sebagai enabler (pendukung), mendukung aktivitas lembaga dan
masyarakat di semua sektor untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas,
antara lain untuk meningkatkan pelayanan publik melalui e-government, e-
health, e-commerce, dan e-education.
Dalam kaitan ini, fenomena yang kita hadapi adalah digital divide atau
kesenjangan kemampuan mengakses ICT, baik antara wilayah maupun antar
lapisan dan golongan masyarakat, serta dengan negara lain. Dalam konteks ini
diperlukan upaya untuk menyiapkan SDM yang mampu menguasai ICT, untuk
dapat mengambil manfaat globalisasi.

328
Melihat fenomena tersebut, pemerintah terus berupaya menempatkan
pengembangan dan pemanfaatan ICT sebagai salah satu prioritas pembangunan,
agar manfaat ICT dapat dirasakan di seluruh strata kehidupan bangsa, tidak
hanya di sektor bisnis dan dunia usaha, tetapi juga pemanfaatannya di sektor
pemerintahan, baik di pusat dan daerah, di sektor pendidikan, sampai dengan
pemanfaatannya bagi peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Konvergensi 3 C (Communications, Computing dan Content) telah
mempengaruhi dengan sangat signifikan perkembangan ICT, dimana industri
terkait telah berkembang sangat pesat memenuhi kebutuhan masyarakat agar
mampu meningkatkan daya saing pada tataran lokal, regional maupun global.
Apa yang dilakukan Indonesia dalam pengembangan telematika, sudah
sejalan dengan program WSIS. Jika WSIS menghendaki adanya plan of action
pada tahun 2015, maka Sistem Informasi Nasional (SISFONAS), yang sedang
disusun merupakan embrio dari e-Indonesia sebagai plan of action yang
diharapkan WSIS. Dari segi kelembagaan, WSIS memberikan gambaran
mengenai elemen yang mempunyai peranan penting untuk berpartisipasi dalam
pengembangan masyarakat informasi, yaitu seluruh stakeholder. Elemen tersebut
adalah: pemerintah, dunia usaha dan civil society (masyarakat). Artinya ketiga
elemen itulah yang akan menjadi tulang punggung dalam upaya mewujudkan
masyarakat informasi.
Tindak lanjut hasil-hasil WSIS tersebut kita laksanakan dalam bentuk,
antara lain : (a) diseminasi dan sosialisasi hasil-hasil WSIS, (b) mengakomodasi
dan memantau berbagai masukan dari masyarakat dalam rangka
penyempurnaan serta pencarian strategi yang tepat untuk menghadapi WSIS
Tahap II di Tunisia tahun 2005, dan (c) “implementasi” butir-butir prinsip-
prinsip Deklarasi dan butir-butir Rencana Aksi.

329
Dalam kaitan ini Tim Koordinasi Telematika Nasional (TKTI) yang
ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003, sudah merupakan
wadah yang memayungi tiga stakeholder tersebut di atas. Kebijakan lainnya
yang sejalan dengan program WSIS ialah : upaya pengembangan dan
implementasi e-Government. Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, tentang Strategi dan Kebijakan Nasional
Pengembangan e-Government, yang memuat arahan bagaimana instansi terkait
dan Pemerintah Daerah dalam upaya penerapan dan pengembangan e-
Government.
Di bidang regulasi kita menyiapkan, RUU di bidang telematika yaitu RUU
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diharapkan dapat segera
dibahas dengan DPR untuk dijadikan Undang-Undang, karena kehadirannya
sudah ditunggu masyarakat. Perundang-undangan mengenai teknologi
informasi sangat diperlukan sebagai bingkai dalam mengimplementasikan
teknologi informasi dan komunikasi agar pemanfaatannya lebih optimal dan
bisa melindungi semua kepentingan stakeholder.
2. Implikasi Terhadap Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Implikasi yang paling mendasar dalam rangka memberikan nilai tambah
bagi masyarakat dan memenuhi target WSIS sebagai wujud ikut serta menjadi
bagian dari komunitas global diperlukan upaya pengembangan sumber daya
manusia yang komprehensif sejalan dengan perkembangan di bidang teknologi
informasi dan komunikasi dan bertolak dari kondisi nyata SDM kita.
Kondisi atau posisi Indonesia dalam kaitannya dengan pengembangan
SDM dan pendayagunaan telematika menunjukkan bahwa, daya saing Indonesia
dibandingkan dengan negara lain di dunia menempati posisi yang jauh
tertinggal, yaitu menempati urutan ke 58 dari 60 negara (sumber : The IMD
World Competitiveness Year Book 2004).

Himpunan naskah nasional & internasional (i) moedjiono

Himpunan naskah nasional & internasional (i) moedjiono

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Himpunan naskah nasional & internasional (i) moedjiono

Similar to Himpunan naskah nasional & internasional (i) moedjiono (20)

More from fsfarisya

More from fsfarisya (20)

Himpunan naskah nasional & internasional (i) moedjiono