SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
Paper
PENYEBAB MANUSIA MENTAATI HUKUM
Dosen Pengampu:
M. Yusuf Ibrahim, S.H., M.H.
Disusun Oleh:
Mochammad Fathor Rosi
NPM. 201612023
Semester VIII (A)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO
2020
BAB I
Pendahuluan
A. Latar Belakang
Hukum adalah dalam kompas ilmu untuk manusia, atau sosial ilmu karena
merupakan bagian yang penting dalam komponen manusia masyarakat dan budaya. Tidak
ada kejadian yang dikenal dari suatu keadaan dalam pengalaman manusia, dimana
masyarakat yang heterogen ada dan budaya telah tanpa atau sudah bebas dari hukum.
Dimanapun dan kapanpun masyarakat dan budaya yang ditemukan ada hukum juga
ditemukan, menggenangi seluruh masyarakat sebagai bagian dari budaya.
Peranan hukum didalam masyarakat sebagimana tujuan hukum itu sendiri adalah
menjamin kepastian dan keadilan, dalam kehidupan masyarakat senantiasa terdapat
perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata-kelakuan yang berlaku dalam masyarakat
dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum. Hal ini
dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial sehingga pada
waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang tentunya
dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki.
Berdasarkan definisi diatas bahwasanya hukum harus ditaati dan dipatuhi, sebagai
mana menjadikan acuan bagi semua masyarakat untuk melakukan tindakan atau perilaku
yang tertib dan tidak saling merugikan antar individu.
Keadaan demikian terjadi oleh karena adanya hukum yang diciptakan diharapkan
dapat dijadikan pedoman (standard) dalam bertindak bagi masyarakat tidak ada kesadaran
hukum sehingga cenderung tidak ada ketaatan hukum.
B. Rumusan Masalah
1. Mengapa manusia harus taat pada hukum?
C. tujuan penulisan
1. Untuk mengetahui bahwasanya mengapa manusia harus menaati hukum.
2. Untuk menajdikan tambahan wawasan dan edukasi bagi penulis dan pembaca.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Hukum
Berikut pengertian hukum menurut beberapa ahli, sebagai berikut:
1. Prof. Subekti, S.H.
Menurut Prof. Subekti SH keadilan berasal dari Tuhan YME dan setiap orang
diberi kemampuan, kecakapan untuk meraba dan merasakan keadilan itu. Dan
segala apa yang di dunia ini sudah semestinya menimbulkan dasar-dasar keadilan
pada manusia. Dengan demikian, hukum tidak hanya mencarikan keseimbangan
antara pelbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, akan tetapi juga
untuk mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan
“Ketertiban“ atau “Kepastian Hukum“.
2. Prof. Mr. Dr. L.J. Apeldoorn.
Dalam bukunya “Inleiding tot de studie van het Nederlanse Recht”, Apeldoorn
menyatakan bahwa tujuan Hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat
secara damai dan adil. Untuk mencapai kedamaian Hukum harus diciptakan
masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbanagn antara kepentingan yang
saling bertentangan satu sama lain dan setiap orang harus memperoleh (sedapat
mungkin) apa yang menjadi haknya. Pendapat Van Apeldoorn ini dapat dikatakan
jalan tengah antara 2 teori tujuan hukum, Teori Etis dan Utilitis.
3. Aristoteles
Dalam Bukunya “Rhetorica” mencetuskan teorinya bahwa tujuan hukum
menghendaki keadilan semata-mata dan isi daripada hukum ditentukan oleh
kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak
adil. Menurut teori ini buku mempunyai tugas suci dan luhur, ialah keadilan
dengan memberikan tiap-tiap orang apa yang berhak dia terima yang memerlukan
peraturan sendiri bagi tiap-tap kasus. Apabila ini dilaksanakan maka tidak akan
ada habisnya. Oleh karenanya Hukum harus membuat apa yang dinamakan
“Algemeene Regels”(Peratuaturan atau ketentuan-ketentyuan umum. Peraturan
ini diperlukan oleh masyarakat teratur demi kepentingan kepastian Hukum,
meskipun pad asewktu-waktu dadapat menimbulkan ketidak adilan.
2.2 mengapa manusia menaati hukum
Jadi untuk Pembentukan masyarakat sadar hukum dan taat akan hukum merupakan
cita-cita dari adanya norma-norma yang menginginkan masyarakat yang berkeadilan
sehingga sendi-sendi dari budaya masyarakat akan berkembang menuju terciptanya suatu
sistem masyarakat yang menghargai satu sama lainnya, membuat masyarakat sadar hukum
dan taat hukum bukanlah sesuatu yang mudah dengan membalik telapak tangan, banyak
yang harus diupayakan oleh pendiri atau pemikir negeri ini untuk memikirkan hal tersebut.
Hukum bukanlah satu-satunya yang berfungsi untuk menjadikan masyrakat sadar hukum
dan taat hukum, Indonesia yang notabene adalah negara yang sangat heterogen
tampaknya dalam membentuk formulasi hukum positif agak berbeda dengan negara-negara
yang kulturnya homogen, sangatlah penting kiranya sebelum membentuk suatu hukum
yang akan mengatur perjalanan masyarakat, haruslah digali tentang filsafat hukum secara
lebih komprehensif yang akan mewujudkan keadilan yang nyata bagi seluruh golongan,
suku, ras, agama yang ada di Indonesia.
Peranan hukum didalam masyarakat sebagimana tujuan hukum itu sendiri adalah
menjamin kepastian dan keadilan, dalam kehidupan masyarakat senantiasa terdapat
perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata-kelakuan yang berlaku dalam masyarakat
dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum. Hal ini
dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial sehingga pada
waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang tentunya
dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki.
Dalam suatu kehidupan pastilah didalamnya terdapat beberapa alasan untuk seseorang
dalam mengambil sikap, melakukan sesuatu tindakan dan hal-hal lainnya tak luput dari kata
alasan dibelakan seuatu tindakan tersebut. Tidak terkecuali dalam bahasan ini (mengapa
orang taat pada hukum) juga memiliki beberapa alasan-alasan didalamnya. Berikut adalah
alasan yang dikutip dari beberapa ahli terkait mengapa orang menaati hukum:
Menurut Cristoper Berry Gray, ada tiga pandangan mengapa seorang mentaati hukum:
1. Pandangan Ekstrem pertama, adalah pandangan bahwa merupakan “kewajiban
moral” bagi setiap warga negara untuk melakukan yang terbaik yaitu senantiasa
mentaati hukum, kecuali dalam hal hukum memang menjadi tidak menjamin
kepastian atau inkonsistensi, kadang-kadang keadaan ini muncul dalam
pemerintahan rezim yang lalim.
2. Pandangan kedua yang dianggap pandangan tengah, adalah kewajiban utama
bagi setiap orang (Prima facie) adalah kewajiban mentaati hukum.
3. Pandangan Ketiga dianggap pandangan ekstrim kedua yang berlawanan dengan
pandangan pertama, adalah bahwa kita hanya mempunyai kewajiban moral untuk
hukum, jika hukum itu benar, dan kita tidak terikat untuk mentaati hukum.
Berikut ada juga beberapa teori dan pendapat dari beberapa aliran sebagai berikut,
Teori Theokrasi, Menurut teori ini, hukum harus ditaati karena menganggap bahwa
hukum adalah perintah Tuhan. Daam hal ini hukum dikaitkan dengan agama. Teori ini
berlaku bagi orang yang fanatik dengan agama dan tundu kepada hukum.
1. Teori Dedaulatan Rakyat (perjanjian masyarakat), Menurut teori ini, hukum harus
ditaati karena seolah-olah waktu awal membentuk negara ada perjanjian antara
yang memerintah dengan yang diperintah.
2. Teori Kedaulatan Negara, Menurut teori ini, hukum harus ditaati karena negara
mempunyai kekuasaan yang mutlak sehingga negara bisa memaksakan kehendak
kepada rakyatnya tersebut.
3. Teori Kedaulatan Hukum, Menurut teori ini, hukum harus ditaati karena hukum itu
sesuai dengan perasaan hukum sebagian besar anggota masyarakat (hukum itu
dianggap cocok). Setiap orang itu mempunyai perasaan hukum buktinya ia bisa
membedakan mana yang adil mana yang tidak adil.
Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya mengapa orang harus menaati hukum, yakni:
1. Orang mentaati hukum karena takut terkena hukuman. Ketaatan sebagai
pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan penghargaan
dan suatu usaha untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena
keinginan yang kuat untuk menaati hukum dari dalam diri.
2. Ketaatan yang bersifat identification, artinya ketaatan kepada suatu aturan karena
takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak. Identifikasi, yaitu:
suatu penerimaan terhadap aturan bukan karena nilai hakikinya, dan pendekatan
hanyalah sebab keinginan seseorang untuk memelihara keanggotaan di dalam
suatu hubungan atau kelompok dengan ketaatan itu.
3. Ketaatan yang bersifat internalization, artinya ketaatan pada suatu aturan karena
ia benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai instrinsik yang
dianutnya.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Jika kita ingin mengetahui alasan mengapa seseorang taat terhadap hukum kita juga
harus mengerti arti dari hukum itu sendiri ada yang telah dijabarkan oleh beberapa ahli
yang menyatakan hukum itu dibuat atau untuk mencipatkan ketertiban dan keadilan.
Dapat saya ambil kesimpulan dari penjelasan di bab sebelumnya mengapa orang
harus mengikuti hukum yakni: Orang mentaati hukum karena takut terkena hukuman.
Ketaatan sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan
penghargaan dan suatu usaha untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena
keinginan yang kuat untuk menaati hukum dari dalam diri, Ketaatan yang bersifat
identification, artinya ketaatan kepada suatu aturan karena takut hubungan baiknya dengan
seseorang menjadi rusak. Identifikasi, yaitu: suatu penerimaan terhadap aturan bukan
karena nilai hakikinya, dan pendekatan hanyalah sebab keinginan seseorang untuk
memelihara keanggotaan di dalam suatu hubungan atau kelompok dengan ketaatan itu dan
Ketaatan yang bersifat internalization, artinya ketaatan pada suatu aturan karena ia benar-
benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai instrinsik yang dianutnya.
3.2 Saran
Untuk seluruh pembeca dan penulis menyarankan agar meperdalam filsafat hukum
karena dengan kita memperdalam filsafat hukum kita akan lebih mengenal alasan-alasan
mengapa seseorang taat terhadap hukum, mengapa negara berhak menghukum, dan
alasan-alasa seseorang melanggar hukum, pertanyaan pertanyaan tersebut dapat terkuak
dengan adanya filsafat hukum ini.

More Related Content

What's hot

PENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNUHAN
PENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNUHANPENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNUHAN
PENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNUHANPaul SinlaEloE
 
Keadilan bangsa indonesia
Keadilan bangsa indonesiaKeadilan bangsa indonesia
Keadilan bangsa indonesiaRacmat Ridho
 
Makalah Hukum dan Penegakan Hukum
Makalah Hukum dan Penegakan HukumMakalah Hukum dan Penegakan Hukum
Makalah Hukum dan Penegakan HukumShriie Arianti
 
Presentasi sosiologi hukum
Presentasi sosiologi hukumPresentasi sosiologi hukum
Presentasi sosiologi hukumRoy Punk
 
Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)
Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)
Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)Bagoes Prasetya
 
Sosiologi hukum (soerjono soekanto)
Sosiologi hukum (soerjono soekanto)Sosiologi hukum (soerjono soekanto)
Sosiologi hukum (soerjono soekanto)R Maulana
 
98936229 makalah-isbd
98936229 makalah-isbd98936229 makalah-isbd
98936229 makalah-isbdReff Raf
 
Bab vii dinamika historis i
Bab vii dinamika historis iBab vii dinamika historis i
Bab vii dinamika historis iSyaiful Ahdan
 
Sosiologi hukum
Sosiologi hukumSosiologi hukum
Sosiologi hukumMeehawk
 
SOSIOLOGI HUKUM MENGENAI SUBSTANSI HUKUM
SOSIOLOGI HUKUM MENGENAI SUBSTANSI HUKUMSOSIOLOGI HUKUM MENGENAI SUBSTANSI HUKUM
SOSIOLOGI HUKUM MENGENAI SUBSTANSI HUKUMUnivers
 
03 manusia, masyarakat, norma
03 manusia, masyarakat, norma03 manusia, masyarakat, norma
03 manusia, masyarakat, normamudanp.com
 
Keadilan dan ketertiban
Keadilan dan ketertibanKeadilan dan ketertiban
Keadilan dan ketertibanAfdal Zikri
 
Bab vi hakikat,instrumentasi dan praksis demokrasi indonesia berlandaskan pac...
Bab vi hakikat,instrumentasi dan praksis demokrasi indonesia berlandaskan pac...Bab vi hakikat,instrumentasi dan praksis demokrasi indonesia berlandaskan pac...
Bab vi hakikat,instrumentasi dan praksis demokrasi indonesia berlandaskan pac...Syaiful Ahdan
 
Herlambang negara-hukum-konstitusi
Herlambang negara-hukum-konstitusiHerlambang negara-hukum-konstitusi
Herlambang negara-hukum-konstitusiAyu Pasaribu
 

What's hot (20)

PENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNUHAN
PENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNUHANPENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNUHAN
PENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNUHAN
 
Keadilan bangsa indonesia
Keadilan bangsa indonesiaKeadilan bangsa indonesia
Keadilan bangsa indonesia
 
Makalah Hukum dan Penegakan Hukum
Makalah Hukum dan Penegakan HukumMakalah Hukum dan Penegakan Hukum
Makalah Hukum dan Penegakan Hukum
 
Presentasi sosiologi hukum
Presentasi sosiologi hukumPresentasi sosiologi hukum
Presentasi sosiologi hukum
 
Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)
Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)
Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)
 
K elompok 7 pkn
K elompok 7 pknK elompok 7 pkn
K elompok 7 pkn
 
Sosiologi hukum (soerjono soekanto)
Sosiologi hukum (soerjono soekanto)Sosiologi hukum (soerjono soekanto)
Sosiologi hukum (soerjono soekanto)
 
Norma Kaidah
Norma KaidahNorma Kaidah
Norma Kaidah
 
Makalah tugas sosiologi hukum
Makalah tugas sosiologi hukumMakalah tugas sosiologi hukum
Makalah tugas sosiologi hukum
 
98936229 makalah-isbd
98936229 makalah-isbd98936229 makalah-isbd
98936229 makalah-isbd
 
Bab vii dinamika historis i
Bab vii dinamika historis iBab vii dinamika historis i
Bab vii dinamika historis i
 
Sosiologi hukum
Sosiologi hukumSosiologi hukum
Sosiologi hukum
 
Antropologi hukum umk cabang raha
Antropologi hukum umk cabang rahaAntropologi hukum umk cabang raha
Antropologi hukum umk cabang raha
 
SOSIOLOGI HUKUM MENGENAI SUBSTANSI HUKUM
SOSIOLOGI HUKUM MENGENAI SUBSTANSI HUKUMSOSIOLOGI HUKUM MENGENAI SUBSTANSI HUKUM
SOSIOLOGI HUKUM MENGENAI SUBSTANSI HUKUM
 
03 manusia, masyarakat, norma
03 manusia, masyarakat, norma03 manusia, masyarakat, norma
03 manusia, masyarakat, norma
 
Upaya penegakan hukum di indonesia
Upaya penegakan hukum di indonesiaUpaya penegakan hukum di indonesia
Upaya penegakan hukum di indonesia
 
Nur Sania Dasopang
Nur Sania DasopangNur Sania Dasopang
Nur Sania Dasopang
 
Keadilan dan ketertiban
Keadilan dan ketertibanKeadilan dan ketertiban
Keadilan dan ketertiban
 
Bab vi hakikat,instrumentasi dan praksis demokrasi indonesia berlandaskan pac...
Bab vi hakikat,instrumentasi dan praksis demokrasi indonesia berlandaskan pac...Bab vi hakikat,instrumentasi dan praksis demokrasi indonesia berlandaskan pac...
Bab vi hakikat,instrumentasi dan praksis demokrasi indonesia berlandaskan pac...
 
Herlambang negara-hukum-konstitusi
Herlambang negara-hukum-konstitusiHerlambang negara-hukum-konstitusi
Herlambang negara-hukum-konstitusi
 

Similar to MENGAPA MANUSIA MENTAATI HUKUM

IV. Tujuan, Ciri dan Sifat Hukum.pptx
IV. Tujuan, Ciri dan Sifat Hukum.pptxIV. Tujuan, Ciri dan Sifat Hukum.pptx
IV. Tujuan, Ciri dan Sifat Hukum.pptxdonihasmanto
 
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukummudanp.com
 
PPT SOSIOLOGI HUKUM.pptx
PPT SOSIOLOGI HUKUM.pptxPPT SOSIOLOGI HUKUM.pptx
PPT SOSIOLOGI HUKUM.pptxFiaHarleni
 
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realismLatar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realismIsnaldi Utih
 
TUGAS MAKALAH SOSHUM KARISMA SULASTRI.pdf
TUGAS MAKALAH SOSHUM KARISMA SULASTRI.pdfTUGAS MAKALAH SOSHUM KARISMA SULASTRI.pdf
TUGAS MAKALAH SOSHUM KARISMA SULASTRI.pdfkarisma46
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
56940113 pengantar-ilmu-hukum
56940113 pengantar-ilmu-hukum56940113 pengantar-ilmu-hukum
56940113 pengantar-ilmu-hukumocoysan
 
MATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).ppt
MATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).pptMATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).ppt
MATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).pptKukuhDt
 
II. Pengertian Hukum.pptx
II. Pengertian Hukum.pptxII. Pengertian Hukum.pptx
II. Pengertian Hukum.pptxdonihasmanto
 
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-pptPancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-pptandhika perceka
 
ASPEK - ASPEK PERSOALAN FILSAFAT HUKUM.pdf
ASPEK - ASPEK PERSOALAN FILSAFAT HUKUM.pdfASPEK - ASPEK PERSOALAN FILSAFAT HUKUM.pdf
ASPEK - ASPEK PERSOALAN FILSAFAT HUKUM.pdfTatthyZebua
 
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.pptBAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.pptasifsardari
 
Makalah wewenang dan legitimasi kekuasaan
Makalah wewenang dan legitimasi kekuasaanMakalah wewenang dan legitimasi kekuasaan
Makalah wewenang dan legitimasi kekuasaanJosephine Fiona Ketaren
 

Similar to MENGAPA MANUSIA MENTAATI HUKUM (20)

IV. Tujuan, Ciri dan Sifat Hukum.pptx
IV. Tujuan, Ciri dan Sifat Hukum.pptxIV. Tujuan, Ciri dan Sifat Hukum.pptx
IV. Tujuan, Ciri dan Sifat Hukum.pptx
 
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
 
PPT SOSIOLOGI HUKUM.pptx
PPT SOSIOLOGI HUKUM.pptxPPT SOSIOLOGI HUKUM.pptx
PPT SOSIOLOGI HUKUM.pptx
 
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan InterdisiplinerKebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
 
K elompok 7 pkn
K elompok 7 pknK elompok 7 pkn
K elompok 7 pkn
 
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realismLatar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
 
Kebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisipliner
Kebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisiplinerKebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisipliner
Kebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisipliner
 
TUGAS MAKALAH SOSHUM KARISMA SULASTRI.pdf
TUGAS MAKALAH SOSHUM KARISMA SULASTRI.pdfTUGAS MAKALAH SOSHUM KARISMA SULASTRI.pdf
TUGAS MAKALAH SOSHUM KARISMA SULASTRI.pdf
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
Law Sociology
Law SociologyLaw Sociology
Law Sociology
 
Teori teori hukum konstitusi
Teori teori hukum konstitusiTeori teori hukum konstitusi
Teori teori hukum konstitusi
 
56940113 pengantar-ilmu-hukum
56940113 pengantar-ilmu-hukum56940113 pengantar-ilmu-hukum
56940113 pengantar-ilmu-hukum
 
MATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).ppt
MATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).pptMATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).ppt
MATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).ppt
 
II. Pengertian Hukum.pptx
II. Pengertian Hukum.pptxII. Pengertian Hukum.pptx
II. Pengertian Hukum.pptx
 
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-pptPancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
 
ASPEK - ASPEK PERSOALAN FILSAFAT HUKUM.pdf
ASPEK - ASPEK PERSOALAN FILSAFAT HUKUM.pdfASPEK - ASPEK PERSOALAN FILSAFAT HUKUM.pdf
ASPEK - ASPEK PERSOALAN FILSAFAT HUKUM.pdf
 
57161539 keabsahan-nilai-etis-keadilan
57161539 keabsahan-nilai-etis-keadilan57161539 keabsahan-nilai-etis-keadilan
57161539 keabsahan-nilai-etis-keadilan
 
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.pptBAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
 
Isi makalah santi
Isi makalah santiIsi makalah santi
Isi makalah santi
 
Makalah wewenang dan legitimasi kekuasaan
Makalah wewenang dan legitimasi kekuasaanMakalah wewenang dan legitimasi kekuasaan
Makalah wewenang dan legitimasi kekuasaan
 

Recently uploaded

pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnisilhamsumartoputra
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxAudyNayaAulia
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 

Recently uploaded (9)

pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 

MENGAPA MANUSIA MENTAATI HUKUM

  • 1. Paper PENYEBAB MANUSIA MENTAATI HUKUM Dosen Pengampu: M. Yusuf Ibrahim, S.H., M.H. Disusun Oleh: Mochammad Fathor Rosi NPM. 201612023 Semester VIII (A) PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO 2020
  • 2. BAB I Pendahuluan A. Latar Belakang Hukum adalah dalam kompas ilmu untuk manusia, atau sosial ilmu karena merupakan bagian yang penting dalam komponen manusia masyarakat dan budaya. Tidak ada kejadian yang dikenal dari suatu keadaan dalam pengalaman manusia, dimana masyarakat yang heterogen ada dan budaya telah tanpa atau sudah bebas dari hukum. Dimanapun dan kapanpun masyarakat dan budaya yang ditemukan ada hukum juga ditemukan, menggenangi seluruh masyarakat sebagai bagian dari budaya. Peranan hukum didalam masyarakat sebagimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan, dalam kehidupan masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata-kelakuan yang berlaku dalam masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki. Berdasarkan definisi diatas bahwasanya hukum harus ditaati dan dipatuhi, sebagai mana menjadikan acuan bagi semua masyarakat untuk melakukan tindakan atau perilaku yang tertib dan tidak saling merugikan antar individu. Keadaan demikian terjadi oleh karena adanya hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman (standard) dalam bertindak bagi masyarakat tidak ada kesadaran hukum sehingga cenderung tidak ada ketaatan hukum. B. Rumusan Masalah 1. Mengapa manusia harus taat pada hukum?
  • 3. C. tujuan penulisan 1. Untuk mengetahui bahwasanya mengapa manusia harus menaati hukum. 2. Untuk menajdikan tambahan wawasan dan edukasi bagi penulis dan pembaca.
  • 4. BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Hukum Berikut pengertian hukum menurut beberapa ahli, sebagai berikut: 1. Prof. Subekti, S.H. Menurut Prof. Subekti SH keadilan berasal dari Tuhan YME dan setiap orang diberi kemampuan, kecakapan untuk meraba dan merasakan keadilan itu. Dan segala apa yang di dunia ini sudah semestinya menimbulkan dasar-dasar keadilan pada manusia. Dengan demikian, hukum tidak hanya mencarikan keseimbangan antara pelbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, akan tetapi juga untuk mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan “Ketertiban“ atau “Kepastian Hukum“. 2. Prof. Mr. Dr. L.J. Apeldoorn. Dalam bukunya “Inleiding tot de studie van het Nederlanse Recht”, Apeldoorn menyatakan bahwa tujuan Hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Untuk mencapai kedamaian Hukum harus diciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbanagn antara kepentingan yang saling bertentangan satu sama lain dan setiap orang harus memperoleh (sedapat mungkin) apa yang menjadi haknya. Pendapat Van Apeldoorn ini dapat dikatakan jalan tengah antara 2 teori tujuan hukum, Teori Etis dan Utilitis. 3. Aristoteles Dalam Bukunya “Rhetorica” mencetuskan teorinya bahwa tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Menurut teori ini buku mempunyai tugas suci dan luhur, ialah keadilan dengan memberikan tiap-tiap orang apa yang berhak dia terima yang memerlukan
  • 5. peraturan sendiri bagi tiap-tap kasus. Apabila ini dilaksanakan maka tidak akan ada habisnya. Oleh karenanya Hukum harus membuat apa yang dinamakan “Algemeene Regels”(Peratuaturan atau ketentuan-ketentyuan umum. Peraturan ini diperlukan oleh masyarakat teratur demi kepentingan kepastian Hukum, meskipun pad asewktu-waktu dadapat menimbulkan ketidak adilan. 2.2 mengapa manusia menaati hukum Jadi untuk Pembentukan masyarakat sadar hukum dan taat akan hukum merupakan cita-cita dari adanya norma-norma yang menginginkan masyarakat yang berkeadilan sehingga sendi-sendi dari budaya masyarakat akan berkembang menuju terciptanya suatu sistem masyarakat yang menghargai satu sama lainnya, membuat masyarakat sadar hukum dan taat hukum bukanlah sesuatu yang mudah dengan membalik telapak tangan, banyak yang harus diupayakan oleh pendiri atau pemikir negeri ini untuk memikirkan hal tersebut. Hukum bukanlah satu-satunya yang berfungsi untuk menjadikan masyrakat sadar hukum dan taat hukum, Indonesia yang notabene adalah negara yang sangat heterogen tampaknya dalam membentuk formulasi hukum positif agak berbeda dengan negara-negara yang kulturnya homogen, sangatlah penting kiranya sebelum membentuk suatu hukum yang akan mengatur perjalanan masyarakat, haruslah digali tentang filsafat hukum secara lebih komprehensif yang akan mewujudkan keadilan yang nyata bagi seluruh golongan, suku, ras, agama yang ada di Indonesia. Peranan hukum didalam masyarakat sebagimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan, dalam kehidupan masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata-kelakuan yang berlaku dalam masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki.
  • 6. Dalam suatu kehidupan pastilah didalamnya terdapat beberapa alasan untuk seseorang dalam mengambil sikap, melakukan sesuatu tindakan dan hal-hal lainnya tak luput dari kata alasan dibelakan seuatu tindakan tersebut. Tidak terkecuali dalam bahasan ini (mengapa orang taat pada hukum) juga memiliki beberapa alasan-alasan didalamnya. Berikut adalah alasan yang dikutip dari beberapa ahli terkait mengapa orang menaati hukum: Menurut Cristoper Berry Gray, ada tiga pandangan mengapa seorang mentaati hukum: 1. Pandangan Ekstrem pertama, adalah pandangan bahwa merupakan “kewajiban moral” bagi setiap warga negara untuk melakukan yang terbaik yaitu senantiasa mentaati hukum, kecuali dalam hal hukum memang menjadi tidak menjamin kepastian atau inkonsistensi, kadang-kadang keadaan ini muncul dalam pemerintahan rezim yang lalim. 2. Pandangan kedua yang dianggap pandangan tengah, adalah kewajiban utama bagi setiap orang (Prima facie) adalah kewajiban mentaati hukum. 3. Pandangan Ketiga dianggap pandangan ekstrim kedua yang berlawanan dengan pandangan pertama, adalah bahwa kita hanya mempunyai kewajiban moral untuk hukum, jika hukum itu benar, dan kita tidak terikat untuk mentaati hukum. Berikut ada juga beberapa teori dan pendapat dari beberapa aliran sebagai berikut, Teori Theokrasi, Menurut teori ini, hukum harus ditaati karena menganggap bahwa hukum adalah perintah Tuhan. Daam hal ini hukum dikaitkan dengan agama. Teori ini berlaku bagi orang yang fanatik dengan agama dan tundu kepada hukum. 1. Teori Dedaulatan Rakyat (perjanjian masyarakat), Menurut teori ini, hukum harus ditaati karena seolah-olah waktu awal membentuk negara ada perjanjian antara yang memerintah dengan yang diperintah.
  • 7. 2. Teori Kedaulatan Negara, Menurut teori ini, hukum harus ditaati karena negara mempunyai kekuasaan yang mutlak sehingga negara bisa memaksakan kehendak kepada rakyatnya tersebut. 3. Teori Kedaulatan Hukum, Menurut teori ini, hukum harus ditaati karena hukum itu sesuai dengan perasaan hukum sebagian besar anggota masyarakat (hukum itu dianggap cocok). Setiap orang itu mempunyai perasaan hukum buktinya ia bisa membedakan mana yang adil mana yang tidak adil. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya mengapa orang harus menaati hukum, yakni: 1. Orang mentaati hukum karena takut terkena hukuman. Ketaatan sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan penghargaan dan suatu usaha untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan yang kuat untuk menaati hukum dari dalam diri. 2. Ketaatan yang bersifat identification, artinya ketaatan kepada suatu aturan karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak. Identifikasi, yaitu: suatu penerimaan terhadap aturan bukan karena nilai hakikinya, dan pendekatan hanyalah sebab keinginan seseorang untuk memelihara keanggotaan di dalam suatu hubungan atau kelompok dengan ketaatan itu. 3. Ketaatan yang bersifat internalization, artinya ketaatan pada suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai instrinsik yang dianutnya.
  • 8. BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Jika kita ingin mengetahui alasan mengapa seseorang taat terhadap hukum kita juga harus mengerti arti dari hukum itu sendiri ada yang telah dijabarkan oleh beberapa ahli yang menyatakan hukum itu dibuat atau untuk mencipatkan ketertiban dan keadilan. Dapat saya ambil kesimpulan dari penjelasan di bab sebelumnya mengapa orang harus mengikuti hukum yakni: Orang mentaati hukum karena takut terkena hukuman. Ketaatan sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan penghargaan dan suatu usaha untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan yang kuat untuk menaati hukum dari dalam diri, Ketaatan yang bersifat identification, artinya ketaatan kepada suatu aturan karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak. Identifikasi, yaitu: suatu penerimaan terhadap aturan bukan karena nilai hakikinya, dan pendekatan hanyalah sebab keinginan seseorang untuk memelihara keanggotaan di dalam suatu hubungan atau kelompok dengan ketaatan itu dan Ketaatan yang bersifat internalization, artinya ketaatan pada suatu aturan karena ia benar- benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai instrinsik yang dianutnya. 3.2 Saran Untuk seluruh pembeca dan penulis menyarankan agar meperdalam filsafat hukum karena dengan kita memperdalam filsafat hukum kita akan lebih mengenal alasan-alasan mengapa seseorang taat terhadap hukum, mengapa negara berhak menghukum, dan alasan-alasa seseorang melanggar hukum, pertanyaan pertanyaan tersebut dapat terkuak dengan adanya filsafat hukum ini.