SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
Jakarta, Senin (Soma Umanis, Tolu), 25 September 2023
INOVASI PROGRAM
IMPLEMENTASI VISI
“NANGUN SAT KERTHI LOKA”
BALI
Menuju BALI ERA BARU
Yang mengandung makna:
“Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali
Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan
Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-
Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali
Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno:
Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi,
dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui
Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh,
Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam
Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia
Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945.”
A. GAMBARAN UMUM
PROVINSI BALI
Sesuai dengan Visi Provinsi Bali “NANGUN SAT KERTHI LOKA
BALI” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju
Bali Era Baru dan Misi ke-22 yaitu mengembangkan sistem tata
kelola pemerintah daerah yang efektif, efisien, terbuka,
transparan, akuntabel, dan bersih serta meningkatkan
pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti, dan murah
sehingga dibutuhkan Pelayanan Publik yang dekat dengan
masyarakat
Visi tersebut menuju
BALI ERA BARU, yaitu :
Suatu Era yang ditandai
dengan tatanan kehidupan
baru; Bali yang Kawista,
Bali kang tata-titi tentram
kerta raharja, gemah ripah
lohjinawi, yakni tatanan
kehidupan holistik yang
meliputi 3 (tiga) dimensi
utama, yaitu:
GAMBARAN UMUM
PROVINSI BALI
GAMBARAN UMUM
PROVINSI BALI
PROFIL
Jumlah Penduduk 4,36 juta jiwa (Tahun 2021)
Pertumbuhan Ekonomi 3,04% (yoy) pada Triwulan II 2022
Pendapatan Perkapita 50,381 Juta (Tahun 2021)
IPM Tahun 2021 75,69 (0,25%) (meningkat 0,19 poin)
Opini BPK 3 Tahun Terakhir WTP
SAKIP BB
Rata rata Lama Sekolah 9,06 (Tahun 2021)
Jumlah Desa Adat 1.493 Desa Adat
5.636,66 Km²
Desa Adat
INOVASI UNGGULAN PROVINSI BALI
LATAR BELAKANG INOVASI
Anak merupakan masa depan bangsa. Memberikan
perlindungan dan kesempatan bagi anak untuk
berkembang sangat penting bagi masa depan bangsa
Indonesia.
Sekolah sebagai pendidik memastikan untuk
memberikan lingkungan yang terbaik bagi setiap anak.
INOVASI UNGGULAN PROVINSI BALI
INOVASI NON DIGITAL
MOLIN GOES TO SCHOOL (MOLIN GTS)
Pergub 657.1/03-C/HK/2022
MOLIN GOES TO SCHOOL PROVINSI BALI
Teknis : Penjangkauan Kasus Kekerasan Terhadap Anak
Regulasi : SOP Penjangkauan Kasus sesuai Layanan UPTD PPA Provinsi Bali
Kelembagaan : Penyusunan Tim Molin Goes To School Provinsi Bali Pada Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Bali
Partisipasi Jejaring : Sinergitas dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan
Pembiayaan: Perencanaan Pembiayaan Kegiatan Molin GTS
Misi ke-22
Mengembangkan sistem tata kelola pemerintah daerahyang efektif,efisien,
terbuka, transparan, akuntabel, dan bersihserta meningkatkan pelayanan
publik terpaduyang cepat, pasti, dan murahsehingga dibutuhkan Pelayanan
Publik yang dekat dengan masyarakat.
Pelayanan Publik:
Mengembangkan sistem perluasan Pelayanan Publik dengan membawa
kantor ke publik yang mudah dijangkau oleh masyarakat dalam upaya
menyelenggarakan fungsi layanan.
Menggandeng jejaring UPTD PPA Provinsi Bali yang berkaitan dengan
Pendidikan maupun Anak menjadi suatu sinergisitas dalam upaya
pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada anak.
KEBAHARUAN : PAMERAN HYBRID IKM BALI
BANGKIT
PARADIGMA
LAMA
PARADIGMA
BARU
PEMBERIAN
LAYANAN
PENJANGKAUAN
KASUS
KASUS
DILAPORKAN
C. KEBAHARUAN DAN KEMANFAATAN :
PELAYANAN PUBLIK YANG DEKAT DENGAN MASYARAKAT
MANFAAT
•Ditemukannya indikasi siswa yang
mendapatkan kekerasan
•Pemberian layanan dan penjangkauan
kasus dapat segera dilakukan, tidak
menunggu untuk menerima laporan terlebih
dahulu.
•Kepedulian terhadap kasus kekerasan
terhadap anak meningkat.
LAPORAN
ASESMEN
KEBUTUHAN
PENJANGKAUAN
KASUS
LAYANAN HUKUM
LAYANAN
PSIKOLOGI
LAYANAN RUMAH
AMAN
LAYANAN
REHABILITASI
SOSIAL
KEMANFAATAN :
MOLIN GOES TO SCHOOL
DAMPAK MOLIN GTS
MANFAAT
• Medekatkan layanan ke masyarakat.
• Membangun kepedulian masyarakat mengenai
pentingnya memberikan lingkungan yang sehat dan
jauh dari kekerasan kepada usia anak-anak
terutama di dunia pendidikan.
• Penjangkauan kasus kekerasan yang lebih luas.
• Pencegahan kekerasan dengan melakukan
intervensi dini melalui screening awal
1) Belum adanya deteksi
dini kasus kekerasan.
2) Kurang memahami
dampak kekerasan
terhadap proses
belajar siswa.
3) Sekolah kurang paham
tentang kondisi siswa.
1) Adanya deteksi dini
kasus kekerasan pada
siswa.
2) Siswa dan guru
memahami dampak
kekerasan pada proses
belajar dan sosialisasi
siswa di sekolah.
3) Sekolah lebih paham
kondisi siswa sehingga
ditemukan pola ajar
yang lebih baik
RehabilitasiSosial
UrusanPemerintahan
Wajibterkait
Pelayanan Dasar
BidangSosial
RehabilitasiSosialDasar
Terlantar DalamPanti:
1. Anak
2. Disabilitas
3. LanjutUsia
4. GelandangandanPengemis
StandarPelayananMinimal
(SPM)
BidangSosial
PemenuhanKebutuhanDasar
UU23/2014PEMDA
UrusanPemerintahan
Wajibterkait NonLayanan
DasarBidangPPPA
Pemenuhan HakAnak
PerlindunganKhususAnak
KEWENANGAN :
REPLIKASI DAN APLIKATIF :
MOLIN GOES TO SCHOOL
UPTD PPA KOTA DENPASAR
UPTD PPA KABUPATEN JEMBRANA
UPTD PPA KABUPATEN BANGLI
UPTD PPA Kota/ Kabupaten dapat mereplikasi Molin GTS dengan memanfaatkan
”Mobil Perlindungan” yang diberikan KemenPPA RI ke seluruh Kota/ Kabupaten.
Kegiatan dapat dilakukan sesuai dengan rancangan kegiatan yang telah dilakukan
dengan:
1. Melakukan asesmen kebutuhan/ screening awal kepada siswa yang mungkin
mengalami kekerasan menggunakan beberapa metode.
2. Memberikan sosialisasi kepada seluruh guru dan siswa.
3. Memberikan layanan yang dibutuhkan sesuai hasil asesmen kebutuhan.
DOKUMENTASI :
MOLIN GOES TO SCHOOL
M A T U R S U K S M A

More Related Content

Similar to MOLIN GTS

PPT ADV- Kelompok 8(1).pptx
PPT ADV- Kelompok 8(1).pptxPPT ADV- Kelompok 8(1).pptx
PPT ADV- Kelompok 8(1).pptxZoyaRagu
 
PPT ADV- Kelompok 8(1).pptx
PPT ADV- Kelompok 8(1).pptxPPT ADV- Kelompok 8(1).pptx
PPT ADV- Kelompok 8(1).pptxZoyaRagu
 
Juknis-SEKOLAH_RAMAH_ANAK__SAFIN_PRESENTASI.pdf
Juknis-SEKOLAH_RAMAH_ANAK__SAFIN_PRESENTASI.pdfJuknis-SEKOLAH_RAMAH_ANAK__SAFIN_PRESENTASI.pdf
Juknis-SEKOLAH_RAMAH_ANAK__SAFIN_PRESENTASI.pdfMEffendi5
 
PPT KKN PEDURUNGAN 2016.pptx
PPT KKN PEDURUNGAN 2016.pptxPPT KKN PEDURUNGAN 2016.pptx
PPT KKN PEDURUNGAN 2016.pptxAhmad Arif Faizin
 
19.disma ambarsari (06111404019)
19.disma ambarsari (06111404019)19.disma ambarsari (06111404019)
19.disma ambarsari (06111404019)Dewi_Sejarah
 
Tema Pengembangan Masyarakat
Tema Pengembangan MasyarakatTema Pengembangan Masyarakat
Tema Pengembangan MasyarakatAyu Pitas
 
Pendidikan Berbasis Masyarakat
Pendidikan Berbasis MasyarakatPendidikan Berbasis Masyarakat
Pendidikan Berbasis Masyarakatasnawidm
 
Pendidikan lingkungan hidup dalam kehidupan.pptx
Pendidikan lingkungan hidup dalam kehidupan.pptxPendidikan lingkungan hidup dalam kehidupan.pptx
Pendidikan lingkungan hidup dalam kehidupan.pptxAnwarMukhtarom
 
Enewsletter Jejaring AMPL Juni 2018
Enewsletter Jejaring AMPL Juni 2018Enewsletter Jejaring AMPL Juni 2018
Enewsletter Jejaring AMPL Juni 2018Indriany ,
 
Landasan Sosial Budaya Pendidikan
Landasan Sosial Budaya PendidikanLandasan Sosial Budaya Pendidikan
Landasan Sosial Budaya Pendidikanalvinnoor
 
Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di sekolah berbasis pesantren
Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di sekolah berbasis pesantrenUsaha Kesehatan Sekolah (UKS) di sekolah berbasis pesantren
Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di sekolah berbasis pesantrenSitiNgaisahSPdMPd
 
Ruang Kolaborasi Modul 3.2 – Identifikasi Aset Sekolah dan Strategi Pengemban...
Ruang Kolaborasi Modul 3.2 – Identifikasi Aset Sekolah dan Strategi Pengemban...Ruang Kolaborasi Modul 3.2 – Identifikasi Aset Sekolah dan Strategi Pengemban...
Ruang Kolaborasi Modul 3.2 – Identifikasi Aset Sekolah dan Strategi Pengemban...MokhamadRakhmatAfand
 

Similar to MOLIN GTS (20)

Lingkungan pendidikan
Lingkungan pendidikanLingkungan pendidikan
Lingkungan pendidikan
 
PPT ADV- Kelompok 8(1).pptx
PPT ADV- Kelompok 8(1).pptxPPT ADV- Kelompok 8(1).pptx
PPT ADV- Kelompok 8(1).pptx
 
PPT ADV- Kelompok 8(1).pptx
PPT ADV- Kelompok 8(1).pptxPPT ADV- Kelompok 8(1).pptx
PPT ADV- Kelompok 8(1).pptx
 
Juknis-SEKOLAH_RAMAH_ANAK__SAFIN_PRESENTASI.pdf
Juknis-SEKOLAH_RAMAH_ANAK__SAFIN_PRESENTASI.pdfJuknis-SEKOLAH_RAMAH_ANAK__SAFIN_PRESENTASI.pdf
Juknis-SEKOLAH_RAMAH_ANAK__SAFIN_PRESENTASI.pdf
 
Panduan SRA.pdf
Panduan SRA.pdfPanduan SRA.pdf
Panduan SRA.pdf
 
PPT KKN PEDURUNGAN 2016.pptx
PPT KKN PEDURUNGAN 2016.pptxPPT KKN PEDURUNGAN 2016.pptx
PPT KKN PEDURUNGAN 2016.pptx
 
19.disma ambarsari (06111404019)
19.disma ambarsari (06111404019)19.disma ambarsari (06111404019)
19.disma ambarsari (06111404019)
 
Tema Pengembangan Masyarakat
Tema Pengembangan MasyarakatTema Pengembangan Masyarakat
Tema Pengembangan Masyarakat
 
Pendidikan Berbasis Masyarakat
Pendidikan Berbasis MasyarakatPendidikan Berbasis Masyarakat
Pendidikan Berbasis Masyarakat
 
Pendidikan lingkungan hidup dalam kehidupan.pptx
Pendidikan lingkungan hidup dalam kehidupan.pptxPendidikan lingkungan hidup dalam kehidupan.pptx
Pendidikan lingkungan hidup dalam kehidupan.pptx
 
Enewsletter Jejaring AMPL Juni 2018
Enewsletter Jejaring AMPL Juni 2018Enewsletter Jejaring AMPL Juni 2018
Enewsletter Jejaring AMPL Juni 2018
 
Landasan Sosial Budaya Pendidikan
Landasan Sosial Budaya PendidikanLandasan Sosial Budaya Pendidikan
Landasan Sosial Budaya Pendidikan
 
Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di sekolah berbasis pesantren
Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di sekolah berbasis pesantrenUsaha Kesehatan Sekolah (UKS) di sekolah berbasis pesantren
Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di sekolah berbasis pesantren
 
5204-13647-1-PB.pdf
5204-13647-1-PB.pdf5204-13647-1-PB.pdf
5204-13647-1-PB.pdf
 
Agenda 2 ANEKA (1).pptx
Agenda 2 ANEKA (1).pptxAgenda 2 ANEKA (1).pptx
Agenda 2 ANEKA (1).pptx
 
Slaid pembentangan ptsi 2019 2025
Slaid pembentangan ptsi 2019 2025Slaid pembentangan ptsi 2019 2025
Slaid pembentangan ptsi 2019 2025
 
Ruang Kolaborasi Modul 3.2 – Identifikasi Aset Sekolah dan Strategi Pengemban...
Ruang Kolaborasi Modul 3.2 – Identifikasi Aset Sekolah dan Strategi Pengemban...Ruang Kolaborasi Modul 3.2 – Identifikasi Aset Sekolah dan Strategi Pengemban...
Ruang Kolaborasi Modul 3.2 – Identifikasi Aset Sekolah dan Strategi Pengemban...
 
Kpf individu
Kpf individuKpf individu
Kpf individu
 
Poster Kinerja Kemendikbud 2015
Poster Kinerja Kemendikbud 2015Poster Kinerja Kemendikbud 2015
Poster Kinerja Kemendikbud 2015
 
Analisis CSR pada PT. Freeport
Analisis CSR pada PT. FreeportAnalisis CSR pada PT. Freeport
Analisis CSR pada PT. Freeport
 

Recently uploaded

MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 

Recently uploaded (8)

MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 

MOLIN GTS

  • 1. Jakarta, Senin (Soma Umanis, Tolu), 25 September 2023 INOVASI PROGRAM IMPLEMENTASI VISI “NANGUN SAT KERTHI LOKA” BALI Menuju BALI ERA BARU
  • 2. Yang mengandung makna: “Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala- Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945.” A. GAMBARAN UMUM PROVINSI BALI
  • 3. Sesuai dengan Visi Provinsi Bali “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru dan Misi ke-22 yaitu mengembangkan sistem tata kelola pemerintah daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel, dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti, dan murah sehingga dibutuhkan Pelayanan Publik yang dekat dengan masyarakat
  • 4. Visi tersebut menuju BALI ERA BARU, yaitu : Suatu Era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru; Bali yang Kawista, Bali kang tata-titi tentram kerta raharja, gemah ripah lohjinawi, yakni tatanan kehidupan holistik yang meliputi 3 (tiga) dimensi utama, yaitu: GAMBARAN UMUM PROVINSI BALI
  • 5. GAMBARAN UMUM PROVINSI BALI PROFIL Jumlah Penduduk 4,36 juta jiwa (Tahun 2021) Pertumbuhan Ekonomi 3,04% (yoy) pada Triwulan II 2022 Pendapatan Perkapita 50,381 Juta (Tahun 2021) IPM Tahun 2021 75,69 (0,25%) (meningkat 0,19 poin) Opini BPK 3 Tahun Terakhir WTP SAKIP BB Rata rata Lama Sekolah 9,06 (Tahun 2021) Jumlah Desa Adat 1.493 Desa Adat 5.636,66 Km² Desa Adat
  • 6. INOVASI UNGGULAN PROVINSI BALI LATAR BELAKANG INOVASI Anak merupakan masa depan bangsa. Memberikan perlindungan dan kesempatan bagi anak untuk berkembang sangat penting bagi masa depan bangsa Indonesia. Sekolah sebagai pendidik memastikan untuk memberikan lingkungan yang terbaik bagi setiap anak.
  • 7. INOVASI UNGGULAN PROVINSI BALI INOVASI NON DIGITAL MOLIN GOES TO SCHOOL (MOLIN GTS) Pergub 657.1/03-C/HK/2022 MOLIN GOES TO SCHOOL PROVINSI BALI Teknis : Penjangkauan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Regulasi : SOP Penjangkauan Kasus sesuai Layanan UPTD PPA Provinsi Bali Kelembagaan : Penyusunan Tim Molin Goes To School Provinsi Bali Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Bali Partisipasi Jejaring : Sinergitas dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan Pembiayaan: Perencanaan Pembiayaan Kegiatan Molin GTS Misi ke-22 Mengembangkan sistem tata kelola pemerintah daerahyang efektif,efisien, terbuka, transparan, akuntabel, dan bersihserta meningkatkan pelayanan publik terpaduyang cepat, pasti, dan murahsehingga dibutuhkan Pelayanan Publik yang dekat dengan masyarakat. Pelayanan Publik: Mengembangkan sistem perluasan Pelayanan Publik dengan membawa kantor ke publik yang mudah dijangkau oleh masyarakat dalam upaya menyelenggarakan fungsi layanan. Menggandeng jejaring UPTD PPA Provinsi Bali yang berkaitan dengan Pendidikan maupun Anak menjadi suatu sinergisitas dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada anak.
  • 8. KEBAHARUAN : PAMERAN HYBRID IKM BALI BANGKIT PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU PEMBERIAN LAYANAN PENJANGKAUAN KASUS KASUS DILAPORKAN C. KEBAHARUAN DAN KEMANFAATAN : PELAYANAN PUBLIK YANG DEKAT DENGAN MASYARAKAT MANFAAT •Ditemukannya indikasi siswa yang mendapatkan kekerasan •Pemberian layanan dan penjangkauan kasus dapat segera dilakukan, tidak menunggu untuk menerima laporan terlebih dahulu. •Kepedulian terhadap kasus kekerasan terhadap anak meningkat. LAPORAN ASESMEN KEBUTUHAN PENJANGKAUAN KASUS LAYANAN HUKUM LAYANAN PSIKOLOGI LAYANAN RUMAH AMAN LAYANAN REHABILITASI SOSIAL
  • 9. KEMANFAATAN : MOLIN GOES TO SCHOOL DAMPAK MOLIN GTS MANFAAT • Medekatkan layanan ke masyarakat. • Membangun kepedulian masyarakat mengenai pentingnya memberikan lingkungan yang sehat dan jauh dari kekerasan kepada usia anak-anak terutama di dunia pendidikan. • Penjangkauan kasus kekerasan yang lebih luas. • Pencegahan kekerasan dengan melakukan intervensi dini melalui screening awal 1) Belum adanya deteksi dini kasus kekerasan. 2) Kurang memahami dampak kekerasan terhadap proses belajar siswa. 3) Sekolah kurang paham tentang kondisi siswa. 1) Adanya deteksi dini kasus kekerasan pada siswa. 2) Siswa dan guru memahami dampak kekerasan pada proses belajar dan sosialisasi siswa di sekolah. 3) Sekolah lebih paham kondisi siswa sehingga ditemukan pola ajar yang lebih baik
  • 10. RehabilitasiSosial UrusanPemerintahan Wajibterkait Pelayanan Dasar BidangSosial RehabilitasiSosialDasar Terlantar DalamPanti: 1. Anak 2. Disabilitas 3. LanjutUsia 4. GelandangandanPengemis StandarPelayananMinimal (SPM) BidangSosial PemenuhanKebutuhanDasar UU23/2014PEMDA UrusanPemerintahan Wajibterkait NonLayanan DasarBidangPPPA Pemenuhan HakAnak PerlindunganKhususAnak KEWENANGAN :
  • 11. REPLIKASI DAN APLIKATIF : MOLIN GOES TO SCHOOL UPTD PPA KOTA DENPASAR UPTD PPA KABUPATEN JEMBRANA UPTD PPA KABUPATEN BANGLI UPTD PPA Kota/ Kabupaten dapat mereplikasi Molin GTS dengan memanfaatkan ”Mobil Perlindungan” yang diberikan KemenPPA RI ke seluruh Kota/ Kabupaten. Kegiatan dapat dilakukan sesuai dengan rancangan kegiatan yang telah dilakukan dengan: 1. Melakukan asesmen kebutuhan/ screening awal kepada siswa yang mungkin mengalami kekerasan menggunakan beberapa metode. 2. Memberikan sosialisasi kepada seluruh guru dan siswa. 3. Memberikan layanan yang dibutuhkan sesuai hasil asesmen kebutuhan.
  • 13. M A T U R S U K S M A