Jam tangan wanita terbaru model baju batik modern terbaru model baju batik modern terbaru model baju batik modern terbaru kebaya pengantin muslim kepada junjungan kami nabi Muhammad dan ppt di dalam tubuh kita dari akidah dan akhlak mulia serta salam ya mlm an ajak warga tingkatkan taqwa trans for my Valentine untuk wilayah lowongan pekerjaan di bidang pendidikan ke ean Gibran kekey di dunia dan akhirat nanti gua ini adalah sebuah sistem operasi Android merupakan ibu dari akidah Islam di clgn ta uang 💸 di dalam Islam terpecah belah dan tujuan para ibu yang nganggur mending

1. Konsep-konsep sejarah HAM
Dan
Instrumen HAM
KELOMPOK 3:
1. RAHMAT HIDAYATULLAH
2. AHMAD ZIKRI FEBRIYADI
3. MUI’IZZ RASYID AD DZIKRI

2. Sejarah HAM
Dalam UUD secara terbatas. Perbincangan mengenai HAM pada tataran
kenegaraan dimulai pada saat pembasahan mengenai rancangan Undang-
Undang Dasar dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Para pendiri negara saling berbeda
pendapat. Soepomo dan Soekarno menolak dicantumkannya HAM warga
negara. Namun demikian, Hatta dan Yamin bersikukuh agar ada
pencatuman hak dalam UUD. Perdebatan berakhir dengan diterimanya
HAM.

3. HAM Dalam Perspektif Teori
Menurut teori hak-hak kodrati, HAM adalah hak-hak yang
dimiliki oleh semua orang setiap saat dan disemua tempat
oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak
tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta
kekayaan.

4. HAK INDIVIDUAL DAN HAL KOLEKTIF
A. HAK INDIVIDUAL
Semua hak yang setiap orang terhadap negara dapat, yang mana negara tidak boleh
mengganggu setiap orang untuk mendapatkan hak-hak individunya. Misalnya hak untuk
beragama dan menjalankan ibadah sesuai agamanya.
B. HAK KOLEKTIF
Menyelidiki hubungan antara hak kolektif dan hak individu, dan menantang hipotesis liberal
bahwa terdapat konflik inheren di antara keduanya. Argumentasinya adalah perlunya
membedakan antara dua arti 'hak kolektif', yang dapat mengacu pada hak suatu kelompok
untuk membatasi kebebasan anggotanya demi kepentingan solidaritas atau kemurnian
kelompok (pembatasan internal), atau hak suatu kelompok.

5. A. Hak Asasi Manusia Di Awal Kemerdekaan
Soepomo adalah salah satu perintis hukum modernisasi Indonesia yang sangat gigih dengan pandangan
bahwa individu tidak berarti, kecuali dia hidup dalam masyarakatnya. 1 Bertolak dari pandangan tersebut
Soepomo sebagai ketua panitia kecil penyusun Undang-Undang Dasar 1945, menyusun rumusan yang kurang
memuat hak-hak asasi dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar tersebut, walaupun dalam pembukaan syarat
dengan nilai-nilai yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).
B. Hak Asasi Manusia Era Orde Lama
Orde lama dalam hal ini di maksudkan sebagai sistem pemerintahan di bawah kepemimipinan Presiden Soekarno
sejak tahun 1945-1967. Dalam periode itu telah terjadi kasuskasus pelanggaran yang bersifat hak asasi manusia,
dan adanya kebijakan-kebijakan yang dinilai banyak terjadi kepentingan-kepentingan Soekarno, yang sejak
mudanya menganut pendirian bahwa kekuasaan rakyat Indonesia bertumpu pada kombinasi kekuatan Idiologi
Nasionalisme, Islamisme dan Komunisme
 PERKEMBANGAN HAM DI INDONESIA

6.  PERKEMBANGAN HAM DI INDONESIA
C. Hak Asasi Manusia Era Orde Baru
Kasus yang sama juga dialami oleh persiden kedua, Letjen TNI Soeharto. Jika paradigma kenegaraan Soekarno berpusat pada
konsep Nasakom, maka paradigma Soeharto berkisar pada konsep rencana pembangunan nasional lima tahunan.
D. Hak Asasi Manusia Era Reformasi
Arus reformsi yang bergulir di indonesia pada tahun 1998 yaitu ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru yang telah
berkuasa selama kurang lebih 32 tahun, telah membuka koridor bagi penegak hukum dan hak asasi manusia.
Kondisi semacam ini berpotensi dengan adanya era globalisasi yang melanda ke berbagai Negara di dunia salahsatu ciri
terjadinya globalisasi ini dapat dilihat dalam kondisi hubungan antar negara yang disebut sebagai borderless world atau dunia
tanpa batas.

7.  Instrumen HAM, Dan Lembaga-Lembaga
Pengertian instrumen HAM
Instrumen HAM internasional merupakan alat yang berupa standar – standar pembatasan pelaksanaan dan mekanisme kontrol
terhadap kesepakatan – kesepakatan antar negara tentang jaminan HAM yang berupa undang – undang
internasional HAM (International Bill of Rights).
A. . Kovenan International tentang Hak – hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
1) hak atas pekerjaan,
2) hak untuk membentuk serikat kerja,
3) hak atas pensiun,hak atas tingkat kehidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian dan perumahan
yang layak,
4) hak atas pendidikan.

8.  Instrumen HAM, Dan Lembaga-Lembaga
B. Kovenan Internasional tentang Hak – hak Sipil dan Politik
1) hak atas hidup,
2) hak atas kebebasan dan keamanan diri,
3) hak atas keamanan di muka badan – badan peradilan,
4) hak atas kebebasan berpikir, mempunyai keyakinan, beragama,
5) hak berpendapat tanpa mengalami gangguan,
6) hak atas kebebasan berkumpul secara damai,

9.  Protokol Opsional pada Kovenan Internasional Hak – Hak Sipil dan Politik
Protokol opsional ini, diadopsi pada 16 Desember 1975, dan berlaku pada 23 Maret 1976. Protokol
Opsional/pilihan berisikan pemberian tugas pada Komisi Hak –Hak Asasi Manusia untuk menerima dan
mempertimbangkan pengaduan dari individu – individu warga dalam wilayah kekuasaan negara peserta
Kovenan yang menjadi peserta Protokol, yang mengaku telah menjadi korban pelanggaran terhadap salah
satu hak yang dikemukakan dalam Kovenan Hak –hak Sipil dan Politik.

10.  Protokol Opsional Kedua terhadap Kovenan Internasional tentang Hak – hak Sipil dan Politik dengan
tujuan Penghapusan Hukuman Mati
Protokol ini diadopsi pada 15 Desember 1989, dan berlaku pada 11 Juli 1991.

11.  Konvensi Internasional Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
Konvensi ini mulai berlaku tahun 1981. Dokumen ini merupakan alat hukum yang paling lengkap
(komprhensif) berkenaan dengan hak – hak asasi wanita, dan mencakup peranan dan status mereka. Dengan
demikian dokumen ini merupakan dasar untuk menjamin persamaan wanita di negara – negara yang
meratifikasinya.

12.  Konvensi Hak – hakAnak
Konvensi ini disepakati Majlis Umum PBB dalam sidangnya ke 44 pada Desember 1989. Menurut konvensi
ini, pengertian anak yakni setiap orang yang masih berumur di bawah 18 tahun. Kecuali jika berdasarkan
hukum yang berlaku bagi anak menentukan batas umur yang lebih rendah dari 18 tahun. Konvensi ini
dicetuskan karena ternyata di berbagai belahan dunia meskipun telah di deklarasikan DUHAM yang juga
melindungi harkat anak – anak sebagai manusia, ternyata belum dilaksanakan dengan baik.

13.  LEMBAGAPERLINDUNGAN HAM INTERNASIONALDAN PERANANNYA
 Dewan Ekonomi dan Sosial
Komisi Hak Asasi Manusia yang penyebutan secara lebgkapnya Komisi Hak-Hak Manusia PBB (The
United Nations Commision on Human Rights/UNCHR ) , merupakan sebuah badan/lembaga yang dibuat
ECOSOC untuk membidangi HAM, yang merupakan salah satu dari sejumlah badan HAM internasional
yang pertama dan terpenting. Peran Komisi Hak Asasi Manusia adalah memantau pelaksanaan dan
menerima dan mempertimbangkan pemberitahuan dari setiap individu yang mengadu telah menjadi korban
pelanggaran terhadap salah satu hak yang dikemukakan dalam Kovenan Hak – Hak Sipil dan Politik.

14.  LEMBAGAPERLINDUNGAN HAM INTERNASIONALDAN PERANANNYA
Komisi Hak – Hak Anak
Komisi ini berperan untuk memantau pelaksanaan HAM menerima pengaduan individu mengenai
pelanggaran HAM sebagaimana yang dijamin dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

15. THANK YOU