Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) merupakan kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis dan aturan etika yang menjadi panduan bagi akuntan publik di Indonesia. SPAP mencakup standar auditing, atestasi, jasa akuntansi, konsultansi dan pengendalian mutu serta aturan etika untuk menjamin independensi dan kompetensi akuntan publik.

1. MERESUME STANDAR PROFESIONAL AKUNTAN PUBLIK (SPAP)
A. TENTANG STANDAR PROFESIONAL AKUNTAN PUBLIK
Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) adalah kodifikasi berbagai pernyataan standar
teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi Akuntan Publik di Indonesia.
SPAP dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik
Indonesia (DSPAP IAPI).
Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) adalah merupakan hasil pengembangan
berkelanjutan standar profesional akuntan publik yang dimulai sejak tahun 1973. Pada tahap
awal perkembangannya, standar ini disusun oleh suatu komite dalam organisasi Ikatan Akuntan
Indonesia (IAI) yang diberi nama Komite Norma Pemeriksaan Akuntan.
Standar yang dihasilkan oleh komite tersebut diberi nama Norma Pemeriksaan Akuntan.
Sebagaimana tercermin dari nama yang diberikan, standar yang dikembangkan pada saat itu
lebih berfokus ke jasa audit atas laporan keuangan historis. Perubahan pesat yang terjadi di
lingkungan bisnis di awal dekade tahun sembilan puluhan kemudian menuntut profesi akuntan
publik untuk meningkatkan mutu jasa audit atas laporan keuangan historis, jasa atestasi, dan
jasa akuntansi dan review. Di samping itu, tuntutan kebutuhan untuk menjadikan organisasi
profesi akuntan publik lebih mandiri dalam mengelola mutu jasa yang dihasilkan bagi
masyarakat juga terus meningkat. Respon profesi akuntan publik terhadap berbagai tuntutan
tersebut diwujudkan dalam dua keputusan penting yang dibuat oleh IAI pada pertengahan tahun
1994 : (1) perubahan nama dari Komite Norma Pemeriksaan Akuntan ke Dewan Standar
Profesional Akuntan Publik dan (2) perubahan nama standar yang dihasilkan dari Norma
Pemeriksaan Akuntan ke Standar Profesional Akuntan Publik.
SPAP merupakan kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis dan aturan etika. Pernyataan
standar teknis yang dikodifikasi dalam buku SPAP ini terdiri dari :
1. Pernyataan Standar Auditing
2. Pernyataan Standar Atestasi
3. Pernyataan Jasa Akuntansi dan Review
4. Pernyataan Jasa Konsultansi
5. Pernyataan Standar Pengendalian Mutu

2. Sedangkan aturan etika yang dicantumkan dalam SPAP adalah Aturan Etika Kompartemen
Akuntan Publik yang dinyatakan berlaku oleh Kompartemen Akuntan Publik sejak bulan Mei
2000.
Standar auditing merupakan suatu panduan audit atas laporan keuangan historis. Didalamnya
terdapat 10 standar yang secara rinci dalam bentuk pernyataan standar auditing (PSA). PSA ini
berisi tentang ketentuan-ketentuan dan panduan utama yang harus diikuti oleh akuntan publik
dalam melaksanakan perikatan audit. Audit atas laporan keuangan historis merupakan jasa
tradisional yang disediakan oleh profesi akuntan publik kepada masyarakat. Seperti yang telah
dipaparkan sebelumnya bahwa didalam standar auditing ini terdapat 10 standar auditing yang
terbagi menjadi standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.
Standar auditing berbeda dengan prosedur auditing yang mana berkaitan dengan tindakan yang
harus dilaksanakan, sedangkan standar berkaitan dengan suatu kriteria ukuran mutu kinerja
tindakan tersebut. Berikut akan dipaparkan tentang standar auditing yang telah ditetapkan dan
disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
Standar Umum
1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan
teknis yang cukup sebagai auditor.
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental
harus dipertahankan oleh auditor.
3. Dalam melaksanaan aufit dan penyusunan laporannya, auditor wajib mengggunakan
kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
Standar Pekerjaan Lapangan
1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus
disupervisi dengan semestinya.
2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan
audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.

3. 3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan,
permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan
pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
Standar Pelaporan
1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan
prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan
penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan peride berjalan
dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
3. Pengungkapan infomatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali
dinyatakan lain dalam lapran auditor.
4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan
secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika
pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan maka alasannya harus dinyatakan.
Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan maka laporan auditor harus
memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada
dan tingkat tanggungjawab yang dipikul oleh auditor.
Standar Umum
” Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis
yang cukup sebagai auditor”. Dalam melaksanakan audit untuk sampai pada suatu pernyataan
pendapat, auditor harus senatiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan
bidang auditing. Setiap auditor independen yang menjadi penanggungjawab suatu perikatan harus
menilai dengan baik kedua persyaratan tentang pendidikan formal auditor independen dan
pengalaman profesioanl di dalam menentukan luasnya supervisi dan review terhadap hasil kerja
para asistennya.
” Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus
dipertahankan oleh auditor”. Standar ini mengharuskan auditor bersikap independen dimana tidak
mudah dipengaruhi oleh karena dalam melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum.

4. Dengan begitu tidak ada istilahnya memihak kepada kepentingan pihak-pihak tertentu. Auditor
mengakui kewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan namun
juga kepada kreditur dan pihak-pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas laporan auditor
independen. Kepercayaan masyarakat umum dirasa sangat penting mengingat jika kepercayaan
masyarakat menurun maka ada indikasi pemikiran tentang ketidakindependensi auditor tersebut.
Untuk diakui oleh pihak lain sebagai orang yang indipenden maka ia harus bebas dari setiap
kewajiban terhadap kliennya dan tidak mempunyai suatu kepentingan dengan kliennya. Untuk
menekankan independensi auditor dari manajemen maka penunjukan auditor di banyak
perusahaan dilaksanakan oleh dewan komisaris, rapat umum pemegang saham atau komite audit.
” Dalam melaksanaan aufit dan penyusunan laporannya, auditor wajib mengggunakan kemahiran
profesionalnya dengan cermat dan seksama”. Penggunaan kemahiran profesioanl dengan cemat
dan seksama menyangkut apa yang dikerjakan auditor dan bagaimana kesempurnaan pekerjaan
tersebut. Seorang auditor harus memiliki tingkat ketrampilan yang umumnya dimilik oleh auditor
pada umumnya dan harus menggunakan ketrampilan tersebut dengan kecermatan dan
keseksamaan wajar. Hal ini menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional dimana
sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secar kritis
bukti audit.
Standar Pekerjaan Lapangan
” Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi
dengan semestinya”. Sebelum menerima perikatan auditor harus yakin apakah kondisi dimana
perikatan pada saat mendekati atau setelah tanggal neraca dapat memungkinkan auditor untuk
melaksanakan audit secara memadai dan memberi pendapat wajar tanpa pengecualian. Jika kondisi
tersebut tidak memungkinkan auditor untuk melakukan audit secar memadai dan untuk
memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian maka ia harus membahas dengan klien tentang
kemungkinan dalam memberikan pendapat wajar dengan pengecualian atau tidak memberikan
pendapat.
” Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan
menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan”. Pengendalian interen adalah

5. suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang
didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yang
terbagi menjadi keandalan pelaporan keuanagn, eektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan
terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
” Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan
keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan
keuangan yang diaudit”. Bukti audit sangat bervarisasi pengaruhnya terhadap kesimpulan yang
ditarik oleh auditor independen dalam rangka memberikan pendapat atas laporan keuangan
auditan. Relevansi, objektivitas, ketepatan waktu, dan keberadaan bukti audit lain yang
menguatkan kesimpulan, seluruhnya berpengaruh terhadap kompetensi bukti. Audit yang
dilakukan oleh auditor independen bertujuan untuk memperoleh bukti audit kompeten yang cukup
untuk dipakai sebagai dasar memadai dalam merumuskan pendapatnya. Auditor independen lebih
mengandalkan buktu yang bersifat mengarahkan daripada bukti yang bersifat meyakinkan.
Standar Pelaporan
” Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia”. Istilah prisnsip akuntansi yang berlaku umum adalah
padanan kata dari frasa generally accepted accounting principle dimana suatu istilah teknis
akuntansi yang mencakup konvensi, aturan, dan prosedur yang diperlukan untuk membatasi
praktik akuntansi yang berlaku umum di wilayah tertentu pada saat tertentu. Untuk laporan
keuangan yang didistribusikan kepada umum di Indonesia harus disusun sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
” Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan
prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan perode berjalan dibandingkan dengan
penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya”. Tujuan standar konsistensi
adalah untuk memeberikan jaminan bahwa jika daya banding laporan keuangan diantara dua
periode dipengaruhi secara material oleh perubahan prinsip akuntansi maka auditor akan
mengungkapakn perubahan tersebut dalam laporannya. Perubahan dalam prinsip akuntansi yang
mempunyai pengaruh material atas laporan keuangan memerlukan penjelasan dalam, laporan

6. auditor independen dengan cara menambahkan paragraf penjelas yang disajikan setelah paragraf
pendapat.
” Pengungkapan infomatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan
lain dalam lapran auditor”. Auditor harus memeprtimbangkan apakah masih terdapat hal-hal
tertentu yang harus diungkapkan sehubungan dengan keadaan dan fakta yang diketahui pada saat
audit. Bila majemen menghilangkan dari laporan keuangan, informasi yang seharusnya
diungkapkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia termasuk catatan
atas laporan keuangan, auditor harus memberikan pendapat wajardengan pengecualian atau
pendapat tidakl wajar karena alasan tersebut dan harus memberikan informasi yang cukup dalam
laporannya.
” Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara
keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat
secara keseluruhan tidak dapat diberikan maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama
auditor dikaitkan dengan laporan keuangan maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang
jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada dan tingkat tanggungjawab yang
dipikul oleh auditor”.
B. KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK
Kode Etik Akuntan Indonesia adalah pedoman bagi para anggota Ikatan Akuntan Indonesia
untuk bertugas secara bertanggung jawab dan objektif. Rumusan Kode Etik saat ini sebagian besar
dari rumusan kode etik yang dihasilkan dalam kongres ke-6 Ikatan Akuntan Indonesia dan
ditambah dengan masukan-masukan yang diperoleh dari Seminar Sehari Pemutakhiran Kode Etik
Akuntan Indonesia tanggal 15 Juni 1994 di Hotal Daichi Jakarta serta hasil pembahasan Sidang
Komite Kode Etik Akuntan Indonesia tahun 1994 di Bandung.
Pengertian Persepsi Profesi Akuntan Publik
Menurut Gibson (1996: 134), persepsi sebagai proses seseorang untuk memahami lingkungan
yang meliputi orang, objek, symbol, dan sebagainya yang melibatkan proses kognitif. Proses
kognitif merupakan proses pemberian arti yang melibatkan tafsiran pribadi terhadap rangsangan
yang muncul dari objek tertentu. Oleh karena tiap-tiap individu memberikan makna yang

7. melibatkan tafsiran pribadinya pada objek tertentu, maka masing-masing individu akan
memiliki persepsi yang berbeda meskipun melihat objek yang sama.
Sementara itu apabila ditinjau dari aspek psikologis, Walgito (1997: 53) mendefinisikan
persepsi sebagai proses seseorang individu untuk memahami objek tertentu yang diawali
dengan timbulnya rangsangan dari objek tertentu yang diterima oleh alat indera individu dan
kemudian diteruskan ke otak sehingga individu tersebut dapat memahami objek yang
diterimanya. Persepsi bersifat subjektif karena melibatkan aspek psikologis yaitu proses
kognitif sehingga apa yang ada dalam perkiraan individu akan ikut aktif dalam menentukan
persepsi individu.
Bagi profesi akuntan publik, persepsi profesi merupakan pemahaman seorang auditor terhadap
apa yang digelutinya. Pemahaman ini berkaitan dengan faktor kognitif masing-masing individu
auditor tersebut sehingga persepsi auditor satu dengan yang lain akan berbeda. Apabila seorang
auditor memiliki persepsi atau pandangan positif terhadap profesinya, maka auditor tersebut
akan memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan profesi yang digelutinya dan
beranggapan bahwa profesinya merupakan profesi yang sangat penting bagi pihak lain sehingga
mereka akan melakukan apa yang harus dilakukan secara
proporsional. Sementara itu, apabila seorang auditor memiliki persepsi negative terhadap
profesinya maka auditor tersebut akan beranggapan bahwa profesi yang digelutinya harus
menghasilkan bagi dirinya sendiri tanpa memikirkan dampaknya bagi pihak lain apabila tidak
dilaksanakan sesuai dengan kode etik yang berlaku.
obyektifitas dia akan bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak
tertentu atau kepentingan pribadi. Ikatan Akuntan
Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi akuntan yang berpraktik sebagai akuntan Publik
bertanggung jawab melaksanakan pasal-pasal yang tercantum dalam Kode Etik Akuntan Indonesia
(Harahap, 1991). Etika profesi bagi praktik akuntan di Indonesia diatur oleh Ikatan Akuntan
Indonesia (IAI) yang mengatur perilaku semua anggotanya yang berpraktik dalam berbagai tipe
profesi auditor, diantaranya auditor pemerintah, auditor intern, auditor independent dan profesi
akuntan lain yaitu akuntan manajemen, dan akuntan sebagai pendidik (Mulyadi,1998). Persepsi

8. sebagai proses seseorang untuk memahami lingkungan yang meliputi orang, objek, symbol, dan
sebagainya yang melibatkan proses kognitif. Proses kognitif merupakan proses pemberian arti
yang melibatkan tafsiran pribadi terhadap rangsangan yang muncul dari objek tertentu. Oleh
karena tiap-tiap individu memberikan makna yang melibatkan tafsiran pribadinya pada objek
tertentu, maka masing-masing individu akan memiliki persepsi yang berbeda meskipun melihat
objek yang sama Menurut Gibson (1996: 134).
Perkembangan Standar Profesional Akuntan Publik
Tahun 1972, pertama kalinya ikatan Akuntan Indonesia berhasil menerbitkan Norma
Pemeriksaan Akuntan, yang disahkan dalam Kongres ke III Ikatan Akuntan Indonesia. Norma
Pemeriksaan Akuntan tersebut mencakup tanggung jawab akuntan publik, unsurunsur norma
pemeriksaan akuntan yang antara lain meliputi: pengkajian dan penilaian pengendalian intern,
bahan pembuktian dan penjelasan informatif, serta pembahasan mengenai peristiwa kemudian,
laporan khusus dari berkas pemeriksaan. Pada Kongres IV Ikatan Akuntan Indonesia tanggal
25-26 Oktober 1982, Komisi Norma Pemeriksaan Akuntan mengusulkan agar segera dilakukan
penyempurnaan atas buku Norma Pemeriksaan Akuntan yang lama, dan melengkapinya dengan
serangkaian suplemen yang merupakan penjabaran lebih lanjut norma tersebut. Untuk
melaksanakan tugas tersebut, telah dibentuk Komite Norma Pemeriksaan Akuntan yang baru
untuk periode kepengurusan 1982-1986, yang anggotanya berasal dari unsur-unsur akuntan
pendidik, akuntan publik dan akuntan pemerintah.
Sehubungan dengan perkembangan yang terjadi dalam tatanan global dan tuntutan transparansi
dan akuntabilitas yang lebih besar atas penyajian Laporan Keuangan, IAPI merasa adanya suatu
kebutuhan untuk melakukan percepatan atas proses pengembangan dan pemutakhiran standar
profesi yang ada melalui penyerapan Standar Profesi International. Sebagai langkah awal IAPI
telah menetapkan dan menerbitkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik, yang berlaku efektif
tanggal 1 Januari 2010. Untuk Standar Profesional Akuntan Publik, Dewan Standar
Profesi sedang dalam proses “adoption” terhadap International Standar on Auditing yang
direncanakan akan selesai di tahun 2010, berlaku efektif 2011.
Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang baru saja diterbitkan oleh IAPI menyebutkan 5 prinsip-
prinsip dasar etika profesi, yaitu:
1) Prinsip Integritas

9. Prinsip integritas mewajibkan setiap praktisi untuk tegas, jujur, dan adil dalam
hubungan profesional dan hubungan bisnisnya.
2) Prinsip Objektivitas
Prinsip objektivitas mengharuskan praktisi untuk tidak membiarkan subjektivitas,
benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain
memengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya.
3) Prinsip Kompetensi serta Sikap Kecermatan dan Kehati-hatian Profesional
Pemberian jasa profesional yang kompeten membutuhkan pertimbangan yang cermat
dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian profesional.
4) Prinsip Kerahasiaanan
Setiap praktisi harus tetap menjaga prinsip kerahasiaan, termasuk dalam lingkungan
sosialnya. Setiap praktisi harus waspada terhadap kemungkinan pengungkapan yang
tidak disengaja, terutama dalam situasi yang melibatkan hubungan jangka panjang
dengan rekan bisnis maupun anggota keluarga langsung atau anggota keluarga
dekatnya.
C. STANDAR AUDITING
Standar Auditing adalah sepuluh standar yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan
Publik Indonesia (IAPI), yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar
pelaporan beserta interpretasinya. Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan
keuangan historis. Standar auditing terdiri atas sepuluh standar dan dirinci dalam bentuk
Pernyataan Standar Auditing (PSA). Dengan demikian PSA merupakan penjabaran lebih lanjut
masing-masing standar yang tercantum di dalam standar auditing. Di Amerika Serikat, standar
auditing semacam ini disebut Generally Accepted Auditing Standards (GAAS) yang dikeluarkan
oleh the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA).
Pernyataan Standar Auditing (PSA)
PSA merupakan penjabaran lebih lanjut dari masing-masing standar yang tercantum didalam
standar auditing. PSA berisi ketentuan-ketentuan dan pedoman utama yang harus diikuti oleh
Akuntan Publik dalam melaksanakan penugasan audit. Kepatuhan terhadap PSA yang diterbitkan
oleh IAPI ini bersifat wajib bagi seluruh anggota IAPI. Termasuk didalam PSA adalah Interpretasi
Pernyataan Standar Auditng (IPSA), yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh

10. IAPI terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh IAPI dalam PSA. Dengan demikian,
IPSA memberikan jawaban atas pernyataan atau keraguan dalam penafsiran ketentuan-ketentuan
yang dimuat dalam PSA sehingga merupakan perlausan lebih lanjut berbagai ketentuan dalam
PSA. Tafsiran resmi ini bersifat mengikat bagi seluruh anggota IAPI, sehingga pelaksanaannya
bersifat wajib.
Standar audit dapat diterapkan pada setiap audit laporan keuangan oleh seorang auditor
independen tanpa memandang skala ukuran kegiatan klien, bentuk organisasi bisnis, jenis industri
atau apakah tujuan entitas adalah mencari laba atau nirlaba. Konsep materialitas dan risiko akan
mempengaruhi aplikasi seluruh standar, khususnya pada standar pekerjaan lapangan dan standar
pelaporan. Materialitas berkaitan dengan arti penting relatif sesuatu hal. Sedangkan risiko
berkaitan dengan kemungkinan hal itu tidak benar.
Standar Auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia
(2011:150,1-150.2) terdiri atas sepuluh standar auditing yang dikelompokkan menjadi tiga
kelompok besar, yaitu:
1. Standar Umum
a) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan
pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
b) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap
mental harus dipertahankan oleh auditor.
c) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib
menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan saksama.
2. Standar Pekerjaan Lapangan
a) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus
disupervisi dengan semestinya.
b) Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk
merencanakan audit dan menentukan sfat, saat dan lingkup pengujian yang akan
dilakukan.

11. c) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan,
permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan
pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
3. Standar Lapangan
a) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai
dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
b) Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada,
ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi dalam penyusunan laporan
keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan standar akuntansi
tersebut dalam periode sebelumnya.
c) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai,
kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
d) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan
keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak
dapat dberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka
alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan
keuangan, makka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat
pekerjaan, audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang
dipikul oleh auditor.
Sedangkan menurut Mulyadi (2002:33) Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan
keuangan historis. Standar auditing terdiri dari 10 standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan
Standar Auditing (PSA). PSA berisi ketentuan-ketentuan dan pedoman-pedoman utama yang
harus diikuti oleh akuntan publik dalam melaksanakan penugasan audit.
Jenis-Jenis Audit dan Tujuan audit
Jenis-Jenis Audit
Dalam melaksanakan pemeriksaan, ada beberapa jenis audit yang dilakukan oleh auditor. Jenis-
jenis tersebut dapat didasarkan pada luasnya pemeriksaan ataupun jenis pemeriksaan. Menurut

12. Sukrisno (2012:10) jenis audit berdasarkan luasnya pemeriksaan dapat dibedakan sebagai
berikut:
 Pemeriksaan Umum (General Audit) Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan
yang dilakukan oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) yang indepeden dengan tujuan untuk
bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
Pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik
atau Panduan Audit Entitas Bisnis Kecil dan memperhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia,
Kode Etik Profesi Akuntan Publik dan Standar Pengendalian mutu.
 Pemeriksaan Khusus (Special Audit) Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan
permintaan auditee) yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir
pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan
keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah
tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilaksanakan juga terbatas.
Sedangkan ditinjau dari jenis pemeriksaan, menurut Sukrisno (2012:11) audit dapat dibedakan
sebagai brikut:
a) Management Audit (Operational Audit) Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi
suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah
ditentukan oleh manajemen, untuk mengethaui apakah kegiatan operasi tersebut sudah
dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.
b) Pemeriksaan Ketaatan (Compliance Audit) Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui
apakah perusahaan sudah menaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang
berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris)
maupun pihak eksternal (Pemerintah, Bapepam LK, Bank Indonesia).
c) Pemeriksaan Intern (Internal Audit) Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit
perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun
ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Pemriksaan yang dilakukan
oleh internal auditor biasanya lebih terinci dibandingkan dengan pemeriksaan umum yang
dilakukan oleh KAP. Internal auditor biasanya tidak memberikan opini atas kewajaran
laporan keuangan tetapi memuat tentang temuan pemeriksaan (audit findings) mengenai

13. penyimpangan dan kecurangaan yang ditemukan, kelemahan pengendalian internal.
Beserta saran-saran perbaikan (recommendation). Internal auditor merupakan orang dalam
perusahaan, tidak independen.
d) Computer Audit Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data
akuntansinya dengan menggunakan Electronic Data Processing (EDP) System.
Tujuan Audit Berdasarkan beberapa definisi yang diuraikan diatas, dapat kita ketahui bahwa
tujuan auditing pada umumnya untuk menentukan apakah laporan keuangan yang dihasilkan oleh
pihak manajemen telah sesuai dengan kriteriakriteria yang telah ditetapkan. Menurut Institusi
Akuntan Publik Indonesia (2011:110:1) tujuan auditing adalah “Untuk menyatakan pendapat atas
kewajaran dalam suatu hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas yang sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila keadaan tidak memungkinkan dalam hal
ini tidak sesaui dengan prinsip akuntansi indonesia, maka akuntan publik berhak memberikan
pendapat bersyarat atau menolak memberikan pendapat”.
Untuk mengetahui tujuan audit, auditor harus mengevaluasi masing-masing asersi laporan
yang berkaitan dengan saldo akun tertentu atau kelompok transaksi tertentu. Karena hubungan
tujuan audit dengan asersi tersebut sangat erat, makaauditor seringkali menggunakan istilah
tersebut secara bergantian. Pengklasifikasian asersi tersebut menurut Ikatan Akuntan Indonesia
dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2011:326.2) yaitu:
a) Keberadaan atau Keterjadian (Existence or Accurence) Asersi tentang keberadaan atau
keterjadian berhubungan dengan apakah aktiva atau utang entitas ada pada tanggal
tertentu.
b) Kelengkapan (Completeness) Asersi tentang kelengkapan berhubungan dengan
apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan
telah dicantumkan didalamnya.
c) Hak dan Kewajiban (Right and Obligation) Asersi tentang kelengkapan berhubungan
dengan apakah komponenkomponen aktiva, kewajiban, pendapatan dan biaya sudah
dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya.

14. d) Penilaian atau Alokasi (Valuation or Allocation) Asersi tentang apakah komponen
aktiva, kewajiban, pendapatan dan beban telah dicantumkan dalam laporan keuangan
dengan jumlah yang semestinya.
e) Penyajian dan Pengungkapan (Presentation and Disclosure) Asersi tentang penyajian
dan pengungkapan berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu
laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan dan diungkapkan semestinya.

15. HIRARKI STANDAR AUDITING
Landasan konseptual
Landasan operasional
Standar Auditing
Standar Umum Standar Pekerjaan Lapangan Standar Pelaporan
Keahlian dan pelatihan
teknis yang memadai
Independensi dalam sikap
mental
Penggunaan kemahiran
professional dengan
cermat & seksama
Perencanaan dan supervisi
audit
Pemahaman yang memadai
atas pengendalian intern
Bukti audit kompeten yang
cukup
Pernyataan tentang
kesesuaian laporan
keuangan dengan prinsip
akuntansi yang berlaku
umum
Pernyataan mengenai
ketidakkonsistensian
penerapan prinsip
akuntansi yang berlaku
umum
Pengungkapan informatif
dalam laporan keuangan
Pernyataan pendapat atas
laporan keuangan secara
keseluruhan
Pernyataan Standar
Auditing (PSA)
Interprestasi Pernyataan
Standar Auditing (IPSA)

16. D. STANDAR ATESTASI
Atestasi (attestation) adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan yang diberikan oleh
seorang yang independen dan kompeten yang menyatakan apakah asersi (assertion) suatu entitas
telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Asersi adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh
satu pihak yang dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain, contoh asersi dalam laporan
keuangan historis adalah adanya pernyataan manajemen bahwa laporan keuangan sesuai dengan
prinsip akuntansi yang berlaku umum.
Standar atestasi membagi tiga tipe perikatan atestasi
(1) pemeriksaan (examination),
(2) review, dan
(3) prosedur yang disepakati (agreed-upon procedures).
E. Salah satu tipe pemeriksaan adalah audit atas laporan keuangan historis yang disusun
berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pemeriksaan tipe ini diatur berdasarkan
standar auditing. Tipe pemeriksaan lain, misalnya pemeriksaan atas informasi keuangan
prospektif, diatur berdasarkan pedoman yang lebih bersifat umum dalam standar atestasi.
Standar atestasi ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.
Standar umum
a) Perikatan harus dilaksanakan oleh seorang praktisi atau lebih yang memiliki keahlian dan
pelatihan teknis cukup dalam fungsi atestasi
b) Perikatan harus dilaksanakan oleh seorang praktisi atau lebih yang memiliki
pengetahuan cukup dalam bidang yang bersangkutan dengan asersi
c) Praktisi harus melaksanakan perikatan hanya jika ia memiliki alasan untuk meyakinkan
dirinya bahwa kedua kondisi berikut ini ada:
Asersi dapat dinilai dengan kritera rasional, baik yang telah ditetapkan oleh badan yang
diakui atau yang dinyatakan dalam penyajian asersi tersebut dengan cara cukup jelas dan
komprehensif bagi pembaca yang diketahui mampu memahaminya. Asersi tersebut dapat

17. diestimasi atau diukur secara konsisten dan rasional dengan menggunakan kriteria
tersebut.
d) Dalam semua hal yang bersangkutan dengan perikatan, sikap mental independen harus
dipertahankan oleh praktisi
e) Kemahiran profesional harus selalu digunakan oleh praktisi dalam melaksanakan
perikatan, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan perikatan tersebut
Standar pekerjaan lapangan
a) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi
dengan semestinya
b) Bukti yang cukup harus diperoleh untuk memberikan dasar rasional bagi simpulan yang
dinyatakan dalam laporan
Standar pelaporan
a) Laporan harus menyebutkan asersi yang dilaporkan dan menyatakan sifat perikatan atestasi
yang bersangkutan
b) Laporan harus menyatakan simpulan praktisi mengenai apakah asersi disajikan sesuai
dengan standar yang telah ditetapkan atau kriteria yang dinyatakan dipakai sebagai alat
pengukur
c) Laporan harus menyatakan semua keberatan praktisi yang signifikan tentang perikatan
dan penyajian asersi
d) Laporan suatu perikatan untuk mengevaluasi suatu asersi yang disusun berdasarkan
kriteria yang disepakati atau berdasarkan suatu perikatan untuk melaksanakan prosedur
yang disepakati harus berisi suatu pernyataan tentang keterbatasan pemakaian laporan
hanya oleh pihak-pihak yang menyepakati kriteria atau prosedur tersebut
F. STANDAR JASA AKUNTANSI DAN REVIEW
Standar jasa akuntansi dan review memberikan rerangka untuk fungsi non-atestasi bagi jasa
akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan review.
Sifat pekerjaan non-atestasi tidak menyatakan pendapat, hal ini sangat berbeda dengan tujuan audit
atas laporan keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan standar auditing. Tujuan audit adalah
untuk memberikan dasar memadai untuk menyatakan suatu pendapat mengenai laporan keuangan

18. secara keseluruhan, sedangkan dalam pekerjaan non-atestasi tidak dapat dijadikan dasar untuk
menyatakan pendapat akuntan.
Jasa akuntansi yang diatur dalam standar ini antara lain:
 Kompilasi laporan keuangan – penyajian informasi-informasi yang merupakan pernyataan
manajemen (pemilik) dalam bentuk laporan keuangan
 Review atas laporan keuangan - pelaksanaan prosedur permintaan keterangan dan analisis
yang menghasilkan dasar memadai bagi akuntan untuk memberikan keyakinan terbatas,
bahwa tidak terdapat modifikasi material yagn harus dilakukan atas laporan keuangan agar
laporan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia
 Laporan keuangan komparatif – penyajian informasi dalam bentuk laporan keuangan dua
periode atau lebih yang disajikan dalam bentuk berkolom.
G. STANDAR JASA KONSULTASI
Standar Jasa Konsultansi merupakan panduan bagi praktisi (akuntan publik) yang menyediakan
jasa konsultansi bagi kliennya melalui kantor akuntan publik. Dalam jasa konsultansi, para praktisi
menyajikan temuan, kesimpulan dan rekomendasi. Sifat dan lingkup pekerjaan jasa konsultansi
ditentukan oleh perjanjian antara praktisi dengan kliennya. Umumnya, pekerjaan jasa konsultansi
dilaksanakan untuk kepentingan klien.
Jasa konsultansi dapat berupa:
 Konsultasi (consultation) – memberikan konsultasi atau saran profesional (profesional
advise) berdasarkan pada kesepakatan bersama dengan klien. Contoh jenis jasa ini adalah
review dan komentar terhadap rencana bisnis buatan klien
 Jasa pemberian saran profesional (advisory services) - mengembangkan temuan,
kesimpulan, dan rekomendasi untuk dipertimbangkan dan diputuskan oleh klien. Contoh
jenis jasa ini adalah pemberian bantuan dalam proses perencanaan strategik
 Jasa implementasi - mewujudkan rencana kegiatan menjadi kenyataan. Sumber daya dan
personel klien digabung dengan sumber daya dan personel praktisi untuk mencapai tujuan

19. implementasi. Contoh jenis jasa ini adalah penyediaan jasa instalasi sistem komputer dan
jasa pendukung yang berkaitan.
 Jasa transaksi - menyediakan jasa yang berhubungan dengan beberapa transaksi khusus
klien yang umumnya dengan pihak ketiga. Contoh jenis jasa adalah jasa pengurusan
kepailitan.
 Jasa penyediaan staf dan jasa pendukung lainnya - menyediakan staf yang memadai
(dalam hal kompetensi dan jumlah) dan kemungkinan jasa pendukung lain untuk
melaksanakan tugas yang ditentukan oleh klien. Staf tersebut akan bekerja di bawah
pengarahan klien sepanjang keadaan mengharuskan demikian. Contoh jenis jasa ini adalah
menajemen fasilitas pemrosesan data
 Jasa produk - menyediakan bagi klien suatu produk dan jasa profesional sebagai
pendukung atas instalasi, penggunaan, atau pemeliharaan produk tertentu. Contoh jenis
jasa ini adalah penjualan dan penyerahan paket program pelatihan, penjualan dan
implementasi perangkat lunak komputer
H. STANDAR PENGENDALIAN MUTU
Standar Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik (KAP) memberikan panduan bagi kantor
akuntan publik di dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya
dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan
Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI) dan Aturan Etika Kompartemen Akuntan
Publik yang diterbitkan oleh IAPI.
Unsur-unsur pengendalian mutu yang harus harus diterapkan oleh setiap KAP pada semua jenis
jasa audit, atestasi dan konsultansi meliputi:
 independensi – meyakinkan semua personel pada setiap tingkat organisasi harus
mempertahankan independensi

20.  penugasan personel – meyakinkan bahwa perikatan akan dilaksanakan oleh staf
profesional yang memiliki tingkat pelatihan dan keahlian teknis untuk perikatan dimaksud
 konsultasi – meyakinkan bahwa personel akan memperoleh informasi memadai sesuai
yang dibutuhkan dari orang yang memiliki tingkat pengetahuan, kompetensi, pertimbangan
(judgement), dan wewenang memadai
 supervisi – meyakinkan bahwa pelaksanaan perikatan memenuhi standar mutu yang
ditetapkan oleh KAP
 pemekerjaan (hiring) – meyakinkan bahwa semua orang yang dipekerjakan memiliki
karakteristik semestinya, sehingga memungkinkan mereka melakukan penugasan secara
kompeten
 pengembangan profesional – meyakinkan bahwa setiap personel memiliki pengetahuan
memadai sehingga memungkinkan mereka memenuhi tanggung jawabnya. Pendidikan
profesional berkelanjutan dan pelatihan merupakan wahana bagi KAP untuk memberikan
pengetahuan memadai bagi personelnya untuk memenuhi tanggung jawab mereka dan
untuk kemajuan karier mereka di KAP
 promosi (advancement) – meyakinkan bahwa semua personel yang terseleksi untuk
promosi memiliki kualifikasi seperti yang disyaratkan untuk tingkat tanggung jawab yang
lebih tinggi.
 penerimaan dan keberlanjutan klien – menentukan apakah perikatan dari klien akan
diterima atau dilanjutkan untuk meminimumkan kemungkinan terjadinya hubungan
dengan klien yang manajemennya tidak memiliki integritas berdasarkan pada prinsip
pertimbangan kehati-hatian (prudence)
 inspeksi – meyakinkan bahwa prosedur yang berhubungan dengan unsur-unsur lain
pengendalian mutu telah diterapkan dengan efektif.
LITERATUR
Sumber : Standar Profesional Akuntan Publik per 31 maret 2011/Ikatan Akuntan Indonesia-
Kompartemen Akuntan Publik : Salemba Empat .