berikut ini merupakan materi tentang LGBT dan Persamaan Hak. LGBT sering dipandang sebagai masalah bagi masyarakat karena perilaku mereka yang bertentangan dengan norma-norma agama dan kehidupan sosial. akan tetapi oarang sering mengabaikan prinsip kemanusiaan. kaum LGBT memang merupakan kelompok yang memiliki masalah orientasi seksual, namun mereka tetaplah manusia yang diciptakan oleh Allah. kita menolak apa yang mereka perbuat, namun kita juga tidak boleh mengabaikan hak mereka sebagai insan yang berharga dihadapan Allah.

1. SEMINAR
LGBT DAN PERMASALAHANNYA
Nama : Antonius Tdy
NPM : 19002

2. DALAM PERSPEKTIF:
 HUKUM INTERNASIONAL
 HUKUM NASIONAL
 GEREJA KATOLIK

3. Pokok Bahasan
A. HAK KAUM LGBT DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
Pada ini kita akan melihat bagaimana hukum internasional menyikapi hak-hak para kaum LGBT di
tengah begitu banyak pandangan personal maupun kelompok yang secara tegas menolak kehadiran
kaum LGBT ini di dalam lingkungan hidup mereka. Apa yang sikap dari negara-negara di dunia dalam
upaya melindungi dan memberikan rasa aman bagi kelompok ini dalam rangka menegakan hukum
internasional yang adil dan bermartabat.
B. HAK KAUM LGBT DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL (HUKUM POSITIF)
Kelompok LGBT pada saat ini juga telah merambak sampai ke negara indonesia. Bahkan kelompok ini
sudah ada yang secara terang-terangan membuka identitas diri di hadapan mumum bahkan dalam
forum-forum resmi mereka pun sudah berani menyuarakan hak mereka supay mereka juga bisa
diterima dalam masyarakat. Namun sejauh mana negara menerima aspirasi mereka, dan memberi
perlindungan hukum sebagai wujud keadilan dan persamaan hak dan kedudukan.
C. HAK KAUM LGBT DALAM PERSPEKTIF HUKUM GEREJA KATOLIK
Gereja katolik secara tegas menolak perilaku LGBT. Namun gereja tidak pernah mendiskriminasi
kehadiran para kaum LGBT ini. Apa alasan gereja mengambil sikap demikian dan apa dampaknya bagi
kehidupan umat beriman.

4. Menurut Freedom to Marry Organization, per Februari 2019,
pasangan sesama jenis secara bebas dapat menikah di 26 negara di 6
benua. Lebih dari 15% penduduk dunia hidup di negara-negara yang
mendukung kebebasan menikah sesama jenis. Banyak negara lain
memberikan perlindungan, perkawinan singkat, untuk pasangan
tersebut. Dunia perlahan-lahan melindungi komunitas LGBT,
memberikan kebebasan menikah dan memperhatikan hak asasi
mereka.
Beberapa dari Negara-negara tersebut diantaranya adalah
Belanda, Belgia, Spanyol, Kanada, Afrika Selatan, Norwegia, Swedia,
Portugal, Islandia, Argentina, Denmark, Brazil, Prancis, Uruguay,
Meksiko, Amerika Serikat, Australia, dan India. Namun ada juga
negara-negara yang menentang LGBT adalah Zimbabwe, Singapura,
Rusia, dan Brunei Darussalam.
Data dan Fakta

5. Hukum internasional terhadap hak bagi
kaum LGBT
01

6. Menurut Office of the United Nations High
Commissioner for Human Rights, ( Kantor
Komisaris Tinggi perserikatan bangsa-bangsa
untuk Hak Asasi Manusia) menyatakan bahwa
terdapat lima kewajiban negara dalam
melindungi hak kaum LGBT :

7. 1. Protect Individuals from Homophobic and Transphobic (Melindungi Individu dari Homofobik
dan Kekerasan Transfobik)
kebencian yang menimbulkan tindak kekerasan terhadap kaum LGBT biasanya
dilakukan oleh individu dan kelompok ekstrim. Untuk itu apabila terjadi
kegagalan oleh otoritas negara untuk menyelidiki dan menghukum kekerasan
semacam ini merupakan pelanggaran kewajiban negara untuk melindungi hak
setiap orang untuk kehidupan, kebebasan dan keamanan seseorang. ini tertuang
dalam kitab hukum PBB –HAM
Pasal 3 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang berbunyi: “Everyone has
the right to life, liberty and security of person.” Selain itu, hal ini juga bertentangan
dengan pasal 6 International Covenant on Civil and Politican Rights (ICCPR) yang
berbunyi,“Every human being has the inherent right to life. This right shall be
protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.”dan pasal 9 yang
berbunyi,“Everyone has the right to liberty and security of person.

8. 2. Prevent torture and cruel, inhuman and degrading treatment of LGBT persons (Mencegah
penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan orang-orang LGBT)1
Negara memiliki kewajiban menurut hukum internasional untuk melindungi individu dari
penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan lainnya. Ini termasuk
kewajiban untuk melarang penyiksaan dan bentuk-bentuk perlakuan sewenang-wenang
lainnya dan untuk memberikan ganti rugi atas tindakan tersebut. Kegagalan untuk
menyelidiki dan mengadili para pelaku penyiksaan itu sendiri merupakan pelanggaran
hukum hak asasi manusia internasional.
Hak-hak ini dijamin oleh pasal 5 UDHR yang berbunyi: “Tidak seorang pun boleh
menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak
manusiawi atau merendahkan martabat.” Hal tersebut juga melanggar pasal 7 ICCPR
yang berbunyi “Tidak seorang pun boleh menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan
atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Khususnya,
tidak seorang pun boleh dijadikan sasaran percobaan medis atau ilmiah tanpa
persetujuan bebasnya.”

9. 3. Decriminalize Homosexuality (Dekriminalisasi Homoseksualitas)
Hukum yang mengkriminalkan homoseksualitas memunculkan sejumlah
pelanggaran ang terpisah namun saling terkait. Hal ini merupakan suatu
pelanggaran hak ndividu untuk bebas dari diskriminasi.
sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 UDHR, yang berbunyi: “Setiap orang berhak
atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini, dengan tidak
ada pembedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama,
politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, kelahiran,
atau status."

10. 4. Prohibit Discrimination Based on Sexual Orientation and Gender Identity (Melarang Diskriminasi
Berdasarkan Orientasi Seksual dan Identitas Gender)
Setiap orang berhak untuk bebas dari diskriminasi, termasuk bebas dari
diskriminasi karena orientasi seksual dan identitas gender mereka. Pasal 26 UDHR
menyatakan bahwa setiap orang sama di hadapan hukum dan berhak tanpa diskriminasi
terhadap perlindungan hukum yang sama.
“Semua orang sama di depan hukum dan berhak tanpa diskriminasi atas
perlindungan hukum yang sama. Dalam hal ini, hukum harus melarang diskriminasi dan
menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi
atas dasar apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau
pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran atau status lainnya.”

11. 5. Respect Freedom of Expression, Association and Peaceful Assembly (Menghormati
Kebebasan Berekspresi, Berserikat dan Berkumpul Secara Damai)
Batasan tentang hak untuk kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul secara
damai yang disebabkan orientasi seksual atau identitas gender seseorang, merupakan
elanggaran terhadap hak-hak yang dijamin oleh pasal 19 UDHR yang berbunyi:
“Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; ini benar
termasuk kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari,
menerima dan menyampaikan informasi dan gagasan melalui media apa pun dan tanpa
memandang batas.”

12. Regulasi Hukum indonesia terhadap
persamaan hak bagi kaum LGBT
02
You could enter a subtitle here if you need it

13. Diskriminasi terhadap kaum LGBT
Kekerasan Psikis Kekerasan ekonomi
Kekerasan fisik
Kekerasan budaya Kekerasan Seksual

14. Negara Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar
manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus
dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan,
kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.
Prinsip-prinsip tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut dapat dilihat dalam berbagai
instrumen, diantaranya:
1) Undang-Undang Dasar 1945, yang
tertuang dalam Bab XA “Hak Asasi
Manusia” Pasal 28A sampai dengan
pasal 28J.
Dimana dalam dua instrumen diatas dapat disimpulkan bahwa: Hak Asasi Manusia adalah
seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan
Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan
dilindungi tidak saja oleh negara namun juga oleh setiap orang, dan manusia
2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia,
dalam Bab I tentang Ketentuan
Umum dan Bab II tentang Asas-
Asas Dasar

15. Undang-undang khusus Hukum Pidana LGBT di Indonesia
Dasar rujukan sanksi hukum terhadap kaum LGBT sampai saat
ini adalah Pasal 292 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:
“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan
orang lain yang sama jenis kelaminnya dengan dia yang
diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum
dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima
tahun.” .
Namun pasal tersebut hanya mengatur mengenai seorang
yang telah cukup umur yang melakukan perbuatan cabul
atau berhubungan seks dengan seorang yang berjenis
kelamin sama yang diketahui belum cukup umur saja. Tidak
ada pengaturan terhadap orang yang telah cukup umur
melakukan perbuatan cabul dan/atau berhubungan seks
dengan orang yang berjenis kelamin sama dan telah cukup

16. Hukum yng mendiskriminsi kaum LGBT di indonesia
Dalam konteks LGBT, apabila pasangan LGBT ingin melakukan pernikahan sesama
jenis di Indonesia, maka hal tersebut bertentangan dengan pasal 1 Undang-Undang No.
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:
“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Itu artinya pernikahan sesama jenis dianggap tidk sah oleh hukum yang berlaku di
indonesia.

17. Realita yang terjadi di indonesia
Menurut hasil Laporan LGBT Nasional Indonesia, yang dilakukan pada tahum 2013 di bali
Hidup Sebagai LGBT di Asia
Sebagai gambaran umum tentang hak asasi LGBT di Indonesia, hukum nasional dalam
arti luas tidak memberi dukungan bagi kelompok LGBT walaupun homoseksualitas
sendiri tidak ditetapkan sebagai tindak pidana. Baik perkawinan maupun adopsi oleh
orang LGBT tidak diperkenankan. Tidak ada undang-undang anti-diskriminasi yang
secara tegas berkaitan dengan orientasi seksual atau identitas gender. Hukum
Indonesia hanya mengakui keberadaan gender laki-laki dan perempuan saja, sehingga
orang transgender yang tidak memilih untuk menjalani operasi perubahan kelamin,
dapat mengalami masalah dalam pengurusan dokumen identitas dan hal lain yang
terkait. Sejumlah Perda melarang homoseksualitas sebagai tindak pidana karena
dipandang sebagai perbuatan yang tidak bermoral, meskipun empat dari lima Perda
yang terkait tidak secara tegas mengatur hukumannya.

18. Pandangan Gereja Katolik
Terhadap kaum LGBT
03

19. Gereja Katolik secara tegas menolak tindakan
LGBT atau homoseksual karena tidak sesuai
dengan ajaran moral Kristiani, namun Gereja
Katolik tidak menolak pribadi LGBT, Gereja
sangat menghargai harkat dan martabat
luhur LGBT sebagai manusia.

20. Empat sikap tegas Gereja Katolik terhadap Kaum
LGBT
Menolak perkawinan LGBT karena
menyalahi tujuan Allah terhadap
perkawinan
Menolak para calon imam dan
religius yang melakukan
perbuatan homoseksual
Gereja Katolik mengambil sikap
penolakan keras atas perlakuan
diskriminasi terhadap kaum LGBT
Dosa tetap ditolak, namun Gereja
mau menjadi bagian dari mereka.
01 02
03 04

21. Paus Fransiskus
“Mereka adalah anak-anak Tuhan dan
memiliki hak. Tidak ada yang harus
dibuang, atau dibuat sengsara
karenanya,”
”

22. Terima
Kasih