Cashless Initiative in Jakarta

1. 1
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
2019
NON CASH REVENUE AND
EXPENDITURE IN JAKARTA

2. 2
AGENDA
Tax Payment in Jakarta 2
Architecture of IT 3
Payment Process and Online System 4
Non Cash in Jakarta 1

3. 3
Non Cash in Jakarta
Peraturan Gubernur 204/2014 in Tax Payment System through Electronic Channel
Jakarta Efficiency in Expenditure (Rp)
Jakarta Revenue
(Tax and Retribution in Rp)
Non Cash in Expenditure
Non Cash in Revenue
1. E-Pajak
Payment of Tax through Bank Channel with
13 Bank and also Modern Retail and Fin Tech
ie. Tokopedia and Traveloka.
2. E-Samsat
Vehicle Tax payment through ATM and EDC in
Samsat Office.
3. Retribution
Payment of Retribution through Virtual
Account and also FinTech ie. Tokopedia.
4. E-Ticket
Payment in Trans Jakarta, MRT and Museum
ie Monas with E-Money Card Based.
Payment of Parking in Sabang and other
places using E-Money Card Based.
1. The use of CMS (Cash
Management System) in
a. Employee payroll.
b. Goods payment using Bank
Transfer to Vendor.
2. Social Welfare Program Kartu
Jakarta Pintar (KJP) and Kartu
Penghuni Rusun using debit card
that used to spend the grant only
on selected merchants.
3. System Application SIAP BOS
(Sistem Informasi Akuntabilitas
Pendidikan Bantuan Operasional
Sekolah) for managing School grant
and reporting by School Staff.
Sumber :
Pemprov DKI Jakarta
2018
2017
2016
38 T
37 T
32 T

4. 4
Tax Payment in Jakarta
Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Pemprov DKI Jakarta
Tax payment in Jakarta could be done in 13 Bank, Kantor Pos, Modern Retail and FinTech ie. Tokopedia and
Traveloka. The amount of Non Cash is Growing every year.
102,446
32,085
203
Tahun 2016
108,265
32,903
138
Tahun 2017
122,386
33,967
709
Tahun 2018
Teller ATM Internet PPOB
Mobile
Teller Autodebet Internet
969,293
92,279
101,746 4,452 892
Tahun 2016
854,828
111,388
109,088 7,441 1,997
Tahun 2017
799,115
136,167
128,507
13,298 29,685
Tahun 2018
- 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000
2016
2017
2018
102,446
108,265
122,386
32,288
33,041
34,676
Payment of Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan (trx)
di Pemprov DKI Jakarta
Teller Kanal Pembayaran
- 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000
2016
2017
2018
969,293
854,828
799,115
199,369
229,914
307,657
Payment of Pajak Bumi dan Bangunan (trx)
di Pemprov DKI Jakarta
Teller Kanal Pembayaran

5. 5
Architecture of IT
The Back End of Tax System is handle in Core Tax and the Front End is Pajak Online Portal and Mobile Apps.
Payment System is using Payment Gateway to Banking System.
PAYMENT
GATEWAY
Core System
Pajak Daerah
Aplikasi Mobile
Database
Konsolidasi
Portal
pajakonline
Web Service
Pajak Daerah
Pembayaran
melalui Channel
Bank

6. 6
Payment Process (1)
Payment process using Billing Code
MELALUI
SMARTPHONE
Pajak Mobile Apps
MELALUI
INTERNET
pajakonline.jakarta.go.id
CHANNEL BANK
12 Bank & Kantor Pos
(Teller dan ATM)

7. 7
Payment Process (2)
Sample of Payment process for Vehicle Tax through ATM
Setelah WP berhasil masuk ke menu
pembayaran Pajak PKB, kemudian akan
tampil halaman untuk memasukan 4
digit angka dari nopol terlebih dahulu.
Kemudian dilanjutkan dengan
memasukan koversi huruf dari nopolnya.
Misal : A = 01, B = 02, dst… Z = 26
Seleteh sistem berhasil melakukan
proses Identifikasi kepemilikan, maka
akan muncul Identitas KBM beserta
jumlah Ketetapannya. Kemudian dapat
dilanjutkan dengan proses bayar.
STRUK BANK

8. 8
Online System for Monitoring Tax Payment
Tax Monitoring System through EDC data reporting that encourage Non Cash Payment
merchant Acquirer Switching Issuer Pemda
Konsumen
Model Bisnis :
“Transaction Data
Reporting through
acquirer”
: Data transaction
INFO :
: Transaksi merchant.
: Surat kuasa merchant terkait
pelaporan data transaksi
- Penerbitan peraturan Pemda untuk pengawasan dan pelaporan data transaksi
usaha dan pajak secara elektronik.
- Surat persetujuan merchant dalam penyerahan data transaksi untuk perpajakan.
Hal ini Sejalan dengan GNNT dan tidak menyalahi ketentuan GPN.
- Pemberian akses informasi keuangan untuk perpajakan sejalan dengan PERPU
No.1 - 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Perpajakan.
Pengaturan
- Pemda melakukan investasi pengembangan sistem
pelaporan pajak online.
- Acquirer tidak perlu menyediakan EDC baru.
Investasi
- Data yang dikirimkan hanya data transaksi.
- Acquirer menyediakan seluruh data transaksi non tunai
(kredit/debit off us dan on us).
- Data yang dikirimkan merupakan data settled.
Data
Citizen Engagement
- Data transaksi disampaikan melalui acquirer secara online ke sistem Pemda.
- Kerjasama Pemda dan acquirer melalui skema B2B untuk pelaporan pajak online.
Mekanisme

9. 9
TERIMA KASIH
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
2019
zidniapriya@jakarta.go.id