SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI JAWA TENGAH
Direktur Kuliner, Kriya, Desain dan Fesyen
Jakarta, 7 Desember 2021
2
Ekonomi Kreatif adalah
perwujudan nilai tambah dari
kekayaan intelektual yang
bersumber dari kreativitas
manusia yang berbasis warisan
budaya, ilmu pengetahuan
dan/atau teknologi
3
4
RASIO JUMLAH
TENAGA KERJA
EKRAF
BERDASARKAN
JENIS KELAMIN
TAHUN 2020
56,62%
Perempuan
43,38%
Laki-laki
5
KEDATANGAN
WISATAWAN ASING
16.106.954
4.022.505
75,03%
282.925.854
198.246.000
29.93%
KEDATANGAN
WISATAWAN NUSANTARA
US$16.91BIL
US$3.24BIL
80,82
JUMLAHPERTUKARAN
MATA UANG ASING
14,96JT
13,97JT
6,67%
TENAGA KERJA
BIDANG PARIWISATA
DATA TH 2019
SEKTOR PARIWISATA
DATA TH 2020-P
*P = PRAKIRAAN
PDB
Ekraf
Naker
Ekraf
Ekspor
Ekraf
SEKTOR EKONOMI KREATIF
PERTUMBUHAN SUBSEKTOR EKRAF
KONTRIBUSI TERHADAP PDB NASIONAL 2020
PERTUMBUHAN TERHADAP PDB2019
Dampak Pandemi Covid-19
DISTRIBUSI
TENAGA
KERJA EKRAF
BERDASARKAN
USIA
TAHUN 2020
SUBSEKTOR
TERBESAR
DALAM EKSPOR
EKRAF 2020
17,8%
Muda (<24 tahun)
74,4%
Dewasa (25-59 tahun)
7,8%
Lansia (60 tahun>)
2,29%
proyeksi
pertumbuhan
tenaga kerja
Ekraf di tahun
2021
2,29%
Proyeksi
pertumbuhan
jumlah
tenaga
kerja sektor
Ekraf tahun
2021
5,88%
proyeksi
pertumbuhan
total Ekspor
Ekonomi
Kreatif tahun
2021
6
Kabupaten/Kota Kreatif
• 14 dari 35 Kab/Kota sudah dinilai sebagai Kab/Kota Kreatif melalui Program
PMK3I
• Detail informasi bisa di lihat pada www.kotakreatif.kemenparekraf.go.id
Kota Pekalongan : Kriya Kota Salatiga : Kuliner
Kota Magelang : Kuliner Kota Semarang : Fesyen
Kab Rembang ; Kriya Kab Magelang : Seni Rupa
Kab Karang Anyar : Seni Pertunjukan Kab Wonosobo ; Kuliner
Kab Sragen : Seni Pertunjukan Kab Batang : kriya
Kota Surakarta : Seni Pertunjukan Kab Banjarnegara : kuliner
Kab Grobogan : Kuliner Kab Pemalang : kriya
Pendataan Ekonomi Kreatif
• Mengacu pada definisi ekonomi kreatif pada UU No 24 Tahun 2019, ekonomi kreatif merupakan
wujud dari nilai tambah kekayaan intelektualitas manusia yang dimanifestasikan dalam 17 sub sektor
ekonomi kreatif (d/h 16).
• Secara legal, yang membedakan UMKM dan UMKM Kreatif adalah pada ada atau tidak nya nilai
tambah yang diwujudkan dalam HKI berupa merek, paten, hak cipta, desain industri, rahasia dagang,
dan indikasi geografis.
• Dalam rangka pendaataan usaha/pelaku ekonomi kreatif, Kemenparekraf (d/h Bekraf) selalu
bekerjasama dengan BPS sebagai pelaksana di lapangan.
• Terkait dengan adanya UU Cipta Kerja yang berimplikasi pada diterapkannya sistem perizinan usaha
berbasis resiko, maka BPS menerbitkan KBLI 2020 yang didalamnya terdapat 226 KBLI yang terkait
dengan 17 Sub Sektor Ekonomi Kreatif. Dari 226 KBLI tersebut, pembina KBLI – nya terbagi dalam
beberapa Kementerian, bukan hanya Kemenparekraf.
• Detail informasi KBLI Ekonomi Kreatif bisa dikordinasikan dengan Direktorat Kajian Strategis, Deputi
Bidang Kebijakan Strategis, Kemenparekraf dan Pusdatin.
10
KBLI Kelompok Usaha
10710 Industri Produk Roti dan Kue
10732 Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula
10733 Industri Manisan Buah-Buahan dan Sayuran Kering
10739 Industri Kembang Gula Lainnya
10750
10750.1
10750.2
Industri makanan dan masakan olahan
10792 Industri Kue Basah
10793 Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu
10794 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya
10799 Industri Produk Makanan Lainnya
CONTOH KBLI EKONOMI KREATIF
SUB SEKTOR KULINER
11
KBLI Kelompok Usaha
46321 Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan
46322 Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan
46324 Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan
46331 Perdagangan Besar Gula, Coklat, dan Kembang Gula
46332 Perdagangan Besar Produk Roti
46339 Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya
47242 Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya
47245
47245.1
47245.2
Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan
12
KBLI Kelompok Usaha
47249 Perdagangan Eceran Makanan Lainnya
47822 Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya
47825
47825.1
47825.2
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan
47829 Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl
56101 Restoran
56102 Warung Makan
56103 Kedai Makanan
56104 Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap
56210 Jasa Boga untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)
56290 Penyediaan Makanan Lainnya
56301 Bar
56303 Rumah Minum/Kafe
56304 Kedai Minuman
56305 Rumah/Kedai Obat Tradisional
56306 Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap
13
TERIMA KASIH
#adaptasi #inovasi #kolaborasi

More Related Content

Similar to EKONOMI JATENG

KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pptKUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pptachmad marzuki
 
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pptKUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pptyoeyongrahsel
 
KUMKM-TANGGUH-final_(1) (1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1) (1).pptKUMKM-TANGGUH-final_(1) (1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1) (1).pptMimi Adian
 
KUMKM-TANGGUH-final_(1)(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1)(1).pptKUMKM-TANGGUH-final_(1)(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1)(1).pptSriFitriyatin1
 
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pptKUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pptZidanMubarok1
 
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pptKUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pptrezkilasinda
 
Fgd Pembiayaan Dan Insentif Rev 1 1
Fgd Pembiayaan Dan Insentif Rev 1 1Fgd Pembiayaan Dan Insentif Rev 1 1
Fgd Pembiayaan Dan Insentif Rev 1 1cokorda.dewi
 
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pdf
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pdfKUMKM-TANGGUH-final_(1).pdf
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pdfwindypaskawati1
 
Kebijakan koperasi dan UMKM dalam menghadapi tantangan.pptx
Kebijakan koperasi dan UMKM dalam menghadapi tantangan.pptxKebijakan koperasi dan UMKM dalam menghadapi tantangan.pptx
Kebijakan koperasi dan UMKM dalam menghadapi tantangan.pptxRickhiAlanSaputra
 
R7_PERIKANAN_RAJUNGAN.pptx
R7_PERIKANAN_RAJUNGAN.pptxR7_PERIKANAN_RAJUNGAN.pptx
R7_PERIKANAN_RAJUNGAN.pptxAtanPratamaPutra
 
Bahan paparan-umm
Bahan paparan-ummBahan paparan-umm
Bahan paparan-ummjecky kea
 
Analisis Kebijakan Ekonomi Kreatif
Analisis Kebijakan Ekonomi KreatifAnalisis Kebijakan Ekonomi Kreatif
Analisis Kebijakan Ekonomi KreatifMila
 
Program dan Kegiatan Kementerian Perindustrian Tahun 2020
Program dan Kegiatan Kementerian Perindustrian Tahun 2020Program dan Kegiatan Kementerian Perindustrian Tahun 2020
Program dan Kegiatan Kementerian Perindustrian Tahun 2020Aa Renovit
 
[revisi 3-6-2022] 38. Nuryanti - NTB Halal Industrial Park.pptx
[revisi 3-6-2022] 38. Nuryanti - NTB Halal Industrial Park.pptx[revisi 3-6-2022] 38. Nuryanti - NTB Halal Industrial Park.pptx
[revisi 3-6-2022] 38. Nuryanti - NTB Halal Industrial Park.pptxNazmulWatan
 
Progres Hilirisasi Nikel
Progres Hilirisasi NikelProgres Hilirisasi Nikel
Progres Hilirisasi NikelFeriKurniawan44
 
03-iendra-sofyan-bappeda-jabar.pdf
03-iendra-sofyan-bappeda-jabar.pdf03-iendra-sofyan-bappeda-jabar.pdf
03-iendra-sofyan-bappeda-jabar.pdfandrikfca1
 
1 PAPARN PAK 2022.pptx
1 PAPARN PAK 2022.pptx1 PAPARN PAK 2022.pptx
1 PAPARN PAK 2022.pptxSriSurjati1
 

Similar to EKONOMI JATENG (20)

KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pptKUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
 
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pptKUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
 
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pptKUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
 
KUMKM-TANGGUH-final_(1) (1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1) (1).pptKUMKM-TANGGUH-final_(1) (1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1) (1).ppt
 
KUMKM-TANGGUH-final_(1)(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1)(1).pptKUMKM-TANGGUH-final_(1)(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1)(1).ppt
 
KUMikm 0223(1).ppt
KUMikm 0223(1).pptKUMikm 0223(1).ppt
KUMikm 0223(1).ppt
 
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pptKUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
 
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pptKUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
 
Fgd Pembiayaan Dan Insentif Rev 1 1
Fgd Pembiayaan Dan Insentif Rev 1 1Fgd Pembiayaan Dan Insentif Rev 1 1
Fgd Pembiayaan Dan Insentif Rev 1 1
 
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pdf
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pdfKUMKM-TANGGUH-final_(1).pdf
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pdf
 
Kebijakan koperasi dan UMKM dalam menghadapi tantangan.pptx
Kebijakan koperasi dan UMKM dalam menghadapi tantangan.pptxKebijakan koperasi dan UMKM dalam menghadapi tantangan.pptx
Kebijakan koperasi dan UMKM dalam menghadapi tantangan.pptx
 
R7_PERIKANAN_RAJUNGAN.pptx
R7_PERIKANAN_RAJUNGAN.pptxR7_PERIKANAN_RAJUNGAN.pptx
R7_PERIKANAN_RAJUNGAN.pptx
 
Bahan paparan-umm
Bahan paparan-ummBahan paparan-umm
Bahan paparan-umm
 
Analisis Kebijakan Ekonomi Kreatif
Analisis Kebijakan Ekonomi KreatifAnalisis Kebijakan Ekonomi Kreatif
Analisis Kebijakan Ekonomi Kreatif
 
Program dan Kegiatan Kementerian Perindustrian Tahun 2020
Program dan Kegiatan Kementerian Perindustrian Tahun 2020Program dan Kegiatan Kementerian Perindustrian Tahun 2020
Program dan Kegiatan Kementerian Perindustrian Tahun 2020
 
[revisi 3-6-2022] 38. Nuryanti - NTB Halal Industrial Park.pptx
[revisi 3-6-2022] 38. Nuryanti - NTB Halal Industrial Park.pptx[revisi 3-6-2022] 38. Nuryanti - NTB Halal Industrial Park.pptx
[revisi 3-6-2022] 38. Nuryanti - NTB Halal Industrial Park.pptx
 
Progres Hilirisasi Nikel
Progres Hilirisasi NikelProgres Hilirisasi Nikel
Progres Hilirisasi Nikel
 
03-iendra-sofyan-bappeda-jabar.pdf
03-iendra-sofyan-bappeda-jabar.pdf03-iendra-sofyan-bappeda-jabar.pdf
03-iendra-sofyan-bappeda-jabar.pdf
 
1 PAPARN PAK 2022.pptx
1 PAPARN PAK 2022.pptx1 PAPARN PAK 2022.pptx
1 PAPARN PAK 2022.pptx
 
Paparan makasar 1
Paparan makasar 1Paparan makasar 1
Paparan makasar 1
 

Recently uploaded

emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 

Recently uploaded (13)

emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 

EKONOMI JATENG

  • 1. PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI JAWA TENGAH Direktur Kuliner, Kriya, Desain dan Fesyen Jakarta, 7 Desember 2021
  • 2. 2 Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi
  • 3. 3
  • 4. 4
  • 5. RASIO JUMLAH TENAGA KERJA EKRAF BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2020 56,62% Perempuan 43,38% Laki-laki 5 KEDATANGAN WISATAWAN ASING 16.106.954 4.022.505 75,03% 282.925.854 198.246.000 29.93% KEDATANGAN WISATAWAN NUSANTARA US$16.91BIL US$3.24BIL 80,82 JUMLAHPERTUKARAN MATA UANG ASING 14,96JT 13,97JT 6,67% TENAGA KERJA BIDANG PARIWISATA DATA TH 2019 SEKTOR PARIWISATA DATA TH 2020-P *P = PRAKIRAAN PDB Ekraf Naker Ekraf Ekspor Ekraf SEKTOR EKONOMI KREATIF PERTUMBUHAN SUBSEKTOR EKRAF KONTRIBUSI TERHADAP PDB NASIONAL 2020 PERTUMBUHAN TERHADAP PDB2019 Dampak Pandemi Covid-19 DISTRIBUSI TENAGA KERJA EKRAF BERDASARKAN USIA TAHUN 2020 SUBSEKTOR TERBESAR DALAM EKSPOR EKRAF 2020 17,8% Muda (<24 tahun) 74,4% Dewasa (25-59 tahun) 7,8% Lansia (60 tahun>) 2,29% proyeksi pertumbuhan tenaga kerja Ekraf di tahun 2021 2,29% Proyeksi pertumbuhan jumlah tenaga kerja sektor Ekraf tahun 2021 5,88% proyeksi pertumbuhan total Ekspor Ekonomi Kreatif tahun 2021
  • 6. 6
  • 7.
  • 8. Kabupaten/Kota Kreatif • 14 dari 35 Kab/Kota sudah dinilai sebagai Kab/Kota Kreatif melalui Program PMK3I • Detail informasi bisa di lihat pada www.kotakreatif.kemenparekraf.go.id Kota Pekalongan : Kriya Kota Salatiga : Kuliner Kota Magelang : Kuliner Kota Semarang : Fesyen Kab Rembang ; Kriya Kab Magelang : Seni Rupa Kab Karang Anyar : Seni Pertunjukan Kab Wonosobo ; Kuliner Kab Sragen : Seni Pertunjukan Kab Batang : kriya Kota Surakarta : Seni Pertunjukan Kab Banjarnegara : kuliner Kab Grobogan : Kuliner Kab Pemalang : kriya
  • 9. Pendataan Ekonomi Kreatif • Mengacu pada definisi ekonomi kreatif pada UU No 24 Tahun 2019, ekonomi kreatif merupakan wujud dari nilai tambah kekayaan intelektualitas manusia yang dimanifestasikan dalam 17 sub sektor ekonomi kreatif (d/h 16). • Secara legal, yang membedakan UMKM dan UMKM Kreatif adalah pada ada atau tidak nya nilai tambah yang diwujudkan dalam HKI berupa merek, paten, hak cipta, desain industri, rahasia dagang, dan indikasi geografis. • Dalam rangka pendaataan usaha/pelaku ekonomi kreatif, Kemenparekraf (d/h Bekraf) selalu bekerjasama dengan BPS sebagai pelaksana di lapangan. • Terkait dengan adanya UU Cipta Kerja yang berimplikasi pada diterapkannya sistem perizinan usaha berbasis resiko, maka BPS menerbitkan KBLI 2020 yang didalamnya terdapat 226 KBLI yang terkait dengan 17 Sub Sektor Ekonomi Kreatif. Dari 226 KBLI tersebut, pembina KBLI – nya terbagi dalam beberapa Kementerian, bukan hanya Kemenparekraf. • Detail informasi KBLI Ekonomi Kreatif bisa dikordinasikan dengan Direktorat Kajian Strategis, Deputi Bidang Kebijakan Strategis, Kemenparekraf dan Pusdatin.
  • 10. 10 KBLI Kelompok Usaha 10710 Industri Produk Roti dan Kue 10732 Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula 10733 Industri Manisan Buah-Buahan dan Sayuran Kering 10739 Industri Kembang Gula Lainnya 10750 10750.1 10750.2 Industri makanan dan masakan olahan 10792 Industri Kue Basah 10793 Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu 10794 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya 10799 Industri Produk Makanan Lainnya CONTOH KBLI EKONOMI KREATIF SUB SEKTOR KULINER
  • 11. 11 KBLI Kelompok Usaha 46321 Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan 46322 Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan 46324 Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan 46331 Perdagangan Besar Gula, Coklat, dan Kembang Gula 46332 Perdagangan Besar Produk Roti 46339 Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya 47242 Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya 47245 47245.1 47245.2 Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan
  • 12. 12 KBLI Kelompok Usaha 47249 Perdagangan Eceran Makanan Lainnya 47822 Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya 47825 47825.1 47825.2 Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan 47829 Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl 56101 Restoran 56102 Warung Makan 56103 Kedai Makanan 56104 Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap 56210 Jasa Boga untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) 56290 Penyediaan Makanan Lainnya 56301 Bar 56303 Rumah Minum/Kafe 56304 Kedai Minuman 56305 Rumah/Kedai Obat Tradisional 56306 Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap
  • 13. 13