testjqwidqahxiahichiauihcuahuicacbjabcjbajvcbjsavdvdsvsadsvv

1. TRANSFER PRICING
KELOMPOK 8
Reynard Jeremy Ali 117222073
Imelda Angelaine 117222078
Ingga Herlin 117222079

2. PENGERTIAN TRANSFER PRICING
Transfer Pricing atau dalam Bahasa Indonesia dapat disebut
sebagai Harga Transfer. Transfer Pricing merupakan suatu
kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu
transaksi, baik berupa barang, jasa, harta tak berwujud atau
transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan.
Transfer pricing merupakan istilah yang digunakan untuk
menyebutkan kebijakan harga dalam suatu transaksi yang
dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
Pengertian tersebut sesungguhnya bersifat netral. Namun, transfer
pricing kerap kali dianggap sebagai upaya perusahaan
multinasional untuk mengurangi beban pajak serta melakukan
penggeseran laba.

3. PENGERTIAN TRANSFER PRICING
Suryana (2012) mendefinisikan Transfer Pricing sebagai transaksi barang dan jasa antara beberapa
divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang wajar, bisa dengan menaikkan (mark up) atau
menurunkan harga (mark down), kebanyakan dilakukan oleh perusahaan global (multinational
enterprise).
Menurut Gunadi (2007), Transfer Pricing merupakan jumlah harga atas penyerahan barang atau
imbalan atas penyerahan jasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam transaksi bisnis
finansial maupun transaksi lainnya.
Sedangkan menurut Simamora dalam Salsalina (2012), didefinisikan sebagai nilai atau harga jual
khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual
(selling division) dan biaya divisi pembeli (buying division).

4. PENGERTIAN TRANSFER PRICING
Transfer pricing juga disebut dengan intracompany pricing,
intercorporate pricing, interdivisional atau internal pricing yang
merupakan harga yang diperhitungkan untuk keperluan
pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar
anggota.
Istilah tersebut menunjukkan bahwa pengaturan harga
tersebut tidak sebatas kepada pengaturan harga antar-
perusahaan dalam satu grup perusahaan saja, tetapi dapat
pula terjadi pengaturan harga antara-divisi pada satu
perusahaan.

5. PENGERTIAN TRANSFER PRICING
Jadi dapat diambil kesimpulan Transfer Pricing adalah
mekanisme penetapan harga yang tidak wajar atas transaksi
penyediaan barang atau penyerahan jasa oleh pihak-pihak
yang memiliki hubungan istimewa (related parties).
Dengan praktik yang tidak sehat tersebut, mengakibatkan
hilangnya potensi pajak yang seharusnya diterima negara.
Inilah sebabnya, kegiatan yang bersifat manipulatif ini sering
dikaitkan dengan kerugian negara.

6. TUJUAN TRANSFER PRICING
Praktik transfer pricing bertujuan untuk melakukan
penghindaran pajak (Tax Avoidance) akan sangat merugikan
bagi penerimaan pajak suatu negara, karena potensi
penerimaan pajak yang seharusnya diperoleh menjadi hilang.
Oleh sebab itu, Transfer Pricing tidak diperbolehkan di
Indonesia karena Transfer pricing termasuk tindakan
penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (Unacceptable
Tax Avoidance), karena tidak adanya tujuan usaha yang baik,
semata-mata hanya bertujuan untuk menghindari pajak,
merekayasa transaksi, dan tidak sesuai dengan maksud dari
pembuat undang-undang.

7. KELEBIHAN & KEKURANGAN TRANSFER PRICING
Kelebihan Transfer Pricing adalah :
● Harga yang dikenakan untuk barang yang ditransfer mempengaruhi biaya divisi pembeli dan pendapatan
divisi penjual. Artinya laba kedua divisi tersebut sebagaimana juga evaluasi dan kompensasi para
manajer mereka, dipengaruhi oleh harga transfer.
● Harga transfer dapat memberikan keuntungan kepada perusahaan.
● Harga transfer dapat menjadi pengendali dalam pengambilan keputusan perusahaan.
Kekurangan Transfer Pricing adalah :
● Manajer divisi tertentu dapat mengambil manfaat dari manajer divisi lain, sehingga manajer divisi lain itu
dirugikan.
● Ukuran prestasi mungkin terdistorsi oleh kemampuan negosiasi manajer tertentu.
● Proses negosiasi membutuhkan banyak waktu, tenaga dan biaya.

8. JENIS-JENIS TRANSFER PRICING
TRANSFER
PRICING
INTRA-COMPANY
TRANSFER PRICING
INTER-COMPANY
TRANSFER PRICING
Berdasarkan pihak yang terlibat di dalamnya,
Transaksi yang terjadi antar divisi dalam
suatu perusahaan.
Transaksi yang terjadi antara dua
perusahaan yang mempunyai
“hubungan istimewa”.
(Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (4).
Sumber : Mulyani, H.S., Prihartini, E., Sudirno, D. (2020). Analisis Keputusan Transfer Pricing Berdasarkan
Pajak, Tunneling dan Exchange Rate. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 20(2), 2020, 171-181

9. HUBUNGAN ISTIMEWA ?
INTER-COMPANY
TRANSFER PRICING
Transaksi yang terjadi antara dua
perusahaan yang mempunyai
“hubungan istimewa”.
(Undang-Undang No. 36 Tahun 2008
Pasal 18 ayat (4).
Sumber : Christina (2020). Belajar Pajak: Aspek Perpajakan Transfer Pricing di Indonesia. Pajakku.com
Suatu hubungan kepemilikan yang terjadi antara kedua perusahaan karena adanya suatu
keterikatan antara kedua belah pihak. Dapat terjadi karena:
● Adanya faktor kepemilikan dan penguasaan yang didapat melalui manajemen penggunaan
teknologi
● Adanya suatu hubungan darah
● Atau adanya perkawinan yang merupakan faktor penyebab utama timbulnya hubungan
istimewa.

10. INTER-COMPANY
TRANSFER PRICING
DOMESTIC
TRANSFER PRICING
INTERNATIONAL
TRANSFER PRICING
Transaksinya yang dilakukan oleh dua
perusahaan atau lebih yang berelasi
dalam satu negara
Transaksinya yang dilakukan oleh dua
perusahaan atau lebih yang berelasi
dengan negara yang berbeda
JENIS-JENIS TRANSFER PRICING
Berdasarkan jangkauan teritorial operasi perusahaan,
Sumber : Setiawan, H. (2014). Transfer Pricing dan Risikonya Terhadap Penerimaan Negara. Buletin Info
Risiko Fiskal (IRF) Edisi III tahun 2013

11. ASPEK TRANSFER PRICING
HARTA TIDAK BERWUJUD
Terdiri dari:
● Manufacturing intangibles
timbul karena kegiatan pabrikasi
atau upaya penelitian dan
pengembangan oleh produsen
● Marketing intangibles
berasal dari upaya pemasaran,
distribusi dan jasa purna jual
HARTA BERWUJUD
Merujuk pada semua aset fisik bisnis:
● Persediaan (bahan mentah, barang
setengah jadi & barang jadi, serta
barang dagangan lainnya)
● Mesin & peralatan
● Inventaris
● Tanah & bangunan
● Barang modal
● Bidang keperluan usaha lainnya.
PENYERAHAN JASA
Penyerahan jasa kepada pihak yang
mempunyai hubungan istimewa dapat
berkisar dari yang sederhana, seperti:
● Jasa rutin akuntansi dan legal
● Jasa teknis antar perusahaan,
● Pengiriman karyawan.

12. METODE TRANSFER PRICING
1. Comparable Uncontrolled Price Method
2. Resale Price Method
3. Cost Plus Method
4. Profit Split Method
5. Transactional Net Margin Method
6. Comparable Uncontrolled Transaction Method
7. Tangible and Intangible Asset Valuation
8. Business Valuation

13. PENCEGAHAN TRANSFER PRICING
Fungsional Analis Kebijakan Perpajakan Internasional Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian
Keuangan (Kemenkeu), Melani Dewi Astuti menegaskan, salah satu upaya pemerintah memerangi praktik
transfer pricing telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (UU HPP) Pasal 18 ayat 3.
Regulasi ini mengatur tiga isu penting terkait transfer pricing, yakni penambahan metode penentuan harga
wajar, penerapan benchmarking, dan secondary adjustment.
“Pembaharuan pada Pasal 18 ayat 3 UU PPh (Pajak Penghasilan) juga menentukan harga wajar dapat
dilakukan dengan tambahan tiga metode baru, yakni comparable uncontrolled transaction method, tangible
asset and intangible asset valuation, dan business valuation. Tujuan penambahan metode ini adalah untuk
mengakomodasi penggunaan metode-metode baru selain lima metode yang telah ditetapkan pada peraturan
sebelumnya,” jelasnya dalam webinar yang diselenggarakan oleh RSM Indonesia, dikutip Pajak.com (9/8).
Dengan demikian, UU HPP diharapkan dapat menjadi langkah baru optimalisasi pencegahan penghindaran
pajak yang praktiknya banyak dilakukan melalui transfer pricing.

14. CONTOH KASUS TRANSFER PRICING
Dari pemeriksaan pajak terhadap PT Toyota pada tahun Pajak 2005, petugas pajak menemukan sejumlah
kejanggalan.
● Pada 2004, laba bruto Toyota turn lebih dari 30%, dari 1,5 triliun (2003) menjadi Rp 950 miliar.
● Selain itu, rasio gross margin (perbandingan antara laba kotor dengan tingkat penjualan) juga mengalami
penurunan, dari sebelumnya 14,59% pada tahun 2003 menjadi hanya 6,58% pada tahun 2004.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap surat Pemberitahuan tahunan Pajak
Penghasilan (SPT Tahunan PPh) PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia tahun Pajak sampai 2005 dengan
tahun Pajak 2008, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dianggap telah melakukan transfer pricing yang
legal sehingga mengecilkan pajak yang harus dibayarnya di Indonesia.
Kasus Transfer Pricing PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia terjadi
pada tahun pajak 2005 sampai dengan tahun pajak 2008. Kasus PT Toyota
Motor Manufacturing Indonesia mulai tercium karena Wajib Pajak melakukan
permohonan pengembalian pajak (restitusi) untuk tahun Pajak 2005, 2007, dan
2008. Atas permohonan restitusi tersebut, DJP melakukan pemeriksaan pajak
terhadap PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia.

15. CONTOH KASUS TRANSFER PRICING
Atas hasil pemeriksaan DJP ini, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia telah melakukan upaya hukum
sampai dengan tingkat banding ke Pengadilan Pajak. DJP menganggap bahwa PT Toyota Motor
Manufacturing Indonesia melakukan transfer pricing guna penghindaran pajak. Adapun modus yang
dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia adalah melakukan penjualan dengan transfer
price di luar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha kepada perusahaan afiliasinya yang berada di
Singapura.
Kebijakan Toyota dengan memilih Singapura sebagai negara perantara penjualan ekspornya adalah karena
Singapura adalah negara yang mempunyai tarif Pajak Penghasilan korporasi yang paling rendah di Asia
Tenggara, yaitu sebesar 15% sampai dengan 17%. Tarif Pajak Penghasilan korporasi Singapura jauh berada
di bawah Indonesia, di mana untuk tahun pajak sebelum 2009 (tahun pajak untuk kasus transfer pricing PT
Toyota Motor Manufacturing Indonesia), tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan Indonesia adalah
progresif sebesar 10%, 15%, dan 30%. Hal ini tentunya memberikan insentif kepada perusahaan-
perusahaan multinasional, seperti Toyota, untuk memindahkan pendapatannya dari Indonesia ke Singapura
guna meringankan beban pajaknya secara keseluruhan.

16. CONTOH KASUS TRANSFER PRICING
Untuk membuktikan bahwa PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia melakukan transfer pricing guna
penghindaran pajak, DJP menggunakan Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang tidak mempunyai
hubungan istimewa (Comparable Uncontrolled Price / CUP).
Adapun kendala dalam penggunaan metode ini adalah mencari data pembanding yang sesuai. Metode yang
digunakan DJP untuk penentuan transfer pricing yang wajar disanggah oleh pihak PT Toyota Motor
Manufacturing Indonesia karena perusahaan yang menjadi perbandingan petugas pajak, yaitu Hindustan
Motors (India), Yulon Motor (Taiwan), dan Force Motor Limited (India), berstatus merugi. Sementara itu, PT
Toyota Motor Manufacturing Indonesia pada 2008 masih untung, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan
perusahaan-perusahaan tersebut.