Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Bahan Paparan Penyusunan SKP dan Evaluasi Kinerja FIX.pptx
Similar to Bahan Paparan Penyusunan SKP dan Evaluasi Kinerja FIX.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Bahan Paparan Penyusunan SKP dan Evaluasi Kinerja FIX.pptx
- 1. PENYUSUNAN SKP SESUAI PERMENPAN RB No. 6 THN 2022
- 2. 4 PP 10/1952 Daf t ar Perny at a an Kecakapan Pegawai Neger i PP 10/1979 Peni la i an Pelaksa na an Pekerj a an PNS PP 46/2011 Peni la i an Prest asi Ker j a PNS PP 30/2019 Peni la i an Kiner j a PNS UU No 5/2014 Tentang ASN UU No 43/1999 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian UU No 8/1974 tentang tentang Pokok-Pokok Kepegawaian PERKA BKN NO 1/2013 KETENTUAN PELAKSANAAN PP 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA SASARAN KINERJA PEGAWAI SASARAN KERJA PEGAWAI DP3 PERMENPANRB 8/2021 SISTEM PERMENPANRB 8/2021 SISTEM MANAJEMEN KINERJA PNS Semester 2 2021 PP 30/2019 PP 49/2018 SASARAN KINERJA PEGAWAI UU No 5/2014 Tentang ASN PERMENPANRB 6/2022 PENGELOLAAN KINERJA ASN 2022 REFORMASI PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
- 3. Predefined task tidak lagi menjadi acuan utama dalam menentukan kinerja pegawai. Klarifikasi ekspektasi dan dialog kineíja dihaíapkan lebih sering dilakukan oleh pimpinan dan pegawai. Memasukkan Core Values Ber- Akhlak dan panduan peíilakunya sebagai perilaku keíja yang akan mempengaruhi predikat kinerja ASN Memasukkan mekanisme kerja agile yang mendukung kebutuhan organisasi yang lincah dan dinamis dalam menghadapi perubahan dunia yang semakin cepat. Kebijakan pengelolaan kinerja juga berlaku untuk PPPK. Pada prinsipnya Pengelolaan kinerja pegawai antaía PNS dan PPPK adalah sama POIN-POIN PERUBAHAN DENGAN PERMENPAN RB NOMOR 6 TAHUN 2022 PERILAKU KERJA JUDUL MEKANISME KERJA SKP DAN ANGKA KREDIT Core Values Ber-Akhlak Mekanisme Kerja Agile Memisahkan antara SKP dan Angka Kredit PermenPAN RB Pengelolaan Kinerja ASN
- 5. NO JPT/ KAUPT JA/ JF 1 - MATRIKS PEMBAGIAN PERAN HASIL 2 SKP SKP 3 MANUAL INDIKATOR - 4 LAMPIRAN SKP LAMPIRAN SKP 5 UMPAN BALIK UMPAN BALIK 6 EVALUASI KINERJA EVALUASI KINERJA 7 DOKUMEN EVALUASI KINERJA DOKUMEN EVALUASI KINERJA FORM PENYUSUNAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI
- 7. Contoh Perjanjian Kinerja KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
- 8. MENETAPKAN DAN KLARIFIKASI EKSPEKTASI ATAS HASIL KERJA DAN PERILAKU KERJA JPT DAN PIMPINAN UNIT KERJA SERTA DICANTUMKAN DALAM FORMAT SKP (METODE KUANTITATIF) FORM SKP JPT & PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
- 9. MENETAPKAN DAN KLARIFIKASI EKSPEKTASI ATAS HASIL KERJA DAN PERILAKU KERJA JPT DAN PIMPINAN UNIT KERJA SERTA DICANTUMKAN DALAM FORMAT SKP (METODE KUANTITATIF) FORM SKP JPT & PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
- 10. MENETAPKAN DAN KLARIFIKASI EKSPEKTASI ATAS HASIL KERJA DAN PERILAKU KERJA JPT DAN PIMPINAN UNIT KERJA SERTA DICANTUMKAN DALAM FORMAT SKP (METODE KUANTITATIF) FORM SKP JPT & PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
- 11. FORM SKP SEKRETARIS JENDERAL METODE KUANTITATIF SASARAN KINERJA PEGAWAI PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI Periode Penilaian:…. Januari s.d. Desember Tahun…. PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA NAMA Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H NAMA Yasonna H. Laoly NIP 66060438 NIP PANGKAT/GOL RUANG Pembina Utama (IV/e) PANGKAT/GOL RUANG JABATAN Sekretaris Jenderal JABATAN Menteri Hukum dan HAM UNIT KERJA Sekretariat Jenderal UNIT KERJA Kementerian Hukum dan HHAM NO RENCANA HASIL KERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET PERSPEKTIF (1) (2) (3) (4) (5) A. KINERJA UTAMA 1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB" 93% Perspektif penerima layanan Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90 93% Perspektif penerima layanan 2 Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Perspektif anggaran B. KINERJA TAMBAHAN - - - - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
- 12. PERILAKU KERJA 1 Berorientasi Pelayanan - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat Ekspektasi Khusus Pimpinan - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 2 Akuntabel - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi Ekspektasi Khusus Pimpinan • Menjadi role model/ panutan dalam menjunjung antikorupsi bagi pegawai di lingkungan kerjanya. - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 3 Kompeten - Meningkatkan kompetensi diri untuk untuk menjawab tanrtangan yang selalu berubah Ekspektasi Khusus Pimpinan - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 4 Harmonis - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya Ekspektasi Khusus Pimpinan • Memberikan kesempatan yang sama serta bersikap adil kepada setiap pegawai untuk mendapat pengembangan kompetensi - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif FORM SKP SEKRETARIS JENDERAL METODE KUANTITATIF KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
- 13. 5 Loyal - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara Ekspektasi Khusus Pimpinan • Melaksanakan instruksi atau tugas dari atasan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab 6 Adaptif - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif Ekspektasi Khusus Pimpinan • Mempercepat monitoring dan analisa data guna mendukung peningkatan kualitas dan kinerja unit kerja 7 Kolaboratif - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama Ekspektasi Khusus Pimpinan • Mampu mengelola dan melibatkan seluruh pihak sesuai dengan peran dan fungsinya untuk mencapai tujuan bersama • Memberikan kesempatan kepada setiap anggota untuk menyampaikan ide atau gagasan yang produktif Jakarta, 2 Januari 2022 PNS yang dinilai, Pejabat Penilai, Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H Yasonna H. Laoly FORM SKP SEKRETARIS JENDERAL METODE KUANTITATIF KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
- 14. SKP KAROWAI - METODE KUANTITATIF SASARAN KINERJA PEGAWAI PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI Periode Penilaian:…. Januari s.d. Desember Tahun…. PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA NAMA Sutrisno, S.H., M.H NAMA Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H NIP 196210151985031002 NIP 66060438 PANGKAT/GOL RUANG (IV/d) Pembina Utama Madya PANGKAT/GOL RUANG Pembina Utama (IV/e) JABATAN Kepala Biro Kepegawaian JABATAN Sekretaris Jenderal UNIT KERJA Sekretariat Jenderal UNIT KERJA Sekretariat Jenderal NO RENCANA HASIL KERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET PERSPEKTIF (1) (2) (3) (4) (5) HASIL KERJA A. Utama 1 Peningkatan Kualitas pengelolaan SDM Prosentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat di dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement 85% Perspektif penguatan internal B. TAMBAHAN 1 - - - PERILAKU KERJA 1 Berorientasi Pelayanan - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat Ekspektasi Khusus Pimpinan • Menerima kritik dan saran yang diberikan oleh atasan dan bawah untuk tercapainya tujuan organisasi - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 2 Akuntabel - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi Ekspektasi Khusus Pimpinan • - Menjadi role model/ panutan dalam menjunjung komitmen dan integritas pegawai di lingkungan kerjanya - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
- 15. 3 Kompeten - Meningkatkan kompetensi diri untuk untuk menjawab tanrtangan yang selalu berubah Ekspektasi Khusus Pimpinan • Menyelesaikan setiap pekerjaan sesuai dengan target dan standar kualitas yang ditetapkan - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 4 Harmonis - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya Ekspektasi Khusus Pimpinan • Menyelesaikan setiap pekerjaan sesuai dengan target dan standar kualitas yang ditetapkan - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 5 Loyal - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah Ekspektasi Khusus Pimpinan • Menyelesaikan setiap pekerjaan sesuai dengan target dan standar kualitas yang ditetapkan - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 6 Adaptif - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan Ekspektasi Khusus Pimpinan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 7 Kolaboratif - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi Ekspektasi Khusus Pimpinan • Menyelesaikan setiap pekerjaan sesuai dengan target dan standar kualitas yang ditetapkan • Menyelesaikan setiap pekerjaan sesuai dengan target dan standar kualitas yang ditetapkan - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama Jakarta, 07 Januari 2022 PNS yang dinilai, Pejabat Penilai, SKP KAROWAI - METODE KUANTITATIF KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
- 16. Menyusun Manual Indikator Kinerja untuk SKP Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pimpinan Unit Kerja Mandiri
- 17. MANUAL INDIKATOR KINERJA - SEKJEN MANUAL INDIKATOR KINERJA SEKJEN RENCANA HASIL KINERJA Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI UKURAN KEBERHASILAN/ INDIKATOR KINERJA Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB" TUJUAN Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM DESKRIPSI DEFINISI Melaksanakan kinerja untuk meningkatkan tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI FORMULA Jumlah Satker yang mendapatkan nilai akip minimal "BB" dibagi Seluruh Satker dikali 100% SATUAN PENGUKURAN Presentase KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI (V) Outcome ( ) Output kendali rendah ( ) output kendali sedang SUMBER DATA - Laporan Hasil Evaluasi AKIP Kemenkumham dari ITJEN - Laporan Kinerja (LKj) Kemenkumham PERIODE PELAPORAN ( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran (V) Tahunan KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
- 18. MANUAL INDIKATOR KINERJA SEKJEN RENCANA HASIL KINERJA Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel UKURAN KEBERHASILAN/ INDIKATOR KINERJA Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham TUJUAN Untuk mengukur tingkat/level Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham DESKRIPSI DEFINISI opini atas LK Kumham yang diterbitkan dari BPK FORMULA Laporan keuangan K/L yang diterbitkan dari BPK SATUAN PENGUKURAN Opini KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI (V) Outcome ( ) Output kendali rendah ( ) output kendali sedang SUMBER DATA - Laporan keuangan Kemenkumham - LHP BPK - Laporan Hasil Review dari APIP atas LK Kumham PERIODE PELAPORAN ( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran (V) Tahunan MANUAL INDIKATOR KINERJA SEKJEN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
- 19. MANUAL INDIKATOR KINERJA - KAROWAI MANUAL INDIKATOR KINERJA KAROWAI RENCANA HASIL KERJA Peningkatan Kualitas pengelolaan SDM TUJUAN Peningkatan Kualitas pengelolaan SDM INDIKATOR KINERJA UTAMA Prosentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat di dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement DESKRIPSI DEFINISI Pemberian hak-hak terhadap ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement FORMULA Jumlah pegawai yg memperoleh hak-hak yang terdapat di dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement dibagi jumlah seluruh ASN Kemenkumham dikali 100% SATUAN PENGUKURAN Prosentase KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI (V) Outcome ( ) Output kendali rendah ( ) output kendali sedang SUMBER DATA Laporan Tahunan Biro Kepegawaian PERIODE PELAPORAN ( ) Bulanan ()Triwulanan ( ) Semesteran (V)Tahunan Jakarta, 08 Januari 2022 Pegawai yang Dinilai Sutrisno, S.H., M.H. 196210151985031002 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
- 20. FORM LAMPIRAN SKP JPT & PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
- 21. LAMPIRAN SKP SEKJEN FORMAT A.1.8 LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PERIODE PELAYANAN ….JANUARI SD …. DESEMBER TAHUN …. DUKUNGAN SUMBER DAYA 1. Dukungan pegawai yang memiliki keahlian mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI 2. Dukungan pegawai yang memahami pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN 1 Progres pengembangan aplikasi untuk mengoptimalkan layanan berbasis TI dilaporkan setiap bulan 2 Laporan keuangan secara berkala di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM KONSEKUENSI 1. Direkomendasikan sebagai inovasi pelaporan keuangan yang diselenggarakan oleh KemenPANRB 2. Pelayanan terbaik berbasis TI yang memberikan kemudahan pegawai dan masyarakat umum Jakarta, 2 Januari 2022 PNS yang dinilai, Pejabat Penilai, Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H Yasonna H. Laoly KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
- 22. LAMPIRAN SKP KAROWAI FORMAT A.1.8 LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PERIODE PELAYANAN ….JANUARI SD …. DESEMBER TAHUN …. DUKUNGAN SUMBER DAYA 1. Dukungan pegawai dalam pelaksanaan recruitment sampai dengan retirement berdasarkan UU ASN 2. Ketepatan waktu penyelenggaraan recruitment berbasis IT SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN 1. Laporan triwulan penyelenggaraan recruitment sampai dengan retirement di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM KONSEKUENSI 1. Meningkatnya kepuasan pelayan public pada proses recruitment sampai dengan retirement Pegawai Jakarta, 2 Januari 2022 PNS yang dinilai, Pejabat Penilai, Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H. Yasonna H. Laoly KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
- 23. FORMAT UMPAN BALIK BERKELANJUTAN KUANTITATIF (KHUSUS JPT) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
- 24. FORMAT UMPAN BALIK BERKELANJUTAN METODE KUANTITATIF (KHUSUS JPT) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
- 25. FORMAT EVALUASI KINERJA PEGAWAI PENDEKATAN HASIL KUANTITATIF BAGI PIMTI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
- 26. FORMAT EVALUASI KINERJA PEGAWAI PENDEKATAN HASIL KUANTITATIF BAGI PIMTI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
- 27. FORMAT EVALUASI KINERJA PEGAWAI PENDEKATAN HASIL KUANTITATIF BAGI PIMTI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
- 28. PANDUAN POLA DISTRIBUSI PREDIKAT KINERJA Apabila Capaian Kinerja Unit Organisasi “Sangat Baik”, Maka idealnya sebagian besar pegawai predikat Kinerjanya “Sangat Baik”, dengan tidak menutup kemungkinan terdapat pegawai yang predikat kinerjanya “Baik”, “Butuh Perbaikan”, “Kurang/Misconduct”, dan’/atau “Sangat Kurang” Capaian Kinerja Organisasi dengan Predikat Apabila Capaian Kinerja Unit Organisasi “Baik”, Maka idealnya sebagian besar pegawai predikat Kinerjanya “Baik”, dengan tidak menutup kemungkinan terdapat pegawai yang predikat kinerjanya “Sangat Baik”, “Butuh Perbaikan”, “Kurang/ Misconduct”, dan /atau “Sangat Kurang” KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
- 29. PANDUAN POLA DISTRIBUSI PREDIKAT KINERJA Apabila Capaian Kinerja Unit Organisasi “Butuh Perbaikan”, Maka idealnya sebagian besar pegawai predikat Kinerjanya “Butuh Perbaikan”, dengan tidak menutup kemungkinan terdapat pegawai yang predikat kinerjanya “Sangat Baik”, “Baik”, “Kurang/ Misconduct”, dan /atau “Sangat Kurang” Capaian Kinerja Organisasi dengan Predikat Apabila Capaian Kinerja Unit Organisasi “Kurang/Misconduct”, Maka idealnya sebagian besar pegawai predikat Kinerjanya “Kurang/Misconduct”, dengan tidak menutup kemungkinan terdapat pegawai yang predikat kinerjanya “Sangat Baik”, “Baik”, “Butuh Perbaikan”, dan /atau “Sangat Kurang” KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
- 30. PANDUAN POLA DISTRIBUSI PREDIKAT KINERJA Apabila Capaian Kinerja Unit Organisasi “Sangat Kurang”, Maka idealnya sebagian besar pegawai predikat Kinerjanya “Sangat Kurang”, dengan tidak menutup kemungkinan terdapat pegawai yang predikat kinerjanya “Sangat Baik”, “Baik”, “Butuh Perbaikan”, dan /atau “Kurang/Misconduct” Capaian Kinerja Organisasi dengan Predikat KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
- 31. PENETAPAN PREDIKAT KINERJA PEGAWAI PREDIKAT KINERJA PEGAWAI PREDI KAT KI NERJA PERI ODI K PEGAWAI PERILAKU BerAkhlak HASI L KERJA sesuai ekspektasi di bawah ekspektasi Dibawah ekspektasi Sesuai ekspektasi Diatss ekspektasi diatas ekspektasi Kurang/ misconduct Baik Sangat Baik Kurang/ misconduct Baik Baik Sangat Kurang Butuh perbaikan Butuh perbaikan Panduan Rating Hasil Kerja: 1. Diatas Ekspektasi: sebagian besar atau seluruh Hasil Kerja diatas ekspektasi dan tidak ada Hasil Kerja Utama yang dibawah ekspektasi dan Umpan Balik sebagian/seluruhnya menunjukkan respon positif 2. Sesuai Ekspektasi: sebagian besar atau seluruh Hasil Kerja sesuai ekspektasi dan hanya sebagian kecil Hasil Kerja Utama yang dibawah ekspektasi dan Umpan Balik Sebagianmenunjukkan respon positif 3. Dibawah Ekspektasi: sebagian besar atau seluruh Kinerja Utama dibawah Ekspektasi dan Umpan balik yang diberikan atas hasil kerja Pegawai sebagian besar atau seluruhnya tidak menunjukkan respon positif. Panduan Rating Perilaku Kerja: 1. Diatas Ekspektasi: Pegawai secara konsisten menjalankan core values ASN untuk diri sendiri dan orang lain 2. Sesuai Ekspektasi: Pegawai secara konsisten menjalankan core values ASN untuk diri sendiri 3. Dibawah Ekspektasi: Pegawai belum secara konsisten menjalankan core values ASN
- 32. SASARAN KINERJA PEGAWAI 16 (NAMA INSTANSI) PERIODE: TRIWULAN I/II/III/IV-AKHIR* PERIODE PENILAIAN: ….. JANUARI SD … DESEMBER TAHUN …. : : : : : : : : : : : : : : : : : 1. PEGAWAI YANG DINILAI NAMA NIP PANGKAT/GOL RUANG JABATAN UNIT KERJA 2. PEJABAT PENILAI KINERJA NAMA NIP PANGKAT/GOL RUANG JABATAN UNIT KERJA 3. ATASAN PEJABAT PENILAI KINERJA NAMA NIP PANGKAT/GOL RUANG JABATAN UNIT KERJA 4. EVALUASI KINERJA CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PREDIKAT KINERJA PEGAWAI 5. CATATAN/REKOMENDASI (tempat), (tanggal, bulan, tahun) Pegawai yang Dinilai (Nama) (NIP) (tempat), (tanggal, bulan, tahun) Pejabat Penilai Kinerja (Nama) (NIP) FORMAT DOKUMEN EVALUASI KINERJA PEGAWAI
- 34. KERJA KINERJA Perbedaan Pencapaian (Hasil Kerja), Aktivitas, dan Kategori Pekerjaan R encana hasil kerja pada SKP dituliskan dalam bahasa pencapaian (hasil kerja) bukan aktivitas maupun kategori pekerjaan CONTOH PENCAPAIAN AKTIVITAS KATEGORI Melaksanakan layanan pembuatan passport √ Layanan Kunjungan Narapidana / Tahanan √ Monitoring dan supervisi √ Pengawasan terhadap WNA dilakukan secara periodik dan sesuai ketentuan √ Penggeledahan √ Pemberian layanan kesehatan terhadap Narapidana / Tahanan √ Kantor Wilayah menggunakan aplikasi Simpeg untuk memproses hukdis √ Penerapan Halinar di seluruh Blok Hunin Lapas dilakukan sesuai ketentuan √ Mengembangkan fitur keamanan Lapas √ Penindakan terhadap WNA yang menyalahi Izin Tinggal √ Pemberian Layanan Izin Tinggal bagi WNA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan √ Pengawasan √ Respon terhadap gangguan keamanan Lapas ditindaklanjuti dengan cepat √ Hasil analisis kebutuhan biaya disampaikan tepat waktu √ Memberikan bimbingan kegiatan kerja kepada Narapidana di Lapas √ Memberikan Bimbingan rohani kepada Narapidana di Lapas √ KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
- 35. CONTOH FORMAT MATRIKS PEMBAGIAN PERAN DAN HASIL BAGIAN PEMBINAAN & PENGHARGAAN PEGAWAI NAMA DAN JABATAN PEGAWAI OUTCOME/PRODUK DAN/ATAU LAYANAN TIM KERJA PADA UNIT KERJA Koordinator Pembinaan dan Penghargaan Pegawai Pelanggaran disiplin pegawai ditindaklanjuti dengan cepat dan akurat Pemberian reward berupa penghargaan yg tepat sasaran Pegawai dapat memahami larangan dan kewajiban pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku Pemantauan dan penilaian kinerja dilakukan dengan tepat Subkoor BINHAR I Terselesaikannya administrasi penetapan SK Hukdis pada wilayah kerja I secara tepat waktu Terselesaikannya kasus hukuman disiplin dengan dilakukannya Rekonsiliasi kasus pelanggaran disiplin di lingkungan Kemenkumham pada Wilayah Kerja I Pengelola Kepegawaian pada Wilayah Kerja I memahami mekanisme pengusulan penghargaan pada Aplikasi SIMPEG Pegawai pada Wilayah Kerja I menerima penghargaan Satyalencana Karya Satya, Purna Pengayoman dan Piagam tanda kehormatan lainnya secara tepat waktu Kegiatan Supervisi dan Pembinaan Disiplin Pegawai pada Wilayah Kerja I terselenggara dengan baik Pegawai pada Wilayah Kerja I memahami mekanisme penyusunan SKP dan PPKP sesuai dengan PP 30/2019 jo .PermenPANRB 6/2022 Tersusunnya petunjuk teknis Penyusunan SKP sesuai dengan PermenPANR B 6/2022 Monitoring dan evaluasi Penilaian Kinerja dilakukan secara berkala pada Wilayah Kerja I Subkoor BINHAR II Terselesaikannya administrasi penetapan SK Hukdis pada wilayah kerja II secara tepat waktu Terselesaikannya kasus hukuman disiplin dengan dilakukannya Rekonsiliasi kasus pelanggaran disiplin di lingkungan Kemenkumham pada Wilayah Kerja II Pengelola Kepegawaian pada Wilayah Kerja II memahami mekanisme pengusulan penghargaan pada Aplikasi SIMPEG Pegawai pada Wilayah Kerja II menerima penghargaan Satyalencana Karya Satya, Purna Pengayoman dan Piagam tanda kehormatan lainnya secara tepat waktu Kegiatan Supervisi dan Pembinaan Disiplin Pegawai pada Wilayah Kerja II terselenggara dengan baik Pegawai pada Wilayah Kerja II memahami mekanisme penyusunan SKP dan PPKP sesuai dengan PP 30/2019 jo .PermenPANRB 6/2022 Tersusunnya petunjuk teknis Penyusunan SKP sesuai dengan PermenPANR B 6/2022 Monitoring dan evaluasi Penilaian Kinerja dilakukan secara berkala pada Wilayah Kerja II Subkoor BINHAR III Terselesaikannya administrasi penetapan SK Hukdis pada wilayah kerja III secara tepat waktu Terselesaikannya kasus hukuman disiplin dengan dilakukannya Rekonsiliasi kasus pelanggaran disiplin di lingkungan Kemenkumham pada Wilayah Kerja III Pengelola Kepegawaian pada Wilayah Kerja III memahami mekanisme pengusulan penghargaan pada Aplikasi SIMPEG Pegawai pada Wilayah Kerja III menerima penghargaan Satyalencana Karya Satya, Purna Pengayoman dan Piagam tanda kehormatan lainnya secara tepat waktu Kegiatan Supervisi dan Pembinaan Disiplin Pegawai pada Wilayah Kerja III terselenggara dengan baik Pegawai pada Wilayah Kerja III memahami mekanisme penyusunan SKP dan PPKP sesuai dengan PP 30/2019 jo .PermenPANRB 6/2022 Tersusunnya petunjuk teknis Penyusunan SKP sesuai dengan PermenPANR B 6/2022 Monitoring dan evaluasi Penilaian Kinerja dilakukan secara berkala pada Wilayah Kerja III
- 36. NAMA DAN JABATAN PEGAWAI OUTCOME/PRODUK DAN/ATAU LAYANAN TIM KERJA PADA UNIT KERJA KASUBBAG BINHAR IV Terselesaikannya administrasi penetapan SK Hukdis pada wilayah kerja IV secara tepat waktu Terselesaikanny a kasus hukuman disiplin dengan dilakukannya Rekonsiliasi kasus pelanggaran disiplin di lingkungan Kemenkumham pada Wilayah Kerja IV Pengelola Kepegawaian pada Wilayah Kerja IV memahami mekanisme pengusulan penghargaan pada Aplikasi SIMPEG Pegawai pada Wilayah Kerja IV menerima penghargaan Satyalencana Karya Satya, Purna Pengayoman dan Piagam tanda kehormatan lainnya secara tepat waktu Kegiatan Supervisi dan Pembinaan Disiplin Pegawai pada Wilayah Kerja IV terselenggara dengan baik Pegawai pada Wilayah Kerja IV memahami mekanisme penyusunan SKP dan PPKP sesuai dengan PP 30/2019 jo.Permen PANRB 6/2022 Tersusunny a petunjuk teknis Penyusunan SKP sesuai dengan PermenPAN RB 6/2022 Monitoring dan evaluasi Penilaian Kinerja dilakukan secara berkala pada Wilayah Kerja IV Analis Kepegawaian Usul hukdis yang masuk dari Kantor Wilayah dan Unit Utama dianalisa dan diperiksa sesuai dengan ketentuan Usul proses Hukdis ditelaah dan dipastikan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku Konsep naskah hukuman disiplin diselesaikan secara akurat dan tepat waktu Tersedianya data pegawai penerima penghargaan/ tanda jasa sesuai dengan jenis penghargaanny a Memberikan hasil analisa pegawai penerima penghargaan yang valid Tersedianya materi serta bahan paparan untuk kegiatan supervisi dan pembinaan disiplin pegawai Terselenggara nya sosialisasi mekanisme penyusunan SKP & PPKP ke setiap Unit Eselon I dan Kanwil Tersedianya instrumen penyusunan pelaksanaan SKP sesuai dengan PermenPAN RB 6/2022 Tersusunny a laporan hasil monitoring dan evaluasi Penilaian Kinerja Pengelola Kepegawaian SK Hukdis yang sudah selesai dikirimkan secara tepat waktu Tersedianya kelengkapa n data untuk proses pembuatan SK Hukdis Tersedianya data kegiatan rekonsiliasi kasus pelanggaran disiplin Tersedianya bahan panduan mekanisme pengusulan penghargaan pada aplikasi SIMPEG Terlaksananya pengiriman petikan, piagam dan lencana penghargaan ke setiap Unit Utama dan Kantor Wilayah secara tepat waktu Tersedianya laporan administrasi penyelenggar aan kegiatan Supervisi dan Pembinaan Disiplin Pegawai Tersusunnya data Kanwil dan Unit Utama yang sudah dilaksanakan kegiatan Supervisi dan Pembinaan Disiplin Pegawai Tersedianya bahan materi sosialisasi terkait kebijakan penilaian kinerja dan penyusunan SKP Tersusunny a konsep petunjuk teknis penyusunan SKP sesuai dengan PermenPAN RB 6/2022 Tersedianya laporan administrasi penyelengga raan kegiatan monitoring dan evaluasi Penilaian Kinerja CONTOH FORMAT MATRIKS PEMBAGIAN PERAN DAN HASIL BAGIAN PEMBINAAN & PENGHARGAAN PEGAWAI
- 37. SASARAN KINERJA PEGAWAI PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PERIODE PENILAIAN:…. JANUARI SD … DESEMBER TAHUN… PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA NAMA MUSLIM ALIBAR, S.Sos., M.Si NAMA SUTRISNO, S.H., M.H NIP 197311251999031001 NIP 196210151985031002 PANGKAT/GOL RUANG Pembina Tk. I (IV/b) PANGKAT/GOL RUANG Pembina Utama Madya (IV/d) JABATAN Analis Kepegawaian Ahli Madya JABATAN Kepala Biro Kepegawaian UNIT KERJA Sekretariat Jenderal UNIT KERJA Sekretariat Jenderal NO RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI RENCANA HASIL KERJA ASPEK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET (1) (2) (3) (4) (5) (6) A. KINERJA UTAMA 1 Peningkatan Kualitas pengelolaan SDM Pelanggaran disiplin pegawai ditindaklanjuti dengan cepat dan akurat Kuantitas Presentase penyelesaian penjatuhan hukuman disiplin pegawai 70% Waktu Ketepatan waktu penyelesaian 2 minggu 2 Pemberian reward berupa penghargaan yg tepat sasaran Kuantitas Penyelesaian pemberian penghargaan yang tepat sasaran 8000 berkas Kualitas Kesalahan pemberian penghargaan yang tidak sesuai dengan ketentuan 70% Waktu Ketepatan waktu pemberian penghargaan kepada Pegawai 5 bulan Pegawai dapat memahami larangan dan kewajiban pegawai sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku Kualitas Prosentase penyelesaian pelanggaran hukuman disiplin tingkat berat 90% 3 Kuantitas Penurunan jumlah tingkat pelanggaran hukuman disiplin tingkat berat 150 SK Hukdis Pemantauan dan penilaian kinerja dilakukan dengan tepat Kualitas Prosentase pemahaman penyusunan SKP 100% 4 Kuantitas Sosialisasi SKP dilakukan kepada seluruh unit utama dan kantor wilayah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 44 (11 unit utama dan 33 kanwil) B. KINERJA TAMBAHAN
- 38. PERILAKU KERJA 1 Berorientasi Pelayanan - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat Ekspektasi Khusus Pimpinan - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 2 Akuntabel - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi Ekspektasi Khusus Pimpinan • Menjadi role model/panutan dalam menjunjung komitmen integritas pegawai di lingkungan kerjanya - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 3 Kompeten - Meningkatkan kompetensi diri untuk untuk menjawab tanrtangan yang selalu berubah Ekspektasi Khusus Pimpinan • Bersedia menjadi role model dalam berkinerja • Menyelesaikan setiap pekerjaan sesuai dengan target dan standar kualitas yang ditetapkan - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 4 Harmonis - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya Ekspektasi Khusus Pimpinan • Membangun komunikasi yang lebih terbuka terhadap atasan, sejajar dan bawahan dalam menjalankan tugas - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 5 Loyal - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah Ekspektasi Khusus Pimpinan • Berani menyampaikan adanya indikasi/ hal-hal yang dapat merugikan dan membahayakan negara - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 6 Adaptif - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan Ekspektasi Khusus Pimpinan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 7 Kolaboratif - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi Ekspektasi Khusus Pimpinan • Mampu mengelola dan melibatkan seluruh pihak sesuai dengan peran dan fungsinya untuk mencapai tujuan bersama • Memberikan kesempatan kepada setiap anggota untuk menyampaikan ide atau gagasan yang produktif - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama
- 39. FORMAT A.1.8 LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI Kementerian Hukum dan HAM PERIODE PELAYANAN ….JANUARI SD …. DESEMBER TAHUN …. DUKUNGAN SUMBER DAYA 1 Dukungan pegawai dalam pelaksanaan mekanisme pemberian penghargaan, penilaian kinerja dan pemberian sanksi 2 Aplikasi berbasis IT mempermudah penyelenggaraan kebutuhan pemberian penghargaan, penilaian kinerja dan pemberian sanksi SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN 1 Laporan secara periodik penyelenggaraan pemberian penghargaan, penilaian kinerja dan pemberian sanksi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM KONSEKUENSI 1 Meningkatnya kepuasan pelayan pegawai pada proses pemberian penghargaan, penilaian kinerja dan pemberian sanksi Jakarta, 2 Januari 2022 Pejabat Penilai, PNS yang dinilai, Sutrisno, S.H., M.H Muslim Alibar, S.Sos., M.Si
- 40. FORMAT UMPAN BALIK BERKELANJUTAN KUANTITATIF (JA & JF) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
- 41. FORMAT UMPAN BALIK BERKELANJUTAN METODE KUANTITATIF (JA & JF) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
- 42. FORMAT UMPAN BALIK BERKELANJUTAN METODE KUANTITATIF (JA & JF) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
- 43. FORMAT EVALUASI KINERJA PEGAWAI PENDEKATAN HASIL KUANTITATIF BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
- 44. FORMAT EVALUASI KINERJA PEGAWAI PENDEKATAN HASIL KUANTITATIF BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
- 45. FORMAT EVALUASI KINERJA PEGAWAI PENDEKATAN HASIL KUANTITATIF BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
- 46. SASARAN KINERJA PEGAWAI 16 (NAMA INSTANSI) PERIODE: TRIWULAN I/II/III/IV-AKHIR* PERIODE PENILAIAN: ….. JANUARI SD … DESEMBER TAHUN …. : : : : : : : : : : : : : : : : : 1. PEGAWAI YANG DINILAI NAMA NIP PANGKAT/GOL RUANG JABATAN UNIT KERJA 2. PEJABAT PENILAI KINERJA NAMA NIP PANGKAT/GOL RUANG JABATAN UNIT KERJA 3. ATASAN PEJABAT PENILAI KINERJA NAMA NIP PANGKAT/GOL RUANG JABATAN UNIT KERJA 4. EVALUASI KINERJA CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PREDIKAT KINERJA PEGAWAI 5. CATATAN/REKOMENDASI (tempat), (tanggal, bulan, tahun) Pegawai yang Dinilai (Nama) (NIP) (tempat), (tanggal, bulan, tahun) Pejabat Penilai Kinerja (Nama) (NIP) FORMAT DOKUMEN EVALUASI KINERJA PEGAWAI