Keputusan Kepala Desa Wonoyoso membentuk Warga Peduli HIV-AIDS di desa tersebut untuk mencegah dan menanggulangi HIV-AIDS melalui sosialisasi, penyuluhan, dan mendorong tes kesehatan. Warga Peduli HIV-AIDS bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bertugas memberikan penyuluhan kesehatan serta mencegah stigma terhadap pengidap HIV-AIDS.

1. PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KUWARASAN
DESA WONOYOSO
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO NOMOR :
141/11 /KEP/IX/2020
TENTANG PEMBENTUKAN
WARGA PEDULI HIV-AIDS
DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN
KEBUMEN
KEPALA DESA WONOYOSO,
Menimbang : a) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggunangan
Human Immunadoficency Virus-Acquired Immuno Deficiency Syndrom,
dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV- AIDS,setiap desa
membentuk Warga Peduli HIV-AIDS;
b) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang
Warga Peduli HIV-AIDS Desa WONOYOSO Kecamatan KUWARASAN
Kabupaten Kebumen.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4846 );
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

2. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
528, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006
tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik

3. Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar
Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang
Penanggulangan HIV dan AIDS (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 654);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004
tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
17. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengarus Utamaan
Gender ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016- 2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017
tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 138);
20. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen
tahun 2018 Nomor 67);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2013
tentang Penanggulangan Human
Immunodefinicency Virus- Acquired Immuno Deficiency Syndrome.
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor
2,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 104);
22. Peraturan Desa WONOYOSO Nomor 3 Tahun 2019, tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran
Desa WONOYOSO Tahun 2019 Nomor 3 );
23. Peraturan Desa WONOYOSO Nomor 6 Tahun 2019, tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
(Lembaran Desa WONOYOSO Tahun 2019 Nomor 6 ).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Membentuk Warga Peduli HIV-AIDS Desa WONOYOSO
Kecamatan KUWARASAN Kabupaten Kebumen dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

4. KEDUA : Warga Peduli HIV-AIDS sebagaimana tercantum dalam DIKTUM KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Memberikan penyuluhan kepada warga untuk berperilaku sehat dan
meningkatkan ketahanan keluarga;
2. Berperan serta dalam kegiatan pencegahan dan penaggulangan HIV-
AIDS dengan cara aktif dalam kegiatan sosialisasi pencegahan dan
penanggulangan HIV-AIDS;
3. Mendorong setiap warga yang beresiko terhadap penularan HIV
untuk memeriksa kesehatannya ke klinik VCT;dan
4. Mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap pengidap
penyakit HIV-AIDS dan keluarganya.
KETIGA : Warga Peduli HIV-AIDS sebagaimana tercantum dalam DIKTUM KESATU
dalam melaksankan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa
selanjutnya Kepada
Bupati cq Camat.
KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Wonoyoso
pada tanggal 10 September 2020
TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :
a.Bupati Kebumen selaku Ketua Komisi Penanggulangan HIV-AIDS
Kabupaten Kebumen;
b.Kepala Dispermades&P3A Kabupaten Kebumen,
c.Camat KUWARASAN;
d.Yang Bersangkutan.

5. LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO
TENTANG : PEMBENTUKAN WARGA PEDULI
HIV-AIDS (WPA)
NOMOR : 141 / / KEP / 2020
TANGGAL : 10 September 2020
SUSUNAN KEANGGOTAAN WARGA PEDULI HIV-AIDS (WPA) DESA
WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN
NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN KET
1 IMAM MASKURI KEPALA DESA PEMBINA
2 SUPARMI
KADER
POSYANDU
KETUA
3 ERNI FITRIASIH
PERANGKAT
DESA
SEKRETARIS
4 SURTINAH
KADER
POSYANDU
BENDAHARA
5 HADI SUMARNO
TOKOH
MASYARAKAT
ANGGOTA
6 ELI SUSANTO
PERANGKAT
DESA
ANGGOTA
7 MENIK HIDAYATI
KADER
POSYANDU
ANGGOTA
8 RATIH RATNASARI BIDAN DESA ANGGOTA
9 MU’MINAH
KADER
POSYANDU
ANGGOTA