Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
•
18 likes•30,982 views
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah. Terdapat beberapa jenis perencanaan berdasarkan periode dan ruang lingkupnya seperti RPJPN, RPJMN, RKP, dan RKA-K/L. Dokumen juga menjelaskan prinsip-prinsip penganggaran seperti transparansi, disiplin, keadilan, efisiensi, dan pendekatan kinerja. Selain itu dijelaskan pula proses
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Similar to Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah (20)
More from Sujatmiko Wibowo
More from Sujatmiko Wibowo (20)
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
- 1. PENGANGGARAN PEMERINTAH PUSAT & DAERAH (CHAPTER - 2) Oleh: Sujatmiko Wibowo
- 2. PERENCANAAN JENIS PERIODE RPJPN 20 tahun RPJMN 5 tahun Renstra K / L 5 tahun RKP tahunan RK K/L tahunan Ruang Lingkup Perencanaan
- 3. PERENCANAAN (RPJPN) RPJPN Penjabaran Tujuan Nasional Misi Arah Pembangunan Nasional Memuat :
- 4. PERENCANAAN (RPJMN) RPJMN Muatan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun visi, misi, dan program Presiden ke dalam strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program prioritas Presiden, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal Pedoman RPJP Nasional Jangka Waktu Penetapan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala negara dilantik Ditetapkan dengan Peraturan Presiden
- 5. PERENCANAAN (RKP) Rencana Pembangunan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun Rancangan kerangka ekonomi Prioritas pembangunan dan kewajiban Rencana kerja yang terukur dan pendanaannya Memuat : Ditetapkan dengan Peraturan Presiden
- 6. PERENCANAAN (RKA-K/L) Memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya
- 8. PRINSIP PENGANGGARAN Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran APBN/APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan- kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.
- 9. PRINSIP PENGANGGARAN Disiplin Anggaran Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum/tidak tersedia anggarannya dalam APBN/APBD.
- 10. PRINSIP PENGANGGARAN Keadilan Anggaran Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan karena pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat.
- 11. PRINSIP PENGANGGARAN Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan maksimal untuk kepentingan masyarakat.
- 12. PRINSIP PENGANGGARAN Disusun dengan Pendekatan Kinerja APBN/APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output/outcome) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi kerja yang terkait
- 13. ALUR PERENCANAAN PROGRAM & PENGANGGARAN RPJM NASIONAL RKP RAPBN APBN RPJP DAERAH RPJM DAERAH RKPD RAPBD APBD RENSTRA SKPD RENJA SKPD RKA – SKPD PENJABARAN APBD RENSTRA KL RENJA KL RKA - KL RINCIAN APBN Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah PERENCANAAN PROGRAM PENGANGGARAN diacu Diserasikan melalui MUSRENBANGDA KUA/ PPAS RPJP NASIONAL
- 15. PROSES PENYUSUNAN & PENETAPAN APBN
- 16. Teori Perencanaan Anggaran Perencanaan atau Planning adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan & mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi (Robbins dan Coulter, 2002). PERENCANAAN Dilihat dari 3 hal: 1. Dari sisi proses 2. Dari sisi fungsi manajemen 3. Dari sisi pengambilan keputusan (Ernie dan Kurniawan, 2005)
- 17. Berdasarkan ilmuPerencanaan Perencanaan Sektoral Perencanaan Nasional Perencanaan Perencanaan Makro Perencanaan Sektoral Perencanaan Regional Perencanaan Mikro Berdasarkan dimensi pendekatan dan koordinasi Teori Perencanaan Anggaran
- 18. Fungsi Perencanaan Untuk membuat tujuan organisasi, diikuti dengan pembuatan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan Proses dan Macam Bagian Perencanaan Strategis
- 19. Sistem Perencanaan Pemerintahan proses perencanaan jangka panjang yang sudah diformalkan dan digunakan untuk merumuskan tujuan organisasi serta cara menghadapinya. 1. Rencana strategik sering disebut Perencanaan Jangka Panjang (long range planning) 2. Rencana Operasional rencana permanen (standing plans) rencana sekali pakai (single use plan) Disusun untuk mencapai tujuan tertentu dan dibubarkan segera setelah tujuan ini tercapai Telah distandarisasi untuk menghadapi situasi berulang dan dapat diramalkan sebelumnya
- 20. Pendekatan Dalam Seluruh Rangkaian Perencanaan Politik Teknokratik Partisipatif Top-down Bottom-up Sistem Perencanaan Pemerintahan
- 21. Tahapan Pembangunan Penyusunan rencana Penetapan rencana Pengendalian pelaksanaan rencana Evaluasi pelaksanaan rencana Sistem Perencanaan Pemerintahan
- 22. Siklus Perencanaan Pemerintahan Evaluasi hasil pelaksanaan tahun lalu dan Penetapan Prosedur Organisasi pendukung Penetapan asumsi Kriteria evaluasi Penyusunan indikator Penyusunan kertas kerja Partisipasi masyarakat Penetapan usulan Penentuan draft skala prioritas dan plafon anggaran Penentuan usulan rencana program Penyelesaian draft dokumen Pembahasan draft dokumen Penetapan dokumen
- 23. Teknik Perencanaan Pemerintahan Langkah Utama Dalam Proses Perencanaan 1. Tujuan dasar (basic goals) 2. Studi dan analisis (studi and analysis) 3. Rencana atau persiapan kebijakan (plan or poliy preparation) 4. Pelaksanaan dan pengakibatan (implementation and effetuation) 5. Pengamatan dan arus balik (monitoring and feedback) (Frank S., and Judith Getzels, 1988) 1. Memeriksa inventaris dan kecenderungan dalam konsumen/ masyarakat 2. Memperkirakan “permintaan” 3. Merencanakan fasilitas dan pelayanan berdasarkan kapasitas yang dimiliki untuk mengakomodir permintaan di masa depan. Tahapan Perencanaan Pemerintahan
- 24. Contoh ragam tingkatan perencanaan di Pemerintahan 24 Lanjutan... 1. Perencanaan komprehensif : kebijakan dalam pembangunan publik, fasilitas masyarakat dan peluang rekreasi 2. Perencanaan sistem : sistem pembuangan limbah 3. Perencanaan di tingkat daerah : perpakiran, perumahan, dan analisi revitalisasi ekonomi 4. Perencanaan sub sistem : perencanaan rinci tentang fasilitas komunitas 5. Perencanaan tempat : perawatan tumbuhan atau perpustakaan
- 25. Teknik Dalam Proses Perencanaan Organisasi Pemerintahan 25 Lanjutan... Survai Melalui Pos Melalui Telepon Per Orang Visioning Focus Group Profesional Akademisi Perencanaan keahlian khusus Partisipasi Profesional Kebijakan Delphis Brainstorming
- 26. 26 a. Pemerintah Pusat Praktek Perencanaan Pemerintahan Lanjutan... MUSRENBANG 1. Musrenbang Pusat 2. Musrenbang Provinsi 3. Musrenbang Nasional
- 27. 27 b. Pemerintah Daerah Lanjutan... Perencanaan disusun sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 1. RPJP Daerah 2. RPJM Daerah 3. RKPD Dokumen
- 28. Teori Penganggaran Pemerintahan Paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang Fungsi Anggaran Pemerintahan 1. Hasil akhir proses penyusunan rencana kerja. 2. Cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang. 3. Alat komunikasi intern 4. Alat pengendalian unit kerja. 5. Alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien 6. Instrumen politik. 7. Instrumen kebijakan fiskal. Contoh Anggaran Pemerintahan : APBD/APBN
- 29. 29 Lanjutan... Karakteristik Anggaran Pemerintahan Dinyatakan dalam satuan keuangan dan non keuangan Mencakup jangka waktu tertentu Berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu
- 30. 30
- 31. 31 Line-Item budgeting adalah salah satu metode penganggaran sektor publik atau lebih dikenal dengan sistem penganggaran tradisional. Ciri utamanya adalah struktur anggaran bersifat line-item yang didasarkan atas dasar sifat (nature) dari penerimaan dan pengeluaran. Anggaran Berbasis Kinerja ( Performance Based Budgeting ) adalah penyusunan anggaran yang didasarkan atas perencanaan kinerja, yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas anggaran (budget entity). Planning Programing Budgeting System (PPBS) merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada output dan tujuan dengan penekanan utamanya adalah alokasi sumberdaya berdasarkan analisis ekonomi. Penganggaran Dasar Nol (Zero Based Budgeting) adalah sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan pada yang telah dilakukan dimasa lalu. Setiap kegiatan akan dievaluasi secara terpisah. Ini berarti berbagai program dikembangkan dalam visi pada tahun yang bersangkutan. Medium Term Budgeting Framew ork (MTBF) adalah suatu kerangka strategis kebijakan pemerintah tentang anggaran belanja untuk pembangunan departemen dan lembaga pemerintah non departemen. Kerangka ini memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada departemen untuk menetapkan alokasi dan penggunaan sumber dana Jenis Sistem Penganggaran Pemerintah 1 2 3 4 5
- 32. Siklus Penganggaran Pemerintahan Siklus Pengangga ran 1. Penetapan prosedur dan tim penganggaran 2. Penetapan dokumen standar harga 3. Penyebaran dan pengisisn formulir rencana kerja 4. Rekapitulasi rencana kerja dan anggaran 5. Pembahasan perubahan dan finalisasi draft anggaran 6. Penetapan APBN/APBD
- 33. Teknik Penganggaran Pemerintahan Kerangka pikir Systems of National Accounts, telah merekomendasi pandangan pembatasan karakter anggaran, sebagai berikut: a. Kemandirian penyelenggaraan fungsi organisasi pemerintahan b. Diawali dengan batasan kemampuan, organisasi menanggung pengeluaran kesejahteraan masyarakat. Apabila pengeluaran yang ditanggung adalah seluruhnya, maka organisasi memegang kendali penuh. Sedangkan, jika tanggungan pengeluaran sebagian, maka organisasi bekerja dalam mekanisme kolaborasi. Kondisi ini akan berpengaruh pada proses penyusunan anggaran dari berbagai kepentingan formal, kepentingan hukum, dan kepentingan legislatif 1. Pendekatan Fungsional
- 35. Lanjutan... 2. Pendekatan Pengambilan Keputusan Ditinjau dari aspek ekonomi penyusunan dan analisis anggaran, informasi dan komunikasi harus disaring dalam besaran ekonomi yang diartikan sebagai wujud kesejahteraan masyarakat. Dalam prakteknya, anggaran merupakan kumpulan proses pengambilan keputusan terhadap kehidupan dan tujuan organisasi Rasional Penyesuaian / bertahap
- 36. Lanjutan... 2. Pendekatan Pengambilan Keputusan PERBEDAAN RASIONAL PENYESUAIAN/BERTAHAP Keterkaitan Teori ekonomi yang tradisional. Konsep pluralis organisasi yang demokratis. Tipe pendekatan Pendekatan tujuan dan pengukuran alternatif tujuan Proses penyesuaian antar individu dan kelompok yang mempunyai nilai ekonomi dan tingkat kekuasaan yang berbeda. Kritik Survai alternatif tidak dimungkinkan. Keputusan akan mengurangi proses penyesuaian dan ditentukan melalui proses politik. Proses negosiasi akan menjadi dasar pengambilan keputusan dan kompromi tujuan menjadi dasar penilaian prestasi.
- 37. Lanjutan... 3. Pendekatan Psikologi/Motivasi Teknik yang sangat baik Karena Psikologi/motivasi bukan saja merupakan ilmu yang membahas tentang kejiwaan manusia saja namun lebih luas, ilmu ini juga mempelajari perekrutan dan penyeleksian pegawai, evaluasi kinerja pegawai, pelatihan pegawai, kepemimpinan, motivasi dan kepuasan kerja, psikologi organisasi, kondisi pekerjaan, keselamatan dan kesehatan pegawai, tekanan di tempat kerja, psikologi industri ataupun psikologi masyarakat
- 38. Lanjutan... 4. Pendekatan Lingkungan Berkesinambungan 1. Damage cost 2. Avoidance cost 3. Abatement cost 4. Transaction cost (Soraya A. Afif) Biaya dari dampak pencemaran terhadap lingkungan yang ditanggung oleh masyarakat:
- 39. TERIMA KASIH