Opini Publik adalah penyampaian pesan yang secara kolektif atau publik direspon karena adanya perhatian yang sama terhadap isi pesan yang disampaikan. Umumnya, pemilihan opini publik didasarkan pada jumlah mayoritas yang efektif dan bukan pada jumlah mayoritas secara keseluruhan.

1. OPINI PUBLIK
Dr. Mira Veranita, M.Si

2. Pengertian Opini Publik
Opini publik adalah pendapat kelompok masyarakat
atau sintesa dari pedapat dan diperoleh dari suatu
diskusi sosial dari pihak-pihak yang memiliki kaitan
kepentingan.

3. Dalam menentukan opini publik, yang dihitung
bukanlah jumlah mayoritasnya (numerical majority)
namun mayoritas yang efektif (effective majority).
Subyek opini publik adalah masalah baru yang
kontroversial di mana unsur-unsur opini publik adalah:
pernyataan yang kontroversial, mengenai suatu hal
yang bertentangan, dan reaksi pertama/gagasan baru.

4. Opini Publik
Opinari
(berpikir atau menduga).
Publicus
(milik masyarakat luas.)
“Opini Publik” menyangkut hal seperti dugaan, perkiraan,
harapan dan pilihan yang dilakukan orang banyak.

5. Beberapa pengertian opini publik
• Prof. W. Doob, dalam bukunya Public Opinion and
Propaganda : Pendapat umum ini menunjukkan sikap
orang-orang menjadi anggota dari satu golongan
sosial terhadap suatu soal.
• Prof. Karterhood, dalam bukunya Dictionary of
Educations : Pendapat rata-rata atau persesuaian
pendapat antara orang-orang dari suatu golongan
sosial tentang masalah-masalah atau hal-hal
kemasyarakatan.
• William Albig, dalam bukunya Modern Public Opinion :
Pendapat publik adalah ekspresi segenap anggota
suatu kelompok yang berkepentingan atas suatu
masalah.

6. Ferdinand Tonnies; mengatakan ada tiga tahap opini
publik dalam perkembangannya yaitu die luftartige, die
flussige dan die feste. Opini publik luftartig adalah opini
publik laksana uap di mana tahap perkembangannya
masih terombang-ambing mencari bentuk yang nyata.
Opini publik flussige mempunyai sifat-sifat seperti air,
opini publik ini sudah mempunyai bentuk yang nyata akan
tetapi masih dapat dialirkan menurut saluran yang kita
kehendaki, sedangkan opini publik festig adalah opini
publik yang sudah kuat, tidak mudah berubah.

7. Adinegoro; menyebutkan bahwa opini publik
adalah ratu dunia. Hal itu benar karena opini
publik dapat mendorong dukungan (social
support). Beliau mendefinisikan opini publik dalam
poin-poin sebagai berikut: (a) tidak ada
organisasinya, (b) tidak ada pemimpinnya, (c)
pendukung opini publik tidak saling mengenal
atau anonym, (d) tidak mengenal pembagian kerja,
(e) tidak dapat bergerak dengan cepat, dan (f)
dapat meledak / pecah dengan dipancing suatu
peristiwa.

8. Kesimpulannya...
• Pendapat umum adalah pendapat rata-rata
kelompok tertentu tentang sesuatu hal yang
penting
• Pendapat umum adalah suatu campuran yang
terdiri dari berbagai macam pikiran, kepercayaan,
paham, anggapan, hasrat dan keinginan
• Karena pendapat umum ini adalah campuran dari
berbagai pendapat dan pikiran, itu pun sering
berubah-ubah, maka pendapat umum tersebut
pada dasarnya bersifat amorph (tak berbentuk)
atau tidak merupakan suatu yang baku, tapi sering
berubah-ubah.

9. Dampak Opini Publik
• Dampak negatif : menyebarluasnya
desas-desus akan sesuatu hal tanpa bukti
akibat opini publik.
• Dampak positifnya : menyebarluasnya
berita baik akibat opini publik yang
dapat meningkatkan prestise orang/
lembaga/ organisasi/ perusahaan yang
diberitakan.

10. Tumbuhnya opini
publik yang baik,
sehat dan tepat
memerlukan
beberapa syarat
berikut ini:
• Harus ada kebebasan
berpikir dan mengeluarkan
pendapat/perasaan serta
kebebasan pers
• Minat rakyat terhadap soal-
soal pemerintahan cukup
besar
• Pendidikan politik yang
cukup tinggi sudah dimiliki
rakyat
• Kesediaan masyarakat
mengutamakan kehendah
atau kepentingan bersama

11. Alat-alat yang biasa digunakan
untukmembentuk opini publik
adalah pers, organisasi politik, dan
organisasi non-politik.

12. Cara-cara untuk mengukur
opini publik :
• Polling; pengumpulan suara/pendapat masyarakat
secara lisan atau tertulis
• Attitude scales; dilakukan dengan maksud menetapkan
bebera banyak orang yang setuju atau tidak setuju
mengenai suatu masalah
• Interview; yang bersifat umum atau terbuka
• Tulisan-tulisan dalam surat kabar yang mengemukakan
pendapatnya dengan maksud memancing timbulnya
reaksi yang berwujud tulisan balasan dari pihak lain.
Dari tulisan balasan tersebut diambil kecenderungan
opini publik.

13. Usaha-usaha untuk mempengaruhi opini, mengubah
sikap dan tingkah laku publik dapat dilakukan dengan
cara sebagai berikut:
• Coersif (memaksa); yaitu
suatu tindakan yang
bersifat memaksa yang
dapat dilakukan dengan
teror, pemerasan, boikot,
menerapkan kekuasaan,
dan cara-cara lain yang
dapat menekan batin dan
menegangkan jiwa sehingga
menimbulkan ketakutan di
kalangan publik.
• Persuasif; yaitu suatu tindakan
yang menggarap aspek psikologis
secara halus guna
membangkitkan kesadaran
individu melalui komunikasi
yang informatif. Komunikasi yang
bersifat persuasif baik yang
dilakukan secara lisan (pidato,
ceramah, propaganda, dsb),
maupun tertulis menggunakan
gambar-gambar, isyarat, tanda-
tanda dan sebagainya
memerlukan pengetahuan
serta persiapan matang

14. Opini publik dapat dipengaruhi oleh
beberapa faktor, diantaranya :
• Pendidikan
Pendidikan, baik formal
maupun non formal,
banyak mempengaruhi
dan membentuk persepsi
seseorang. Orang
berpendidikan cukup,
memiliki sikap yang lebih
mandiri ketimbang
kelompok yang kurang
berpendidikan. Yang
terakhir cenderung
mengikut.
• Kondisi Sosial
Masyarakat yang terdiri
dari kelompok tertutup
akan memiliki pendapat
yang lebih sempit
daripada kelompok
masyarakat terbuka.
Dalam masyarakat
tertutup, komunikasi
dengan luar sulit
dilakukan.

15. • Kondisi Ekonomi
Masyarakat yang
kebutuhan
minimumnya
terpenuhi dan
masalah survive
bukan lagi
merupakan bahaya
yang mengancam,
adalah masyarakat
yang tenang dan
demokratis.
• Ideologi
Ideologi adalah hasil
kristalisasi nilai yang
ada dalam
masyarakat. Ia juga
merupakan pemikiran
khas suatu kelompok.
Karena titik tolaknya
adalah kepentingan
ego, maka ideologi
cenderung mengarah
pada egoisme atau
kelompokisme.

16. • Organisasi
Dalam organisasi orang
berinteraksi dengan orang
lain dengan berbagai ragam
kepentingan. Dalam
organisasi orang dapat
menyalurkan pendapat dan
keinginannya. Karena
dalam kelompok ini orang
cenderung bersedia
menyamakan pendapatnya,
maka pendapat umum
mudah terbentuk.
• Media Massa
Persepsi masyarakat
dapat dibentuk oleh
media massa. Media
massa dapat
membentuk pendapat
umum dengan cara
pemberitaan yang
sensasional dan
berkesinambungan

17. Kejadian / informasi
dikaji sesuai background dan secara kelompok
(ada yang berdasar fakta, ada yang berdasarkan
sentimen, prinsip, harapan, dsb)
O P I N I
Jika opini didukung oleh sebagian
besar orang dan memiliki platform
yang ‘jelas’,- maka tercapailah Social
Judgement : Opini Publik.

18. Peran Media dalam Pembentukan
Opini Publik
• Peran media dalam pembentukan opini semakin
masif dalam beberapa dekade terakhir.
• Semakin pentingnya peran media dalam
pembentukan opini publik tidak terlepas dari
pesatnya peningkatan teknologi informasi dan
komunikasi.
• Internet, Stasiun Televisi, Undang-undang
Penyiaran, Coverage Telepon Provider menjadi
sebagian pendukung pembentukan opini publik.

19. IMAGE

20. ▪ Peranan media masa tidak dapat dilepaskan dari arti keberadaan
media itu sendiri.
▪ Marshall McLuhan, seorang sosiolog Kanada mengatakan bahwa
”media is the extension of men”.
▪ Ketika teknologi masih terbatas seseorang harus melakukan
komunikasi secara langsung, tetapi, seiring dengan peningkatan teknologi,
maka media massa menjadi sarana dalam memberikan informasi, serta
melaksanakan komunikasi dan dialog.
▪ Secara tidak langsung, dengan makna keberadaan media itu sendiri,
maka media menjadi sarana dalam upaya perluasan ide-ide, gagasan-
gagasan dan pemikiran terhadap kenyataan sosial (Dedy Jamaludi Malik,
2001: 23)

21. • media massa menjadi sebuah agen dalam membentuk
citra di masyarakat. Pemberitaan di media massa sangat
terkait dengan pembentukan citra, karena pada dasarnya
komunikasi itu proses interaksi sosial, yang digunakan
untuk menyusun makna yang membentuk citra tersendiri
mengenai dunia dan bertukar citra melalui simbol-simbol
(Nimmo, 1999).
• Dalam konteks tersebut, media memainkan peranan
penting untuk konstruksi realitas sosial.

22. Babak Baru Skandal Korupsi BI
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
pada akhirnya dijatuhkan untuk Burhanuddin
Abdulah. Lima tahun penjara dan denda Rp250
juta.
Angka itu sangat jauh dari ancaman maksimal
yang diatur undang-undang.Hakim mengatakan,
Burhanuddin terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo
Pasal 18 UU 31/1999 jo Pasal 55 ke-1 KUHP. Kita
tahu,ancaman maksimal pasal ini adalah seumur
hidup atau 20 tahun.
Dari kacamata integrated criminal justice system,
putusan ini tentu tidak dapat dipisahkan dari
tuntutan jaksa yang juga rendah, kurang dari
setengah ancaman maksimal (8 tahun). Perdebatan
rendah, ketidakpuasan atau sebaliknya atas sebuah
tuntutan,dan putusan memang masih terjadi
sampai saat ini.
Jaksa penuntut umum (JPU) dengan
subjektivitasnya punya kewenangan menuntut
tinggi atau rendah, demikian juga hakim.Akan
tetapi, masyarakat sangat ingin setiap koruptor
divonis maksimal.Agar ada sebuah deterrence
effect atau efek jera, baik bagi pelaku atau pun
masyarakat luas.
Harapannya, koruptor akan berpikir ulang untuk
melakukan korupsi.Apalagi, mereka yang
menduduki puncak jabatan publik. Memerhatikan
tren putusan dan tuntutan di Pengadilan Tipikor,
agaknya nanti perlu dibuat sebuah standardisasi
bagi JPU agar menuntut maksimal.
Perlu juga mungkin digagas penyusunan semacam
surat edaran untuk kalangan hakim di
Pengadilan Tipikor agar mempertimbangkan
untuk memutus maksimal.Tentu juga tetap
memperhatikan asas independensi dan
imparsialitas hakim. Indonesia Corruption
Watch (ICW) mencatat, rata-rata vonis di
Pengadilan Tipikor sampai pertengahan 2008
adalah 4,4 tahun.
Tidak terlalu memuaskan sebenarnya, meskipun
masih dapat dikategorikan berprestasi
dibanding peradilan umum yang hanya 20
bulan. Namun, dalam konteks afirmasi dan
keseriusan kita menempatkan korupsi sebagai
musuh bersama, angka tersebut tentu masih
sangat rendah.
Tesis ini bukan tak beralasan. Selain sangat
rendah secara kasatmata, vonis di bawah 10
tahun dinilai tidak akan signifikan memberi
tekanan dan efek jera bagi koruptor. Karena
sebenarnya, setelah selesai dari fase pengadilan,
pemberantasan korupsi dihadapkan pada satu
yurisdiksi ”mafia baru”, yaitu Rumah Tahanan
atau Lembaga Permasyarakatan. Fasilitas
khusus terhadap koruptor bukan kabar baru.

23. Ruangan yang lega,AC, izin keluar—baik legal atau ilegal—
hingga kesempatan untuk berkomunikasi dengan
telepon seluler (ponsel) menjadi rahasia umum.Pasalnya
sederhana,koruptor punya akses besar pada petinggi
lembaga pemasyarakatan karena uang. Selain itu,
fasilitas legal, seperti remisi yang menjadi langganan di
setiap momen khusus akan mengurangi secara
signifikan efek penghukuman untuk koruptor.
Tidak jarang, narapidana hanya menjalani sekitar
setengah masa vonis yang dijatuhkan kepadanya.
Sebagai ”pedagang”, koruptor akan berhitung, potensi
kentungan dan risiko yang akan dihadapi jika
melakukan korupsi.Poin inilah yang menjadi salah satu
latar belakang belum efektifnya pemberantasan korupsi
di Indonesia.
Pelaku lain
Apakah Burhanuddin sendirian? Tentu tidak.
Divonisnya mantan Gubernur BI ini akan menegaskan
fakta hukum, bahwa norma ”penyertaan dalam pidana”
seperti diatur pada Pasal 55 ke-1 KUHP terbukti
benar.Dengan begitu,semua pihak yang melakukan, ikut
melakukan, dan menyuruh melakukan harus
bertanggung jawab.
Ada sejumlah nama yang harus ditindaklanjuti
statusnya menjadi tersangka,minimal orang-
orang yang menandatangani penyediaan dan
penyaluran Rp100 miliar dari Bank
Indonesia. Dari fakta persidangan dan empat
dokumen surat rapat Dewan Gubernur, maka
Syahril Sabirin, Anwar Nasution,Miranda
Goeltom, Maulana Ibrahim,Bunbunan
Hutapea,Maman Sumantri, Oey Hoey Tiong,
Aslim Tadjudin,Roswita Roza, Rusli
Simanjuntak, dan Purwantari Budiman harus
diproses oleh KPK.
Sebagian di antaranya memang sudah
menjadi tersangka. Seperti diketahui,
beberapa saat setelah vonis
Burhanuddin,KPK langsung menetapkan
empat mantan Dewan Gubernur lain sebagai
tersangka (Aulia Pohan,Aslim
Tadjudin,Maman Sumantri, dan Bunbunan
Hutapea). Publik tentu harus mengapresiasi
tindakan ini.
Tapi,cukupkah? Sulit mengatakan cukup.
Berangkat dari asas equality before the law
dan kepastian hukum, akan timbul
pertanyaan pada KPK. Bagaimana dengan
Dewan Gubernur lain yang juga
menandatangani skandal Rp100 miliar
tersebut? Bagaimana pula dengan 52 anggota
Komisi IX DPR periode 1999–2004 yang
menerima gratifikasi haram itu? Termasuk di
situ dua menteri aktif di kabinet SBY-JK.

24. Sebuah Pesan
Tapi apakah sebuah rapat mendadak yang
dilakukan Presiden bersama Dewan Pertimbangan
Presiden (Wantimpres) dan staf khusus pada hari
itu berhubungan dengan perumusan sikap
pemerintah pascaputusan skandal BI? Mungkin
ya, mungkin juga tidak.Apa pun itu,mau tidak
mau ketegasan Presiden sangat dibutuhkan.
Perihal ditetapkannya Aulia Pohan sebagai
tersangka, SBY harus konsisten dengan ucapannya
dan komitmen antikorupsi. Kita tidak persis
paham, apakah momen ini justru akan digunakan
untuk kampanye tentang program pemberantasan
korupsi kabinetnya. Lalu perihal dua menteri
aktif, SBY sebaiknya tidak menunggu penetapan
sebagai tersangka untuk memberhentikan dua
pembantunya tersebut.
Fakta persidangan sudah membenarkan bahwa
aliran uang benar terjadi. Dengan demikian, demi
pembersihan kabinet di ujung
pemerintahan,Presiden tidak boleh memelihara
kekuatan koruptif dalam jajarannya. Pertaruhan
ini harusnya dijawab dengan ketegasan.
Dua tindakan, baik dari sisi KPK untuk
memproses tanpa tebang pilih maupun dari sisi
Presiden untuk segera memberhentikan dua
menteri yang diindikasikan kuat terlibat, sangat
dibutuhkan demi membuka babak baru skandal di
bank sentral ini.(*)
Tulisan : FEBRI DIANSYAH
Peneliti Hukum dan
Anggota Badan Pekerja ICW
Dari
http://stevanynuranti.blogspot.com/2008/10/contoh
-opini-public.html

26. TERIMAKASIH
bukubekas21@gmail.com
_mirave21
Mirave21
Mira Veranita