Manajemen Pembangunan: Teori dan Praktek di Indonesia

Slideshow Transcript

1. Slide 1: Manajemen Pembangunan: Teori dan Praktek di Indonesia Drs. H. Dadang Solihin, MA Pusdiklat Pengawasan BPKP Diklat Risk Base Audit di Lingkungan Depdagri Hotel Quality, Jakarta 8 Agustus 2006
2. Slide 2: Fungsi-fungsi Manajemen Pembangunan (2) (3) Pengerahan Menggerakkan (mobilisasi) partisipasi Sistem Informasi sumber daya masyarakat (1) (4) Perencanaan Penganggaran (5) Pelaksanaan pembangunan (8) yang ditangani Pengawasan langsung oleh pemerintah (7) (6) Pemantauan dan Koordinasi evaluasi www.dadangsolihin.com 2
3. Slide 3: (2) (5) (1) (3) (4) (6) (7) (8) Pelaksanaan Pengerahan Pengerahan pembangunan (menggerakka Pemantauan Perencanaan Koordinasi (mobilisasi) Penganggaran Pengawasan yang ditangani n) partisipasi dan evaluasi sumber daya langsung oleh masyarakat pemerintah Perencanaan harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: Tujuan akhir yang dikehendaki. 1. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya 2. (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 3. Masalah-masalah yang dihadapi. 4. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta 5. pengalokasiannya. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 6. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. 7. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan 8. pelaksanaannya. www.dadangsolihin.com 3
4. Slide 4: (2) (5) (1) (3) (4) (6) (7) (8) Pelaksanaan Pengerahan Pengerahan pembangunan (menggerakka Pemantauan Perencanaan Koordinasi (mobilisasi) Penganggaran Pengawasan yang ditangani n) partisipasi dan evaluasi sumber daya langsung oleh masyarakat pemerintah Sifat Perencanaan Dari segi ruang lingkup tujuan dan sasarannya,  perencanaan dapat bersifat nasional, sektoral dan spasial. Perencanaan dapat berupa perencanaan agregatif  atau komprehensif dan parsial. Dalam jangkauan dan hierarkinya, ada perencanaan  tingkat pusat dan tingkat daerah. Dari jangka waktunya, perencanaan dapat bersifat  jangka panjang, menengah, atau jangka pendek. www.dadangsolihin.com 4
5. Slide 5: (2) (5) (1) (3) (4) (6) (7) (8) Pelaksanaan Pengerahan Pengerahan pembangunan (menggerakka Pemantauan Perencanaan Koordinasi (mobilisasi) Penganggaran Pengawasan yang ditangani n) partisipasi dan evaluasi sumber daya langsung oleh masyarakat pemerintah Sifat Perencanaan . . . Dilihat dari arus informasi, perencanaan dapat  bersifat dari atas ke bawah (top down), dari bawah ke atas (bottom up), atau kedua-duanya. Dari segi ketetapan atau keluwesan proyeksi ke  depannya, perencanaan dapat indikatif atau preskriptif. Berdasarkan sistem politiknya, perencanaan dapat  bersifat alokatif, inovatif dan radikal. Produk perencanaan dapat berbentuk rencana (plan),  kebijakan, peraturan, alokasi anggaran, program, atau kegiatan (d/h proyek). www.dadangsolihin.com 5
6. Slide 6: Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. www.dadangsolihin.com 6
7. Slide 7: (2) (5) (1) (3) (4) (6) (7) (8) Pelaksanaan Pengerahan Pengerahan pembangunan (menggerakka Pemantauan Perencanaan Koordinasi (mobilisasi) Penganggaran Pengawasan yang ditangani n) partisipasi dan evaluasi sumber daya langsung oleh masyarakat pemerintah Kegagalan Perencanaan Penyusunan perencanaan tidak tepat, 1. mungkin karena: informasinya kurang lengkap,  metodologinya belum dikuasai,  perencanaannya tidak realistis sehingga tidak  mungkin pernah bisa terlaksana  pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan. www.dadangsolihin.com 7
8. Slide 8: (2) (5) (1) (3) (4) (6) (7) (8) Pelaksanaan Pengerahan Pengerahan pembangunan (menggerakka Pemantauan Perencanaan Koordinasi (mobilisasi) Penganggaran Pengawasan yang ditangani n) partisipasi dan evaluasi sumber daya langsung oleh masyarakat pemerintah Kegagalan Perencanaan . . . Perencanaannya mungkin baik, tetapi 1. pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.  kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya.  aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,  masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. www.dadangsolihin.com 8
9. Slide 9: (2) (5) (1) (3) (4) (6) (7) (8) Pelaksanaan Pengerahan Pengerahan pembangunan (menggerakka Pemantauan Perencanaan Koordinasi (mobilisasi) Penganggaran Pengawasan yang ditangani n) partisipasi dan evaluasi sumber daya langsung oleh masyarakat pemerintah Kegagalan Perencanaan . . . perencanaan mengikuti paradigma yang 1. ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.  Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan.  Dengan demikian, yang keliru bukan semata- mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu. www.dadangsolihin.com 9
10. Slide 10: (2) (5) (1) (3) (4) (6) (7) (8) Pelaksanaan Pengerahan Pengerahan pembangunan (menggerakka Pemantauan Perencanaan Koordinasi (mobilisasi) Penganggaran Pengawasan yang ditangani n) partisipasi dan evaluasi sumber daya langsung oleh masyarakat pemerintah Kegagalan Perencanaan . . . karena perencanaan diartikan sebagai 1. pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan  berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan  permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem  perencanaan terpusat (centrally planned system). www.dadangsolihin.com 10
11. Slide 11: (2) (5) (1) (3) (4) (6) (7) (8) Pelaksanaan Pengerahan Pengerahan pembangunan (menggerakka Pemantauan Perencanaan Koordinasi (mobilisasi) Penganggaran Pengawasan yang ditangani n) partisipasi dan evaluasi sumber daya langsung oleh masyarakat pemerintah Sistem Perencanaan yang Berhasil Sistem perencanaan yang mendorong  berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. Dalam sistem ini perencanaan dilakukan  dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta. www.dadangsolihin.com 11
12. Slide 12: (2) (5) (1) (3) (4) (6) (7) (8) Pelaksanaan Pengerahan Pengerahan pembangunan (menggerakka Pemantauan Perencanaan Koordinasi (mobilisasi) Penganggaran Pengawasan yang ditangani n) partisipasi dan evaluasi sumber daya langsung oleh masyarakat pemerintah Perencanaan yang Ideal Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan  memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya  berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan  pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. www.dadangsolihin.com 12
13. Slide 13: (2) (5) (1) (3) (4) (6) (7) (8) Pelaksanaan Pengerahan Pengerahan pembangunan (menggerakka Pemantauan Perencanaan Koordinasi (mobilisasi) Penganggaran Pengawasan yang ditangani n) partisipasi dan evaluasi sumber daya langsung oleh masyarakat pemerintah Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan Jangka UU Rencana Pembangunan Jangka Perda Panjang Nasional Panjang Daerah (RPJP-Daerah) (Ps. 13 Ayat 1) (Ps. 13 Ayat 2) (RPJP-Nasional) Rencana Pembangunan Jangka Per Pres Rencana Pembangunan Jangka Peraturan KDH Menengah Nasional Menengah Daerah (RPJM_Daerah) (Ps. 19 Ayat 1) (Ps. 19 Ayat 3) (RPJM-Nasional) Renstra Kementerian / Lembaga Peraturan Pimpinan Renstra Satuan Kerja Perangkat Peraturan Pimpinan (Renstra KL) KL Daerah (Renstra SKPD) SKPD (Ps. 19 Ayat 2) (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Daerah Peraturan KDH (RKPD) (Ps. 26 Ayat 1) (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Kementerian / Peraturan Pimpinan Rencana Kerja Satuan Kerja Peraturan Pimpinan Lembaga (Renja KL) KL Perangkat Daerah (Renja SKPD) SKPD (Ps. 21 Ayat 1) ( Ps. 21 Ayat 3) www.dadangsolihin.com 13
14. Slide 14: (2) (5) (1) (3) (4) (6) (7) (8) Pelaksanaan Pengerahan Pengerahan pembangunan (menggerakka Pemantauan Perencanaan Koordinasi (mobilisasi) Penganggaran Pengawasan yang ditangani n) partisipasi dan evaluasi sumber daya langsung oleh masyarakat pemerintah Isi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) NASIONAL DAERAH Penjabaran Tujuan Mengacu pada RPJP Nasional ke dalam: Nasional dan memuat:  Visi  Visi  Misi  Misi  Arah Pembangunan  Arah Pembangunan Nasional Daerah www.dadangsolihin.com 14
15. Slide 15: (2) (5) (1) (3) (4) (6) (7) (8) Pelaksanaan Pengerahan Pengerahan pembangunan (menggerakka Pemantauan Perencanaan Koordinasi (mobilisasi) Penganggaran Pengawasan yang ditangani n) partisipasi dan evaluasi sumber daya langsung oleh masyarakat pemerintah RPJP 2005–2025 (RUU) Bab I Pendahuluan Bab II Kondisi Umum Bab IIIVisi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2005–2025 Bab IV Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025 Bab V Penutup www.dadangsolihin.com 15
16. Slide 16: (2) (5) (1) (3) (4) (6) (7) (8) Pelaksanaan Pengerahan Pengerahan pembangunan (menggerakka Pemantauan Perencanaan Koordinasi (mobilisasi) Penganggaran Pengawasan yang ditangani n) partisipasi dan evaluasi sumber daya langsung oleh masyarakat pemerintah Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) RPJM NASIONAL RPJM DAERAH  Penjabaran visi, misi, program  Penjabaran visi, misi, program Kepala Presiden; Daerah;  Berpedoman pada RPJP Nasional  Berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional Isi: Isi: Strategi Pembangunan Nasional Strategi Pembangunan Daerah   Kebijakan Umum Kebijakan Umum   Kerangka Ekonomi Makro  Arah Kebijakan Keuangan Daerah  Program kementerian, lintas kementerian,  Program SKPD, lintas SKPD,  kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang kewilayahan, dan lintas kewilayahan memuat kegiatan dalam: yang memuat kegiatan dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi   Kerangka Anggaran   Kerangka Anggaran www.dadangsolihin.com 16
17. Slide 17: (2) (5) (1) (3) (4) (6) (7) (8) Pelaksanaan Pengerahan Pengerahan pembangunan (menggerakka Pemantauan Perencanaan Koordinasi (mobilisasi) Penganggaran Pengawasan yang ditangani n) partisipasi dan evaluasi sumber daya langsung oleh masyarakat pemerintah RPJM 2004–2009 (Perpres 7/2005) Bagian I: Permasalahan dan Agenda Pembangunan Nasional 2004-2009 Bagian II: Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai Bagian III: Agenda Menciptakan Indonesia yang Adil dan Demokratis Bagian IV: Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Bagian V: Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan Bagian VI: Penutup www.dadangsolihin.com 17
18. Slide 18: (2) (5) (1) (3) (4) (6) (7) (8) Pelaksanaan Pengerahan Pengerahan pembangunan (menggerakka Pemantauan Perencanaan Koordinasi (mobilisasi) Penganggaran Pengawasan yang ditangani n) partisipasi dan evaluasi sumber daya langsung oleh masyarakat pemerintah Isi Renstra-KL & Renstra-SKPD Renstra-KL Renstra-SKPD Berpedoman pada RPJM Nasional Berpedoman pada RPJM Daerah Isi: Isi: 2. Visi-Misi Visi-Misi 2. 3. Tujuan, Strategi, dan Kebijakan Tujuan, Strategi, dan Kebijakan 3. 4. Program-program Program-program 4. 5. Kegiatan Indikatif Kegiatan Indikatif 5. www.dadangsolihin.com 18
19. Slide 19: (2) (5) (1) (3) (4) (6) (7) (8) Pelaksanaan Pengerahan Pengerahan pembangunan (menggerakka Pemantauan Perencanaan Koordinasi (mobilisasi) Penganggaran Pengawasan yang ditangani n) partisipasi dan evaluasi sumber daya langsung oleh masyarakat pemerintah Isi Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D) RKP RKP Daerah Penjabaran RPJM Nasional Penjabaran RPJM Daerah; Mengacu pada RKP Isi: Isi:  Prioritas Pembangunan Nasional  Prioritas Pembangunan Daerah  Rancangan Kerangka Ekonomi  Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Makro Daerah  Arah Kebijakan Fiskal  Arah Kebijakan Keuangan Daerah  Program Kementerian, lintas  Program SKPD, lintas SKPD, kementerian, kewilayahan, dan kewilayahan, dan lintas lintas kewilayahan yang memuat kewilayahan yang memuat kegiatan kegiatan dalam: dalam: Kerangka Regulasi  Kerangka Regulasi  Kerangka Anggaran   Kerangka Anggaran www.dadangsolihin.com 19
20. Slide 20: (2) (5) (1) (3) (4) (6) (7) (8) Pelaksanaan Pengerahan Pengerahan pembangunan (menggerakka Pemantauan Perencanaan Koordinasi (mobilisasi) Penganggaran Pengawasan yang ditangani n) partisipasi dan evaluasi sumber daya langsung oleh masyarakat pemerintah Isi Renja-KL & Renja-SKPD Renja-KL Renja-SKPD Penjabaran Renstra KL Penjabaran Renstra SKPD Isi: Isi: Kebijakan KL Kebijakan SKPD 2. 2. Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan 3. 3. Pembangunan Pembangunan  Dilaksanakan Pemerintah Dilaksanakan Pemerintah   Mendorong Partisipasi Masyarakat Mendorong Partisipasi Masyarakat  www.dadangsolihin.com 20
21. Slide 21: (2) (5) (1) (3) (4) (6) (7) (8) Pelaksanaan Pengerahan Pengerahan pembangunan (menggerakka Pemantauan Perencanaan Koordinasi (mobilisasi) Penganggaran Pengawasan yang ditangani n) partisipasi dan evaluasi sumber daya langsung oleh masyarakat pemerintah Tahapan Perencanaan 1. Penyusunan Rencana Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah  Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD  Musyawarah Perencanaan Pembangunan  Rancangan Akhir Rencana Pembangunan  2. Penetapan Rencana RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda  RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah  RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah  3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana 4. Evaluasi Kinerja www.dadangsolihin.com 21
22. Slide 22: (2) (5) (1) (3) (4) (6) (7) (8) Pelaksanaan Pengerahan Pengerahan pembangunan (menggerakka Pemantauan Perencanaan Koordinasi (mobilisasi) Penganggaran Pengawasan yang ditangani n) partisipasi dan evaluasi sumber daya langsung oleh masyarakat pemerintah Empat Langkah Penyusunan Rencana Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang 1. bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Masing-masing instansi pemerintah menyiapkan 2. rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Pelibatan masyarakat (stakeholders) dan penyelarasan 3. rencana pembangunan yang dihasilkan masing- masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. 4. www.dadangsolihin.com 22
23. Slide 23: (2) (5) (1) (3) (4) (6) (7) (8) Pelaksanaan Pengerahan Pengerahan pembangunan (menggerakka Pemantauan Perencanaan Koordinasi (mobilisasi) Penganggaran Pengawasan yang ditangani n) partisipasi dan evaluasi sumber daya langsung oleh masyarakat pemerintah Penyusunan dan Penetapan PJP Rancangan Rencana  Proses Teknokratik oleh 1. Bappenas/Bappeda Musrenbang dengan bahan Rancangan Rencana yang 2. melibatkan Masyarakat – dimaksud dengan “masyarakat” adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko Penyusunan Rancangan Akhir 3. Penetapan Rencana (RPJP Nasional  UU, RPJP Daerah  4. Perda) www.dadangsolihin.com 23
24. Slide 24: (2) (5) (1) (3) (4) (6) (7) (8) Pelaksanaan Pengerahan Pengerahan pembangunan (menggerakka Pemantauan Perencanaan Koordinasi (mobilisasi) Penganggaran Pengawasan yang ditangani n) partisipasi dan evaluasi sumber daya langsung oleh masyarakat pemerintah Perencanaan – Apa yang Baru? DULU SEKARANG Daftar Usulan - “Shopping List” Rencana Kerja - “Working Plan” • Sebanyak-banyaknya • Input (Rp., Naker, Fasilitas, dll.) • Seindah-indahnya • Kegiatan (Proses) • Tidak terbatas • Output / Outcome Sehingga Perencanaan • Dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan nasional Critical point-nya adalah • Menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output / outcomes Karena: Ada Sanksi Pidana www.dadangsolihin.com 24 Pasal 34 UU 17/2003
25. Slide 25: (2) (5) (1) (3) (4) (6) (7) (8) Pelaksanaan Pengerahan Pengerahan pembangunan (menggerakka Pemantauan Perencanaan Koordinasi (mobilisasi) Penganggaran Pengawasan yang ditangani n) partisipasi dan evaluasi sumber daya langsung oleh masyarakat pemerintah Pasal 34 UU 17/2003 Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota 1) yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pimpinan Unit Organisasi Kementrian Negara/ 2) Lembaga/Satuan Kerja Perangka Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/ Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang- undang. Presiden memberi sanksi administrasi sesuai dengan 3) ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. www.dadangsolihin.com 25
26. Slide 26: (2) (5) (1) (3) (4) (6) (7) (8) Pelaksanaan Pengerahan Pengerahan pembangunan (menggerakka Pemantauan Perencanaan Koordinasi (mobilisasi) Penganggaran Pengawasan yang ditangani n) partisipasi dan evaluasi sumber daya langsung oleh masyarakat pemerintah Pengerahan (mobilisasi) sumber daya Sumber daya pembangunan terdiri dari: Dana (modal), 2. Sumber daya manusia, 3. Teknologi, 4. Organisasi atau kelembagaan. 5. www.dadangsolihin.com 26
27. Slide 27: (2) (5) (1) (3) (4) (6) (7) (8) Pelaksanaan Pengerahan Pengerahan pembangunan (menggerakka Pemantauan Perencanaan Koordinasi (mobilisasi) Penganggaran Pengawasan yang ditangani n) partisipasi dan evaluasi sumber daya langsung oleh masyarakat pemerintah Tugas manajemen pembangunan dalam mobilisasi dana pembangunan Memobilisasi pajak, penerimaan lain di luar 1. pajak, dan tabungan masyarakat. Jika tabungan pemerintah dan tabungan 2. masyarakat tidak memadai untuk mencapai sasaran pembangunan yang diinginkan, maka diupayakan sumber dana pembangunan dari luar negeri, dengan syarat yang paling menguntungkan. www.dadangsolihin.com 27
28. Slide 28: (2) (5) (1) (3) (4) (6) (7) (8) Pelaksanaan Pengerahan Pengerahan pembangunan (menggerakka Pemantauan Perencanaan Koordinasi (mobilisasi) Penganggaran Pengawasan yang ditangani n) partisipasi dan evaluasi sumber daya langsung oleh masyarakat pemerintah Merangsang berkembangnya investasi masyarakat, 1. yang bersumber dari dalam dan luar negeri. Upaya itu tertuang dalam berbagai kebijakan ekonomi, seperti kebijakan fiskal dan moneter, perizinan, dan kebijakan lain di bidang perdagangan, industri, dan investasi pada umumnya. Memelihara stabilitas agar pembangunan dapat 3. menghasilkan peningkatan kesejahteraan yang nyata, dan agar masyarakat memiliki kepercayaan pada perekonomian nasional, sehingga dapat menciptakan iklim investasi yang baik. www.dadangsolihin.com 28
29. Slide 29: (2) (5) (1) (3) (4) (6) (7) (8) Pelaksanaan Pengerahan Pengerahan pembangunan (menggerakka Pemantauan Perencanaan Koordinasi (mobilisasi) Penganggaran Pengawasan yang ditangani n) partisipasi dan evaluasi sumber daya langsung oleh masyarakat pemerintah Tugas manajemen pembangunan dalam menyiapkan SDM: Yang berkualitas, kreatif, produktif, memiliki  disiplin dan etos kerja, serta mampu mengembangkan potensi dan memanfaatkan peluang (enterprising), melalui… 1. Pendidikan dan pelatihan, 2. Ilmu pengetahuan dan teknologi, 3. Kesehatan, 4. Kependudukan, dan 5. Agama dan budaya. www.dadangsolihin.com 29
30. Slide 30: (2) (5) (1) (3) (4) (6) (7) (8) Pelaksanaan Pengerahan Pengerahan pembangunan (menggerakka Pemantauan Perencanaan Koordinasi (mobilisasi) Penganggaran Pengawasan yang ditangani n) partisipasi dan evaluasi sumber daya langsung oleh masyarakat pemerintah Pemanfaatan Teknologi Setiap upaya pembangunan memerlukan teknologi yang  tepat. Manajemen pembangunan bertugas mendorong  diperolehnya teknologi yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan secara efektif dan efisien. Dalam mengembangkan teknologi, manajemen  pembangunan perlu memperhatikan kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Kondisi sosial ekonomi turut menentukan dalam pemilihan  jenis teknologi padat modal, atau di antaranya, atau gabungan keduanya. Kondisi sosial budaya turut menentukan proses  transformasi penguasaan teknologi dari pengguna menjadi penghasil teknologi. www.dadangsolihin.com 30
31. Slide 31: (2) (5) (1) (3) (4) (6) (7) (8) Pelaksanaan Pengerahan Pengerahan pembangunan (menggerakka Pemantauan Perencanaan Koordinasi (mobilisasi) Penganggaran Pengawasan yang ditangani n) partisipasi dan evaluasi sumber daya langsung oleh masyarakat pemerintah Penguatan Kelembagaan Kelembagaan dapat berupa organisasi-organisasi formal,  antara lain birokrasi, dunia usaha, dan partai politik Dapat juga berupa lembaga ekonomi seperti pasar,  lembaga-lembaga hukum, dan sebagainya. Di negara berkembang kelembagaannya bersifat tradisional  atau warisan penjajahan. Menjadi tugas manajemen pembangunan untuk  mempersiapkan lembaga yang dibutuhkan agar upaya pembangunan dapat berhasil mencapai sasarannya. Pertama-tamanya organisasi pemerintah perlu dibangun  agar dapat berfungsi sebagai alat pembangunan. Selain itu, juga harus dibangun lembaga-lembaga sosial  ekonomi dan sosial politik masyarakat, agar pembangunan dapat berlangsung efisien dan memperoleh partisipasi yang seluas-luasnya dari masyarakat, dan dilakukan dengan derajat rasionalitas yang tinggi. www.dadangsolihin.com 31
32. Slide 32: (2) (5) (1) (3) (4) (6) (7) (8) Pelaksanaan Pengerahan Pengerahan pembangunan (menggerakka Pemantauan Perencanaan Koordinasi (mobilisasi) Penganggaran Pengawasan yang ditangani n) partisipasi dan evaluasi sumber daya langsung oleh masyarakat pemerintah Kegagalan Pembangunan Pembangunan hanya menguntungkan segolongan  kecil dan tidak menguntungkan rakyat banyak, bahkan pada sisi ekstrem dirasakan merugikan. Pembangunan meskipun dimaksudkan untuk  menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat kurang memahami maksud itu. Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan  rakyat, dan rakyat memahaminya, tapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman itu. Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat,  tetapi sejak semula rakyat tidak diikutsertakan. www.dadangsolihin.com 32
33. Slide 33: (2) (5) (1) (3) (4) (6) (7) (8) Pelaksanaan Pengerahan Pengerahan pembangunan (menggerakka Pemantauan Perencanaan Koordinasi (mobilisasi) Penganggaran Pengawasan yang ditangani n) partisipasi dan evaluasi sumber daya langsung oleh masyarakat pemerintah Oleh karena itu… Menggerakkan partisipasi masyarakat bukan hanya esensial  untuk mendukung kegiatan pembangunan yang digerakkan oleh pemerintah, tetapi juga agar masyarakat berperan lebih besar dalam kegiatan yang dilakukannya sendiri. Tugas manajemen pembangunan adalah untuk membimbing,  menggerakkan, dan menciptakan iklim yang mendukung kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. Upaya itu dilakukan melalui kebijakan, peraturan, serta  kegiatan pembangunan pemerintah yang diarahkan untuk menunjang, merangsang, dan membuka jalan bagi kegiatan pembangunan masyarakat. Dalam rangka ini, berkembang konsep pemberdayaan  masyarakat yang pada hakikatnya memampukan dan memandirikan masyarakat. www.dadangsolihin.com 33
34. Slide 34: (2) (5) (1) (3) (4) (6) (7) (8) Pelaksanaan Pengerahan Pengerahan pembangunan (menggerakka Pemantauan Perencanaan Koordinasi (mobilisasi) Penganggaran Pengawasan yang ditangani n) partisipasi dan evaluasi sumber daya langsung oleh masyarakat pemerintah Anggaran Menghubungkan tugas (tasks) yang akan dilakukan  dengan jumlah sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya. Membatasi pengeluaran sepadan dengan  penerimaan, menjaga keseimbangan, dan mencegah pengeluaran yang berlebihan di atas batas kemampuan. Selain memiliki aspek teknis juga aspek-aspek politis.  Anggaran negara sangat terbuka terhadap  lingkungan, dalam arti dipengaruhi oleh ekonomi, opini publik, berbagai tingkat pemerintahan, kelompok-kelompok kepentingan, pers, dan kaum politisi. www.dadangsolihin.com 34
35. Slide 35: (2) (5) (1) (3) (4) (6) (7) (8) Pelaksanaan Pengerahan Pengerahan pembangunan (menggerakka Pemantauan Perencanaan Koordinasi (mobilisasi) Penganggaran Pengawasan yang ditangani n) partisipasi dan evaluasi sumber daya langsung oleh masyarakat pemerintah Anggaran . . . Dalam anggaran negara ada kaitan yang erat antara  rakyat sebagai pembayar pajak dengan pemerintah sebagai pengguna dana yang bersumber dari rakyat. Tugas manajemen pembangunan adalah  mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas dan menjaga agar anggaran digunakan dengan sebaik- baiknya, yaitu sesuai rencana, hemat, serta mencegah pemborosan dan kebocoran. Pengalokasian anggaran diprioritaskan untuk membiayai  kegiatan yang merupakan bagian dari upaya pembangunan yang direncanakan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kegiatan  penganggaran merupakan sisi lain atau kelanjutan dari perencanaan pembangunan. www.dadangsolihin.com 35
36. Slide 36: (2) (5) (1) (3) (4) (6) (7) (8) Pelaksanaan Pengerahan Pengerahan pembangunan (menggerakka Pemantauan Perencanaan Koordinasi (mobilisasi) Penganggaran Pengawasan yang ditangani n) partisipasi dan evaluasi sumber daya langsung oleh masyarakat pemerintah Alur Perencanaan dan Penganggaran 20 Tahunan 5 Tahunan Tahunan Pedoman Pedoman Rincian Renstra RKA-KL Renja - KL Pemerintah APBN KL Pusat Pedoman Diacu Dijabar Pedoman Pedoman RPJP kan RPJM RAPBN APBN RKP Nasional Nasional Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang Pedoman Pedoman RPJP RPJM RKP Dijabar RAPBD APBD kan Daerah Daerah Daerah Pemerintah Daerah Pedoman Diacu Pedoman Pedoman RKA - Rincian Renstra Renja - SKPD APBD SKPD SKPD UU SPPN www.dadangsolihin.com 36 UU KN
37. Slide 37: (2) (5) (1) (3) (4) (6) (7) (8) Pelaksanaan Pengerahan Pengerahan pembangunan (menggerakka Pemantauan Perencanaan Koordinasi (mobilisasi) Penganggaran Pengawasan yang ditangani n) partisipasi dan evaluasi sumber daya langsung oleh masyarakat pemerintah Pelaksanaan Pembangunan Pada tahap awal pembangunan banyak  kegiatan pembangunan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Tugas manajemen pembangunan adalah  untuk menjamin bahwa kegiatan pembangunan yang secara fisik dilaksanakan atau dibiayai oleh anggaran pemerintah, berjalan seperti yang dikehendaki dan mencapai sasaran seperti yang direncanakan, dengan cara yang seefisien mungkin. www.dadangsolihin.com 37
38. Slide 38: (2) (5) (1) (3) (4) (6) (7) (8)